Jumat, 13 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 16

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 16/PJ.43/1998

Ditetapkan tanggal 4 Juni 1998

PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pemungut Pajak » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1998 Topik: PPh Pasal 22 » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1998 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1998

Surat Edaran Dirjen Pajak No SE - 16/PJ.43/1998 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan dan kondisi terakhir peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat detail peraturan terkait Klik disini
	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											           4 Juni 1998

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 16/PJ.43/1998

						TENTANG

    PETUNJUK PEMUNGUT PPh PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN 
					     DAN PELAPORANNYA

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 450/KMK.04/1997 tanggal 26 Agustus 
1997 dan Nomor : 549/KMK.04/1997 tanggal 3 November 1997 tentang Petunjuk Pemungut Pajak Penghasilan 
Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagai pengganti dari 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 599/KMK.04/1994 dan Nomor : 147/KMK.04/1995, maka dirasa perlu 
untuk memberikan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dari keputusan Menteri Keuangan dimaksud sebagai 
berikut :

1.	Pemungut Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 
	tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 
	1994 adalah :
	1.1.	Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
	1.2.	Direktorat Jenderal Anggran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat 
		maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang melakukan pembayaran dan pembelian barang;
	1.3.	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembayaran atas 
		pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah;
	1.4.	Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri 
		baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan 
		hasil produksinya di dalam negeri;
	1.5.	Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak 
		jenis Premix dan Gas, atas penjualan hasil produksinya.
	1.6.	Badan Urusan Logistik (BULOG), atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu.

2.	Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut :
	2.1.	Atas impor :
		2.1.1.	Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen)
			dari nilai impor;
		2.1.2.	Yang tidak menggunakan API sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
		2.1.3.	Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
		2.1.4.	Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud pada angka 1.2. dan angka 1.3. 
			adalah sebesar 1,5%(satu setengah persen) dari harga pembelian;

	2.2.	Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost 
		Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang 
		dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean di bidang 
		impor.

	2.3.	Atas penjualan barang sebagaimana dimaksud dalam butir 1.4 tarif dan besarnya PPh Pasal 22 
		yang dipungut adalah sebagai berikut :
		2.3.1.	KEP-69/PJ/1995 tanggal 14 Agustus 1995 : untuk penjualan hasil produksi kertas di 
			dalam negeri;
		2.3.2.	KEP-70/PJ/1995 tanggal 14 Agustus 1995 : untuk penjualan hasil produksi industri 
			semen di dalam negeri;
		2.3.3.	KEP-01/PJ/1996 tanggal 15 Januari 1996 : untuk penjualan hasil produksi industri baja 
			di dalam negeri;
		2.3.4.	KEP-24/PJ/1997 tanggal 31 Januari 1997 : untuk penjualan hasil produksi industri rokok 
			di dalam negeri.

	2.4.	Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan oleh Pertamina dan BULOG diatur ketentuan 
		sebagai berikut :
		2.4.1.	Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar 
			minyak jenis Premix dan Gas ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas 
			penjualan hasil produksinya; dan
		2.4.2.	Badan Urusan Logistik (BULOG) ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas 
			penyerahan gula pasir dan tepung terigu.

	2.5.	Berdasarkan ketentuan pada 2.4.1. dan 2.4.2. di atas maka :
		1.	Pertamina wajib memungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya berupa 
			premium, solar, pelumas, gas, dan minyak tanah;
		2.	Perusahaan-Perusahaan Penyedia Premix (P3 Premix) wajib memungut PPh Pasal 22
			atas penjualan Premix;
		3.	Bulog wajib memungut PPh Pasal 22 atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu;
		terhadap seluruh pembelinya, baik kepada penyalur/agen/dealer/grosir maupun kepada 
		pembeli lainnya (misalnya pabrikan).

	2.6.	Sifat pemungutan
		Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 450/KMK.04/1997 diatur
		bahwa sifat pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penyerahan barang bersifat final 
		dalam hal :
		a.	Pertamina, atas penjualan hasil produksinya sebagaimana tersebut pada butir 2.5.1. 
			kepada penyalur/agennya;
		b.	Badan Usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis 
			Premix (P3 Premix), atas penjualan hasil produksinya sebagaimana tersebut pada 
			butir 2.5.2. kepada penyalur/agennya;
		c.	Badan Urusan Logistik (BULOG), atas penyerahan gula pasir dan/atau tepung terigu 
			sebagaimana tersebut butir 2.5.3. kepada penyalur/grosirnya.

	2.7.	Tarif dan besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh BULOG, Pertamina, dan badan 
		usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis Premix yaitu :
		a.	Gula Pasir
			Penyerahan kepada penyalur			Rp. 380,00/kuintal
			Penyerahan kepada grosir			Rp. 270,00/kuintal
									---------------------
									Rp. 650,00/kuintal
			Penyerahan kepada pembeli lainnya		Rp. 650,00/kuintal

		b.	Tepung Terigu
			Penyerahan kepada penyalur			Rp. 53,00/zak
			Penyerahan kepada grosir			Rp. 38,00/zak
									----------------
									Rp. 91,00/zak
			Penyerahan kepada pembeli lainnya		Rp. 91,00/zak

		c.				SPBU Swastanisasi	  SPBU Pertamina
						---------------------------------------------------
			Premium		0,3% x penjualan	0,25% x penjualan
			Solar			0,3% x penjualan	0,25% x penjualan
			Premix/Super TT	0,3% x penjualan	0,25% x penjualan

		d.	Minyak Tanah					0,3% x penjualan
		e.	Gas LPG					0,3% x penjualan
		f.	Pelumas					0,3% x penjualan

	2.8.	Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya
		a.	Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang 
			sebagaimana dimaksud dalam butir 2.4. di atas, dipungut pada saat penerbitan surat 
			perintah pengeluaran barang ("delivery order").
		b.	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau 
			penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam butir 2.4. di atas, dilaksanakan 
			dengan cara pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang disetor oleh pembeli atau 
			penerima penyerahan barang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
		c.	Bentuk formulir yang dipergunakan untuk menyetor PPh Pasal 22 atas penjualan hasil 
			produksi atau penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam butir 2.4. adalah 
			dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (Formulir bentuk KP.PDIP.5.1-98) sesuai 
			dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-107/PJ./1998 tanggal 26 Mei 
			1998 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

	2.9.	Sebelum surat perintah pengeluaran barang ("delivery order") diterbitkan, terlebih dahulu 
		pembeli atau penerima penyerahan barang melunasi PPh Pasal 22 dan menunjukkan bukti 
		setoran Pajak Penghasilan Pasal 22 berupa SSP (Formulir bentuk KP.PDIP.5.1-98) sesuai 
		dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-107/PJ./1998 tanggal 26 Mei 1998 
		tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

3.	Bulog/Dolog, Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar jenis 
	Premix yang ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, diwajibkan menyampaikan Surat 
	Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari 
	setelah Masa Pajak berakhir.

4.	Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka ketentuan dalam Surat Edaran Nomor : SE-19/PJ.41/1995 
	tanggal 25 April 1995 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui agar Surat Edaran ini dapat Saudara sebarluaskan kepada Instansi dan badan usaha 
yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut di wilayah kerja Saudara.




DIREKTUR JENDERAL

ttd.

A.ANSHARI RITONGA
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan dan Pencabutan Peraturan
  • -
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1904 kali - Dicetak 0 kali ›