Jumat, 6 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 13

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 13/PJ.51/2000

Ditetapkan tanggal 8 Mei 2000

KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG ASING
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2000 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2000 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2000

Surat Edaran Dirjen Pajak No SE - 13/PJ.51/2000 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

      		     	    DEPARTEMEN  KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA
				      DIREKTORAT  JENDERAL  PAJAK
___________________________________________________________________________________________
												8 Mei 2000

			         SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR SE - 13/PJ.51/2000

					            TENTANG

			PENEBUSAN STICKER LUNAS PPN DAN PELAYANANNYA

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 89a/KMK.04/2000 Tanggal 30 Maret 
2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-131/PJ./2000 tanggal 8 Mei 2000. Sehubungan 
dengan keputusan tersebut dengan ini diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

1.	Pita rekaman suara (kaset isi) sekarang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu jenis A, jenis B dan jenis C.
	1.1.	Yang termasuk dalam pengertian kaset isi jenis A adalah :
		a.	Kaset lagu berbahasa Indonesia yang seluruh pencipta dan penyanyinya adalah 
			warga negara Indonesia;
		b.	Kaset lagu instrumentalia yang seluruh penciptanya adalah warga negara Indonesia;

	1.2.	Yang termasuk dalam pengertian kaset isi jenis B adalah :
		a.	Kaset lagu yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya adalah warga negara 
			asing;
		b.	Kaset lagu instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya adalah warga negara 
			asing;
		c.	Kaset pelajaran bahasa asing.

	1.3.	Yang termasuk dalam pengertian kaset isi jenis C adalah :
		a.	Kaset lagu berbahasa daerah yang seluruh pencipta dan penyanyinya adalah warga 
			Negara Indonesia,
		b.	Kaset rekaman cerita, lawak, wayang, dan rekaman lainnya dalam bahasa Indonesia/ 
			Daerah,
		c.	Kaset suara burung dan suara hewan lainnya.

2.	Rekaman suara/lagu di atas disc (compact disc) tetap dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu jenis CD.1 
	dan jenis CD.2.
	2.1.	Yang termasuk dalam pengertian compact disc jenis CD.1 adalah :
		a.	Compact disc lagu yang seluruh pencipta dan penyanyinya adalah warga negara 
			Indonesia;
		b.	Compact disc lagu instrumentalia yang seluruh penciptanya adalah warga negara 
			Indonesia.

	2.2.	Yang termasuk dalam pengertian compact disc jenis CD.2 adalah :
		a.	Compact disc lagu yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya adalah warga 
			negara asing;
		b.	Compact disc lagu instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya adalah warga 
			negara asing;
		c.	Compact disc pelajaran bahasa asing.

3.	Rekaman suara/lagu beserta tayangan gambar di atas disc (compact disc) sekarang dibagi menjadi 2 
	(dua) jenis yaitu jenis VCDK.1 dan jenis VCDK.2.
	3.1.	Yang termasuk dalam pengertian video compact disc jenis VCDK.1 sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a adalah :
		a.	semua jenis laser disc yang berisi lagu beserta tayangan gambar (laser disc karaoke) 
			yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga negara Indonesia;
		b.	semua jenis laser disc yang berisi lagu instrumentalia beserta tayangan gambar (laser 
			disc karaoke) yang seluruh penciptanya warga negara Indonesia.

	3.2.	Yang termasuk dalam pengertian video compact disc jenis VCDK.2 sebagaimana dimaksud 
		adalah :
		a.	semua jenis laser disc yang berisi lagu beserta tayangan gambar (laser disc karaoke) 
			yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga negara asing;
		b.	semua jenis laser disc yang berisi lagu instrumentalia beserta tayangan gambar (laser 
			disc karaoke) yang seluruh penciptanya warga negara asing.
		c.	Compact disc pelajaran bahasa asing.

4.	Rekaman suara/lagu beserta tayangan gambar di atas laser disc adalah semua jenis laser disc yang 
	berisi lagu beserta tayangan gambar (LD. Karaoke).

5.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 
	sebagai berikut :
	5.1.	DPP untuk pita rekaman suara (kaset isi) :
		a.	Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk penyerahan kaset isi jenis A, sehingga jumlah 
			Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 500,- (lima ratus rupiah) per kopi 
			kaset.
		b.	Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), untuk penyerahan kaset isi jenis B, 
			sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 1.250,- (seribu 
			dua ratus lima puluh rupiah) per kopi kaset.
		c.	Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), untuk penyerahan kaset isi jenis C, sehingga jumlah 
			Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 400,- (empat ratus rupiah) per kopi 
			kaset.

	5.2.	DPP untuk rekaman suara/lagu di atas disc (compact disc) :
		a.	Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk penyerahan compact disc jenis CD.1, 
			sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 2.000,- (dua ribu 
			rupiah) per kopi compact disc.
		b.	Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), untuk penyerahan compact disc jenis CD.2, 
			sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 4.000,- (empat 
			ribu rupiah) per kopi compact disc.

	5.3.	DPP untuk rekaman lagu beserta tayangan gambar di atas disc jenis video compact disc 
		karaoke (VCD.K) :
		a.	Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), untuk penyerahan jenis VCDK.1, sehingga jumlah 
			Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kopi 
			video compact disc karaoke.
		b.	Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), untuk penyerahan jenis VCDK.2, sehingga 
			jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) 
			per kopi video compact disc karaoke.

	5.4.	DPP untuk rekaman lagu/suara beserta tayangan gambar di atas disc jenis laser disc karaoke 
		(LDK) ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk penyerahan 
		jenis LD.K, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 15.000,- (lima 
		belas ribu rupiah) per kopi laser disc karaoke.

6.	Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah sbb :
	6.1.	Produsen rekaman suara harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan 
		penyalur/agen tidak perlu lagi dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena dalam 
		penentuan DPP telah diperhitungkan nilai tambah atas penyaluran/keagenan kaset isi, 
		compact disc, video compact disc karaoke atau laser disc karaoke.

	6.2.	Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang juga memperdagangkan kaset isi, compact 
		disc, video compact disc karaoke atau laser disc karaoke yang dalam menghitung pajaknya 
		mempergunakan Nilai Lain sebagai DPP Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Keputusan 
		Menteri Keuangan RI Nomor 642/KMK.04/1994 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
		Nomor SE-06/PJ.52/1995, wajib memungut PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) atas 
		penyerahan Barang Kena Pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar 2% (dua 
		persen) dari seluruh penyerahan barang dagangannya.

	6.3.	Produsen media rekaman yang menyerahkan media rekaman wajib memungut PPnBM yang 
		terutang, karena media rekaman adalah Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

	6.4.	Produsen media rekaman yang melakukan pembelian media rekaman secara terpisah-pisah 
		(pita kosong sendiri, C-zero sendiri, snappack sendiri), dianggap sebagai pabrikan media 
		rekaman yang siap rekam dan atas penyerahannya terutang PPn BM dengan tarif 20% (dua 
		puluh persen).

	6.5.	PPn BM yang dibayar atas impor atau perolehan bahan baku media rekaman oleh Pabrikan 
		yang memproduksi media rekaman tidak dapat dikompensasikan atau dikembalikan namun 
		dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pajak 
		Penghasilan.

7.	Penebusan stiker dapat dilakukan dengan menggunakan Pajak Masukan yang telah dibayar oleh 
	Pengusaha Rekaman suara atau menggunakan Surat Setoran Pajak.
	Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai status Pajak Masukan adalah sbb :
	7.1.	Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak atas :
		-	pembelian media rekaman (kaset kosong, CD kosong, atau LD kosong);
		-	pembayaran royalty;
		-	pembayaran pencetakan label;
		-	pembayaran jasa rekaman;
		-	pembelian atau pembuatan master rekaman lagu/suara;
		-	pembayaran jasa periklanan pada televisi, radio, majalah, dan surat kabar;
		dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran PPN untuk penebusan sticker PPN.
		Apabila atas pembelian media rekaman (kaset kosong, CD kosong, atau LD kosong) menurut 
		ketentuan harus terutang juga PPn BM, maka Faktur Pajak atas pembelian tersebut hanya 
		dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran PPN untuk penebusan sticker jika di dalam 
		Faktur Pajak tersebut secara jelas tercantum jumlah PPN dan PPn BM yang terutang.

	7.2.	Dalam hal jumlah nilai sticker yang diminta lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan 
		sebagaimana dimaksud pada butir 7.1, maka jumlah PPN yang kurang dibayar tersebut harus 
		disetor tunai ke Kas Negara.

	7.3.	Pajak Masukan lainnya selain tersebut pada butir 7.1 yang dapat dikreditkan sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah 
		dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, dapat dikreditkan (direstitusi atau 
		dikompensasi) sepanjang Pajak Masukan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN terkait.

	7.4.	Dalam hal sampai dengan akhir suatu Masa Pajak masih terdapat Pajak Masukan 
		sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1. yang belum dipergunakan sebagai bukti pembayaran 
		PPN untuk penebusan sticker, maka Pajak Masukan tersebut dapat dipergunakan sebagai 
		bukti pembayaran PPN untuk penebusan sticker lunas PPN Masa Pajak-Masa Pajak berikutnya 
		paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun buku yang bersangkutan atau dibebankan 
		sebagai biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan.

7.	Tatacara Penebusan stiker lunas PPN :
	7.1.	Persyaratan melampirkan fotokopi atas dokumen-dokumen yang bernilai tetap (misal akte 
		pendirian perusahaan, NPWP, dan NPPKP, Surat Izin Usaha Industri/Surat Ijin Usaha 
		Perdagangan) sepanjang tidak terjadi perubahan dan masa berlakunya diketahui dengan 
		jelas, cukup diminta satu kali saja pada permintaan penebusan yang pertama dan/atau pada 
		awal Tahun Pajak berikutnya.
	7.2.	Persyaratan yang harus dipenuhi pada setiap kali penebusan :
		a.	Terhadap permintaan beberapa jenis sticker dalam satu Masa Pajak, cukup diajukan 
			dalam satu surat permohonan.
		b.	Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-1 atas kekurangan setor yang 
			dilegalisir oleh pejabat penerima setoran (bank ataupun pos dan giro).
		c.	Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa PPN (minimal 2 Masa Pajak terakhir) dilakukan 
			pada saat pengambilan sticker lunas PPN yang kemudian dilegalisir oleh pejabat 
			penerima permohonan penebusan stiker.
		d.	rekomendasi dari asosiasi pengusaha rekaman yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal 
			Pajak.

8.	Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelayanan pemberian sticker adalah sbb :
	8.1.	Pelayanan pemberian sticker PPN untuk PKP yang terdaftar di Kantor Wilayah IV dan V 
		DJP dilaksanakan oleh Kanwil IV DJP dan V DJP sesuai dengan tempat produsen rekaman 
		tersebut terdaftar sebagai PKP.
	8.2.	Pelayanan pemberian sticker PPN untuk PKP yang terdaftar di luar kedua Kantor Wilayah 
		tersebut dilaksanakan oleh Kanwil VI DJP.
	8.3.	Penyelesaian pemberian sticker lunas PPN agar diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja 
		terhitung sejak saat permohonan tersebut diterima lengkap sampai dengan penerbitan surat 
		permintaan sticker lunas PPN ke Perum Peruri.

9.	Kepala Kantor Wilayah DJP sebagaimana dimaksud pada butir 8 agar :
	9.1.	Melaporkan pelaksanaan pelayanan permintaan sticker lunas PPN secara bulanan kepada 
		Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur PPN dan PTLL.
	9.2.	Menghubungi PERUM PERURI dan Bagian Perlengkapan Kantor Pusat DJP untuk pengadaan 
		sticker lunas PPN sesuai dengan kebutuhan.

10.	Dengan mulai berlakunya ketentuan ini, maka ketentuan-ketentuan tentang Penebusan Sticker Lunas 
	PPN dan Pelayanannya dinyatakan tidak berlaku, yaitu sebagaimana diatur dalam :
	10.1.	SE-25/PJ.51/1996 tanggal 8 Juli 1996 tentang Penebusan Sticker Lunas PPN dan Pelayanannya 
		(SE Seri PPN 36-95);
	10.2.	SE-30/PJ.51/1996 tanggal 22 Juli 1996 tentang Penyempurnaan Ke-1 atas SE Seri PPN 36-95);
	10.3.	SE-31/PJ.51/1996 tanggal 25 Juli 1996 tentang Penyempurnaan Ke-2 atas SE Seri PPN 36-95);
	10.4.	SE-43/PJ.51/1996 tanggal 11 November 1996 tentang Penyempurnaan Ke-3 atas SE Seri PPN 
		36-95);
	10.5.	SE-48/PJ.51/1996 tanggal 27 Desember 1996 tentang Penyempurnaan Ke-4 atas SE Seri PPN 
		36-95);

Demikian untuk mendapat perhatian dan disebarluaskan pada wilayah kerja Saudara masing-masing.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

MACHFUD SIDIK
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 765 kali - Dicetak 0 kali ›