Sabtu, 14 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 2

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 02/PJ.42/2002

Ditetapkan tanggal 18 Februari 2002

TINDAKAN DALAM MENGHADAPI KEGIATAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN WEWENANG DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pengurang Penghasilan Bruto » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2002 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2002

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											   18 Februari 2002

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 02/PJ.42/2002

						TENTANG

     PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN UNTUK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas pengeluaran untuk Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan ketentuan Undang-
undang Pajak Penghasilan, dengan ini perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.	Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa:

	Pasal 1

	Angka 6

	Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 
	imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
	yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan 
	pembangunan Daerah.

	Angka 26

	Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
	tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
	orang pribadi atau badan.

	Pasal 2

	Ayat (1)

	Jenis pajak Propinsi terdiri dari:
	a.	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
	b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
	c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
	d.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

	Ayat (2)

	Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
	a.	Pajak Hotel;
	b.	Pajak Restoran;
	c.	Pajak Hiburan;
	d.	Pajak Reklame;
	e.	Pajak Penerangan Jalan;
	f.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
	g.	Pajak Parkir.

	Ayat (4)

	Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam 
	ayat (2) yang memenuhi kriteria tertentu.

	Pasal 18

	Ayat (2):

	Retribusi dibagi atas tiga golongan:
	a.	Retribusi Jasa Umum;
	b.	Retribusi Jasa Usaha;
	c.	Retribusi Perizinan Tertentu;

	Ayat (3):

	Jenis-jenis Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
	(2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria tertentu.

2.	Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, besarnya 
	Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan 
	berdasarkan penghasilan bruto dikurangi antara lain biaya untuk mendapatkan, menagih dan 
	memelihara penghasilan, termasuk antara lain pajak kecuali Pajak Penghasilan.

3.	Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, untuk menentukan besarnya 
	Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh 
	dikurangkan antara lain:
	a.	Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, 
		atau anggota;
	b.	Pajak Penghasilan;
	c.	Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang 
		yang menjadi tanggungannya;
	d.	Sanki administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda 
		yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

4.	Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, Pengeluaran dan biaya yang tidak 
	boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan 
	bentuk usaha tetap termasuk:
	a.	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan 
		Objek Pajak;
	b.	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya 
		bersifat final;
	c.	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak 
		berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam 	Pasal 14 
		dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang 
		Pajak Penghasilan.

5.	Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa pengeluaran untuk 
	Pajak Daerah dan Retibusi Daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan 
	Kena Pajak sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
	a.	Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
		tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
		Nomor 34 Tahun 2000;
	b.	Berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 
		penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat 
		final dan atau tidak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto/Norma Penghitungan 
		Khusus;
	c.	Tidak termasuk pengeluaran untuk sanksi berupa bunga, denda dan atau kenaikan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1772 kali - Dicetak 0 kali ›