Jumat, 13 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 5

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 05/PJ.4/1995

Ditetapkan tanggal 8 Februari 1995

PENEGASAN KETENTUAN PASAL 25 DAN PASAL 26 UU NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 1994
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pengusaha Kecil » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1995

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											     8 Februari 1995

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 05/PJ.4/1995

						TENTANG

 BADAN-BADAN DAN PENGUSAHA KECIL YANG MENERIMA HARTA HIBAHAN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI 
			     OBJEK PAJAK PENGHASILAN (SERI PPh UMUM NO. 1)

				           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 604/KMK.04/1994 tanggal 21 
Desember 1994 tentang Badan-badan dan Pengusaha Kecil yang menerima Harta Hibahan yang tidak
termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan (rekaman terlampir), dengan ini diberikan beberapa penegasan 
sebagai berikut :

1.	Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, badan maupun 
	yayasan dan pengusaha kecil termasuk koperasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri
	Keuangan tersebut yang menerima harta hibahan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
	Pasal 4 ayat (3) huruf a.2) wajib membukukan harta hibahan yang diterimanya berdasarkan nilai
	buku pihak pemberi hibah atau nilai lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

2.	Dalam hubungan ini hendaknya diperhatikan persyaratan pokok menyangkut hibah yang memenuhi 
	syarat sebagai bukan objek pajak, yaitu bahwa antara pemberi hibah dengan penerima hibah tidak
	ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan;

3.	Apabila penerima hibah adalah badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau yayasan,
	selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada butir 2, harus pula memenuhi syarat 
	bahwa kegiatan dari badan atau yayasan tersebut dalam kenyataannya tidak mencari keuntungan.

4.	Apabila penerima hibah adalah pengusaha kecil atau koperasi, selain harus memenuhi syarat 
	sebagaimana dimaksud pada butir 2, harus pula memenuhi syarat bahwa nilai aktiva, tidak termasuk 
	tanah dan bangunan, dari penerima hibah tersebut pada saat akan menerima hibah, tidak lebih dari 
	Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Yang dimaksud dengan nilai aktiva adalah nilai 
	kekayaan perusahaan atau koperasi tersebut sebelum dikurangi dengan utang.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 840 kali - Dicetak 0 kali ›