Kamis, 12 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 37

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 37/PJ.43/1999

Ditetapkan tanggal 31 Agustus 1999

PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA YAYASAN DANA TAUNGAN PESANGON TENAGA KERJA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 21 » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1999 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1999

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											    31 Agustus 1999 

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 37/PJ.43/1999

						TENTANG

		PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP UANG PESANGON YANG DIALIHKAN 
		       KEPADA YAYASAN DANA TAUNGAN PESANGON TENAGA KERJA

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan yang berkaitan dengan perlakuan perpajakan terhadap uang 
pesangon yang dialihkan kepada yayasan dana tabungan pesangon tenaga kerja, dengan ini diberikan 
penegasan sebagai berikut :

1.	Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 atas uang pesangon 
	yang dibayarkan kepada karyawan terutang pajak dan harus dipotong PPh Pasal 21.

2.	Berdasarkan Pasal 1 huruf b dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 462/KMK.04/1998 
	tanggal 21 Oktober 1998 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan 
	Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Tertentu ditegaskan bahwa penghasilan berupa 
	uang pesangon yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 21 yang 
	bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :
	a.	untuk uang pesangon sampai dengan Rp. 25.000.000,00 dikenakan tarif 10 % dari uang 
		pesangon tersebut;
	b.	untuk uang pesangon diatas Rp. 25.000.000,00 dikenakan tarif 15 % dari uang pesangon 
		tersebut;
	c.	untuk uang pesangon sampai dengan Rp. 17.280.000,00 tidak dipotong PPh Pasal 21.

3.	Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-281/PJ./1998 
	tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 
	Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi ditegaskan 
	bahwa pihak pemotong PPh Pasal 21 (pemotong pajak) adalah pemberi kerja terdiri dari orang pribadi 
	dan badan termasuk bentuk usaha tetap baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, 
	yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, 	
	sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan 
	pegawai.

4.	Pada dasarnya uang pesangon dapat dibayarkan oleh pemberi kerja secara langsung kepada 
	karyawan pada saat karyawan berhenti bekerja (masa kerja berakhir) ataupun dialihkan kepada 
	yayasan yang mengelola uang pesangon tenaga kerja tersebut menjadi dana tabungan pesangon 
	untuk selanjutnya memberikan uang pesangon kepada karyawan pada saat karyawan berhenti 
	bekerja.

5.	Dengan adanya pengalihan tanggung jawab pembayaran uang pesangon dari pemberi kerja kepada 
	yayasan dana tabungan pesangon tenaga kerja maka perlakuan perpajakan terhadap pembayaran 
	uang pesangon tersebut adalah sebagai berikut :
	a.	Pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada yayasan dana 
		tabungan pesangon tenaga kerja, karyawan dianggap telah menerima hak atas manfaat uang 
		pesangon sehingga pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana 
		ketentuan dalam angka 2 di atas.
	b.	Bunga atas tabungan uang pesangon merupakan hak karyawan yang akan diberikan oleh 
		yayasan dana tabungan pesangon tenaga kerja pada saat karyawan berhenti bekerja yang 
		terlebih dahulu dipotong PPh sebesar 15 % dari jumlah bruto, sebagaimana diatur dalam 
		Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
		sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

6.	Pada saat yayasan dana tabungan pesangon tenaga kerja membayar uang pesangon kepada 
	karyawan tidak dilakukan lagi pemotongan PPh Pasal 21 karena PPh Pasal 21-nya telah dibayar pada 
	saat pengalihan uang pesangon dari pemberi kerja kepada yayasan dana tabungan pesangon tenaga 
	kerja.

7.	Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka semua penegasan yang bertentangan dengan Surat Edaran 
	ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

A. ANSHARI RITONGA
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 704 kali - Dicetak 0 kali ›