Rabu, 17 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 10

Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1994

Ditetapkan tanggal 9 November 1994

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Umum » Undang-Undang » 1994 Topik: Semua PPh » Undang-Undang » 1994

Undang-Undang No 10 TAHUN 1994 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			            UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
				              NOMOR 10 TAHUN 1994

						TENTANG

			PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
		  TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 
				 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

				DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				      PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

a.	bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam 
	kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk berkembangnya bentuk-bentuk 
	dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang-undang 
	Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan 
	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991;

b.	bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian seperti tersebut 
	di atas dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi 
	Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan seiring 
	dengan itu dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan bagi 
	bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan 
	langkah-langkah penyesuaian yang memadai terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 
	tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
	7 Tahun 1991;

c.	bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan 
	dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah 
	diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991;

Mengingat	:

1.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
	(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), 
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
	Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

3.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 
	Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan 
	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 3459);

					     MEMUTUSKAN :
		
Menetapkan	:	UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 
			TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH 
			DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991.


						Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 1 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 1

	Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau 
	diperolehnya dalam tahun pajak."


2.	Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 2

	(1)	Yang menjadi Subyek Pajak adalah :
		a.	1)	orang pribadi;
			2)	warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 
				berhak;
		b.	badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
			usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk 
			apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi 
			yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya;
		c.	bentuk usaha tetap.

	(2)	Subyek pajak terdiri dari Subyek Pajak dalam negeri dan Subyek Pajak luar negeri.

	(3)	Yang dimaksud dengan Subyek Pajak dalam negeri adalah :
		a.	orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di 
			Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 
			(dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di 
			Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
		b.	badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
		c.	warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

	(4)	Yang dimaksudkan dengan Subyek Pajak luar negeri adalah :
		a.	orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak 
			lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
			bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 
			yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 
			Indonesia;
		b.	orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak 
			lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
			bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 
			yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari 
			menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

	(5)	Yang dimaksudkan dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 
		orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih 
		dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan 
		yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha 
		atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :
		a.	tempat kedudukan manajemen;
		b.	cabang perusahaan;
		c.	kantor perwakilan;
		d.	gedung kantor;
		e.	pabrik;
		f.	bengkel;
		g.	pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan 
			untuk eksplorasi pertambangan; 
		h.	perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
		i.	proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
		j.	pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang 
			dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
		k.	orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
		l.	agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat 
			kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko  di 
			Indonesia.

	(6)	Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan oleh Direktur Jenderal 
		Pajak menurut keadaan yang sebenarnya."


3.	Menambah ketentuan baru diantara Pasal 2 dan Pasal 3 yang dijadikan Pasal 2A, yang berbunyi 
	sebagai berikut :

						"Pasal 2A

	(1)	Kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a 
		dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat 
		tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia 
		untuk selama-lamanya.

	(2)	Kewajiban pajak subyektif badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b 
		dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan 
		berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

	(3)	Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
		ayat (4) huruf a dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau 
		melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhir pada saat 
		tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

	(4)	Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
		ayat (4) huruf b dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau 
		memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau 
		memperoleh penghasilan tersebut.

	(5)	Kewajiban pajak subyektif warisan yang  belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
		ayat (1) huruf a angka 2) dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan 
		berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

	(6)	Apabila kewajiban pajak subyektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di 
		Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut 
		menggantikan tahun pajak."


4.	Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 3

	Tidak termasuk Subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
	a.	badan perwakilan negara asing;
	b.	pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, 
		dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal 
		bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak 
		menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang 
		bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
	c.	organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat tidak 
		menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia;
	d.	pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
		dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan 
		kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia."


5.	Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 4

	(1)	Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 
		yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 
		Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 
		yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :
		a.	penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau 
			diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang 
			pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
			undang ini;
		b.	hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
		c.	laba usaha;
		d.	keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
			1)	Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 
				badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
			2)	Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena 
				pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
			3)	Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 
				pemecahan, atau pengambil-alihan usaha;
			4)	Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, 
				kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 
				satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial 
				atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri 
				Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, 
				kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
		e.	penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
		f.	bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
		g.	deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan 
			asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
		h.	royalti;
		i.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
		j.	penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
		k.	keuntungan karena pembebasan utang;
		l.	keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
		m.	selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
		n.	premi asuransi;
		o.	iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib 
			Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut 
			ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya;
		p.	tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

	(2)	Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari 
		transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa 
		tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur 
		dengan Peraturan Pemerintah.

	(3)	Yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak adalah :

		a.	1)	bantuan atau sumbangan;
			2)	harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 
				lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau 
				badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh 
				Menteri Keuangan;
				sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, 
				atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

		b.	warisan;

		c.	harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam 
			Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan 
			modal;

		d.	penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau 
			diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah;

		e.	pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 
			asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 
			asuransi bea siswa;

		f.	deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai 
			Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, badan 
			usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan 
			usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;

		g.	iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan 
			Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan 
			penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang 
			ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

		h.	bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang 
			modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan 
			kongsi;

		i.	bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana;

		j.	penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian 
			laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan 
			di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
			1)	merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan 
				dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
			2)	sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia."


6.	Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 5

	(1)	Yang menjadi Obyek Pajak bentuk usaha tetap adalah :
		a.	penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang 
			dimiliki atau dikuasai;
		b.	penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian 
			jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh 
			bentuk usaha tetap di Indonesia;
		c.	penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh 
			kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan 
			harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

	(2)	Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
		dan huruf c boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap.

	(3)	Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap :
		a.	biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya 
			yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya 
			ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
		b.	pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya 
			adalah : 
			1)	royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta, paten, atau 
				hak-hak lainnya;
			2)	imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
			3)	bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan;
		c.	pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau diperoleh dari 
			kantor pusat tidak dianggap sebagai Obyek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan 
			dengan usaha perbankan."


7.	Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 6

	(1)	Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 
		ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :
		a.	biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya 
			pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 
			honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, 
			bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-
			nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak 
			Penghasilan;
		b.	penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas 
			pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa 
			manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 
			Pasal 11A;
		c.	iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
		d.	kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam 
			perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
			penghasilan;
		e.	kerugian karena selisih kurs mata uang asing;
		f.	biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
		g.	biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.

	(2)	Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat 
		kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak 
		berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.   

	(3)	Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa 
		Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7."


8.	Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 7

	(1)	Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar :
		a.	Rp 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk diri Wajib 
			Pajak orang pribadi;
		b.	Rp   864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk Wajib 
			Pajak yang kawin;
		c.	Rp 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tambahan untuk 
			seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana 
			dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
		d.	Rp   864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk setiap 
			anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta 
			anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang 
			untuk setiap keluarga.

	(2)	Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun 
		pajak.

	(3)	Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut pada ayat (1) akan disesuaikan dengan 
		suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan."


9.  	Ketentuan Pasal 8 disempurnakan dan ditambah dengan beberapa ketentuan baru, sehingga 
	seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 8

	(1)	Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau 
		pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun 
		sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
		dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-
		mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak 
		berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan 
		usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

	(2)	Penghasilan suami-isteri dikenakan pajak secara terpisah apabila :
		a.	suami-isteri telah hidup terpisah;
		b.	dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta 
			dan penghasilan.

	(3)	Penghasilan netto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pajak 
		berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri, dan besarnya pajak yang harus 
		dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan 
		netto mereka.

	(4)	Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya, kecuali 
		penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang 
		mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c."


10.	Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 9	

	(1)	Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan 
		bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :
		a.	pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk 
			deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 
			pembagian sisa hasil usaha koperasi;
		b.	biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, 
			sekutu, atau anggota;
		c.	pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih 
			untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha 
			asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan 
			dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
		d.	premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 
			asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar 
			oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak 
			yang bersangkutan;
		e.	penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan 
			dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk 
			natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan 
			kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan 
			Keputusan Menteri Keuangan;
		f.	jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau 
			kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan 
			dengan pekerjaan yang dilakukan;
		g.	harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud 
			dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b;
		h.	Pajak Penghasilan;
		i.	biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau 
			orang yang menjadi tanggungannya;
		j.	gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer 
			yang modalnya tidak terbagi atas saham;
		k.	sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa 
			denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang 
			perpajakan.

	(2)	Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai 
		masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, 
		melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam 
		Pasal 11 atau Pasal 11A."


11.	Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 10

	(1)	Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi 
		hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang 
		sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa 
		adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.

	(2)	Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang 
		seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

	(3)	Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, 
		peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang 
		seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh 
		Menteri Keuangan.

	(4)	Apabila terjadi pengalihan harta :
		a.	yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan 
			huruf b, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa 
			buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur 
			Jenderal Pajak;
		b.	yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, 
			maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari 
			harta tersebut.

	(5)	Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, maka 
		dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari 
		harta tersebut.

	(6)	Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan 
		harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan 
		yang diperoleh pertama."


12.	Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 11

	(1)	Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau 
		perubahan harta berwujud, kecuali tanah, yang memiliki dan digunakan untuk mendapatkan, 
		menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) 
		tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah 
		ditentukan bagi harta tersebut.

	(2)	Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain 
		bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, 
		yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir 
		masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

	(3)	Penyusutan dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih 
		dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta 
		tersebut.

	(4)	Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan 
		penyusutan mulai pada tahun harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 
		memelihara penghasilan atau pada tahun harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

	(5)	Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan 
		penilaian kembali aktiva tersebut.

	(6)	Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan 
		sebagai berikut :

		--------------------------------------------------------------------------------------------------------
		Kelompok Harta 		Masa Manfaat		Tarif Penyusutan sebagaimana 
		    berwujud							dimaksud pada
									-------------------------------------
									Ayat (1)		Ayat (2)
		--------------------------------------------------------------------------------------------------------
		I.    	Bukan Bangunan
			Kelompok 1		4   Tahun		  25%		  50%
			Kelompok 2		8   Tahun		12,5%		  25%
			Kelompok 3		16  Tahun		6,25%		12,5%
			Kelompok 4		20  Tahun		    5%		   10%	
	
		II.  	Bangunan
			Permanen		20 Tahun		  5%		     -
			Tidak Permanen		10 Tahun		10%		     -

		--------------------------------------------------------------------------------------------------------

	(7)	Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ketentuan tentang penyusutan 
		atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan 
		keputusan Menteri Keuangan.

	(8)	Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
		huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut 
		dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang 
		diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta 
		tersebut.

	(9)	Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan 
		pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar 
		kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian 
		tersebut.

	(10)	Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
		ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta 
		tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

	(11)	Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
		ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.:


13.	Menambah ketentuan baru diantara Pasal 11 dan Pasal 12 yang dijadikan Pasal 11A, yang berbunyi 
	sebagai berikut :

						"Pasal 11A

	(1)	Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya 
		yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk 
		mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang 
		sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung 
		dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku, 
		dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat 
		asas.

	(2)  	Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

		-----------------------------------------------------------------------------------------------------
		Kelompok Harta tak	Masa Manfaat		Tarif Amortisasi berdasarkan Metode
		      berwujud					--------------------------------------------
								   Garis Lurus	    Garis Menurun
		------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Kelompok 1		4  Tahun			25%		  50%
		KelompoK 2		8  Tahun			12,5%		  25%
		Kelompok 3		16 Tahun			6,25%		12,5%
		Kelompok 4		20 Tahun			5%		   10%
		------------------------------------------------------------------------------------------------------
	
	(3)	Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan 
		pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ayat (2).

	(4)	Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai 
		masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi 
		dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

	(5)	Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud 
		pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam 
		lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan 
		menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20 % (dua puluh persen) setahun.

	(6)	Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih 
		dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ayat (2).

	(7)	Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak seperti tersebut pada ayat (1), 
		ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai 
		kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun 
		terjadinya pengalihan tersebut.

	(8)	Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
		ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku 
		harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan."


14.	Ketentuan Pasal 12 dihapus.


15.	Ketentuan Pasal 13 dihapus.


16.	Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 14

	(1)	Norma Penghitungan Peredaran Bruto untuk menentukan peredaran bruto dan Norma 
		Penghitungan Penghasilan Netto untuk menentukan penghasilan netto, dibuat dan 
		disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan 
		pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

	(2)	Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari 
		Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan netto dengan 
		menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
		dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) 
		bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

	(3)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan nettonya 
		dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, wajib menyelenggarakan 
		pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata 
		Cara Perpajakan.

	(4)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada 
		Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung Penghasilan Netto dengan menggunakan Norma 
		Penghitungan Penghasilan Netto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

	(5)	Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana 
		dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya 
		menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan peredaran bruto atau tidak memperlihat 
		pembukuan atau pencatatan peredaran bruto atau bukti-bukti pendukungnya, sehingga tidak 
		diketahui besarnya peredaran bruto yang sebenarnya, maka peredaran bruto dan penghasilan 
		netonya dihitung berdasarkan norma penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

	(6)	Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana 
		dimaksud pada ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan 
		pembukuan, atau tidak memperlihatkan pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya tetapi 
		dapat diketahui peredaran bruto yang sebenarnya, maka penghasilan nettonya dihitung 
		berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

	(7)	Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan 
		keputusan Menteri Keuangan."


17.	Ketentuan Pasal 15 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 15

	Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak 
	dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan." 


18.	Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 16

	(1)	Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam 
		suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
		ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

	(2)	Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 14, dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan sebagaimana dimaksud 
		dalam pasal tersebut, dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan 
		Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

	(3)	Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau 
		melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak 
		dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
		ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), 
		dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

	(4)	Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak 
		dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung 
		berdasarkan penghasilan netto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang 
		disetahunkan."


19.	Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 17

	(1)	Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan 
		bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

		Lapisan Penghasilan Kena Pajak					    Tarif Pajak

		sampai dengan Rp 25.000.000,00				         10%
		(dua puluh  lima juta rupiah)					 (sepuluh persen)

		di atas Rp 25.000.000,00 				           	          15 %
		(dua puluh lima juta rupiah) s/d 					(lima belas persen)
		Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

		di atas Rp 50.000.000,00						          30 %
		(lima puluh juta rupiah)						(tiga puluh persen)

		
	(2)	Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
		diturunkan menjadi serendah-rendahnya 25 % (dua puluh lima persen).

	(3)	Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah 
		dengan Keputusan Menteri Keuangan.

	(4)	Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah 
		Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

	(5)	Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang 
		pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung 
		sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) 
		dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

	(6)	Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang 
		penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

	(7)	Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi 
		sebagaimana tersebut pada ayat (1)."


20.	Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 18

	(1)	Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan 
		antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan 
		Undang-undang ini.

	(2)	Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya deviden oleh Wajib Pajak dalam 
		negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang 
		menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut :
		a.	besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut sekurang-kurangnya 
			50 % (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
		b.	secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan 
			modal 50 % (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah saham yang disetor.

	(3)	Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan 
		pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan 
		Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak 
		lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan 
		istimewa.

	(4)	Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) 
		huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :
		a.	Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 
			25 % (dua puluh lima persen) atau lebih pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara 
			Wajib Pajak dengan penyertaan modal 25% (dua lima puluh persen) atau lebih pada 
			dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau 
			lebih yang disebut terakhir; atau
		b.	Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua atau lebih Wajib Pajak berada 
			di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
		c.	terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan 
			lurus dan/atau ke samping satu derajat.

	(5)	Apabila Wajib Pajak badan dalam negeri memiliki penyertaan modal langsung atau tidak 
		langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Wajib Pajak badan dalam 
		negeri lainnya, maka lapisan tarif rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hanya 
		diterapkan pada 1 (satu) Wajib Pajak saja."


21.	Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : 

						"Pasal 19

	(1)	Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan 
		faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan 
		penghasilan karena perkembangan harga.

	(2)	Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif 
		pajak tersendiri dengan keputusan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak 
		tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)."


22.	Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 20

	(1)	Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak 
		dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta 
		pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

	(2)	Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap bulan atau 
		masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

	(3)	Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angsuran pajak yang boleh 
		dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, 
		kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final."


23.	Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 21

	(1)	Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan 
		pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau 
		diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :
		a.	pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 
			lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai 
			atau bukan pegawai;
		b.	bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 
			pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
		c.	dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain 
			dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
		d.	badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 
			dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
		e.	perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran 
			sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

	(2)	Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan 
		pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
		a.	badan perwakilan negara asing;
		b.	organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

	(3)	Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah 
		jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang 
		besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

	(4)	Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak 
		adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan 
		pemotongan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

	(5)	Tarif pemotongan atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan 
		tarif pajak sebagaimana tersebut dalam Pasal 17.

	(6)	Pajak yang telah dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan 
		pekerjaan dari 1 (satu) pemberi kerja sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
		ayat (3) dan ayat (4), merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang 
		bersangkutan, kecuali pegawai atau pensiunan tersebut menerima atau memperoleh 
		penghasilan lain yang bukan penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan 
		bersifat final menurut Undang-undang ini.

	(7)	Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan pemotongan pajak yang bersifat final atas 

		penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 
		tertentu.

	(8)	Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas 
		penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan ditetapkan oleh Direktur 
		Jenderal Pajak."


24.	Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 22

	(1)	Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak 
		sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk 
		memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan 
		usaha di bidang lain.

	(2)	Ketentuan mengenai dasar pemungutan, sifat dan besarnya pungutan, tata cara penyetoran, 
		dan tata cara pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri 
		Keuangan."


25.	Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 23

	(1)	Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
		dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subyek Pajak badan dalam negeri, 
		penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 
		kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang 
		wajib membayarkan :
		a.	sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
			1)	dividen;
			2)	bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 
				jaminan pengembalian utang;
			3)	royalti;
			4)	hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 
				sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
		b.	sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga 
			simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
		c.	sebesar 15 % (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan netto atas :
			1)	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
			2)	imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 
				jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 
				Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

	(2)	Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada 
		ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

	(3)	Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak 
		untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

	(4)	Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas :
		a.	penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
		b.	sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan 
			hak opsi;
		c.	dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f;
		d.	bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
		e.	bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j;  
		f.	sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
		g.	bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
			yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya."


26.	Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 24

	(1)	Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima 
		atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang 
		berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.

	(2)	Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan
		yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang 
		terutang berdasarkan Undang-undang ini.

	(3)	Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, penentuan sumber penghasilan 
		adalah sebagai berikut :

		a.	penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang 
			menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan;
		b.	penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta 
			gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau 
			sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
		c.	penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah 
			negara tempat harta tersebut terletak;
		d.	penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan 
			adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut 
			bertempat kedudukan atau berada;
		e.	penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut 
			menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

	(4)	Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
		menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.

	(5)	Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian 
		dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus 
		ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.

	(6)	Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri 
		ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan."


27.	Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 25

	(1)	Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib 
		Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat 
		Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak 
		Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau 
		terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 
		Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian 
		tahun pajak.

	(2)	Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan 
		sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama 
		dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang 
		tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.

	(3)	Apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak untuk 2 (dua) tahun pajak sebelum tahun Surat 
		Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang 
		menghasilkan angsuran pajak yang lebih besar dari angsuran pajak berdasarkan Surat 
		Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut, maka besarnya angsuran pajak dihitung 
		berdasarkan surat ketetapan pajak tahun pajak terakhir.

	(4)	Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk 2 (dua) tahun pajak 
		sebelumnya yang menghasilkan angsuran pajak yang lebih besar daripada angsuran pajak 
		bulan yang lalu, yang dihitung berdasarkan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), 
		maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tahun 
		pajak terakhir dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan 
		pajak.

	(5)	Apabila Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
		Penghasilan tahun pajak yang lalu lebih kecil dari jumlah Pajak Penghasilan yang telah 
		dibayar, dipotong dan/atau dipungut selama tahun pajak yang bersangkutan, maka besarnya 
		angsuran pajak untuk setiap bulan sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari 
		tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sampai 
		dikeluarkannya keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan untuk bulan-bulan berikutnya angsuran 
		pajak dihitung berdasarkan jumlah pajak yang terutang menurut keputusan tersebut.

	(6)	Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak 
		dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, apabila :
		a.	Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
		b.	Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
		c.	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan 
			setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
		d.	Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
			Tahunan Pajak Penghasilan;
		e.	Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
			yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum 
			pembetulan;
		f.	terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

   	(7)	Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, badan usaha milik 
		negara, badan usaha milik daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri 
		Keuangan.

    	(8)	Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang 
		ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah."


28.	Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 26

    	(1)	Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang 
		dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subyek Pajak dalam negeri, 
		penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 
		kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak 
		sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :
        		a.	dividen;
        		b.	bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan 
			pengembalian utang;
        		c.	royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
        		d.	imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
        		e.	hadiah dan penghargaan;
        		f.	pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

   	(2)	Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), 
		yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, 
		dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 
		sebesar 20 % (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan netto.

   	(3)	Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri 
		Keuangan.

   	(4)	Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia 
		dikenakan pajak sebesar 20 % (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan 
		kembali di Indonesia yang ketentuannya ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Menteri 
		Keuangan.

   	(5)	Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) bersifat final, 
		kecuali :
	   	a.	pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b 
			dan huruf c;
        		b.	pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan 
			luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha 
			tetap."


29.	Ketentuan Pasal 27 dihapus.


30.	Judul Bab VI diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

						"BAB VI
			             PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN


31.	Ketentuan Pasal 28 disempurnakan dan ditambah dengan ketentuan baru, sehingga seluruhnya 
	berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 28

   	(1)	Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan 
		kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa :
       	 	a.	pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana 
			dimaksud dalam Pasal 21;
        		b.	pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan 
			usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
        		c.	pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah dan 
			penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
        		d.	pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh 
			dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
       	 	e.	pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam 
			Pasal 25;
       	 	f.	pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).

    	(2)	Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda 
		yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 
		yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud 
		pada ayat (1)."


32.	Menambah ketentuan baru diantara Pasal 28 dan Pasal 29 yang dijadikan Pasal 28 A, yang berbunyi 
	sebagai berikut :
						"Pasal 28A

    	Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan 
	pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya."


33.	Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 29

   	Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi 
	selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum 
	Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan."


34.	Ketentuan Pasal 30 dihapus.


35.	Ketentuan Pasal 31 dihapus.


36.	Menambah ketentuan baru diantara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A dalam Bab VII 
	tentang Ketentuan Lain-lain, yang berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 31 A

   	Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di 
	daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah."


37.	Ketentuan Pasal 32 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 32

   	Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini 
	dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan 
	Umum dan Tata Cara Perpajakan."


38.	Menambah ketentuan baru diantara Pasal 33 dan Pasal 34 yang dijadikan Pasal 33A dan BAB VIII 
	tentang Ketentuan Peralihan, yang berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 33A

   	(1)	Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 1995 wajib menghitung 
		pajaknya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah 
		diubah terakhir dengan Undang-undang ini.

   	(2)	Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas perpajakan dan telah mendapat keputusan tentang 
		saat mulai berproduksi sebelum tanggal 1 Januari 1995, maka fasilitas perpajakan dimaksud 
		dapat dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

   	(3)	Fasilitas perpajakan yang telah diberikan, berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, kecuali 
		fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

    	(4)	Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, 
		pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak 
		Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat 
		berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi 
		Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai 
		dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud."


39.	Ketentuan Pasal 34 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 34

   	Peraturan pelaksanaan di bidang Pajak Penghasilan yang masih berlaku pada saat berlakunya 
	Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 
	Undang-undang ini."


40.	Ketentuan Pasal 35 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 35

	Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
	Pemerintah."


						Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pajak Penghasilan 1984."


						Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.




							Disahkan di Jakarta
							Pada tanggal 9 Nopember 1994
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

								ttd

							SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 November 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

	ttd

MOERDIONO



		        LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 60







					        PENJELASAN
						  ATAS

			            UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
				              NOMOR 10 TAHUN 1994

						TENTANG

			PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
		  TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 
				 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991


UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang 
menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah 
satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royongan nasional sebagai peran serta 
masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang 
merupakan landasan pemungutan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan 
tersebut, maka sebagai hasil reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983 telah diundangkan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagai landasan hukum pengenaan Pajak 
Penghasilan yang berlaku sejak tahun 1984, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1991.

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi di 
berbagai bidang, disadari bahwa banyak bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang 
aspek perpajakannya belum diatur atau belum cukup diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991. Selain dari pada itu, Undang-undang 
tersebut belum sepenuhnya menampung amanat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993. Oleh karena 
itu, dipandang sudah masanya untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan 
penyempurnaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor. 7 Tahun 1991 adalah sebagai berikut :
a.	Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber 
	utamanya berasal dari penerimaan pajak;
b.	Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam 
	pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya;
c.	Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, pemerataan 
	pembangunan, dan investasi di seluruh wilayah Republik Indonesia;
d.	Menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non migas, barang hasil olahan dan jasa-jasa 
	dalam rangka meningkatkan perolehan devisa;
e.	Menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan pengembangan potensinya, dan 
	dalam rangka pengentasan kemiskinan;
f.	Menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, pelestarian 
	ekosistem, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
g.	Menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan makin bersih, peningkatan 
	pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan prosedur dalam pemenuhan 
	kewajiban perpajakan, peningkatan pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan 
	tersebut, termasuk peningkatan penegakan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap 
beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1991, dengan pokok-pokok sebagai berikut :
a.	Dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan nasional, diatur 
	ketentuan-ketentuan yang menunjang kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan pajak;
b.	Ketentuan mengenai Subyek Pajak diatur secara lebih luwes agar dapat mengikuti perkembangan 
	sosial ekonomi dan perkembangan bentuk-bentuk aktifitas bisnis yang timbul dan berkembang di 
	masyarakat;
c.	Kesempatan mengenai Obyek Pajak diatur dengan lebih rinci, jelas dan tegas untuk lebih memberikan 
	kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak;
d.	Dalam rangka menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengeluaran untuk 
	penelitian dan pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya;
e.	Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengeluaran untuk biaya pelatihan, magang, dan 
	bea siswa dapat dibebankan sebagai biaya;
f.	Dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan 
	pembangunan nasional di segala bidang, dapat diberikan fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak yang 
	melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
g.	Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang 
	diatur selaras dengan kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan nasional;
h.	Untuk menunjang program pemerintah dalam pelestarian ekosistem, sumber daya alam dan lingkungan 
	hidup, ditegaskan bahwa biaya pengolahan limbah boleh dibebankan sebagai biaya dan diatur 
	mengenai pembentukan atau pemupukan cadangan untuk biaya reklamasi;
i.	Untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam hal penghitungan penyusutan atas harta 
	yang dimiliki dan digunakan dalam usaha serta lebih menyelaraskan pembukuan Wajib Pajak untuk 
	kepentingan fiskal, maka kepada Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk memilih metode penyusutan 
	atas harta berwujud bukan bangunan;
j.	Kebijaksanaan di bidang tarif pajak dilakukan dengan mengatur kembali besarnya lapisan Penghasilan 
	Kena Pajak dan besarnya lapisan tarif pajak dengan tetap mempertahankan progresivitas tarif yang 
	diberlakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan, dengan mempertimbangkan 
	kesempatan melakukan pengembangan kegiatan usaha dan persaingan dunia usaha dalam era 
	globalisasi;
k.	Mencegah penghindaran pajak melalui penundaan pembagian laba dalam waktu yang tidak ditentukan 
	atas penanaman modal di luar negeri;
l.	Perluasan dalam sistem pemotongan dan pemungutan pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib 
	Pajak, menggali potensi fiskal yang tersedia, dan menunjang sistem "self assessment" melalui 
	pemanfaatan data yang lebih efektif dan efisien;
m.	Dalam rangka kemudahan dan kesederhanaan pengenaan pajak serta untuk  meningkatkan kepatuhan 
	Wajib Pajak, diatur pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan-penghasilan tertentu.


PASAL DEMI PASAL 

Pasal I

	Angka 1

		Pasal 1

			Undang-undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subyek Pajak 
			berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 
			Subyek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh 
			penghasilan. Subyek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 
			Undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas 
			penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula 
			dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak 
			subjeknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 

			Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-undang ini adalah tahun takwim, 
			namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 
			takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

	Angka 2

		Pasal 2

			Ayat (1)

				Pengertian Subyek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi 
				sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

				Huruf a

					Orang pribadi sebagai Subyek Pajak dapat bertempat tinggal atau 
					berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum 
					terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subyek Pajak pengganti, 
					menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan 
					warisan yang belum terbagi sebagai Subyek Pajak pengganti 
					dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal 
					dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

				Huruf b

					Pengertian badan sebagai Subyek Pajak terdiri dari perseroan 
					terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
					negara dan badan usaha milik daerah, persekutuan, perkumpulan, 
					firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, 
					lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.

					Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan 
					Subyek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga 
					setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, 
					dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
					Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk 
					memperoleh penghasilan merupakan Subyek Pajak.

					Perkumpulan sebagai Subyek Pajak adalah perkumpulan yang 
					menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh 
					penghasilan dan/atau memberikan jasa kepada anggota. Dalam 
					pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, 
					perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai 
					kepentingan yang sama.

				Huruf c

					Lihat ketentuan pada ayat (5) dan penjelasannya.

			Ayat (2)

				Subyek Pajak dibedakan antara Subyek Pajak dalam negeri dan Subyek 
				Pajak luar negeri. Subyek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila 
				telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan Subjek Pajak luar 
				negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak sehubungan dengan penghasilan yang 
				diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk 
				usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain Wajib Pajak adalah orang 
				pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subyektif dan obyektif.

				Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak 
				luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain :

				a.	Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik 
					yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, 
					sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas 
					penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

				b.	Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan 
					netto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri 
					dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak 
					sepadan.

				c.	Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 
					Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang 
					dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak 
					wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena 
					kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang 
					bersifat 	final.

				Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan 
				kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban 
				perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan 
				Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan 
				Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

			Ayat (3)

				Huruf a

					Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subyek Pajak dalam 
					negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di 
					Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat 
					tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk 
					bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat 
					untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.

					Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan 
					puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh 
					jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 
					12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

				Huruf b

					Cukup jelas

				Huruf c

					Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi 
					sebagai Subyek Pajak dalam negeri dianggap Subyek Pajak dalam 
					negeri dalam pengertian Undang-undang ini mengikuti status pewaris. 
					Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, 
					warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. 
					Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban 
					perpajakannya beralih kepada ahli waris.

					Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi 
					sebagai Subyek Pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau 
					melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, 
					tidak dianggap sebagai Subyek Pajak pengganti karena pengenaan 
					pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi 
					dimaksud melekat pada obyeknya.

			Ayat (4)

				Huruf a dan huruf b

					Subyek Pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang 
					bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang 
					dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik 
					melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi 
					yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia 
					kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 
					waktu 12 (dua belas) bulan, maka orang tersebut adalah Subyek 
					Pajak luar negeri. 
					Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha 
					tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan 
					pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan 
					tersebut statusnya tetap sebagai Subyek Pajak luar negeri. Dengan 
					demikian bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi 
					atau badan sebagai Subyek Pajak luar negeri dalam memenuhi 
					kewajiban perpajakannya di Indonesia.

					Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui 
					bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung 
					kepada Subyek Pajak luar negeri tersebut.

			Ayat (5)

				Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat 
				usaha ("place of business") yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan 
				gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan.

				Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan 
				usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat 
				tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan 
				di Indonesia.

				Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan 
				selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas 
				nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak 
				bertempat kedudukan di Indonesia.

				Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan 
				dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap 
				mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan 
				dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia 
				menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan 
				bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak 
				sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

				Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar 
				Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila 
				perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi di 
				Indonesia atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan 
				atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti 
				bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. 
				Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, 
				berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

			Ayat (6)

				Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan 
				penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai 
				yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang 
				pribadi atau badan tersebut.

				Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan 
				ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan 
				tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada 
				pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan. 
				Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam 
				menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan 
				tersebut antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga, 
				tempat menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu 
				dipertimbangkan untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban 
				pajak.

	Angka 3

		Pasal 2A

			Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya 
			melekat pada Subyek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut 
			dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subyek Pajak lainnya. Oleh karena itu 
			dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya 
			kewajiban pajak subyektif menjadi penting.

			Ayat (1)

				Kewajiban pajak subyektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia 
				dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada di 
				Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 
				12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subyektifnya dimulai sejak hari 
				pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subyektif orang pribadi 
				berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk 
				selama-lamanya.

				Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus dikaitkan 
				dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut meninggalkan 
				Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia terdapat bukti-bukti 
				yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-
				lamanya, maka pada saat itu ia tidak lagi menjadi Subyek Pajak dalam 
				negeri.

			Ayat (2)

				Cukup jelas

			Ayat (3)

				Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak 
				lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dan badan yang tidak 
				didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan 
				usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha 
				tetap, kewajiban pajak subyektifnya dimulai pada saat bentuk usaha tetap 
				tersebut berada di Indonesia dan berakhir pada saat bentuk usaha tetap 
				tersebut tidak lagi berada di Indonesia.

			Ayat (4)

				Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak 
				lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan badan yang tidak 
				didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan tidak menjalankan 
				usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, 
				adalah Subyek Pajak luar negeri sepanjang orang pribadi atau badan 
				tersebut mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Hubungan 
				ekonomis dengan Indonesia dianggap ada apabila orang pribadi atau badan 
				tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari sumber 
				penghasilan di Indonesia.

				Kewajiban pajak subyektif orang pribadi atau badan tersebut dimulai pada 
				saat orang pribadi atau badan mempunyai hubungan ekonomis dengan 
				Indonesia, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-
				sumber di Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi atau badan 
				tersebut tidak lagi mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.

			Ayat (5)

				Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat 
				timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, yaitu pada saat 
				meninggalnya pewaris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya 
				melekat pada warisan tersebut. Kewajiban pajak subyektif warisan berakhir 
				pada saat warisan tersebut dibagi kepada para ahli waris. Sejak saat itu 
				pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli waris.

			Ayat (6)

				Dapat terjadi orang pribadi menjadi Subyek Pajak tidak untuk jangka waktu 
				satu tahun pajak penuh, misalnya orang pribadi yang mulai menjadi Subyek 
				Pajak pada pertengahan tahun pajak, atau yang meninggalkan Indonesia 
				untuk selama-lamanya pada pertengahan tahun pajak. Jangka waktu yang 
				kurang dari satu tahun pajak tersebut dinamakan bagian tahun pajak yang 
				menggantikan tahun pajak.

	Angka 4

		Pasal 3

			Huruf a dan huruf b

				Sesuai dengan kelaziman internasional, badan perwakilan negara asing 
				beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat serta pejabat-
				pejabat lainnya, dikecualikan sebagai Subyek Pajak di tempat mereka 
				mewakili negaranya.

				Pengecualian sebagai Subyek Pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak 
				berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau 
				mereka adalah warga negara Indonesia.

				Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh 
				penghasilan lain di Indonesia di luar jabatannya, maka ia termasuk Subyek 
				Pajak yang dapat dikenakan pajak atas penghasilan lain tersebut.

				Namun apabila negara asal pejabat tersebut memberikan pembebasan pajak 
				kepada pejabat perwakilan Indonesia atas penghasilan lain di luar jabatannya, 
				maka berlaku asas timbal balik.

			Huruf c

				Cukup jelas

			Huruf d

				Cukup jelas

	Angka 5

		Pasal 4

			Ayat (1)

				Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam 
				pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan 
				kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari 
				manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah 
				kekayaan Wajib Pajak tersebut.

				Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan 
				adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan 
				kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
				diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan 
				Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang 
				diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

				Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib 
				Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

				-	penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan 
					bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, 
					notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
				-	penghasilan dari usaha dan kegiatan;
				-	penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak 
					gerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan 
					harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain 
					sebagainya;
				-	penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain 
					sebagainya.

				Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan 
				dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-
				undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis 
				penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak 
				digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, 
				apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita 
				kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan 
				lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. 
				Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan 
				tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Obyek Pajak, maka penghasilan 
				tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan 
				tarif umum.

				Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini dimaksudkan 
				untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak 
				terbatas pada contoh-contoh dimaksud.
			
				Huruf a

					Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, 
					seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang 
					dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya 
					adalah Obyek Pajak. 

					Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam 
					bentuk natura yang pada hakekatnya merupakan penghasilan.

				Huruf b

					Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian pekerjaan, 
					dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari 
					pertandingan olahraga dan lain sebagainya.

					Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan 
					sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang 
					diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.
			
				Huruf c

					Cukup jelas

				Huruf d

					Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi 
					dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, 
					maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal 
					penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dengan 
					pemegang sahamnya, maka harga jual yang dipakai sebagai dasar 
					untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga 
					pasar.

					Misalnya PT. S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam 
					kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp 40.000.000,00 
					(empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dijual sesuai dengan harga 
					pasar sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan 
					demikian keuntungan PT. S yang diperoleh karena penjualan mobil 
					tersebut adalah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila 
					mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya 
					dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka nilai 
					jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar 
					Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar 
					Rp.20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan 
					bagi PT. S, dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut 
					selisih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan 
					penghasilan.

					Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, 
					yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dengan nilai 
					sisa buku harta tersebut, merupakan Obyek Pajak. Demikian juga 
					selisih lebih antara harga pasar dengan nilai sisa buku dalam hal 
					terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan 
					pengambil alihan usaha merupakan penghasilan.

					Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau 
					penyertaan modal maka keuntungan berupa selisih antara harga 
					pasar dari harta yang diserahkan dengan nilai bukunya merupakan 
					penghasilan.

					Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dengan nilai perolehan 
					atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 
					sumbangan dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang 
					mengalihkan, kecuali harta tersebut dialihkan kepada keluarga 
					sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, serta badan 
					keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk 
					yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan 
					oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan 
					usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak 
					yang bersangkutan.

				Huruf e

					Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat 
					menghitung Penghasilan Kena Pajak, merupakan Obyek Pajak.

					Sebagai contoh Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan 
					dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, 
					maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

				Huruf f

					Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan 
					imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

					Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi di jual di atas nilai 
					nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli 
					di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan 
					bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan 
					bagi yang membeli obligasi.

				Huruf g

					Deviden merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham 
					atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha 
					koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam 
					pengertian deviden adalah :

					1)	pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak 
						langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

					2)	pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah 
						modal yang disetor;

					3)	pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran 
						kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio 
						saham baru dan revaluasi aktiva tetap;

					4)	pembagian laba dalam bentuk saham;

					5)	pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa 
						penyetoran;

					6)	jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima 
						atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali 
						saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;

					7)	pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal 
						yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau 
						diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu 
						adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang 
						dilakukan secara sah;

					8)	pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk 
						yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;

					9)	bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
	
					10)	bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;

					11)	pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;

					12)	pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang 
						saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

					Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran deviden 
					secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah 
					menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada 
					perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila 
					terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang 
					dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, 
					diperlakukan sebagai deviden. Bagian bunga yang diperlakukan 
					sebagai deviden tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh 
					perseroan yang bersangkutan.

				Huruf h

					Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu 
					imbalan sehubungan dengan penggunaan :
					1)	hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, 
						merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
					2)	hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, 
						komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan 
						alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah 
						setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya 
						peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri 
						khusus seperti anjungan pengeboran minyak ("driling rig"), 
						dan sebagainya;
					3)	informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara 
						umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya 
						pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. 
						Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi 
						tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi 
						melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. 
						Tidak termasuk dalam pengertian informasi disini adalah 
						informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli 
						hukum, atau ahli 

						teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat 
						diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang 
						disiplin ilmu yang sama.

				Huruf i

					Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau 
					diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan 
					dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa 
					mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.

				Huruf j  

					Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya "alimentasi" atau 
					tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam 
					waktu tertentu.

				Huruf k

					Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai 
					penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak 
					yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya.

				Huruf l

					Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata 
					uang asing atau adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang 
					moneter.

					Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang 
					asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan 
					yang dianut oleh Wajib Pajak, dengan  syarat dilakukan secara taat 
					asas.

				Huruf m

					Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud 
					dalam Pasal 19 merupakan penghasilan.

				Huruf n

					Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi.

				Huruf o

					Iuran yang dibayar oleh anggota kepada perkumpulan yang dihitung 
					berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari 
					anggota tersebut, misalnya iuran yang besarnya ditentukan 
					berdasarkan volume ekspor, satuan produksi atau satuan penjualan, 
					adalah penghasilan bagi perkumpulan tersebut.

				Huruf p

					Tambahan kekayaan netto pada hakekatnya merupakan akumulasi 
					penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Obyek 
					Pajak serta yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya 
					tambahan kekayaan netto yang melebihi akumulasi penghasilan yang 
					telah dikenakan pajak dan yang bukan Obyek Pajak, maka tambahan 
					kekayaan netto tersebut merupakan penghasilan.

			Ayat (2)

				Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan berupa bunga deposito 
				dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya 
				di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau 
				bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya merupakan Obyek Pajak. 
				Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan dan bursa efek 
				merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga 
				pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari tabungan masyarakat 
				tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. 
				Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikan perlakuan tersendiri 
				dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, 
				keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan 
				perkembangan ekonomi dan moneter. Pertimbangan tersebut juga mendasari 
				perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas 
				penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, serta 
				jenis-jenis penghasilan tertentu lainnya. Oleh karena itu pengenaan Pajak 
				Penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan 
				pembayaran, pemotongan, atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan 
				tersebut diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

				Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta 
				agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun 
				Direktorat Jenderal Pajak, maka pengenaan Pajak Penghasilan dalam 
				ketentuan ini dapat bersifat final.

			Ayat (3)

				Huruf a

					Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan 
					merupakan Obyek Pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka 
					hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau 
					hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

					Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima 
					dapat terjadi, misalnya PT. A sebagai produsen suatu jenis barang 
					yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT. B. Apabila PT. B 
					memberikan sumbangan bahan baku kepada PT. A, maka 
					sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT. A merupakan Obyek 
					Pajak.

					Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan Obyek 
					Pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 
					lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan 
					atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk 
					koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang diterima 
					tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan 
					kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang 
					bersangkutan.

				Huruf b

					Cukup jelas

				Huruf c

					Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima oleh 
					badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan 
					tersebut. Namun karena harta tersebut diterima sebagai pengganti 
					saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini, 
					harta yang diterima tersebut bukan merupakan Obyek Pajak.

				Huruf d

					Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan 
					berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan 
					kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. 
					Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula 
					dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan seperti 
					penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan lain sebagainya, 
					bukan merupakan Obyek Pajak.

					Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau kenikmatan 
					tersebut bukan Wajib Pajak, maka imbalan dalam bentuk natura atau 
					kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerima 
					atau memperolehnya. Misalnya, seorang Indonesia menjadi pegawai 
					pada suatu perwakilan diplomatik asing di Jakarta. Pegawai tersebut 
					memperoleh kenikmatan menempati rumah yang disewa oleh 
					perwakilan diplomatik tersebut atau kenikmatan-kenikmatan lainnya. 
					Kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi  
					pegawai tersebut, sebab perwakilan diplomatik yang bersangkutan 
					bukan merupakan Wajib Pajak.

				Huruf e

					Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari 
					perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, 
					asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi 
					bea siswa, bukan merupakan Obyek Pajak. Hal ini selaras dengan 
					ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu bahwa premi 
					asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk 
					kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan 
					Penghasilan Kena Pajak.

				Huruf f

					Berdasarkan ketentuan ini, deviden atau bagian laba yang diterima 
					atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, 
					koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, badan usaha milik 
					negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada 
					badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di 
					Indonesia, tidak termasuk Obyek Pajak. Yang dimaksud dengan 
					badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah pada ayat 
					ini antara lain adalah perusahaan perseroan (Persero), bank 
					pemerintah, bank pembangunan daerah, dan Pertamina.

					Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima deviden atau bagian 
					laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti 
					orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, 
					perseroan komanditer dan sebagainya, maka penghasilan berupa 
					deviden atau bagian laba tersebut tetap merupakan Obyek Pajak.

				Huruf g 

					Pengecualian sebagai Obyek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya 
					berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat 
					pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Obyek 
					Pajak adalah:

					1)	iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban 
						sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada 
						dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut 
						merupakan dana milik dari peserta pensiun, yang akan 
						dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya.

						Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak 
						para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut 
						dikecualikan sebagai Obyek Pajak.

					2)	penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang 
						tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. 
						Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk 
						pengembangan dan pemupukan dana untuk pembayaran 
						kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga 
						penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-
						bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko 
						tinggi. 
						Oleh karena itu, penentuan bidang-bidang tertentu dimaksud 
						ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

				Huruf h

					Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana 
					disebut dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para 
					anggotanya dikenakan pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada 
					tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima 
					oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan Obyek 
					Pajak.

				Huruf i

					Perusahaan reksa dana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya 
					melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas. Bagi 
					pemodal khususnya pemodal kecil, perusahaan reksa dana 
					merupakan salah satu pilihan yang aman untuk menanamkan 
					modalnya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan 
					reksa dana dari investasinya dapat berupa deviden dan bunga 
					obligasi.

					Karena perusahaan reksa dana pada umumnya berbentuk perseroan 
					terbatas, sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) huruf f, deviden 
					tersebut bukan merupakan Obyek Pajak. Agar tidak mengurangi 
					dana yang tersedia untuk dibagikan kepada para pemodal, terutama 
					pemodal kecil, bunga obligasi juga bukan merupakan Obyek Pajak 
					bagi perusahaan reksa dana.

				Huruf j

					Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan 
					usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam 
					bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu. 
					Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh 
					dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai Obyek 
					Pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut 
					merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan 
					usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang 
					ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut 
					tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

					Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura memenuhi 
					ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, maka 
					deviden yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 
					bukan merupakan Obyek Pajak.

					Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan kepada 
					sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk 
					dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan ekspor nonmigas, 
					maka usaha atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut 
					diatur oleh Menteri Keuangan. Mengingat perusahaan modal ventura 
					merupakan alternatif pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, 
					maka penyertaan modal yang akan dilakukan oleh perusahaan 
					modal ventura diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum 
					mempunyai akses ke bursa efek.

	Angka 6

		Pasal 5

			Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak 
			bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
			melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak di Indonesia melalui 
			bentuk usaha tetap tersebut.

			Ayat (1)

				Huruf a

					Bentuk usaha tetap dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal 
					dari usaha atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau 
					dikuasainya. Dengan demikian semua penghasilan tersebut 
					dikenakan pajak di Indonesia.

				Huruf b

					Berdasarkan ketentuan ini penghasilan kantor pusat yang berasal 
					dari usaha atau kegiatan, penjualan barang dan pemberian jasa, 
					yang sejenis dengan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap 
					dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap, karena pada 
					hakekatnya usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam ruang 
					lingkup usaha atau kegiatan dan dapat dilakukan oleh bentuk usaha 
					tetap.

					Usaha atau kegiatan yang sejenis dengan usaha atau kegiatan 
					bentuk usaha tetap, misalnya terjadi apabila sebuah bank di luar 
					Indonesia yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia, 
					memberikan pinjaman secara langsung tanpa melalui bentuk usaha 
					tetapnya kepada perusahaan di Indonesia.

					Penjualan barang yang sejenis dengan yang dijual oleh bentuk usaha 
					tetap, misalnya kantor pusat di luar negeri yang mempunyai bentuk 
					usaha tetap di Indonesia menjual produk yang sama dengan produk 
					yang dijual oleh bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa 
					melalui bentuk usaha tetapnya kepada pembeli di Indonesia.

					Pemberian jasa oleh kantor pusat yang sejenis dengan jasa yang 
					diberikan oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat perusahaan 
					konsultan di luar Indonesia memberikan konsultasi yang sama 
					dengan jenis jasa yang dilakukan bentuk usaha tetap tersebut secara 
					langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada klien di 
					Indonesia.

				Huruf c

					Penghasilan seperti dimaksud dalam Pasal 26 yang diterima atau 
					diperoleh kantor pusat dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha 
					tetap di Indonesia, apabila terdapat hubungan efektif antara harta 
					atau kegiatan yang memberikan penghasilan dengan bentuk usaha 
					tetap tersebut. Misalnya, X Inc. menutup perjanjian lisensi dengan 
					PT. Y untuk mempergunakan merk dagang X Inc. Atas  penggunaan 
					hak tersebut X Inc. menerima imbalan berupa royalti dari PT. Y. 
					Sehubungan dengan perjanjian tersebut X Inc. juga memberikan 
					jasa manajemen kepada PT. Y melalui suatu bentuk usaha tetap di 
					Indonesia, dalam rangka pemasaran produk PT. Y yang 
					mempergunakan merk dagang tersebut.

					Dalam hal demikian, penggunaan merk dagang oleh PT. Y 
					mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap di Indonesia, 
					dan oleh karena itu penghasilan X Inc. yang berupa royalti tersebut 
					diperlakukan sebagai penghasilan bentuk usaha tetap.

			Ayat (2)

				Cukup jelas

			Ayat (3)

				Huruf a

					Biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat 
					sepanjang digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk 
					usaha tetap di Indonesia, boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk 
					usaha tetap tersebut. Jenis serta besarnya biaya yang boleh 
					dikurangkan tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

				Huruf b dan huruf c

					Pada dasarnya bentuk usaha tetap  merupakan satu kesatuan 
					dengan kantor pusatnya, sehingga pembayaran oleh bentuk usaha 
					tetap kepada kantor pusatnya, seperti royalti atas penggunaan harta 
					kantor pusat, merupakan perputaran dana dalam satu perusahaan. 
					Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini pembayaran bentuk 
					usaha tetap kepada kantor pusatnya berupa royalti, imbalan jasa, 
					dan bunga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha 
					tetap. Namun apabila kantor pusat dan bentuk usaha tetapnya 
					bergerak dalam bidang usaha perbankan, maka pembayaran berupa 
					bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai biaya.

					Sebagai konsekuensi dari perlakuan tersebut, pembayaran-
					pembayaran yang sejenis yang diterima oleh bentuk usaha tetap dari 
					kantor pusatnya tidak dianggap sebagai Obyek Pajak, kecuali bunga 
					yang diterima oleh bentuk usaha tetap dari kantor pusatnya yang 
					berkenaan dengan usaha perbankan.

	Angka 7

		Pasal 6

			Ayat (1)

				Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi 
				dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa 
				manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat 
				lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih 
				dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya 
				gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan 
				sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih 
				dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau 
				melalui amortisasi.

				Disamping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena 
				penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut 
				dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

				Huruf a

					Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-
					hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat 
					dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus 
					mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 
					mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 
					merupakan Obyek Pajak. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran 
					untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 
					bukan merupakan Obyek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai 
					biaya.

					Contoh :
					Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari 
					Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari :
					a)	penghasilan yang bukan 
						merupakan Obyek Pajak sesuai 
						Pasal 4 ayat (3) huruf g sebesar 	Rp 100.000.000,00
					b)	penghasilan bruto di luar ad. a) 
						sebesar 			Rp 300.000.000,00 (+)
										----------------------
						Jumlah penghasilan bruto	Rp 400.000.000,00
										============

					Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp 200.000.000,00 maka biaya 
					yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan 
					memelihara penghasilan adalah sebesar 3/4 x Rp.200.000.000,00 = 
					Rp 150.000.000,00.

					Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk 
					membeli saham yang sudah beredar atau untuk melakukan akuisisi 
					saham milik pemegang saham pendiri atau lama tidak dapat 
					dibebankan sebagai biaya sepanjang deviden yang diterimanya tidak 
					merupakan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
					(3) huruf f, kecuali bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk 
					melakukan penyertaan pada perusahaan yang baru didirikan atau 
					mengambil bagian dalam "right issue" oleh perusahaan yang telah 
					lama berdiri. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut 
					dapat dikapitalisasi. 

					Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan 
					upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, 
					misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi 
					pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang 
					dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran 
					premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan 
					sebagai biaya.

					Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan 
					sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah melakukan upaya-upaya 
					penagihan yang maksimal atau terakhir, yaitu Wajib Pajak telah 
					menyerahkan penagihan piutang tersebut kepada Badan Urusan 
					Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau telah mendapat keputusan 
					Pengadilan.

					Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan 
					pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, namun 
					bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan 
					penghasilan. Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan 
					pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus 
					dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam 
					bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah 
					dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi 
					pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan 
					penghasilan. 

					Namun demikian, pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan 
					tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, boleh 
					dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau 
					menikmati bukan merupakan penghasilan.

					Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan 
					bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan 
					adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian apabila 
					pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi 
					oleh hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas 
					kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

					Selanjutnya lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 
					18 beserta penjelasannya.

					Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya 
					selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan 
					(PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Pembangunan I (PP.I), dapat 
					dibebankan sebagai biaya.

					Mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya 
					yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya yang 
					pada hakekatnya merupakan sumbangan.. Biaya yang benar-benar 
					dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

				Huruf b

					Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 
					harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa 
					manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui 
					penyusutan atau amortisasi.

					Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 11A 
					beserta penjelasannya.


					Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, 
					misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, 
					pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

				Huruf c

					Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 
					Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran 
					yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau 
					belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan 
					sebagai biaya.

				Huruf d 

					Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut 
					tujuannya semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang 
					dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk 
					mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat 
					dikurangkan dari penghasilan bruto.

					Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi 
					tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak 
					digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 
					penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

				Huruf e

					Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh 
					adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya 
					kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs 
					mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, 
					pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang 
					dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak 
					menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap, 
					pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya 
					realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib 
					Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah 
					Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, 
					Pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs 
					tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada 
					akhir tahun.

					Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter 
					dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya 
					dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut.

				Huruf f

					Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan dalam rangka 
					menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan 
					perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

				Huruf g

					Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan bea siswa, magang dan 
					pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia 
					dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan 
					kewajaran dan kepentingan perusahaan.

			Ayat (2)
				Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan 
				pada ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, 
				maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan netto atau laba 
				fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya 
				sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

				Contoh :
				PT. A dalam tahun 1995 menderita kerugian fiskal sebesar 
				Rp 1.200.000.000,00. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya rugi laba fiskal PT. A 
				sebagai berikut :
				1996	:	laba fiskal	Rp   200.000.000,00
				1997	:	rugi fiskal	(Rp  300.000.000,00)
				1998	:	laba fiskal	Rp  N I H I L
				1999	:	laba fiskal	Rp   100.000.000,00
				2000	:	laba fiskal	Rp   800.000.000,00

				Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :
				Rugi fiskal tahun 1995		(Rp 1.200.000.000,00)
				Laba fiskal tahun 1996		Rp     200.000.000,00 
								-------------------------- (+)
				sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp 1.000.000.000,00)
				Rugi fiskal tahun 1997		(Rp    300.000.000,00) 
								---------------------------
				Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp 1.000.000.000,00)
				Laba fiskal tahun 1998		Rp    N I H I L
								---------------------------
				Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp 1.000.000.000,00)
				Laba fiskal tahun 1999		Rp     100.000.000,00 
								--------------------------- (+)
				Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp    900.000.000,00)
				Laba fiskal tahun 2000		Rp     800.000.000,00 
								--------------------------- (+)
				Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp    100.000.000,00)
								===============

				Rugi fiskal tahun 1995 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang 
				masih tersisa pada akhir tahun 2000, tidak boleh dikompensasikan lagi 
				dengan laba fiskal tahun 2001, sedangkan rugi fiskal 1997 sebesar 
				Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hanya boleh dikompensasikan 
				dengan laba fiskal tahun 2001 dan tahun 2002, karena jangka waktu 5 tahun 
				yang dimulai sejak tahun 1998 berakhir pada akhir tahun 2002.

			Ayat (3)

				Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam 
				negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena 
				Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

	Angka 8

		Pasal 7

			Ayat (1)

				Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang 
				pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah 
				Penghasilan Tidak Kena Pajak. Disamping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak 
				yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

				Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan 
				yang digabung dengan penghasilannya, maka Wajib Pajak tersebut mendapat 
				tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri sebesar 
				Rp 1.728.000,00. (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

				Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam 
				garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang 
				tua, mertua, anak kandung, anak angkat, diberikan tambahan Penghasilan 
				Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan 
				anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota 
				keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya 
				ditanggung oleh Wajib Pajak.

				Contoh :
				Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat) orang 
				anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang 
				sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada 
				hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, maka 
				besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak 
				A adalah sebesar Rp 5.184.000,00 {Rp 1.728.000,00 + Rp 864.000,00 + 
				(3 x Rp 864.000,00)}. Sedangkan untuk isterinya, pada saat pemotongan 
				Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja, diberikan Penghasilan Tidak 
				Kena Pajak sebesar Rp 1.728.000,00. Apabila penghasilan isteri harus 
				digabung dengan penghasilan suami, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena 
				Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp 6.912.000,00 
				(Rp 5.184.000,00 + Rp 1.728.000,00).

			Ayat (2)

				Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana 
				dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal 
				tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

				Misalnya, pada tanggal 1 Januari 1995 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan 
				tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah 
				tanggal 1 Januari 1995, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang 
				diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 1995 tetap dihitung 
				berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

			Ayat (3)

				Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk 
				mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
				pada ayat (1) dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan 
				moneter serta perkembangan harga pokok setiap tahunnya.

	Angka 9

		Pasal 8

			Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-undang ini menempatkan keluarga 
			sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh 
			anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak dan 
			pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, dalam hal-hal 
			tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah.

			Ayat (1)

				Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun 
				pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau 
				kerugian suaminya dan dikenakan pajak sebagai satu kesatuan. 
				Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh 
				dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, 
				dengan ketentuan bahwa:
				a.	penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi 
					kerja, dan 
				b.	penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada 
					hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau 
					anggota keluarga lainnya.

				Contoh :
				Wajib pajak A, yang memperoleh penghasilan dari usaha sebesar 
				Rp.100.000.000,00, mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan 
				penghasilan sebesar Rp.50.000.000,00. Apabila penghasilan isteri tersebut 
				diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja 
				dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau 
				anggota keluarga lainnya, maka penghasilan sebesar Rp 50.000.000,00 tidak 
				digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri 
				tersebut bersifat final.

				Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya 
				salon kecantikan dengan penghasilan sebesar Rp 75.000.000,00, maka 
				seluruh penghasilan isteri sebesar Rp 125.000.000,00 (Rp 50.000.000,00 + 
				Rp.75.000.000,00 ) digabungkan dengan penghasilan A. Dengan 


				penggabungan tersebut A dikenakan pajak atas penghasilan sebesar 
				Rp 225.000.000,00 (Rp.100.000.000,00 + Rp 50.000.000,00 + 
				Rp 75.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final, 
				artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan 
				sebesar Rp 225.000.000,00 tersebut yang dilaporkan dalam Surat 
				Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suami.

			Ayat (2) dan Ayat (3)

				dalam hal suami-isteri telah hidup terpisah, penghitungan Penghasilan Kena 
				Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Namun, apabila 
				suami-isteri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara 
				tertulis, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan 
				penghasilan netto suami-isteri dan masing-masing memikul beban pajak 
				sebanding dengan besarnya penghasilan netto.

				Contoh :
				Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan 
				penghasilan secara tertulis adalah sebagai berikut :

				Dari contoh pada ayat (1), apabila isterinya menjalankan usaha salon 
				kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan 
				sebesar Rp.225.000.000,00.

				Misalnya pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah 
				sebesar Rp.56.250.000,00, maka untuk masing-masing suami dan isteri 
				pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut :

				-	Suami	: 100.000.000,00 x Rp 56.250.000,00 =Rp 225.000.000,00
						  ------------------
						  225.000.000,00

				-	Isteri	: 125.000.000,00 x Rp 56.250.000,00 = Rp 31.250.000,00
						  ------------------
						  225.000.000,00

			Ayat (4)

				Penghasilan anak yang belum dewasa yang tidak digabung dengan 
				penghasilan orang tuanya hanya penghasilan yang berasal dari pekerjaan 
				yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan dari orang yang 
				mempunyai hubungan istimewa dengan anak tersebut.

				Yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum 
				berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

				Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, 
				menerima atau memperoleh penghasilan maka pengenaan pajaknya 
				digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan 
				yang sebenarnya.

	Angka 10

		Pasal 9

			Ayat (1)

				Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara 
				pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

				Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah 
				biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 
				mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek 
				Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau 
				selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak 
				boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya 
				adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

				Huruf a

					Pembagian laba dengan aman dan dalam bentuk apapun, termasuk 
					pembayaran deviden kepada pemilik modal, pembagian sisa hasil 
					usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran deviden oleh 
					perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh 
					dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena 
					pembagian laba 	tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan 
					tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang 
					ini.

				Huruf b

					Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah 
					biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan 
					untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, 
					seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi 
					asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi 
					para pemegang saham atau keluarganya.

				Huruf c

					Pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada prinsipnya tidak 
					dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena 
					Pajak. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis 
					memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau 
					kerugian yang akan terjadi dikemudian hari, yang terbatas pada 
					piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan 
					hak opsi, dan cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya 
					reklamasi untuk usaha pertambangan, maka perusahaan yang 
					bersangkutan dapat melakukan pembentukan dana cadangan yang 
					ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

				Huruf d

					Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 
					asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh 
					Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan 
					bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian 
					atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan 
					Obyek Pajak. Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau 
					ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran 
					tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang 
					bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan Obyek Pajak.

				Huruf e

					Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) 
					huruf d, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan 
					kenikmatan dianggap bukan merupakan Obyek Pajak. Selaras 
					dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, penggantian atau 
					imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang 
					dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, dalam 
					rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong 
					pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan keputusan Menteri 
					Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau 
					kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan 
					pekerjaan di daerah tersebut, boleh dikurangkan dari penghasilan 
					bruto pemberi kerja.

					Dalam hal pemberian kepada pegawai yang merupakan keharusan 
					dalam pelaksanaan pekerjaan, seperti pakaian dan peralatan untuk 
					keselamatan kerja, pakaian seragam, antar jemput karyawan, 
					penyediaan makanan dan minuman serta penginapan untuk awak 
					kapal, dan sejenisnya, pemberian tersebut bukan merupakan 
					imbalan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja.

				Huruf f

					Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran 
					imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham. 
					Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, 
					dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari 
					penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai 
					dengan kelaziman usaha, maka berdasarkan  ketentuan ini, jumlah 
					yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai 
					biaya.

					Misalnya seorang tenaga ahli yang adalah pemegang saham dari 
					suatu badan, memberikan jasa kepada badan tersebut dengan 
					memperoleh imbalan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
					Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain 
					yang setara hanya dibayar sebesar Rp.2.000.000,00, (dua juta rupiah) 
					maka jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak boleh 
					dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai 
					pemegang saham tersebut, jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta 
					rupiah) dimaksud dianggap sebagai deviden.

				Huruf g

					Cukup jelas

				Huruf h

					Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini 
					adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang 
					bersangkutan.

				Huruf i

					Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi 
					tanggungannya, pada hakekatnya merupakan penggunaan 
					penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu 
					biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto 
					perusahaan.

				Huruf j

					Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya 
					tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, 
					sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian gaji yang 
					diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer 
					yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan 
					pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan 
					tersebut.

				Huruf k

					Cukup jelas

			Ayat (2)

				Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan 
				terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan 
				sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap 
				penghasilan. Sejalan dengan prinsip penyelarasan antara pengeluaran dengan 
				penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, 
				dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 
				(satu) tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus 
				pada tahun pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan 
				amortisasi selama masa manfaatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 
				dan Pasal 11A.

	Angka 11

		Pasal 10

			Ketentuan ini mengatur tentang cara penilaian harta, termasuk persediaan, dalam 
			rangka menghitung penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dalam 
			perusahaan, menghitung keuntungan atau kerugian apabila terjadi penjualan atau 
			pengalihan harta, dan penghitungan penghasilan dari penjualan barang dagangan.

			Ayat (1)

				Pada umumnya dalam jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak 
				pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan bagi 
				pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima. Termasuk dalam 
				harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka 
				memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan 
				biaya pemasangan.

				Dalam hal jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, sebagaimana 
				dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), maka bagi pihak pembeli nilai 
				perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dibayar dan bagi pihak penjual 
				nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya diterima. Adanya hubungan 
				istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga perolehan 
				menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jika jual beli tersebut 
				tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Oleh karena itu dalam ketentuan 
				ini diatur bahwa nilai perolehan atau nilai penjualan harta bagi pihak-pihak 
				yang bersangkutan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau yang 
				seharusnya diterima.

			Ayat (2)

				Harta yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar-menukar dengan harta lain, 
				nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya 
				dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

				Contoh :

								PT. A		       PT. B
							       --------------     	 --------------
					                     	         ( Harta X )          	    ( Harta Y )

				Nilai sisa buku		Rp 10.000.000,00	Rp 12.000.000,00

				Harga Pasar		Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00

				Antara PT. A dan  PT. B terjadi pertukaran harta. Walaupun tidak terdapat 
				realisasi pembayaran antara pihak-pihak yang bersangkutan, namun karena 
				harga pasar harta yang dipertukarkan adalah Rp 20.000.000,00, maka jumlah 
				sebesar Rp.20.000.000,00 merupakan nilai perolehan yang seharusnya 
				dikeluarkan atau nilai penjualan yang seharusnya diterima. 

				Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dipertukarkan 
				merupakan keuntungan yang dikenakan pajak. PT. A memperoleh keuntungan 
				sebesar Rp 10.000.000,00 (Rp 20.000.000,00 - Rp 10.000.000,00), dan PT. B 
				memperoleh keuntungan sebesar Rp 8.000.000,00 
				(Rp 20.000.000,00 - Rp.12.000.000,00).


			Ayat (3)

				Pada prinsipnya apabila terjadi pengalihan harta, penilaian harta yang 
				dialihkan dilakukan berdasarkan harga pasar. Pengalihan harta tersebut dapat 
				dilakukan dalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan, 
				peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha. Selain itu 
				pengalihan tersebut dapat dilakukan pula dalam rangka likuidasi usaha atau 
				sebab lainnya.

				Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan 
				merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

				Contoh :
				PT. A dan PT. B melakukan peleburan dan membentuk badan baru, yaitu 
				PT. C. Nilai sisa buku dan harga pasar harta dari kedua badan tersebut adalah 
				sebagai berikut :

						        	          PT A		           PT B
				Nilai sisa buku		Rp 200.000.000,00	Rp 300.000.000,00
				Harga Pasar		Rp 300.000.000,00	Rp 450.000.000,00


				Pada dasarnya, penilaian harta yang diserahkan oleh PT. A dan PT. B dalam 
				rangka peleburan menjadi PT. C adalah harga pasar dari harta. Dengan 
				demikian, PT. A mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000.000,00 
				(Rp 300.000.000,00 - Rp.200.000.000,00) dan PT. B mendapat keuntungan 
				sebesar Rp 150.000.000,00 (Rp 450.000.000,00 - Rp 300.000.000,00). 
				Sedangkan PT. C membukukan semua harta tersebut dengan jumlah 
				Rp 750.000.000,00 (Rp.300.000.000,00 + Rp 450.000.000,00).

				Namun dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, 
				ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi 
				wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, misalnya atas 
				dasar nilai sisa buku ("pooling of interest"). Dalam hal demikian PT. C 
				membukukan penerimaan harta dari PT. A dan PT. B tersebut sebesar 
				Rp 500.000.000,00 (Rp 200.000.000,00 + Rp 300.000.000,00). 

			Ayat (4)

				Dalam hal terjadi penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan yang 
				memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a atau warisan, maka nilai 
				perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah nilai sisa buku harta dari 
				pihak yang melakukan penyerahan. Apabila Wajib Pajak tidak 
				menyelenggarakan pembukuan sehingga nilai sisa buku tidak diketahui, 
				maka nilai perolehan atas harta ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

				Dalam hal terjadi penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan yang 
				tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 
				huruf a, maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah harga 
				pasar.

			Ayat (5)

				Penyerahan Wajib Pajak dalam permodalan suatu badan dapat dipenuhi 
				dengan setoran tunai atau pengalihan harta.

				Ketentuan ini mengatur tentang penilaian harta yang diserahkan sebagai 
				pengganti saham atau penyertaan modal dimaksud, yaitu dinilai berdasarkan 
				nilai pasar dari harta yang dialihkan tersebut.
	
				Contoh :
				Wajib Pajak X menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai bukunya adalah 
				Rp.25.000.000,00 kepada PT. Y sebagai pengganti penyertaan sahamnya 
				dengan nilai nominal Rp 20.000.000,00. Harga pasar mesin-mesin bubut 
				tersebut adalah Rp 40.000.000,00. Dalam hal ini PT. Y akan mencatat mesin 
				bubut tersebut sebagai aktiva dengan nilai Rp 40.000.000,00 dan sebesar nilai 
				tersebut bukan merupakan penghasilan bagi PT. Y. Selisih antara nilai 
				nominal saham dengan nilai pasar harta, yaitu sebesar Rp 20.000.000,00 
				(Rp 40.000.000,00 - Rp.20.000.000,00) dibukukan sebagai agio. Bagi Wajib 
				Pajak X selisih sebesar Rp.15.000.000,00 
				(Rp 40.000.000,00 - Rp 25.000.000,00) merupakan Obyek Pajak.

			Ayat (6)

				Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu barang 
				jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan 
				bahan pembantu.

				Ketentuan pada ayat ini mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya 
				boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk 
				penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau 
				dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama ("first-in first-out 
				atau disingkat FIFO"). Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga 
				diberlakukan terhadap sekuritas.

				Contoh :
				1. Persediaan Awal	100 satuan	@ Rp   9,00
				2. Pembelian		100 satuan	@ Rp 12,00
				3. Pembelian		100 satuan	@ Rp 11,25
				4. Penjualan/dipakai	100 satuan	
				5. Penjualan/dipakai	100 satuan	

				Penghitungan harga pokok dan nilai persediaan dengan menggunakan cara 
				rata-rata misalnya sebagai berikut :

	No.	Didapat				Dipakai				Sisa/Persediaan

	1.								   100s @Rp 9,00   =   Rp   900,-
	2.  100s @Rp. 12,00 = Rp. 1.200,-				   200s @Rp. 10,50 = Rp. 2.100,-
	3.  100s @Rp. 11,25 = Rp. 1.125,-				   300s @Rp. 10,75  = Rp. 3.225,-
	4.  				    100s @Rp. 10,75 = Rp. 1.075,-   200s @Rp. 10,75 = Rp. 2.150,-
	5.				    100s @Rp. 10,75 = Rp. 1.075,-   100s @Rp. 10,75 = Rp. 1.075,-

				Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan 
				menggunakan cara FIFO misalnya sebagai berikut :


	No.	Didapat				Dipakai				Sisa/Persediaan

	1.								      100s @Rp. 9,00 = Rp.    900,-

	2.  100s @Rp. 12,00 = Rp. 1.200,-				      100s @Rp. 9,00 = Rp.    900,-
									      100s @Rp. 12,00 = Rp. 1.200,-

	3.  100s @Rp. 11,25 = Rp. 1.125,-				      100s @Rp. 9,00 = Rp.     900,-
									      100s @Rp. 12,00 = Rp. 1.200,-
									      100s @Rp. 11,25 = Rp. 1.125,-

	4.				      100s @Rp. 9,00 = Rp.     900,-    100s @Rp. 12,00 = Rp. 1.200,-
									      100s @Rp. 11,25 = Rp. 1.125,-

	5.				      100s @Rp. 12,00 = Rp. 1.200,-    100s @Rp. 11,25 = Rp. 1.125,-


				Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan 
				untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun 
				selanjutnya harus digunakan cara yang sama.

	Angka 12

		Pasal 11

			Ayat (1) dan Ayat (2)

				Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa 
				manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk 
				mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara 
				mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut 
				melalui penyusutan. Tanah tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah 
				tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh 
				penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena 
				penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan 
				untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik atau perusahaan batu bata. 
				Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah (a) 
				dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan 
				bagi harta tersebut (metode garis lurus atau "straight-line method"), atau (b) 
				dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan 
				atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau "declining-balance method"). 
				Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas. 

				Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan 
				metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan 
				metode garis lurus atau metode saldo menurun.

				Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai 
				sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

				Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil ("small tools") yang 
				sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

				Contoh Penggunaan metode garis lurus :

				Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp 100.000.000,00 dan masa 
				manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar 
				Rp.5.000.000,00 (Rp 100.000.000,00 : 20).

				Contoh Penggunaan metode saldo menurun :

				Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juni 1995 dengan 
				harga perolehan sebesar Rp 150.000.000,00. Masa manfaat dari mesin 
				tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 
				50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai 
				berikut :

				        Tahun	Tarif		Penyusutan		Nilai Sisa Buku

					0						150.000.000,00
					1	50%		75.000.000,00		75.000.000,00
					2	50%		37.500.000,00		37.500.000,00
					3	50%		18.750.000,00		18.750.000,00
					4	disusutkan 
						sekaligus 	18.750.000,00			0

			Ayat (3) dan Ayat (4)

				Ketentuan ini mengatur saat mulainya penyusutan, yaitu pada tahun 
				dilakukannya pengeluaran, atau pada tahun selesainya pengerjaan suatu 
				harta. Namun berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulainya 
				penyusutan dapat dilakukan pada tahun harta tersebut digunakan untuk 
				mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada tahun harta 
				tersebut mulai menghasilkan. Yang dimaksud dengan mulai menghasilkan 
				dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak 
				dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

				Contoh 1
				Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar 
				Rp.100.000.000,00. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 1995 dan 
				selesai untuk digunakan pada bulan Maret 1996. Penyusutan atas harga 
				perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada tahun pajak 1996.

				Contoh 2    
				PT. X yang bergerak di bidang perkebunan kopi membeli traktor pada tahun 
				1999. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2000. 
				Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut 
				dapat dilakukan mulai tahun 2000.

			Ayat (5)

				Cukup jelas

			Ayat (6)

				Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melakukan 
				penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, ketentuan ini mengatur 
				kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan baik menurut metode 
				garis lurus maupun saldo menurun.

				Yang dimaksud bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat 
				sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang 
				dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) 
				tahun. Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

			Ayat (7)

				Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha 
				tertentu, seperti pertambangan minyak dan gas bumi, perkebunan tanaman 
				keras, perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk penyusutan harta berwujud 
				yang digunakan dalam usaha tersebut yang ketentuannya ditetapkan dengan 
				keputusan Menteri Keuangan.

			Ayat (8) dan Ayat (9)

				Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenakan 
				pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut.

				Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan netto dari 
				penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dengan biaya 
				yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut, dan/atau penggantian 
				asuransinya dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan 
				atau pada tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari 
				harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang 
				bersangkutan.

				Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui 
				dengan pasti di masa kemudian, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
				kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat 
				dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.

			Ayat (10)

				Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam hal 
				pengalihan harta berwujud yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
				dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, nilai sisa bukunya tidak boleh 
				dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan.

			Ayat (11)

				Dalam rangka memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak untuk 
				melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan 
				jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok masa manfaat yang 
				harus diikuti oleh Wajib Pajak.  

	Angka 13

		Pasal 11A

			Ayat (1)

				Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lain yang mempunyai 
				masa manfaat lebih dari satu tahun, diamortisasi dengan metode (a) dalam 
				bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat, atau (b) dalam 
				bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif 
				amortisasi atas nilai sisa buku.

				Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode saldo 
				menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau 
				hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus.

			Ayat (2)

				Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak 
				berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak 
				dalam melakukan amortisasi. Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai 
				dengan metode yang dipilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
				berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. 
				Tarif amortisasi yang diterapkan didasarkan pada kelompok masa manfaat 
				sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini. Untuk harta tidak berwujud 
				yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang 
				ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya 
				harta tak berwujud dengan masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) 
				tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta 
				tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa 
				manfaat 4 (empat) tahun.

			Ayat (3)

				Cukup jelas

			Ayat (4)

				Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase amortisasi 
				yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara 
				realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan 
				dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi 
				tersebut yang dapat diproduksi.

				Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang 
				diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh 
				hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh 
				dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

			Ayat (5)

				Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas 
				bumi, hak pengusahaan hutan, atau hasil alam lainnya seperti hak 
				pengusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi 
				dengan jumlah setinggi-tingginya 20 % (dua puluh persen) setahun.

				Contoh :
				Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang mempunyai 
				potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar Rp 500.000.000,00 
				diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan 
				dalam tahun yang bersangkutan. JIka dalam satu tahun pajak ternyata jumlah 
				produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30 % (tiga puluh 
				persen) dari potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada 
				tahun tersebut mencapai 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah potensi 
				yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan 
				dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20 % (dua puluh persen) 
				dari pengeluaran atau Rp 100.000.000,00.

			Ayat (6)

				Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, 
				adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya 
				biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk 
				biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya 
				rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran 
				operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan 
				sekaligus pada tahun pengeluaran.

			Ayat (7)

				Contoh :
				PT. X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan 
				gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp 500.000.000,00. Taksiran jumlah 
				kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 (dua 
				ratus juta) barel. setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 
				100.000.000 (seratus juta) barel, PT. X menjual hak penambangan tersebut 
				kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp 300.000.000,00. Penghitungan 
				penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut :

				Harga perolehan					Rp 500.000.000,00
				Amortisasi yang telah dilakukan 
				100.000.000/200.000.000 
				barel (50 %)					Rp 250.000.000,00
				NIlai buku harta					Rp 250.000.000,00
				Harga jual harta					Rp 300.000.000,00

				Dengan demikian jumlah nilai buku sebesar Rp 250.000.000,00 dibebankan 
				sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 dibukukan sebagai 
				penghasilan.

			Ayat (8)

				Cukup jelas

	Angka 14

		Pasal  12

			Cukup jelas
	
	Angka 15

		Pasal 13

			Cukup jelas

	Angka 16

		Pasal 14

			Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting 
			untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan 
			ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak 
			harus menyelenggarakan pembukuan. Namun disadari bahwa tidak semua Wajib 
			Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan.

			Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan 
			pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan 
			pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran tertentu, tidak diwajibkan untuk 
			menyelenggarakan pembukuan.

			Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan netto bagi 
			Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto 
			tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan.

			Ayat (1)

				Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya peredaran 
				bruto dan besarnya penghasilan netto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal 
				Pajak dengan berpedoman pada suatu pegangan yang ditetapkan oleh Menteri 
				Keuangan dan disempurnakan terus menerus. Penggunaan norma 
				penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal : 
				a.	tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan 
					atau catatan peredaran bruto yang lengkap, atau
				b.	pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata 
					diselenggarakan secara tidak benar.

				Norma penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian 
				atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran.

				Norma penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu 
				menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan netto.

			Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4)

				Norma Penghitungan Penghasilan Netto hanya boleh digunakan oleh Wajib 
				Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari jumlah 
				Rp 600.000.000,00. Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan 
				Penghasilan Netto tersebut Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan 
				kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama 
				dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak orang pribadi yang 
				menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto tersebut wajib 
				menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
				tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tentang peredaran 
				brutonya. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan 
				norma dalam menghitung penghasilan netto. 

				Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk 
				menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, tetapi tidak 
				memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang 
				ditentukan, maka Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan 
				pembukuan.

			Ayat (5)

				Ketentuan ini mengatur tentang penerapan Norma Penghitungan Peredaran 
				Bruto dan Norma Penghitungan Penghasilan Netto terhadap Wajib Pajak yang 
				peredaran bruto sebenarnya tidak dapat diketahui, yaitu Wajib Pajak yang : 

				a.	Wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak bersedia 
					memperlihatkan pembukuan atau catatan peredaran bruto atau bukti-
					bukti pembukuan atau bukti-bukti pencatatan peredaran bruto, 
					sehingga peredaran bruto yang sebenarnya tidak dapat diketahui;

				b.	dianggap menyelenggarakan pembukuan karena tidak 
					memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak tentang 
					keinginannya untuk menghitung penghasilan netto dengan Norma 
					Penghitungan Penghasilan Netto, namun ternyata tidak atau tidak 
					sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan sehingga peredaran 
					bruto yang sebenarnya tidak dapat diketahui;

				c.	telah menyatakan keinginannya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk
					menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma 
					Penghitungan Penghasilan Netto, namun ternyata tidak atau tidak 
					sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan mengenai peredaran 
					brutonya, sehingga peredaran bruto yang sebenarnya tidak dapat 
					diketahui.

			Ayat (6)

				Ketentuan ini mengatur tentang penerapan Norma Penghitungan Penghasilan 
				Netto dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak yang sebenarnya dapat diketahui 
				namun penghasilan nettonya tidak dapat dihitung, yaitu terhadap Wajib Pajak 
				yang :
				a.	Wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak atau tidak 
					sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak 
					memperlihatkan pembukuan atau bukti-buktinya, namun peredaran 
					bruto yang sebenarnya dapat diketahui;
				b.	dianggap menyelenggarakan pembukuan seperti dimaksud pada ayat 
					(4) tetapi tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan 
					atau tidak memperlihatkan pembukuan atau bukti-buktinya, namun 
					peredaran bruto yang sebenarnya dapat diketahui.

			Ayat (7)

				Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto 
				sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan perkembangan 
				ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan 
				pembukuan.

	Angka 17

		Pasal 15

			Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib 
			Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, 
			perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas 
			bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk 
			bangun-guna-serah ("build, operate, and transfer").

			Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak 
			bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau 
			sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, 
			Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus 
			guna menghitung besarnya penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.

	Angka 18

		Pasal 16

			Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya 
			Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang-undang ini dikenal dua golongan 
			Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

			Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan 
			besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan 
			penghitungan dengan menggunakan norma penghitungan.

			Disamping itu terdapat cara penghitungan dengan mempergunakan Norma 
			Penghitungan Khusus, yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu berdasarkan 
			keputusan Menteri Keuangan.

			Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan 
			antara :

			(1)	Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
				melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia;
			(2)	Wajib Pajak luar negeri lainnya.

			Ayat (1)
				Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, 
				Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara penghitungan 
				biasa dengan contoh sebagai berikut :

				-	Peredaran bruto				Rp 300.000.000,00
				-	Biaya untuk mendapatkan, menagih 
					dan memelihara penghasilan		Rp 255.000.000,00 
										---------------------- (-)
				-	Laba usaha (penghasilan netto usaha )	Rp  45.000.000,00
				-	Penghasilan lainnya 	      Rp    5.000.000,00
				-	Biaya untuk mendapatkan, 
					menagih dan memelihara
					penghasilan lainnya tersebut Rp    3.000.000,00 
								      ---------------------- (-)
										Rp    2.000.000,00 
										---------------------- (+)
				Jumlah seluruh penghasilan netto			Rp  47.000.000,00
				-	Kompensasi kerugian			Rp    2.000.000,00 
										---------------------- (-)
				-	Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib 
					Pajak badan)				Rp  45.000.000,00
				-	Pengurangan berupa Penghasilan Tidak 
					Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang 
					pribadi (isteri + 3 anak)			Rp    5.184.000,00 
										---------------------- (-)
				-	Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib 
					Pajak orang pribadi)			Rp  39.816.000,00
										============

			Ayat (2)
				Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan 
				pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan 
				Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengan contoh sebagai berikut : 

				- 	Peredaran bruto				Rp 300.000.000,00
				-	Penghasilan netto (menurut Norma 
					Penghitungan) misalnya 20 %		Rp   60.000.000,00
				-  	Penghasilan netto lainnya		Rp     5.000.000,00
										---------------------- (+)
				- 	Jumlah seluruh penghasilan netto	Rp   65.000.000,00
				- 	Penghasilan Tidak Kena Pajak (isteri + 
					3 anak) Penghasilan Kena Pajak		Rp     5.184.000,00
										---------------------- (-)
				Penghasilan Kena Pajak				Rp   59.816.000,00
										============

			Ayat (3)
				Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan 
				kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan 
				Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan 
				Penghasilan Kena Pajak badan dalam negeri. Oleh karena bentuk usaha tetap 
				berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, maka Penghasilan Kena 
				Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa.

				Contoh :
				- 	Peredaran bruto				Rp 400.000.000,00
				-	Biaya untuk mendapatkan, menagih 
					dan memelihara penghasilan		Rp 275.000.000,00
										---------------------- (-)
										Rp 125.000.000,00
				-	Penghasilan bunga			Rp     5.000.000,00
				-	Penjualan langsung 
					barang oleh kantor
					pusat yang sejenis
					dengan barang yang
					dijual bentuk usaha 
					tetap			Rp 200.000.000,00
				-	Biaya untuk 
					mendapatkan, menagih
					dan memelihara 
					penghasilan		Rp 150.000.000,00
								---------------------- (-)	
										Rp    50.000.000,00
				-	Deviden yang diterima atau diperoleh 
					kantor pusat yang mempunyai 
					hubungan efektif dengan bentuk usaha 
					tetap			 		Rp      2.000.000,00
										----------------------- (+)
										Rp  182.000.000,00
				- 	Biaya-biaya menurut Pasal ayat (3)	Rp     7.000.000,00
										----------------------- (-)	
				- 	Penghasilan Kena Pajak			Rp 175.000.000,00
										=============	
			Ayat (4)
				Contoh :
				Misalnya orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subyektifnya 
				sebagai Subyek Pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan, dan dalam jangka 
				waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp 10.000.000,00 maka 
				penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut :

				Penghasilan selama 3 (tiga) bulan	Rp 10.000.000,00
				Penghasilan setahun sebesar :
					  360   x Rp 10.000.000,00	Rp 40.000.000,00
					-------
					3 x 30
				Penghasilan Tidak Kena Pajak 
					(isteri + 3 anak)			Rp   5.184.000,00
									--------------------- (-)
				Penghasilan Kena Pajak			Rp 34.816.000,00
									===============

	Angka 19

		Pasal 17

			Ayat (1)

				Contoh :
				Jumlah Penghasilan Kena Pajak				Rp 120.000.000,00
				Pajak Penghasilan terutang : 
				10% x Rp 25.000.000,00 = 	Rp   2.500.000,00 
				15% x Rp 25.000.000,00 = 	Rp   3.750.000,00
				30% x Rp 70.000.000,00 = 	Rp 21.000.000,00
								--------------------- (+)
											Rp 27.250.000,00
											============

				Tarif pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau 
				melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di 
				Indonesia sama dengan tarif pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri.

			Ayat (2)

				Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini akan diberlakukan 
				secara nasional, dimulai per 1 (satu) Januari dan diumumkan selambat-
				lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tarif baru itu berlaku efektif, serta 
				dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
				Indonesia, untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran 
				Pendapatan dan Belanja Negara.

			Ayat (3)

				Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 
				ayat (1) tersebut akan disesuaikan dengan faktor penyesuaian, antara lain 
				tingkat inflasi. Menteri Keuangan diberi wewenang mengeluarkan keputusan 
				yang mengatur tentang faktor penyesuaian tersebut.

			Ayat (4)

				Contoh :
				Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 5.050.900,00 untuk penerapan tarif 
				dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,00.

			Ayat (5) dan Ayat (6)

				Contoh ( berdasarkan contoh dalam Pasal 16 ayat (4)) :
				Penghasilan Kena Pajak					Rp 34.816.000,00
				Pajak Penghasilan setahun :	
				10% x Rp 25.000.000,00 =				Rp  2.500.000,00
				15% x Rp  9.816.000,00  =				Rp  1.472.400,00
											--------------------
											Rp  3.972.400,00
											===========

				Pajak Penghasilan terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan).
				 (3 x 30)     x Rp 3.972.400,00 = 			Rp 993.100,00
				-------------
				   360

			Ayat (7)

				Ketentuan pada ayat ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk 
				menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis 
				penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 
				sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana diatur pada 
				ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas 
				pertimbangan kesederhanaan, keadilan, pemerataan, dan dalam pengenaan 
				pajak.

	Angka 20

		Pasal 18

			Ayat (1)

				Undang-undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk 
				memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal 
				perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak. 

				Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar 
				mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal ("debt-equity ratio"). 
				Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar yang melebihi 
				batas-batas kewajaran, maka pada umumnya perusahaan tersebut dalam 
				keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk penghitungan Penghasilan 
				Kena Pajak, Undang-undang ini menentukan adanya modal terselubung.

			Ayat (2)

				Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional 
				sejalan dengan era globalisasi, dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri 
				menanam modal di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran 
				pajak, maka terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan 
				usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang 
				untuk menentukan saat diperolehnya deviden.

				Contoh :
				PT. A dan PT. B masing-masing memiliki saham sebesar 40% dan 20% pada 
				X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara Q. Saham X Ltd. tersebut tidak 
				diperdagangkan di bursa efek. Dalam tahun 1995 X Ltd. memperoleh laba 
				setelah pajak sejumlah Rp 100.000.000,00.

				Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat 
				diperolehnya deviden dan dasar penghitungannya.

			Ayat (3)

				Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya 
				penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. 
				Apabila terdapat hubungan istimewa kemungkinan dapat terjadi penghasilan 
				dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari 
				yang seharusnya.

				Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan 
				kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan 
				seandainya diantara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan 
				istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya 
				tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding 
				alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang 
				mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.

				Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, 
				dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur 
				Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal 
				perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi 
				mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara 
				para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data 
				atau indikasi lainnya.

				Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang 
				dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk 
				dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau 
				memperolehnya dianggap sebagai deviden yang dikenakan pajak.

			Ayat (4)

				Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan 
				atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :
				a.	kepemilikan atau penyertaan modal;
				b.	adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.
			
				Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara Wajib 
				Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau 
				karena perkawinan.

				Huruf a

					Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan 
					kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25 % (dua puluh 
					lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.

					Misalnya, PT. A mempunyai 50 % (lima puluh persen) saham PT. B, 
					pemilikkan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung. 
					Selanjutnya apabila PT.B tersebut mempunyai 50% (lima puluh 
					persen) saham PT. C maka PT. A sebagai pemegang saham PT. B 
					secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT. C sebesar 
					25 % (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian antara PT. A, PT. 
					B dan PT. C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT. A 
					juga memiliki 25 % (dua puluh lima persen) saham PT. D, maka 
					antara PT. B, PT. C, dan PT. D dianggap terdapat hubungan istimewa. 
					Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi 
					antara orang pribadi dan badan.

				Huruf b

					Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena 
					penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, 
					kendatipun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

					Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan 
					berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan 
					antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang 
					sama tersebut.

				Huruf c

					Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis 
					keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan 
					hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu 
					derajat adalah saudara.

					Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan 
					lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan 
					keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat 
					adalah ipar.

			Ayat (5)

				Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang mempunyai penyertaan modal 
				langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih 
				pada Wajib Pajak lainnya, maka untuk penghitungan Pajak Penghasilan yang 
				terutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak dimaksud penerapan lapisan tarif 
				rendah hanya diberikan satu kali saja yaitu terhadap Wajib Pajak induknya. 
				Sedangkan terhadap Wajib Pajak lainnya dalam satu grup, Pajak Penghasilan 
				yang terutang dihitung langsung berdasarkan tarif yang lebih tinggi yang 
				dikenakan terhadap Wajib Pajak induk tersebut atau tarif tertinggi.

				Yang dimaksud dengan lapisan tarif rendah adalah lapisan tarif di bawah 
				lapisan tarif tertinggi yang diterapkan terhadap Penghasilan Kena Pajak dari 
				Wajib Pajak induk dimaksud.

				Contoh :
				PT. A memiliki saham PT. B sebesar 50 % (lima puluh persen) dan PT. B 
				memiliki saham PT. C sebesar 60 % (enam puluh persen). Penghasilan Kena 
				Pajak atau kerugian fiskal tahun 1995 untuk masing-masing badan misalnya 
				sebagai berikut :

				PT. A Penghasilan Kena Pajak		:	Rp 200.000.000,00
				PT. B Rugi Fiskal				:	(Rp  40.000.000,00)
				PT. C Penghasilan Kena Pajak		:	Rp  70.000.000,00

				Penghitungan pajak yang terutang 	:	

				PT. A :		
				10 % x Rp   25.000.000,00 	=	Rp    2.500.000,00
				15 % x Rp   25.000.000,00 	=	Rp    3.750.000,00
				30 % x Rp  125.000.000,00 	=	Rp  45.000.000,00
									--------------------- (+)
									Rp  51.250.000,00
									============

				PT. B : Nihil
				Kerugian fiskal sebesar Rp 40.000.000,00 tidak boleh diperhitungkan 
				terhadap penghasilan netto PT. A dan PT C.

				PT. C :
				30 % x Rp   70.000.000,00  	=  	Rp  21.000.000,00
									============
				Atas Penghasilan Kena Pajak PT. C sebesar Rp 70.000.000,00 langsung 
				diterapkan tarif 30 % (tiga puluh persen), karena penerapan tarif rendah 
				hanya dilakukan pada satu Wajib Pajak yaitu PT. A.

	Angka 21

		Pasal 19

			Ayat (1)

				Adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan di 
				bidang moneter dapat menyebabkan kekurangserasian antara biaya dan 
				penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang 
				wajar. Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang 
				menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi) 
				atau indeksasi biaya dan penghasilan.
			
			Ayat (2)

				Cukup jelas

	Angka 22

		Pasal 20

			Ayat (1)

				Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak 
				yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka 
				pelaksanaannya dilakukan melalui :

				a.	pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan 
					oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan sebagaimana 
					dalam Pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha 
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan pemotongan pajak atas 
					penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana 
					dimaksud dalam Pasal 23.

				b.	pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam 
					Pasal 25.

			Ayat (2) 

				Pada dasarnya pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilakukan untuk setiap 
				bulan, namun Menteri Keuangan dapat menentukan masa lain, seperti saat 
				dilakukannya transaksi atau saat diterima atau diperolehnya penghasilan, 
				sehingga pelunasan pajak dalam tahun berjalan dapat dilaksanakan dengan 
				baik.

			Ayat (3)

				Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran 
				pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara 
				mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak 
				yang bersangkutan.

				Dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan 
				pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya, maka dapat diatur 
				pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang bersifat final atas jenis-jenis 
				penghasilan tertentu seperti dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, 
				Pasal 22, dan Pasal 23. Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut tidak 
				dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang.

	Angka 23

		Pasal 21

			Ayat (1)

				Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan 
				melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh 
				Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa 
				dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan 
				pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana 
				pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

				Huruf a

					Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan 
					pelaporan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan 
					induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar atau 
					terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain 
					dengan nama apapun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai, 
					sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 
					yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga 
					organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban 
					memotong pajak.

					Yang dimaksud dengan pembayaran lain adalah pembayaran dengan 
					nama apapun selain gaji, upah, tunjangan, dan honorarium, dan 
					pembayaran lain seperti bonus, gratifikasi, tantiem.

					Yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi yang 
					menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja 
					sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang 
					menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.

				Huruf b

					Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah 
					Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, 
					lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Negara Republik 
					Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, 
					honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, 
					jasa, atau kegiatan.

				Huruf c

					Dana pensiun atau badan lain seperti badan penyelenggara jaminan 
					sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari 
					tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan 
					nama apapun.

					Dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain termasuk 
					tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala atau pun 
					tidak yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima tunjangan
					hari tua, penerima tabungan hari tua.

				Huruf d

					Dalam pengertian badan termasuk organisasi internasional yang 
					tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2). Termasuk tenaga ahli orang 
					pribadi misalnya dokter, pengacara, akuntan, yang melakukan 
					pekerjaan bebas dan bertindak untuk atas namanya sendiri, bukan 
					untuk dan atas nama persekutuannya.

				Huruf e

					Perusahaan, badan, atau penyelenggara kegiatan wajib memotong 
					pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk 
					apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi 
					dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian 
					badan termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi 
					internasional, dan perkumpulan. Kegiatan yang diselenggarakan 
					misalnya olahraga, keagamaan, kesenian dan kegiatan lain.

			Ayat (2)

				Cukup jelas

			Ayat (3)

				Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah 
				penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan 
				Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun termasuk juga 
				iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai.

				Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah 
				penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak 
				Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan 
				hari tua atau tabungan hari tua.

			Ayat (4)

				Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan, 
				serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi 
				dengan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya 
				ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan memperhatikan Penghasilan Tidak 
				Kena Pajak yang berlaku.

			Ayat (5)

				Cukup jelas

			Ayat (6)

				Apabila pemberi kerja telah melakukan pemotongan dan penyetoran pajak 
				dengan benar, maka pada akhir tahun pajak terhadap pegawai atau orang 
				pribadi yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari 1 (satu) 
				pemberi kerja, yang pajaknya telah dipotong tidak lagi diwajibkan 
				menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, kecuali pegawai atau orang 
				pribadi tersebut memperoleh penghasilan lain yang bukan penghasilan yang 
				pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final menurut Undang-
				undang ini, misalnya pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

			Ayat (7)

				Misalnya, penghasilan tertentu dari kegiatan seperti hadiah olah raga dan 
				undian.

			Ayat (8)

				Cukup jelas

	Angka 24

		Pasal 22

			Ayat (1) dan Ayat (2)

				Berdasarkan ketentuan ini yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak 
				adalah :
				-	Bendaharawan pemerintah, termasuk bendaharawan pada Pemerintah 
					Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan 
					lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran 
					atas penyerahan barang;
				-	badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta 
					berkenaan dengan kegiatan di bidang impor, atau kegiatan usaha di 
					bidang lain.

				Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini, dimaksudkan untuk 
				meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui 
				sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan 
				pengenaan pajak yang tepat waktu.

				Dalam hubungan ini Menteri Keuangan menetapkan besarnya pungutan 
				tersebut bersifat final.

				Pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan 
				mempertimbangkan antara lain :
				-	penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan 
					pemungutan pajak secara efektif dan efisien;
				-	tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang;
				-	prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan yang sederhana 
					sehingga mudah dilaksanakan.

	Angka 25

		Pasal 23

			Ayat (1)

				Ketentuan dalam ayat ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang 
				diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap 

				yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan 
				selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
				(1) huruf e, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau 
				Subyek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha 
				tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

				Dasar pemotongan pajak dalam ayat ini dibedakan antara penghasilan bruto 
				dan perkiraan penghasilan netto. Dasar pemotongan pajak untuk pembayaran 
				penghasilan dalam bentuk deviden, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan 
				adalah jumlah penghasilan bruto. Dasar pemotongan untuk sewa dan 
				penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah perkiraan 
				penghasilan netto.

				Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak 
				adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa 
				lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah dipotong 
				Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
			
				Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 
				dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final. Atas 
				penghasilan berupa bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi batas yang 
				ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan koperasi kepada anggota-
				anggotanya tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

			Ayat (2)

				Agar ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dinamis sesuai 
				dengan perkembangan dunia usaha, maka Direktur Jenderal Pajak diberi 
				wewenang untuk menetapkan jenis-jenis jasa lain dan besarnya perkiraan 
				penghasilan netto. Dalam menetapkan besarnya perkiraan penghasilan netto, 
				Direktur Jenderal Pajak selain memanfaatkan data dan informasi intern, dapat 
				memperhatikan pendapat dan informasi dari pihak-pihak yang terkait.

			Ayat (3)

				Cukup jelas

			Ayat (4)

				Cukup jelas

	Angka 26

		Pasal 24

			Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, 
			termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Untuk 
			meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas 
			penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, ketentuan ini mengatur 
			tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di 
			luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh 
			penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

			Ayat (1)

				Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat 
				dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang 
				langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib 
				Pajak.

				Contoh :
				PT. A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di 
				Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 1995 memperoleh keuntungan sebesar 
				US$ 100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48% 
				dan Pajak Deviden adalah 38% penghitungan pajak atas dividen tersebut 
				adalah sebagai berikut :

				Keuntungan Z Inc.					US$ 100,000.00
				Pajak Penghasilan (Corporate income tax) : 48 %		US$  48,000.00
											------------------ (-)
											US$  52,000.00
				Pajak atas deviden (38 %)				US$  19,760.00
											------------------ (-)
				Deviden yang dikirim ke Indonesia			US$  32,240.00

				Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak 
				Penghasilan yang terutang atas PT. A adalah pajak yang langsung dikenakan 
				atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di 
				atas yaitu jumlah sebesar US$ 19,760.00.

				Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. sebesar US$ 48,000.00 
				tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT. A, 
				karena pajak sebesar US$ 48,000.00 tersebut tidak dikenakan langsung atas 
				penghasilan yang diterima atau diperoleh PT. A dari luar negeri, melainkan 
				pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di negara X.

			Ayat (2)

				Untuk memberikan perlakuan pemajakan yang sama antara penghasilan yang 
				diterima atau diperoleh dari luar negeri dengan penghasilan yang diterima atau 
				diperoleh di Indonesia, maka  besarnya pajak yang dibayar atau terutang di 
				luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia tetapi 
				tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan Undang-
				undang ini.

				Cara penghitungan besarnya pajak yang dapat dikreditkan ditetapkan oleh 
				Menteri Keuangan berdasarkan wewenang sebagaimana diatur pada ayat (6).

			Ayat (3) dan Ayat (4)

				Dalam perhitungan kredit pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang 
				di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang menurut 
				Undang-undang ini, penentuan sumber penghasilan menjadi sangat penting. 
				Selanjutnya, ketentuan ini mengatur tentang penentuan sumber penghasilan 
				untuk memperhitungkan kredit pajak luar negeri tersebut.

				Mengingat Undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas, 
				maka sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) penentuan sumber dari 
				penghasilan selain yang tersebut pada ayat (3) dipergunakan prinsip yang 
				sama dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut, misalnya 
				A sebagai Wajib Pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan 
				dalam tahun 1995 rumah tersebut dijual. Keuntungan yang diperoleh dari 
				penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber di 
				Singapura, karena rumah tersebut terletak di Singapura.

			Ayat (5)

				Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang 
				dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di 
				Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka 
				selisihnya ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang menurut 
				Undang-undang ini. Misalnya, dalam tahun 1996, Wajib Pajak mendapat 
				pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 1995 sebesar 
				Rp 5.000.000,00, yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang 
				dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk tahun pajak 1995, maka 
				jumlah sebesar Rp 5.000.000,00 tersebut ditambahkan pada Pajak 
				Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak 1996.

			Ayat (6)

				Cukup jelas

	Angka 27

		Pasal 25

			Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus 
			dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.

			Ayat (1)

				Contoh 1 :
				Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan 
				Pajak Penghasilan tahun 1994				Rp 50.000.000,00
				dikurangi :
				a.	Pajak Penghasilan yang dipotong 
					pemberi kerja (Pasal 21)		Rp 15.000.000,00 
				b.	Pajak Penghasilan yang dipungut 
					oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp 10.000.000,00
				c.	Pajak Penghasilan yang dipotong 
					oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp   2.500.000,00
				d.	Kredit Pajak Penghasilan luar 
					negeri (Pasal 24)		Rp   7.500.000,00
									--------------------- (+)
					Jumlah kredit pajak				Rp 35.000.000,00
											--------------------- (-)
						Selisih					Rp 15.000.000,00
											============

				Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 
				1995 adalah sebesar Rp 1.250.000,00 (Rp 15.000.000,00 : 12).

				Contoh 2 :  
				Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas 
				berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian 
				tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 1994, maka 
				besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam 
				tahun 1995 adalah sebesar Rp 2.500.000,00 (Rp 15.000.000,00 : 6).

			Ayat (2)

				Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
				Penghasilan adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun berakhir, maka besarnya 
				angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebelum batas 
				waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan belum 
				dapat dihitung sesuai dengan ketentuan ayat (1). Berdasarkan ketentuan ini, 
				besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu 
				penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut 
				adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak 
				yang lalu, tetapi tidak boleh lebih kecil dari rata-rata angsuran bulanan tahun 
				pajak yang lalu.

				Contoh :
				Pajak pada bulan Maret 1995, maka besarnya angsuran pajak yang harus 
				dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari dan Pebruari 1995 adalah sebesar 
				angsuran pajak bulan Desember 1994, misalnya sebesar Rp 1.000.000,00.
				
				Namun apabila dalam bulan September 1994 diterbitkan keputusan 
				pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran pajak sejak 
				bulan Oktober sampai dengan Desember 1994 menjadi nihil, maka besarnya 
				angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak setiap bulan untuk bulan 
				Januari dan Pebruari 1995 adalah berdasarkan perhitungan rata-rata angsuran 
				bulanan tahun lalu, yaitu sebesar Rp 750.000,00 (9 x Rp 1.000.000,00 : 12).

			Ayat (3) dan Ayat (4)

				apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak sebelum tahun Surat 
				Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menghasilkan angsuran 
				pajak lebih besar dari pada angsuran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan 
				Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, maka angsuran bulanan 
				dihitung menurut surat ketetapan pajak terakhir.

				Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk 2 (dua) 
				tahun pajak sebelumnya yang menghasilkan jumlah angsuran pajak yang 
				lebih besar dari jumlah angsuran pajak bulan sebelumnya, maka angsuran 
				pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak terakhir. Perubahan 
				angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnya diterbitkannya Surat 
				Ketetapan Pajak.

				Contoh : 
				Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 1994 yang 
				disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Maret 1995, perhitungan besarnya 
				angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.250.000,00. Dalam 
				bulan Juni 1994 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 1992 yang 
				menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar 
				Rp 2.000.000,00. Selanjutnya dalam bulan Oktober 1994 diterbitkan surat 
				ketetapan pajak tahun pajak 1993 yang menghasilkan besarnya angsuran 
				pajak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00.

				Berdasarkan ketentuan pada ayat (3), maka besarnya angsuran pajak mulai 
				bulan Maret 1995 adalah sebesar Rp 1.500.000,00 dengan perhitungan 
				angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tahun 1993, sedangkan 
				besarnya angsuran pajak untuk bulan Januari dan Pebruari 1995 dihitung 
				berdasarkan ketentuan pada ayat (2).

				Selanjutnya apabila dalam bulan Oktober 1995 diterbitkan surat ketetapan 
				pajak untuk tahun pajak 1994 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak 
				untuk setiap bulan sebesar Rp 1.750.000,00, maka berdasarkan ketentuan 
				pada ayat (4), besarnya angsuran pajak mulai bulan Nopember 1995 adalah 
				sebesar Rp.1.750.000,00

			Ayat (5)

				Apabila pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
				Penghasilan yang disampaikan lebih kecil dari pada pajak yang telah dibayar, 
				dipotong, dan dipungut selama tahun pajak yang bersangkutan, dan oleh 
				karena itu Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
				pembayaran pajak atau permohonan untuk memperhitungkan dengan utang 
				pajak lain, sebelum Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan mengenai 
				pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak tersebut, besarnya angsuran 
				bulanan adalah sama dengan angsuran pajak bulan terakhir dari tahun pajak 
				yang lalu, tetapi tidak boleh lebih kecil dari rata-rata angsuran bulanan tahun 
				pajak yang lalu.

				Setelah adanya keputusan Direktur Jenderal Pajak, maka angsuran bulanan 
				dari bulan berikutnya setelah tanggal keputusan itu, dihitung berdasarkan 
				keputusan tersebut.

				Contoh :
				Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 1994 yang disampaikan 
				Wajib Pajak dalam bulan Maret 1995 menunjukkan kelebihan pembayaran 
				pajak sebesar Rp 40.000.000,00, sedangkan angsuran bulanan dalam tahun 
				1994 sebesar Rp 1.000.000,00.

				Atas permohonan pengembalian pembayaran pajak tahun 1994 tersebut, 
				Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan bulan Agustus 1995 yang 
				menghasilkan besarnya angsuran untuk setiap bulan menjadi nihil. 
				Berdasarkan ketentuan ini besarnya angsuran pajak setiap bulan untuk bulan 
				Januari sampai dengan bulan Agustus 1995 sebesar Rp 1.000.000,00 dan 
				mulai bulan September 1995 adalah nihil.

			Ayat (6)

				Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak 
				sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah 
				pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu berdasarkan 
				ketentuan ini, dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan 
				wewenang untuk menyesuaikan penghitungan besarnya angsuran pajak yang 
				harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apabila terdapat 
				kompensasi kerugian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan 
				tidak teratur, atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

				Contoh 1 :
				-	Penghasilan PT. X tahun 1994	 		Rp 120.000.000,00
				-	Sisa kerugian tahun sebelumnya
					yang masih dapat dikompensasikan		Rp 150.000.000,00
				-	Sisa kerugian yang belum di-
					kompensasikan tahun 1994			Rp   30.000.000,00
				
				Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 1995 adalah:
				-	Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak 
					Penghasilan Pasal 25 = Rp 120.000.000,00 - Rp 30.000.000,00 = 
					Rp 90.000.000,00
				-	Pajak Penghasilan terutang :
					10 % x Rp 25.000.000,00  =  Rp  2.500.000,00
					15 % x Rp 25.000.000,00  =  Rp  3.750.000,00
					30 % x Rp 40.000.000,00  =  Rp 12.000.000,00
								      --------------------- (+)
											Rp 18.250.000,00
											============
			
				Apabila pada tahun 1994 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau 
				dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri 
				sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, maka besarnya angsuran pajak 
				bulanan PT. X tahun 1995 = 1/12 x Rp 18.250.000,00 = Rp 1.520.833,33 
				(dibulatkan Rp.1.520.833,00 ).

				Contoh 2 :
				Penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang dalam tahun 1994 
				Rp 48.000.000,00 dan penghasilan tidak teratur dari pengontrakkan rumah 
				selama 3 (tiga) tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 1994 sebesar 
				Rp 72.000.000,00. Mengingat penghasilan yang tidak teratur tersebut 
				sekaligus diterima pada tahun 1994, maka penghasilan yang dipakai sebagai 
				dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada 
				tahun 1995 adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut.

				Contoh 3 :
				Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena 
				penurunan atau peningkatan usaha. PT. B yang bergerak di bidang produksi 
				benang dalam tahun 1995 membayar angsuran bulanan sebesar 
				Rp.15.000.000,00.

				Dalam bulan Juni 1995 pabrik milik PT. B terbakar, oleh karena itu 
				berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 1995 
				angsuran bulanan PT. B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari 
				Rp 15.000.000,00.

				Sebaliknya apabila PT. B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya 
				peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan 
				lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka kewajiban 
				angsuran bulanan PT. B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

			Ayat (7)

				Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun 
				berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
				tahun yang lalu. Namun berdasarkan ketentuan ini, Menteri Keuangan diberi 
				wewenang untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan 
				selain berdasarkan prinsip tersebut dengan tujuan agar lebih mendekati 
				kewajaran berdasarkan data yang dapat dipakai untuk menentukan besarnya 
				pajak yang akan terutang pada akhir tahun serta sebagai dasar penghitungan 
				jumlah (besarnya) angsuran pajak dalam tahun berjalan.

				Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan 
				kegiatan dalam tahun pajak berjalan, perlu diatur untuk menentukan besarnya 
				angsuran pajak, karena Wajib Pajak belum memasukkan Surat 
				Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

				Penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau 
				kegiatan Wajib Pajak.

				Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, badan usaha milik 
				negara dan badan usaha milik daerah, terdapat kewajiban menyampaikan 
				kepada Pemerintah laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan 
				dalam suatu periode tertentu, yang dapat dipakai sebagai dasar penghitungan 
				untuk menentukan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.

				Dalam perkembangan dunia usaha, kemungkinan terdapat bidang usaha atau 
				Wajib Pajak tertentu yang angsuran pajaknya dapat dihitung berdasarkan data 
				atau kenyataan yang ada, sehingga mendekati kewajaran.

			Ayat (8)

				Pajak yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri 
				merupakan pembayaran angsuran pajak dalam tahun berjalan yang dapat 
				dikreditkan dengan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun. 
				Berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya tugas negara, pertimbangan 
				sosial, budaya, pendidikan, keagamaan, dan kelaziman internasional, dengan 
				Peraturan Pemerintah diatur tentang pengecualian dari kewajiban membayar 
				pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

	Angka 28

		Pasal 26

			Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, 
			Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri 
			kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau 
			melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan 
			oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

			Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di 
			Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha 
			tetap.

			Ayat (1)

				Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan 
				pemerintah, Subyek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk 
				usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan 
				pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di 
				Indonesia, dengan tarif sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

				Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan 
				dalam :
				1.	penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk deviden, bunga 
					termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
					pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain 
					sehubungan dengan penggunaan harta;
				2.	imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
				3.	hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
				4.	pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

				Sesuai dengan ketentuan ini, misalnya suatu badan Subyek Pajak dalam 
				negeri membayarkan royalti sebesar Rp 100.000.000,00 kepada Wajib Pajak 
				luar negeri, maka Subyek Pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk 
				memotong Pajak Penghasilan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari 
				Rp 100.000.000,00.

				Sebagai contoh lain misalnya seorang atlit dari luar negeri yang ikut 
				mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia, dan kemudian 
				merebut hadiah uang, maka atas hadiah tersebut dikenakan pemotongan 
				Pajak Penghasilan sebesar 20 % (dua puluh persen).

			Ayat (2) dan Ayat (3)

				Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang 
				diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang bersumber di Indonesia, 
				selain dari penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu 
				penghasilan dari penjualan harta dan premi asuransi, termasuk premi 
				reasuransi. Atas penghasilan tersebut dipotong pajak sebesar 20 % (dua 
				puluh persen) dari perkiraan penghasilan netto dan bersifat final. Menteri 
				Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan besarnya perkiraan 
				penghasilan netto dimaksud, serta hal-hal lain dalam rangka pelaksanaan 
				pemotongan pajak tersebut.

				Ketentuan ini tidak ditetapkan dalam hal Wajib Pajak luar negeri tersebut 
				menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha 
				tetap di Indonesia, atau apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut telah 
				dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2).

			Ayat (4)

				Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk usaha 
				tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

				Contoh :
				Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap di Indonesia 
				Rp 17.500.000.000,00 

				Pajak Penghasilan :
				10 % x Rp     25.000.000,00 = 	Rp         2.500.000,00
				15 % x Rp     25.000.000,00 = 	Rp         3.750.000,00  
				30 % x Rp 17.425.000.000,00 = 	Rp   5.235.000.000,00
								--------------------------  (+)
										Rp   5.241.250.000,00
										-------------------------- (-)
				Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak 	Rp 12.258.750.000,00
				Pajak Penghasilan yang dipotong sebesar 20 % 	Rp.  2.451.750.000,00
										===============

				Namun apabila penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut sebesar 
				Rp.12.258.750.000,00 ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan 
				keputusan Menteri Keuangan, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong 
				pajak.

			Ayat (5)

				Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri bersifat final, 
				namun atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 
				b dan huruf c, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan 
				luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau 
				bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga 
				potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan 
				Tahunan Pajak Penghasilan.

				Contoh : 
				A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja dengan PT. B 
				sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka 
				waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1995. Pada tanggal 20 
				April 1995 perjanjian kerja tersebut diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan 
				sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 1995. Jika perjanjian kerja 
				tersebut tidak diperpanjang maka status A adalah tetap sebagai Wajib Pajak 
				luar negeri. Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut, maka status A 
				berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak dalam negeri 
				terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995. Selama bulan Januari sampai dengan 
				Maret 1995 atas penghasilan bruto A telah dipotong Pajak Penghasilan 
				Pasal 26 oleh PT. B.

				Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung Pajak Penghasilan yang 
				terutang atas penghasilan A untuk masa Januari sampai dengan Agustus 
				1995, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor PT. B 
				atas penghasilan A sampai dengan Maret tersebut, dapat dikreditkan terhadap 
				pajak A sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

	Angka 29

		Pasal 27

			Cukup jelas


	Angka 30

		Judul Bab VI diganti menjadi "PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN".

	Angka 31

		Pasal 28

			Ayat (1)

				Pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri 
				oleh Wajib Pajak ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat 
				dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang 
				bersangkutan.

				Contoh :
				Pajak Penghasilan yang terutang				Rp 80.000.000,00
				Kredit pajak :
				Pemotongan pajak dari 
				pekerjaan (Pasal 21)		Rp   5.000.000,00
				Pemungutan pajak oleh pihak 
				lain (Pasal 22)			Rp 10.000.000,00
				Pemotongan pajak dari modal 
				(Pasal 23)			Rp   5.000.000,00
				Kredit pajak luar negeri 
				(Pasal 24)			Rp 15.000.000,00
				Dibayar sendiri oleh Wajib 
				Pajak (Pasal 25)			Rp 10.000.000,00
								-------------------- (+)
				Jumlah Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan		Rp 45.000.000,00
											-------------------- (-)
				Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar		Rp 35.000.000,00
											===========
			Ayat (2)

				Cukup jelas

	Angka 32

		Pasal 28 A

			Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 B ayat (1) Undang-undang tentang 
			Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat 
			yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan 
			pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak.

			Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau 
			perhitungan kelebihan pajak adalah :
			a.	kebenaran materiil tentang besarnya Pajak Penghasilan yang terutang;
			b.	keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti 
				pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak 
				yang bersangkutan.

			Oleh karena itu untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat 
			lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan 
			keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan 
			dengan penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah 
			pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya 
			kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan.

			Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali 
			kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan hak Wajib Pajak.

	Angka 33

		Pasal 29

			Ketentuan Pasal ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan 
			pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-undang ini sebelum 
			Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku 
			sama dengan tahun takwim maka kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi 
			selambat-lambatnya tanggal 25 Maret setelah tahun pajak berakhir, sedangkan 
			apabila tahun buku tidak sama dengan tahun takwim, misalnya dimulai tanggal 1 Juli 
			sampai dengan 30 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi selambat-lambatnya 
			tanggal 25 September.

	Angka 34

		Pasal 30

			Cukup jelas

	Angka 35

		Pasal 31

			Cukup jelas

	Angka 36

		Pasal 31 A

			Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam undang-undang perpajakan 
			adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib 
			Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakekatnya sama, 
			dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu 
			setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus 
			mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak 
			menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

			Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya terutama untuk 
			berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala 
			nasional, khususnya penggalakan ekspor. Selain itu kemudahan ini dapat pula 
			diberikan untuk mendorong perkembangan daerah yang terpencil, seperti yang 
			banyak terdapat di kawasan timur Indonesia, dalam rangka pemerataan pembangunan

			Kemudahan yang diberikan terbatas dalam bentuk :
			a.	penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat;
			b.	kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
			c.	pengurangan Pajak Penghasilan atas deviden sebagaimana dimaksud dalam 
				Pasal 26.

			Demikian pula ketentuan ini dapat digunakan untuk menampung kemungkinan 
			perjanjian dengan negara atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan, 
			investasi, dan bidang lainnya.

	Angka 37

		Pasal 32

			Cukup jelas

	Angka 38

		Pasal 33 A

			Ayat (1)

				Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berakhir tanggal 30 
				Juni 1995 atau sebelumnya (tidak sama dengan tahun takwim), maka tahun 
				buku tersebut adalah tahun pajak 1994. Pajak yang terutang dalam tahun 
				tersebut tetap dihitung berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 
				sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991. 
				Sedangkan bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 
				30 Juni 1995, wajib menghitung pajaknya mulai tahun pajak 1995 berdasarkan 
				Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 
				sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang ini.

			Ayat (2) dan Ayat (3)

				Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai 
				fasilitas perpajakan tentang saat mulai berproduksi yang diterbitkan sebelum 
				tanggal 1 Januari 1995 dapat menikmati fasilitas perpajakan yang diberikan 
				sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan yang 
				bersangkutan. Dengan demikian sejak 1 Januari 1995 keputusan tentang 
				saat mulai berproduksi tidak diterbitkan lagi.

			Ayat (4)

				Ketentuan pajak dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja 
				sama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya 
				Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya 
				kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama pengusahaan 
				pertambangan tersebut. Walaupun Undang-undang ini sudah mulai berlaku, 
				namun kewajiban pajak bagi Wajib Pajak yang terikat dengan kontrak bagi 
				hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan 
				tetap dihitung berdasar kontrak atau perjanjian dimaksud.

				Dengan demikian, ketentuan Undang-undang ini baru diberlakukan untuk 
				pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
				di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dan 
				pengusahaan pertambangan umum lainnya yang dilakukan dalam bentuk 
				kontrak karya, kontrak bagi hasil, atau perjanjian kerjasama pengusahaan 
				pertambangan, yang ditanda tangani setelah berlakunya Undang-undang ini.

	Angka 39

		Pasal 34

			Cukup jelas

	Angka 40

		Pasal 35

			Dengan Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut hal-hal yang belum cukup diatur 
			dalam Undang-undang ini, yaitu semua peraturan yang diperlukan agar Undang-
			undang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk pula peraturan 
			peralihan.

Pasal II

	Cukup jelas

Pasal III

	Cukup jelas



		      TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3567
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 6417 kali - Dicetak 0 kali ›