Sabtu, 18 Januari 2020  

Peraturan Perpajakan

  • 189

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ./2009

Ditetapkan tanggal 24 Februari 2009

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ./2008 TENTANG POJOK PAJAK DAN MOBIL
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua KUP » Peraturan Dirjen Pajak » 2009 Topik: Lain-lain » Peraturan Dirjen Pajak » 2009

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-18/PJ./2009
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ./2008 TENTANG POJOK PAJAK DAN MOBIL
			DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a.	bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
	tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
	diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Direktur Jenderal
	Pajak dapat menetapkan tempat pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
	tempat pelaporan usaha selain kantor Direktorat Jenderal Pajak;

b.	bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
	terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu mengatur mengenai
	tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima Surat Pemberitahuan;

c.	bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Wajib Pajak
	dipandang perlu untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban
	perpajakan;

d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan
	huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pojok Pajak dan
	Mobil Pajak;

e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan
	d di atas perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas
	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2008 Tentang Pojok Pajak Dan
	Mobil Pajak.

Mengingat:

1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
	Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
	Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
	dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan
	dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;

3.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-168/PJ./2001 tentang Tata Cara
	Pemberian Kode Surat, Laporan, Formulir, Kartu, Daftar, dan Buku yang Digunakan
	dalam Administrasi Perpajakan;

4.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ./2003 tentang Tata Cara
	Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
	sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
	KEP-36/PJ./2004;

5.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ./2004 tentang Tata Cara
	Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pemberian dan
	Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration dan
	perubahannya,

6.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2006 tentang Tata Cara
	Penerimaan, Penelitian dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
	Pertambahan Nilai;

7.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-179/PJ./2007 tentang Tempat Lain yang
	Dapat Digunakan untuk Menerima Surat Pemberitahuan;

8.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ./2008 tentang Tata Cara
	Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
	Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;

			MEMUTUSKAN:

 Menetapkan:

			PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS
			PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ./2008
			TENTANG POJOK PAJAK DAN MOBIL PAJAK.

			Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2008 tantang Pojok
Pajak dan Mobil Pajak, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

			Pasal 2

Penyuluhan dan pelayanan yang diberikan Pojok Pajak dan Mobil Pajak meliputi:

a.	Penyediaan leaflet, brosur dan sarana penyuluhan lainnya;

b.	Konsultasi perpajakan;

c.	Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi; dan

d.	Penerimaan SPT Wajib Pajak.

			Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini dengan penempatannya di Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	24 Pebruari 2009

Direktur Jenderal,
ttd,

Darmin Nasution
NIP 130605098

Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 448 kali - Dicetak 0 kali ›