Sabtu, 14 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 9

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 09/PJ.42/2002

Ditetapkan tanggal 17 Mei 2002

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pengurang Penghasilan Bruto » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2002 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2002

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											          17 Mei 2002

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 09/PJ.42/2002

						TENTANG

	        PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER 
			                   DAN KENDARAAN PERUSAHAAN

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tanggal 
18 April 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan 
Perusahaan yang berlaku mulai tanggal ditetapkan, untuk kelancaran pelaksanaannya dengan ini disampaikan 
penegasan sebagai berikut :

1.	Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas, diatur bahwa :

	Pasal 1:
	Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk 
	pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan 
	sebesar 50% (lima puluh persen) melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I (Lampiran I butir 1 
	huruf c), dan atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler 
	tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen).

	Pasal 2 :
	Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis 
	yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan 
	seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II (Lampiran II butir 
	1 huruf b), dan atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan 
	seluruhnya sebagai biaya rutin perusahaan.

	Pasal 3 :
	Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang 
	dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, 
	dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) melalui penyusutan 
	aktiva tetap Kelompok II (Lampiran II butir 1 huruf b), dan atas biaya pemeliharaan atau perbaikan 
	rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% (lima puluh 
	persen).

2.	Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:
	a.	Yang dimaksud dengan:
		a.1.	Telepon seluler, termasuk juga alat komunikasi berupa pager;
		a.2.	Kendaraan sedan atau yang sejenis, termasuk juga kendaraan jenis minibus 
			sepanjang digunakan hanya untuk seorang pegawai tertentu karena jabatan atau 
			pekerjaannya, dan penggunaannya full-time baik untuk kepentingan perusahaan 
			maupun keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan;
		a.3.	Biaya pemeliharaan kendaraan, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian/
			pemakaian bahan bakar.

	b.	Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
		KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 berlaku untuk pengeluaran/biaya pemakaian telapon 
		seluler dan kendaraan perusahaan yang dilakukan pada dan setelah tanggal 18 April 2002. 
		Adapun perlakuan pajak terhadap pengeluaran/biaya pemakaian telepon seluler dan 
		kendaraan perusahaan yang dilakukan sebelum tanggal 18 April 2002 pada dasarnya adalah 
		sama, kecuali mengenai penetapan beban biaya agar sedapat mungkin didasarkan atas fakta 
		yang sebenarnya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2015 kali - Dicetak 0 kali ›