Rabu, 11 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 543

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543/KMK.03/2002

Ditetapkan tanggal 31 Desember 2002

NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA JASA MAKLON (CONTRCT MANUFACTURING) INTERNASIONAL DI BIDANG PRODUKSI MAINAN ANAK-ANAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Norma Penghitungan » Keputusan Menteri Keuangan » 2002 Topik: Semua PPh » Keputusan Menteri Keuangan » 2002

			 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 543/KMK.03/2002

						TENTANG

      NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN 
      BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA JASA MAKLON (CONTRCT MANUFACTURING) 
			INTERNASIONAL DI BIDANG PRODUKSI MAINAN ANAK-ANAK

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

a.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
	Penghasilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ketentuan Undang-undang 
	Nomor 17 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan Norma 
	Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat 
	dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3);

b.	bahwa kegiatan usaha jasa maklon (Contract Manufacturing) berskala internasional yang dilakukan 
	oleh wajib pajak tertentu memiliki karakteristik khusus sehingga kewajiban perpajakannya perlu diatur 
	tersendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan 
	ketentuan sebagaimana tersebut huruf a;

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu 
	menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto 
	Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di 
	Bidang Produksi Mainan Anak-anak.

Mengingat	:

1.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3985);

2.	Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO DAN CARA 
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA JASA MAKLON 
(CONTRACT MANUFACTURING) INTERNASIONAL DI BIDANG PRODUKSI MAINAN ANAK-ANAK.


						Pasal 1

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (Contract Manufacturing) internasional adalah Wajib 
Pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan 
anak-anak, dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan 
yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.


						Pasal 2

(1)	Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto berupa imbalan jasa maklon 
	internasional yang diterima/diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan 
	sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak 
	termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials).

(2)	Atas penghasilan neto berupa imbalan jasa maklon internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 
	(1) dikenakan Pajak Penghasilan dengan menerapkan tarif pajak tertinggi Pasal 17 ayat (1) huruf b 
	Undang-undang Pajak Penghasilan dan bersifat final.


						Pasal 3

(1)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diberlakukan sepanjang Wajib 
	Pajak tidak mengadakan Perjanjian Penentuan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) dengan 
	Direktur Jenderal Pajak mengenai imbalan jasa maklon internasional.

(2)	Atas penghasilan lain selain imbalan jasa maklon internasional yang diterima/diperoleh Wajib Pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum 
	yang berlaku.


						Pasal 4

(1)	Pajak Penghasilan yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilunasi dengan cara 
	pembayaran setiap bulan.

(2)	Besarnya pembayaran Pajak Penghasilan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung 
	berdasarkan jumlah realisasi seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang setiap bulannya tidak 
	termasuk biaya pemakaian bahan buku (direct material).


						Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan 
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 6

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada:
1.	tanggal 1 Januari 2003, dalam hal tahun pajak/tahun buku Wajib Pajak sama dengan tahun takwim;
2.	awal tahun pajak/tahun buku 2003 yang dimulai setelah tanggal 1 Januari 2003 dalam hal tahun pajak/
	tahun buku Wajib Pajak berbeda dengan tahun takwim.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1222 kali - Dicetak 0 kali ›