Sabtu, 18 Januari 2020  

Peraturan Perpajakan

  • 4

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-4/PJ./2009

Ditetapkan tanggal 20 Januari 2009

MANAJEMEN STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Lain-lain » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2009

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-4/PJ./2009
MANAJEMEN STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
Yth.	1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
	2. Para Direktur;
	3. Para Kepala Kantor Wilayah;
	4. Para Tenaga Pengkaji;
	5. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
	6. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
	di seluruh Indonesia

			DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka menjamin penyempurnaan yang berkesinambungan terhadap SOP di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan acuan pelaksanaan tugas, perlu disusun
manajemen SOP untuk mengatur proses dan penanggung jawab atas penyusunan,
penyempurnaan, dan pengembangan SOP yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1.	Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, tenaga pengkaji, unit pelaksana teknis, dan
	unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab terhadap
	pelaksanaan SOP sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam hal
	terdapat prosedur yang belum disusun, atau prosedur lama yang perlu disempurnakan
	atau dikembangkan, Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, tenaga pengkaji, unit
	pelaksana teknis, dan unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak,
	menyampaikan usulan/masukan penyusunan SOP baru atau penyempurnaan dan/atau
	pengembangan SOP yang sudah ada, ke Subdirektorat Transformasi Organisasi,
	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

2.	Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat tenaga pengkaji, unit pelaksana teknis, unit
	vertikal, ataupun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dapat
	menyampaikan usulan/masukan penyusunan SOP baru atau penyempurnaan dan/atau
	pengembangan SOP yang sudah ada, yang tidak terkait dengan tugas dan tanggung
	jawabnya namun berdampak pada unit atau pegawai yang bersangkutan, ke
	Subdirektorat Transformasi Organisasi, Direktorat Kepatuhan Internal dan
	Transformasi Sumber Daya Aparatur.

3.	Penyusunan, penyempurnaan, dan/atau pengembangan, SOP Direktorat Jenderal
	Pajak merupakan tugas dan tanggung jawab Subdirektorat-Subdirektorat di tiga
	Direktorat Transformasi (Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya
	Aparatur, Direktorat Transformasi Proses Bisnis, dan Direktorat Transformasi Teknologi
	Komunikasi dan Informasi) yang selanjutnya disebut Subdirektorat Pengembangan,
	dengan pembagian kewenangan sebagai berikut:

	a.	Prosedur yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak
		merupakan tugas dan tanggung jawab Direktorat Transformasi Proses Bisnis,
		yang terdiri dari Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan, Subdirektorat
		Pengembangan Pelayanan, Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum,
		dan Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian;

	b.	Prosedur yang berkaitan dengan sistem pendukung dan administrasi, yang
		antara lain meliputi umum dan ketatausahaan, kepegawaian, serta keuangan
		menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Kepatuhan Internal dan
		Transformasi Sumber Daya Aparatur, yang terdiri dari Subdirektorat
		Pengembangan Manajemen Kepegawaian, Subdirektorat Kompetensi dan
		Pengembangan Kapasitas Pegawai, dan Subdirektorat Transformasi
		Organisasi;

	c.	Prosedur yang berkaitan dengan teknologi informasi menjadi tugas dan
		tanggung jawab Direktorat Transformasi Teknologi, Komunikasi, dan Informasi,
		yaitu Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi.

4.	Subdirektorat Kepatuhan Internal, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi
	Sumber Daya Aparatur bertanggung jawab melakukan pengujian dan monitoring
	pelaksanaan SOP serta memberikan rekomendasi terhadap penyusunan,
	penyempurnaan, dan/atau pengembangan SOP demi terciptanya kelancaran
	pelaksanaan pekerjaan.

5.	Dalam melaksanakan penyusunan, penyempurnaan, dan/atau pengembangan SOP,
	Direktorat Transformasi harus berkoordinasi dengan direktorat terkait.

6.	Dalam rangka menjamin tertib administrasi penyusunan, penyempurnaan, dan
	pengembangan SOP, Subdirektorat Transformasi Organisasi, Direktorat Kepatuhan
	Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur bertugas sebagai koordinator dan
	menjalankan tugas kesekretariatan SOP, termasuk:

	a.	Melakukan penerimaan dan pemrosesan usulan/masukan atas penyusunan,
		penyempurnaan, dan/atau pengembangan SOP, yang antara lain bersumber
		dari peraturan baru, perubahan peraturan, permasalahan, maupun masukan
		penyempurnaan;

	b.	Melakukan koordinasi pembahasan SOP;

	c.	Bertanggung jawab terhadap proses pengesahan SOP menjadi Peraturan
		Direktur Jenderal Pajak;

	d.	Melakukan pemeliharaan aplikasi, pengadministrasian, dan publikasi SOP;

	e.	Melakukan penerimaan dan pengolahan atas pertanyaan serta permintaan
		penegasan terkait SOP;

7.	Mekanisme penerimaan usulan/masukan SOP; penyusunan, penyempurnaan, dan/atau
	pengembangan SOP; pengesahan SOP; pengadministrasian dan publikasi SOP;
	pengujian dan monitoring pelaksanaan SOP adalah sebagaimana terdapat pada
	lampiran Surat Edaran ini.

8.	Perlu ditegaskan kembali bahwa SOP merupakan panduan dalam melaksanakan
	pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sekretaris Direktorat Jenderal,
	Direktur, Tenaga Pengkaji, Kepala Pusat dan Kepala Kantor bertanggung jawab
	terhadap pelaksanaan pekerjaan baik terhadap yang telah dibuatkan SOP maupun
	yang belum dibuatkan SOP, sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	20 Januari 2009

Direktur Jenderal,
ttd,

Darmin Nasution
NIP 130605098

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 318 kali - Dicetak 0 kali ›