Kamis, 12 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 15

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 15/PJ.43/2001

Ditetapkan tanggal 6 Juni 2001

PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-350/PJ/2001 TANGGAL 14 MEI 2001 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 21 » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2001 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2001

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											           6 Juni 2001

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 15/PJ.43/2001

						TENTANG

      PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-350/PJ/2001 TANGGAL 14 MEI 2001 
	           TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN 
		                KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana disebutkan di atas dengan 
beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1)	Pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pengelola dana pesangon 
	tenaga kerja melalui pembayaran uang pesangon secara sekaligus, karyawan dianggap telah 
	menerima hak atas manfaat uang pesangon sehingga Pemberi kerja wajib melakukan pemotongan 
	PPh Pasal 21 dan bunga atas tabungan uang pesangon merupakan hak karyawan yang akan diberikan 
	oleh pengelola dana pesangon tenaga kerja setelah dipotong PPh final sebesar 20%. Pada saat 
	pengelola dana pesangon tenaga kerja membayar uang pesangon kepada karyawan tidak dilakukan 
	pemotongan PPh Pasal 21.

2)	Pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pengelola dana pesangon 
	tenaga kerja melalui pembayaran uang pesangon secara bertahap, pemberi kerja tidak melakukan 
	pemotongan PPh Pasal 21 atas pembentukan uang pesangon tersebut namun pada saat pengelola 
	dana pesangon tenaga kerja membayar uang pesangon kepada karyawan wajib melakukan 
	pemotongan PPh Pasal 21 dan bunga atas tabungan uang pesangon merupakan hak karyawan yang 
	akan diberikan oleh pengelola dana Pesangon tenaga kerja bersamaan dengan pembayaran uang 
	pesangon setelah dipotong PPh final sebesar 20%.

Demikian untuk mendapat perhatian dan disebarluaskan di wilayah kerja masing-masing.




DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 547 kali - Dicetak 0 kali ›