Sabtu, 14 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 25

Peraturan Pemerintah Nomor 25 TAHUN 2002

Ditetapkan tanggal 13 Mei 2002

PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pajak Bumi dan Bangunan » Peraturan Pemerintah » 2002 Topik: Semua PBB » Peraturan Pemerintah » 2002

			      PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 25 TAHUN 2002

						TENTANG

      PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan 
Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat	:

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga 
	Undang-Undang Dasar 1945;

2.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah 
	diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
	1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
	Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
	Nomor 3848);

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.


						Pasal 1

Besarnya Nilai Jual Kena Pajak sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, ditetapkan untuk:

a.	objek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai 
	Jual Objek Pajak;

b.	objek pajak lainnya:
	1)	sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek 
		Pajaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih;
	2)	sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek Pajaknya 
		kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


						Pasal 2

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan 
Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Tahun 2000 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3977) dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada Tahun Pajak 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




							Ditetapkan di Jakarta
							pada tanggal 13 Mei 2002
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

								ttd

							MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO




		      LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 50







					        PENJELASAN
						  ATAS

			      PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 25 TAHUN 2002

						TENTANG

      PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, untuk menghitung besarnya pajak 
terutang perlu ditetapkan Nilai Jual Kena Pajak, yaitu suatu persentase tertentu yang ditetapkan serendah-
rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak.

Untuk pertama kali sejak diberlakukannya Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan, Nilai Jual Kena Pajak 
ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk seluruh objek pajak. Dalam rangka lebih memberikan rasa 
keadilan dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, secara 
bertahap telah dilakukan penyesuaian besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak tersebut. Terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk 
Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, Nilai Jual Kena Pajak sebesar 40% (empat puluh persen) ditetapkan 
untuk objek pajak perkebunan, kehutanan dan perkotaan dengan Nilai Jual Objek Pajak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) atau lebih.

Dalam rangka memberikan rasa keadilan dalam pengenaan pajak dan untuk lebih memberdayakan Daerah 
sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka pengaturan besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk 
objek pajak pertambangan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2000 tersebut perlu disesuaikan.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

	Cukup jelas

Pasal 2

	Cukup jelas

Pasal 3

	Cukup jelas




			TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4200
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar



© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 4817 kali - Dicetak 0 kali ›