Sabtu, 14 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 221

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 221/PJ./2002

Ditetapkan tanggal 18 April 2002

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: BPHTB » Keputusan Dirjen Pajak » 2002

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 221/PJ./2002 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 221/PJ./2002

					          TENTANG

	  TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87/KMK.03/2002 
tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu menetapkan Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan;

Mengingat :

1.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3988);
2.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87/KMK.03/2002 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan 
	Hak atas Tanah dan Bangunan;

					         MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN 
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.


						Pasal 1

Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
dalam hal :
a.	Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Obyek Pajak yaitu :
     	1.	Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang 
		pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
	2.	Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai 
		tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat 
		pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat;
	3.	Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah 
		Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang 
		diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran; atau
	4.	Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai 
		hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu 
		derajat ke bawah.

b.	Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu :
     	1. 	Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi 
		pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Obyek Pajak;
	2. 	Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan 
		oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;
	3. 	Wajib Pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas 
		pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan 
		restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
	4. 	Wajib Pajak Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank Bumi 
		Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor dalam 
		rangkaian proses penggabungan usaha (merger);
	5. 	Wajib Pajak badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha 
		(konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh 
		keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan 
		usaha dari Direktur Jenderal Pajak;
	6. 	Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi 
		seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, 
		tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, huru hara yang terjadi dalam jangka waktu 
		paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta; atau
	7. 	Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia 
		(TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan 
		POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah 
		dinas Pemerintah.

c.	Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata 
	tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, 
	sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial 
	masyarakat.


						Pasal 2

(1)	Besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
     	a. 	sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 3;
	b. 	sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2, angka 4, huruf b angka 1, angka 2, angka 5, dan 
		angka 6 serta huruf c;
	c.	sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1, huruf b angka 3 dan angka 7; atau
	d. 	sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 4.
   
(2)	Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Kantor 
	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau 
	Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
	Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).


						Pasal 3

(1)	Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
	Bangunan sebelum melakukan pembayaran dan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
	Bangunan terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan.

(2)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas wajib mengajukan permohonan
	pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam jangka waktu sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan (6).

(3)	Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas 
	Tanah dan Bangunan (SSB) dan surat permohonan pengurangan BPHTB dengan menyampaikan 
	pernyataan tertulis sepanjang tidak melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 6 ayat (5) dan (6) kecuali terjadi keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak.

(4)	Dalam hal Wajib  Pajak membetulkan sendiri Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
	Bangunan (SSB) dan surat permohonan pengurangan BPHTB yang mengakibatkan utang pajak 
	menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 
	persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak tanggal SSB sebelum 
	pembetulan sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan.

(5)	Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang seharusnya dibayar lebih besar 
	dari jumlah menurut perhitungan Wajib Pajak dalam SSB, maka terhadap jumlah yang kurang dibayar 
	tersebut diterbitkan SKBKB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 
	sebulan untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat 
	terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKBKB.

(6)	Terhadap pajak yang kurang dibayar dalam SKBKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tidak 
	dapat diajukan pengurangan kembali.


						Pasal 4

(1)	Apabila WajibPajak tidak mengajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
	3 ayat (2) dan berdasarkan keterangan lain diketahui bahwa pajak terutang tidak atau kurang dibayar 
	maka atas kekurangan pajak terutang tersebut diterbitkan SKBKB.

(2)	Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan 
	permohonan pengurangan kecuali masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan (6).


						Pasal 5

(1)	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Menteri Keuangan berwenang 
	memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dan huruf b angka 1, angka 2, angka 6 dan angka 7 
	serta huruf c dalam hal pajak yang terutang paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 
	ratus juta rupiah).

(2)	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan berwenang 
	memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dan huruf b angka 1, angka 2, angka 6 dan angka 7 
	serta huruf c dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 
	juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(3)	Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan berwenang memberikan Keputusan Pemberian 
	Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selain dimaksud dalam ayat (1) dan (2).


						Pasal 6

(1)	Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
	kepada Kepala Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya meliputi letak 
	tanah dan atau bangunan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a, dan huruf b angka 
	1, angka 2, angka 6, dan angka 7, serta huruf c.

(2)	Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
	kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 3, 
	angka 4, dan angka 5.

(3)	Dalam hal kewenangan memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas 
	Tanah dan Bangunan berada pada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan meneruskan 
	permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor 
	Wilayah Direktorat jenderal Pajak atasannya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari 
	sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

(4)	Dalam hal kewenangan memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas 
	Tanah dan Bangunan berada pada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
	(3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan meneruskan permohonan pengurangan Bea 
	Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu pal­ing 
	lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

(5)	Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang 
	jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Bea Perolehan Hak atas 
	Tanah dan Bangunan dan melampirkan :
     	a.	fotokopi  lembar 1 Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB);
	b.	fotokopi SPPT PBB untuk tahun terutangnya BPHTB;
	c.	fotokopi Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim/sertifikat Hak 
		atas Tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Susun/Dokumen lain;
	d.	fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain; dan
	e.	Surat KeteranganLurah/Kepala Desa/Keterangan lainnya yang terkait.

(6)	Permohonan pengurangan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas 
	dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat pembayaran dan melampirkan :
	a.	Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB);
     	b.	fotokopi Akta Penggabungan Usaha/Akta PPAT untuk penggabungan usaha yang didahului 
		dengan mengadakan likuidasi/Keputusan BPPN atau bukti bahwa telah disetujui oleh 
		Pemerintah untuk restrukturisasi usaha dan atau utang usaha; dan
     	c.	Dokumen lain yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7)	Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam 
	ayat (5) dan (6) karena keadaan diluar kekuasaaannya maka Wajib Pajak tersebut harus 
	membuktikan keadaan tersebut.


						Pasal 7

(1)	Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Direktorat Jenderal Pajak memberikan tanda terima 
	kepada Wajib Pajak setelah menerima permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
	Bangunan.

(2)	Tanda terima surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dn Bangunan bagi 
	kepentingan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :
     	a.	Tanda terima surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
		yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau bukti pengiriman surat 
		permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  melalui pos tercatat
		dan sejenisnya sehubungan dengan Pasal 6 ayat (5);
	b. 	Tanda terima surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
		yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan Pasal 6 ayat (6).

(3)	Atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Wajib Pajak, 
	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
	Pajak atau Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan 
	dalam berita acara pemeriksaan.

(4)	Permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang tidak memenuhi 
	persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak dianggap sebagai surat permohonan 
	pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan, 
	dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat 
	Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Pajak memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan 
	agar persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dipenuhi kecuali apabila permohonan 
	tersebut tidak memenuhi jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan (6).


						Pasal 8

(1)	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
	Pajak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), dalam 
	waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan 
	keputusan atas permohonan pengurangan Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
	diajukan Wajib Pajak.

(2)	Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
	(3), dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus 
	memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
	yang diajukan Wajib Pajak.

(3)	Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berupa mengabulkan sebagian, atau 
	mengabulkan seluruhnya, atau menolak.

(4)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) telah lewat dan Kepala 
	Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
	atau Direktur Jenderal Pajak belum memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan Bea 
	Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diajukan dianggap dikabulkan dengan mengacu 
	kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.


						Pasal 9

Permohonan Wajib Pajak yang diterima sebelum ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dan 
belum diterbitkan keputusan pengurangan, diproses berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 10

Bentuk Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini


						Pasal 11

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
KEP-531/PJ/2000 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 12

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2002
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

HADI POERNOMO
NIP. 060027375
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 899 kali - Dicetak 0 kali ›