Rabu, 17 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 7

Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983

Ditetapkan tanggal 31 Desember 1983

PAJAK PENGHASILAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Umum » Undang-Undang » 1983 Topik: Semua PPh » Undang-Undang » 1983

Undang-Undang No 7 TAHUN 1983 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					   NOMOR 7 TAHUN 1983

					           TENTANG

					   PAJAK PENGHASILAN

				DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

a.	bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan 
	Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu
	perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan merupakan sarana peran serta
	dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

b.	bahwa sistem perpajakan yang merupakan dasar pelaksanaan pemungutan pajak negara yang 
	selama ini berlaku, tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial 
	masyarakat Indonesia, baik dalam segi kegotongroyongan nasional maupun dalam menunjang
	pembiayaan pembangunan.

c.	bahwa sistem perpajakan yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
	perpajakan yang selama ini berlaku belum sepenuhnya dapat menggerakkan peran serta
	semua lapisan subyek pajak dalam peningkatan penerimaan negara yang sangat diperlukan guna
	mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan dalam rangka memperkokoh 
	ketahanan nasional;

d.	bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus berkembang dan 
	meningkat, sesuai dengan perkembangan kemampuan riil rakyat dan laju pembangunan nasional;

e.	bahwa sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan 
	pelaksanaan pemungutan pajak negara yang selama ini berlaku perlu diperbaharui dan 
	disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

f.	bahwa oleh karena itu sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan pada umumnya, 
	pajak perseroan, pajak pendapatan, dan pajak atas bunga, dividen dan royalti yang berlaku 
	dewasa ini pada khususnya perlu di perbaharui dan disesuaikan sehingga lebih memberikan
	kepastian hukum, sederhana, mudah pelaksanaannya, serta lebih adil dan merata;

g.	bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut di atas perlu disusun Undang-undang tentang 
	Pajak Penghasilan;

Mengingat	:	

1.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang
	Garis-Garis Haluan Negara;

3.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
	(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);

					Dengan persetujuan
			DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

					    MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut	:

1.	Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
	Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818)
	sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan
	dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran
	Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

2.	Pasal 9, Pasal 12 ke 4 dan ke 5, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 
	tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan
	Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 
	Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang 
	Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 2944);

Menetapkan	:
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK PENGHASILAN


						BAB I
					   KETENTUAN UMUM

						Pasal 1

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan 
penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.


						BAB II
					      SUBYEK PAJAK

						Pasal 2

(1)	Yang menjadi Subyek Pajak adalah :
	a.	1)	orang pribadi atau perseorangan;
		2)	warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak;
	b.	badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik 
		negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau 
		perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan 
		bentuk usaha tetap.

(2)	Subyek Pajak terdiri dari Subyek Pajak dalam negeri dan Subyek Pajak luar negeri.

(3)	Yang dimaksudkan dengan Subyek Pajak dalam negeri adalah :
	a.	orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 
		jangka waktu dua belas bulan atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada 
		di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
	b.	badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
	c.	bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha, yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan 
		usaha secara teratur di Indonesia, oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau 
		tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan 
		manajemen, kantor cabang, kantor perwakilan, agen, gedung kantor, pabrik, bengkel, 
		proyek konstruksi, pertambangan dan penggalian sumber alam, perikanan, tenaga ahli, 
		pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, orang atau badan 
		yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak atas nama badan atau perusahaan yang 
		tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan perusahaan asuransi yang
		tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi
		atau menanggung risiko di Indonesia.

(4)	Yang dimaksudkan dengan Subyek Pajak luar negeri adalah Subyek Pajak yang tidak bertempat 
	tinggal, tidak didirikan, atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau 
	memperoleh penghasilan dari Indonesia.

(5)	Seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal, atau berkedudukan di Indonesia ditentukan
	menurut keadaan sebenarnya.

(6)	Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan seseorang atau suatu badan berada, bertempat 
	tinggal atau bertempat kedudukan.


						Pasal 3

Tidak termasuk Subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

a.	pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan 
	orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal 
	bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia tidak 
	melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha, serta negara yang bersangkutan memberikan 
	perlakuan timbal balik;

b.	pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan;

c.	Perusahaan Jawatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.


						BAB III
					       OBYEK PAJAK

						Pasal 4

(1)	Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 
	yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 
	Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 
	bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya :
	a.	gaji, upah, komisi, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk 
		pekerjaan yang dilakukan;
	b.	honorarium, hadiah undian dan penghargaan;
	c.	laba bruto usaha;
	d.	keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang 
		diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada 
		pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi;
	e.	penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya;
	f.	bunga;
	g.	dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan oleh perseroan, 
		pembayaran dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian Sisa 
		Hasil Usaha koperasi kepada pengurus dan pengembalian Sisa Hasil Usaha koperasi 
		kepada anggota;
	h.	royalti;
	i.	sewa dari harta;
	j.	penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
	k.	keuntungan karena pembebasan hutang.

(2)	Pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya diatur lebih lanjut 
	dalam Peraturan Pemerintah.

(3)	Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak adalah :
	a.	harta hibahan atau bantuan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan 
		dari pihak yang bersangkutan;
	b.	warisan;
	c.	pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya
		orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi bea siswa;
	d.	penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang dinikmati dalam bentuk natura, 
		dengan ketentuan, bahwa yang memberikan penggantian adalah Pemerintah atau Wajib 
		Pajak menurut Undang-undang ini dan Wajib Pajak yang memberikan penggantian 
		tersebut, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, tidak boleh mengurangkan 
		penggantian itu sebagai biaya;
	e.	keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi, harta anggota firma, perseroan 
		komanditer atau kongsi tersebut kepada perseroan terbatas di dalam negeri sebagai 
		pengganti sahamnya, dengan syarat :
		1)	pihak yang mengalihkan atau pihak-pihak yang mengalihkan secara 
			bersama-sama memiliki paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dari jumlah 
			modal yang disetor;
		2)	pengalihan tersebut diberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak;
		3)	pengenaan pajak dikemudian hari atas keuntungan tersebut dijamin.
	f.	harta yang diterima oleh perseroan, persekutuan atau badan lainnya sebagai pengganti 
		saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
	g.	dividen yang diterima oleh perseroan dalam negeri, selain Bank atau lembaga Keuangan 
		lainnya, dari Perseroan lain di Indonesia dengan syarat, bahwa perseroan yang menerima 
		dividen tersebut paling sedikit memiliki 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saham yang 
		disetor dari badan yang membayar dividen dan kedua badan tsb mempunyai hubungan 
		ekonomis dalam jalur usahanya;
	h.	iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik 
		yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh karyawan, dan penghasilan dana pensiun 
		serupa dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan 
		Menteri Keuangan;
	i.	penghasilan Yayasan dari usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum;
	j.	penghasilan Yayasan dari modal sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk 
		kepentingan umum;
	k.	pembagian keuntungan dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas 
		saham-saham, firma, kongsi, dan persekutuan kepada para anggotanya, kecuali apabila 
		ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan, karena terdapat penyalahgunaan;


						Pasal 5

(1)	Yang menjadi Obyek Pajak bentuk usaha tetap adalah :
	a.	penghasilan dari kegiatan usaha bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dikuasai
		atau dimilikinya;
	b.	penghasilan induk perusahaan dan badan lain yang bukan Wajib Pajak dalam negeri yang 
		mempunyai hubungan istimewa dengan induk perusahaan tersebut, dari kegiatan usaha 
		atau penjualan barang-barang dan/atau pemberian jasa di Indonesia, yang sejenis dengan 
		kegiatan usaha atau penjualan barang-barang dan/atau pemberian jasa yang dilakukan 
		oleh bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
		ayat (2).

(2)	Apabila induk perusahaan dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia atau badan lain yang bukan 
	Wajib Pajak dalam negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan induk perusahaan tersebut 
	menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia berdasarkan pasal 26, maka :
	a.	penghasilan bentuk usaha tetap itu tidak boleh dikurangi dengan biaya-biaya yang 
		berkenaan dengan penghasilan induk perusahaan atau badan lain tersebut;
	b.	pajak induk perusahaan atau badan lain itu tidak boleh dikreditkan dengan pajak bentuk 
		usaha tetap.


						Pasal 6

(1)	Besarnya penghasilan kena pajak, ditentukan oleh penghasilan bruto dikurangi :
	a.	biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu, meliputi biaya 
		pembelian bahan, upah, dan gaji karyawan termasuk bonus atau gratifikasi, honorarium, 
		bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, piutang yang tidak dapat ditagih, premi asuransi, 
		biaya administrasi, dan pajak, kecuali pajak penghasilan;
	b.	penyusutan atas biaya untuk memperoleh harta berwujud perusahaan dan amortisasi atas 
		biaya untuk memperoleh hak dan/atau biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih 
		dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
	c.	iuran kepada dana pensiun yang mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
	d.	kerugian yang diderita karena penjualan atau pengalihan barang dan/atau hak yang dimiliki 
		dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan 
		memelihara penghasilan itu;
	e.	Sisa Hasil Usaha Koperasi sehubungan dengan kegiatan usahanya yang semata-mata 
		dari dan untuk anggota.

(2)	Kepada orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan 
	berupa penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(3)	Jika penghasilan bruto sesudah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat 
	kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan dalam :
	a.	5 (lima) tahun, atau
	b.	lebih dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 8 (delapan) tahun khusus untuk jenis-jenis 
		usaha tertentu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, terhitung mulai tahun pertama 
		sesudah kerugian tersebut diderita.


						Pasal 7

(1)	Kepada orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan 
	berupa penghasilan tidak kena pajak yang besarnya :
	a.	Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
	b.	Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang 
		kawin;
	c.	Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang 
		mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya 
		dengan usaha suami atau anggota keluarga lain;
	d.	Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap orang 
		keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang 
		menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2)	Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada permulaan tahun pajak atau pada permulaan 
	menjadi Subyek Pajak dalam negeri.

(3)	Besarnya penghasilan tidak kena pajak tersebut dalam ayat (1) akan disesuaikan dengan suatu 
	faktor penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.


						Pasal 8

(1)	Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak, begitu pula 
	kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 6 ayat (3), dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali 
	penghasilan isteri dari pekerjaan yang telah dipotong pajak berdasarkan Pasal 21 dan yang tidak 
	ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya.

(2)	Penghasilan anak belum dewasa yang bukan dari pekerjaan dan penghasilan dari pekerjaan yang 
	ada hubungannya dengan usaha anggota keluarga lainnya, digabung dengan penghasilan orang 
	tuanya.


						Pasal 9

(1)	Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak tidak diperbolehkan dikurangkan :

	a.	pembayaran dividen atau pembagian laba lainnya dari perseroan atau badan lainnya 
		kepada 	pemegang saham, sekutu, atau anggota dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
		termasuk pembagian Sisa Hasil Usaha dari Koperasi yang bukan pengembalian Sisa Hasil
		Usaha sehubungan dengan jasa anggota, dividen yang dibayarkan oleh perusahaan 
		asuransi kepada pemegang polis dan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan 
		pemegang saham, sekutu atau anggota;

	b.	pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan 
		dalam Peraturan Pemerintah;

	c.	premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa 
		kecuali jika dibayarkan pihak pemberi kerja dan premi yang demikian itu dianggap sebagai 
		penghasilan bagi Wajib Pajak;

	d.	pemberian kenikmatan perjalanan cuti, kenikmatan rekreasi, dan kenikmatan lainnya yang 
		diperuntukkan bagi keperluan pegawai dari Wajib Pajak, termasuk kenikmatan pemakaian 
		kendaraan bermotor perusahaan dan kenikmatan perumahan, kecuali perumahan 
		di daerah terpencil berdasarkan keputusan Menteri Keuangan;

	e.	pembayaran yang melebihi kewajaran sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, 
		yang dibayarkan kepada pemegang saham, atau pihak yang mempunyai hubungan 
		istimewa;

	f.	harta yang dihibahkan, bantuan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
		ayat (3) huruf a dan huruf b;

	g.	Pajak Penghasilan;

	h.	biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau yang menjadi 
		tanggungannya;

	i.	sumbangan.

(2)	Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat 
	lebih dari setahun tidak diperbolehkan dikurangkan sekaligus, melainkan dibebankan melalui 
	amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10).


						Pasal 10

(1)	Dalam melakukan penyusutan dan amortisasi terhadap harta dan penghitungan keuntungan atau 
	kerugian dalam hal penjualan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, maka harga 
	perolehannya adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan, sedangkan dalam hal pengalihan 
	harta nilai perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan, kecuali :

	a.	dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, dasar 
		penilaian saham atau penyertaan lainnya yang diterima oleh pihak yang melakukan 
		pengalihan tersebut adalah sama dengan nilai dari harta yang dialihkan menurut 
		pembukuan pihak yang mengalihkan;

	b.	dalam hal pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, dasar 
		penilaian harta bagi yang menerima pengalihan adalah sama dengan nilai dari harta yang 
		dialihkan menurut pembukuan pihak yang mengalihkan;

	c.	dalam hal penyerahan harta hibahan, pemberian bantuan yang bebas pajak, dan warisan, 
		dasar penilaian yang dipergunakan oleh yang menerima penyerahan adalah sama dengan 
		dasar penilaian bagi yang melakukan penyerahan.

(2)	Harta yang telah dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk menerima atau memperoleh penghasilan, 
	harga perolehan atau nilai perolehannya disesuaikan dengan penyusutan, dan/atau amortisasi, 
	tambahan, perbaikan atau tambahan yang dilakukan.

(3)	Penilaian persediaan hanya diperbolehkan menggunakan harga perolehan, yang didasarkan atas 
	pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok yang dilakukan secara rata-rata ataupun 
	yang dilakukan dengan mendahulukan persediaan yang didapat pertama.


						Pasal 11

(1)	Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam 
	perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dengan
	suatu masa manfaat yang lebih dari satu tahun, kecuali tanah.
	Keuntungan atau kerugian dari pengalihan harta yang dapat disusutkan harus dihitung dengan cara 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b.

(2)	Penyusutan yang dapat dilakukan dalam suatu tahun pajak adalah jumlah penyusutan dari setiap 
	golongan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan penyusutan untuk setiap golongan 
	harta ditetapkan dengan mengalihkan dasar penyusutan golongan itu sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (4) dengan tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9).

(3)	Untuk menghitung penyusutan, harta yang dapat disusutkan dibagi menjadi golongan-golongan 
	harta sebagai berikut :

	a.	Golongan 1 :
		harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk Golongan Bangunan, yang mempunyai 
		masa manfaat tidak lebih dari 4 (empat) tahun;

	b.	Golongan 2 :
		harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk Golongan Bangunan, yang mempunyai 
		masa manfaat lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak lebih dari 8 (delapan) tahun;

	c.	Golongan 3 :
		harta yang dapat disusutkan dan yang tidak termasuk Golongan Bangunan, yang 
		mempunyai masa manfaat lebih dari 8 (delapan) tahun;

	d.	Golongan Bangunan :
		bangunan dan harta tak gerak lainnya, termasuk tambahan, perbaikan atau perubahan 
		yang dilakukan.

(4)	Dasar penyusutan setiap golongan harta untuk suatu tahun pajak sama dengan jumlah awal pada 
	tahun pajak untuk golongan harta itu ditambah dengan tambahan, perbaikan atau perubahan dan 
	dikurangkan dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

(5)	Jumlah awal dari masing-masing golongan 1, golongan 2 dan golongan 3 untuk suatu tahun pajak 
	adalah sama dengan dasar penyusutan pada tahun pajak sebelumnya, dikurangi dengan 
	penyusutan yang diperkenankan pada tahun pajak sebelumnya.

(6)	Jumlah awal dari Golongan Bangunan untuk suatu tahun pajak adalah sama dengan dasar 
	penyusutan pada tahun pajak sebelumnya, yaitu sebesar harga atau nilai perolehan.

(7)	Apabila terjadi penarikan harta dari pemakaian :

	a.	karena sebab luar biasa sebagai akibat bencana atau karena penghentian sebagian besar 
		usaha, maka suatu jumlah sebesar harga sisa buku dikurangi dari jumlah awal untuk 
		memperoleh dasar penyusutan, dan jumlah sebesar harga sisa buku itu merupakan 
		kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan, sedangkan hasil penjualan atau 
		penggantian asuransinya merupakan penghasilan;

	b.	karena sebab biasa, yaitu lain dari yang tersebut pada huruf a, maka penerimaan netto 
		dari harta yang bersangkutan dikurangkan dari jumlah awal untuk memperoleh dasar 
		penyusutan.

(8)	Jika pengurangan yang dimaksud dalam ayat (7) dalam suatu tahun pajak menghasilkan dasar 
	penyusutan di bawah nol, maka dasar penyusutan itu harus dinaikkan menjadi nol, dan jumlah 
	yang sama dengan kenaikan itu harus ditambahkan pada penghasilan pada tahun pajak yang 
	bersangkutan.

(9)	Tarif penyusutan tiap tahun pajak untuk :
	a. 	Golongan 1 : 50% (lima puluh persen);
	b. 	Golongan 2 : 25% (dua puluh lima persen);
	c. 	Golongan 3 : 10% (sepuluh persen);
	d. 	Golongan bangunan : 5% (lima persen).

(10)	Harga perolehan dari harta tak berwujud yang dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan,
	menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih 
	dari satu tahun, seperti penyewaan harta berwujud, diamortisasi dengan tarif berdasarkan masa 
	manfaatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf a atau huruf b atau huruf c, atau dengan 
	tingkat tarif Golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (11), atau dengan mempergunakan 
	metode satuan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) atau ayat (13).

(11)	Biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan diamortisasi dengan tingkat tarif 
	penyusutan Golongan 1, kecuali apabila Wajib Pajak menganggapnya sebagai biaya sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sesuai dengan pembukuannya.

(12)	Biaya untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, dan hak pengusahaan 
	hutan, diamortisasi dengan mempergunakan metode satuan produksi, setinggi-tingginya 20% (dua 
	puluh persen) setahun.

(13)	Biaya untuk memperoleh hak dan/atau biaya-biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 
	satu tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi diamortisasi dengan mempergunakan 
	metode satuan produksi.

(14)	Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan untuk menentukan jenis-jenis harta yang termasuk 
	dalam masing-masing golongan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan 
	memperhatikan masa manfaat dari jenis harta yang bersangkutan.


						Pasal 12

(1)	Tahun Pajak adalah tahun takwim, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak 
	sama dengan tahun takwim.

(2)	Wajib Pajak tidak diperbolehkan mengubah tahun pajak tanpa mendapat persetujuan dari Direktur 
	Jenderal Pajak.


						Pasal 13

(1)	Wajib Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dan/atau 
	pekerjaan bebas, wajib menyelenggarakan pembukuan di Indonesia, sehingga dari pembukuan 
	tersebut dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang ini.

(2)	Pada setiap tahun pajak berakhir Wajib Pajak menutup pembukuannya dengan membuat neraca 
	dan perhitungan rugi-laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) dengan 
	tahun sebelumnya.


						Pasal 14

(1)	Norma penghitungan adalah pedoman yang dipakai untuk menentukan peredaran atau penerimaan 
	bruto dan untuk menentukan penghasilan netto berdasarkan jenis usaha perusahaan atau jenis 
	pekerjaan bebas, yang dibuat dan disempurnakan terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur 
	Jenderal Pajak, berdasarkan pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2)	Wajib Pajak yang peredaraan usahanya atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebasnya yang 
	berjumlah kurang dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun dapat menghitung 
	penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan, asal hal itu diberitahukan kepada 
	Direktur Jenderal Pajak dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang 
	bersangkutan.

(3)	Jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) disesuaikan dengan faktor penyesuaian yang 
	ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(4)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur 
	Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan netto dengan menggunakan  Norma Penghitungan, 
	dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, dan karenanya tidak diperbolehkan menghitung 
	penghasilan netto dengan Norma Penghitungan tanpa kenaikan sebagaimana dimaksud dalam 
	ayat (7).

(5)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menghitung penghasilan nettonya 
	dengan menggunakan Norma Penghitungan, wajib menyelenggarakan pencatatan tentang 
	peredaran atau penerimaan brutonya.

(6)	Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau menyelenggarakan pencataan 
	peredaran atau menyelenggarakan pencatatan penerimaan bruto tetapi tidak atau tidak 
	sepenuhnya menyelenggarakannya sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang ini, atau tidak 
	memperlihatkan buku dan catatan serta bukti lain yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak 
	sehubungan dengan kewajiban penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan tersebut, 
	penghasilan nettonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan.

(7)	Pajak yang dihasilkan dari penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), ditambah dengan 
	sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang 
	Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.


						Pasal 15

Menteri Keuangan dapat mengeluarkan keputusan untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna 
menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan Pasal 16.


						BAB IV
				           CARA MENGHITUNG PAJAK

						Pasal 16

(1)	Penghasilan kena pajak, sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu 
	tahun pajak, dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 4 ayat (1), dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 
	ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.

(2)	Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 14 ayat (2), dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 14 ayat (1).

(3)	Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak luar negeri adalah jumlah penghasilan bruto yang 
	diterima atau diperoleh.


						Pasal 17

(1)	Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak, kecuali atas penghasilan sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 26, adalah sebagai berikut :

	Penghasilan kena pajak							Tarif Pajak

	sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)		15% (lima belas -persen)

	di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
	sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 		25% (dua puluh lima-persen)

	di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)			35% (tiga puluh lima persen)

(2)	Jumlah penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut akan disesuaikan 
	dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(3)	Untuk keperluan penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penghasilan kena pajak 
	dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.

(4)	Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau perseorangan yang kewajiban pajak Subjektifnya sebagai 
	Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak atau berakhir dalam tahun 
	pajak, maka pajak yang terhutang adalah sebanyak jumlah hari dari bagian tahun pajak dibagi 
	360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk satu tahun pajak yang 
	dihasilkan karena penerapan ayat (1) dan ayat (2).

	Penghasilan netto yang diperoleh selama bagian dari tahun pajak dihitung terlebih dahulu menjadi 
	jumlah setahun.

(5)	Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tiap bulan yang penuh 
	dihitung 30 (tiga puluh) hari.


						Pasal 18

(1)	Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara 
	hutang dan modal perusahaan untuk keperluan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang ini.

(2)	Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau 
	pengurangan, dan menentukan hutang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan 
	kena pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya.

(3)	Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) 
	huruf e dan ayat (2) Pasal ini :

	a.	dalam hal Wajib Pajak adalah badan :
		1)	hubungan antara dua atau lebih Wajib Pajak yang berada di bawah pemilikan atau 
			penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung;
		2)	hubungan antara Wajib Pajak yang mempunyai penyertaan 25% (dua puluh lima 
			persen) atau lebih pada pihak yang lain, atau hubungan antara Wajib Pajak yang 
			mempunyai penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pihak 
			atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang disebut 
			terakhir;

	b.	dalam hal Wajib Pajak adalah orang pribadi atau perseorangan :
		keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau keluarga 
		sedarah dan semenda dalam garis keturunan kesamping satu derajat.

(4)	Dua pihak atau lebih yang masing-masing merupakan perseroan, persekutuan, atau perkumpulan 
	lainnya yang mempunyai hubungan istimewa dengan penyertaan 50% (lima puluh persen) atau 
	lebih, pengenaan pajaknya yang dihitung dengan menggunakan lapisan tarif terendah sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 17, hanya diterapkan satu kali saja.


						Pasal 19

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan faktor penyesuaian dalam hal terjadi ketidak serasian 
antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan yang disebabkan karena perkembangan harga.


						BAB V
			         PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

						Pasal 20

(1)	Pajak yang diperkirakan akan terhutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam 
	tahun berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak 
	oleh Wajib Pajak sendiri.

(2)	Pelunasan pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta pembayaran 
	pajak oleh Wajib Pajak sendiri tersebut, merupakan angsuran pajak yang akan dikreditkan 
	terhadap Pajak Penghasilan yang terhutang untuk seluruh tahun pajak yang bersangkutan.

(3)	Masa pajak dipergunakan sebagai jangka waktu untuk menentukan besarnya Obyek Pajak dan 
	besarnya pajak yang terhutang, yang harus dilunasi sebagai angsuran dalam tahun berjalan.

(4)	Masa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah 1 (satu) bulan atau selama jangka 
	waktu lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 21

(1)	Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke Kas 
	Negara, wajib dilakukan oleh :
	a.	pemberi kerja yang membayar gaji, upah, dan honorarium dengan nama apapun sebagai 
		imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan di 
		Indonesia;
	b.	bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan 
		pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang 
		dibebankan kepada keuangan negara;
	c.	badan dana pensiun yang membayarkan uang pensiun;
	d.	perusahaan dan badan-badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai 
		imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia oleh tenaga ahli dan/atau persekutuan 
		tenaga ahli sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.

(2)	Bagian penghasilan yang dipotong pajak untuk setiap masa pajak adalah bagian penghasilan yang 
	melebihi seperdua belas dari penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(3)	Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapat pengurangan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ia harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemberi 
	kerja, bendaharawan Pemerintah atau badan dana pensiun, yang menyatakan jumlah tanggungan 
	keluarganya.

(4)	Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan digunakan oleh pemberi kerja, 
	bendaharawan Pemerintah atau badan dana pensiun, untuk menetapkan besarnya penghasilan 
	kena pajak, kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan memasukkan surat pernyataan baru 
	tentang adanya perubahan.

(5)	Tarif pemotongan pajak atas gaji, upah, dan honorarium adalah sama dengan tarif penghasilan 
	kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(6)	Jumlah pajak yang dipotong atas bagian upah setiap masa pajak akan dimuat dalam buku 
	petunjuk yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (9).

(7)	Setiap orang yang tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan sehubungan dengan 
	pekerjaan yang secara benar dan tepat telah dipotong pajaknya, jumlah pajak yang telah dipotong 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (5) merupakan pelunasan pajak yang terutang 
	untuk tahun yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang ini.

(8)	Setiap orang yang mempunyai penghasilan lain di luar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan 
	dan setiap orang yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan lebih dari satu 
	pemberi kerja diharuskan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 30 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
	Tata Cara Perpajakan.

	Pajak yang terutang seluruhnya dikurangi dengan pajak yang telah dipotong sebagai kredit 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(9)	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Buku Petunjuk tentang pemotongan pajak atas pembayaran 
	gaji, upah, honorarium dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa lain yang diberikan.


						Pasal 22

(1)	Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib 
	Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang Import atau kegiatan usaha di bidang lain yang 
	memperoleh pembayaran untuk barang dan jasa dari Belanja Negara.

(2)	Dasar pemungutan dan besarnya pungutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 
	berdasarkan pertimbangan, bahwa jumlah pungutan itu diperkirakan mendekati jumlah pajak yang 
	terutang atas penghasilan dari kegiatan usaha yang bersangkutan.


						Pasal 23

(1)	Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan 
	atau yang terutang oleh Badan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama 
	dan dalam bentuk apapun, atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak 
	dalam negeri, selain bank atau lembaga keuangan lainnya, dipotong pajak sebesar 15 % (lima 
	belas persen) dari jumlah bruto, oleh pihak yang wajib membayarkan :
	a.	dividen dari perseroan dalam negeri; 
	b.	bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian hutang;	
	c.	sewa, royalti, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
	d.	imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan jasa managemen yang dilakukan 
		di Indonesia.

(2)	Orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur 
	Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3)	Bunga dan Dividen tertentu yang tidak melampaui suatu jumlah yang diatur lebih lanjut dengan 
	Peraturan Pemerintah, dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).


						Pasal 24

(1)	Pajak yang dikenakan dalam suatu Tahun Pajak yang dihitung menurut ketentuan Undang-undang 
	ini dikreditkan dengan pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri oleh Wajib Pajak dalam 
	tahun pajak yang sama atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri.

(2)	Kredit yang diperbolehkan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar 
	negeri itu untuk tahun pajak yang bersangkutan, terbatas pada jumlah pajak yang dihitung atas 
	penghasilan luar negeri, berdasarkan Undang-undang ini.

(3)	Dalam menghitung batas jumlah pajak yang dapat dikreditkan, penghasilan-penghasilan yang 
	dimaksud dalam Pasal 26 dianggap berasal dari Indonesia, dan dalam menentukan sumber 
	penghasilan lainnya dipergunakan prinsip yang sama.

(4)	Jika pajak penghasilan luar negeri yang diminta untuk dikreditkan itu ternyata dikurangkan atau 
	dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan 
	jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.


						Pasal 25

(1)	Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk 
	setiap masa pajak, adalah sebesar pajak yang terutang pada tahun pajak yang lalu dikurangi 
	dengan pemotongan dan pemungutan pajak serta pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri 
	sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dibagi 
	dengan banyaknya masa pajak.

(2)	Yang dimaksud dengan pajak yang terhutang dalam ayat (1) adalah pajak menurut Surat 
	Pemberitahuan Tahunan terakhir, oleh Direktur Jenderal Pajak jumlahnya lebih besar.

(3)	Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 
	tertentu untuk setiap masa pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


						Pasal 26

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau 
yang terhutang oleh badan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun atau oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri, dipotong pajak 
yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :
a.	dividen dari perseroan dalam negeri;
b.	bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
c.	sewa, royalti, dan penghasilan lain karena penggunaan harta;
d.	imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya yang dilakukan 
	di Indonesia;
e.	keuntungan sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.


						Pasal 27

Pengaturan lebih lanjut pemenuhan kewajiban pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23, 
dan Pasal 25 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.


						BAB VI
		      KREDIT PAJAK, PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK,
             SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

						Pasal 28

Bagi Wajib Pajak dalam negeri, pajak yang terhutang untuk seluruh tahun pajak menurut undang-undang ini
dikurangi dengan kredit pajak berupa :
a.	pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
b.	pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22;
c.	pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan lain 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
d.	pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
e.	pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri untuk tahun pajak yang bersangkutan 
	sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.


						Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari pada jumlah kredit pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-
lambatnya pada akhir bulan ketiga sesudah tahun pajak yang bersangkutan berakhir, sebelum Surat 
Pemberitahuan Tahunan disampaikan.


						Pasal 30

(1)	Wajib Pajak dalam negeri diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang 
	dilampiri dengan Laporan Keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi-laba, sesuai dengan 
	ketentuan yang dimuat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
	Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(2)	Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jumlah 
	peredaran, jumlah penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terhutang, 
	jumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan 
	pajak.

(3)	Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang pribadi atau 
	perseorangan :
	a.	yang tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan sehubungan dengan pekerjaan 
		atau jabatan dari satu pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
	b.	yang memperoleh penghasilan netto yang tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena 
		pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(4)	Jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan oleh Wajib 
	Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut undang-undang ini.

(5)	Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti, bahwa jumlah pajak yang terhutang menurut 
	Surat Pemberitahuan Tahunan itu tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah 
	pajak terutang yang semestinya.


						Pasal 31

(1)	Apabila pajak yang terhutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari pada jumlah kredit 
	pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan 
	atau diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

(2)	Sebelum dilakukan pengembalian atau diperhitungkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mengadakan pemeriksaan atas
	Laporan Keuangan, buku, dan catatan lainnya, serta atas hal lain yang dianggapnya perlu untuk 
	menetapkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.


						BAB VII
					  KETENTUAN LAIN-LAIN
	
						Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang ini diatur 
dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kecuali 
apabila tata cara pengenaan pajak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.


						BAB VIII
				             KETENTUAN PERALIHAN

						Pasal 33

(1)	Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir pada tangal 30 Juni 1984 serta yang berakhir antara 
	tanggal 30 Juni 1984 dan tanggal 31 Desember 1984 dapat memilih cara menghitung pajaknya 
	berdasarkan ketentuan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 atau Ordonansi Pajak Pendapatan 
	1944, atau berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2)	Fasilitas perpajakan yang telah diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yang:
	a.	jangka waktunya terbatas, dapat dinikmati oleh Wajib Pajak yang bersangkutan sampai 
		selesai;
	b.	jangka waktunya tidak ditentukan, dapat dinikmati sampai dengan tahun pajak sebelum 
		tahun pajak 1984.

(3)	Penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas 
	bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak 
	Bagi Hasil, yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, dikenakan pajak 
	berdasarkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang Pajak 
	atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya.


						Pasal 34

Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan di bidang pengenaan Pajak Perseroan 
1925, Pajak Pendapatan 1944 dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 tetap berlaku, sepanjang 
tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan sepanjang belum diganti dengan peraturan pelaksanaan 
yang baru.

	
						BAB IX
					  KETENTUAN PENUTUP

						Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


						Pasal 36

(1)	Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.

(2)	Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




							Disahkan di JAKARTA
							Pada tanggal 31 Desember 1983
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

								ttd.

							SOEHARTO

Diundangkan di JAKARTA
Pada tanggal 31 Desember 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

	ttd.

SUDHARMONO, S.H.




		     LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 50







					        PENJELASAN
						 ATAS

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
					  NOMOR 7 TAHUN 1983

						TENTANG

					  PAJAK PENGHASILAN

UMUM

1.	Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) sistem dan peraturan 
	perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara, 
	termasuk tentang Pajak Penghasilan, harus ditetapkan dengan Undang-undang.

2.	Pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila diarahkan agar Negara dan Bangsa 
	mampu membiayai Pembangunan Nasional dari sumber-sumber dalam negeri dengan membagi 
	beban pembangunan antara golongan berpendapatan tinggi dan golongan berpendapatan rendah, 
	sesuai dengan rasa keadilan, untuk mendorong pemerataan Pembangunan Nasional dalam rangka 
	memperkokoh Ketahanan Nasional.

3.	Pajak Penghasilan yang merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari 
	pendapatan Rakyat, perlu diatur dengan Undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum 
	sesuai dengan kehidupan dalam Negara Demokrasi Pancasila.

4.	Undang-undang Pajak Penghasilan ini mengatur materi pengenaan pajak yang pada dasarnya 
	menyangkut Subyek Pajak (siapa yang dikenakan), Obyek Pajak (penyebab pengenaan) dan Tarip 
	Pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang 
	adil. 
	Sedangkan tata cara pemungutannya diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam rangka 
	mewujudkan keseragaman, sehingga mempermudah masyarakat untuk mempelajari, memahami 
	serta mematuhinya.

5.	Dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama, pengenaan pajak atas 
	penghasilan diatur dalam berbagai Undang-undang, yaitu :
	a.	Ordonansi Pajak Perseroan 1925, yang mengatur mengenai materi pengenaan dan tata 
		cara pengenaan pajak atas penghasilan dari badan-badan.

	b.	Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, yang mengatur mengenai materi pengenaan dan tata 
		cara pengenaan pajak atas penghasilan dari orang-orang pribadi. Dalam ordonansi ini juga 
		diatur pemotongan pajak oleh pemberi kerja atas penghasilan dari pegawai atau karyawan 
		dari pemberi kerja tersebut.

	c.	Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970, yang mengatur mengenai 
		materi pengenaan dan tata cara pengenaan pajak atas penghasilan berupa bunga, dividen 
		dan royalty, yang wajib dipotong oleh orang-orang dan badan-badan yang membayarkan 
		bunga, dividen dan royalty yang bersangkutan.

	d.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967, 
		yang mengatur mengenai tata cara pengenaan pajak atas penghasilan, terutama berupa 
		laba usaha, sepanjang mengenai tata cara pemungutan oleh pihak lain (MPO) dan 
		pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri (MPS-Masa) dalam tahun berjalan serta perhitungan 
		pada akhir tahun (MPS-Akhir).

6.	Dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru, diatur :
	a.	semua ketentuan yang berkenaan dengan materi pengenaan pajak atas penghasilan yang 
		diperoleh orang pribadi atau perseorangan dan badan-badan, diatur dalam Undang-undang 
		ini.

	b.	ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengenaan pajak baik berkenaan dengan Pajak 
		Penghasilan, maupun berkenaan dengan pajak-pajak lain yang pengenaannya dilakukan 
		oleh Direktorat Jenderal Pajak, diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
		Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tujuan dari penyederhanaan ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, adalah untuk mempermudah 
masyarakat mempelajari, memahami, dan mematuhinya.

Undang-undang ini menyederhanakan struktur pajak, seperti jenis-jenis pajak, tarif dan cara pemenuhan 
kewajiban pajak. Tarif pajak ditetapkan secara wajar berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan dalam 
pemungutan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak.

Struktur tarif disederhanakan dan bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan semakin tinggi 
persentase tarif pajak.

Tarif untuk orang pribadi atau perseorangan sama dengan tarif untuk badan, dengan tingkat tarif maksimal 
yang lebih rendah dari pada tarif lama, sehingga akan dicapai kebaikan-kebaikan sebagai berikut :
a.	sederhana, artinya bagi Wajib Pajak mudah untuk menghitung, bagi administrasi pajak mudah 
	menguji penghitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak; juga bagi Wajib Pajak badan tidak 
	ada lagi tarif yang berbeda-beda, sehingga lebih mendukung lagi kesederhanaan dan kemudahan 
	seperti disebutkan di atas.

b.	keadilan dan pemerataan beban, berlakunya tarif yang sama saja bagi tingkat penghasilan yang 
	sama dari manapun diterima atau diperoleh.

c.	meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, oleh karena tarif marginal tertinggi hanya 35% (tiga puluh 
	lima persen), maka kerelaan Wajib Pajak untuk membayar akan meningkat; meningkatnya 
	kerelaan membayar dan bertambah mudahnya bagi administrasi pajak untuk menguji akan lebih 
	meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

d.	mengurangi pengalihan penghasilan dari badan kepada perseorangan atau sebaliknya, sebab 
	pengalihan semacam itu tidak memberikan manfaat kepada Wajib Pajak.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
	Undang-undang ini mengatur pengenaan pajak atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima 
	atau diperoleh orang pribadi atau perseorangan maupun badan yang terhutang selama satu tahun 
	pajak.

Pasal 2
	Ayat (1)
		Pengertian Subyek Pajak mencakup, baik orang pribadi atau perseorangan dan warisan 
		yang belum terbagi maupun badan. 

		Huruf a
			1)	Orang pribadi atau perseorangan adalah Subyek Pajak, baik apabila 
				mereka bertempat tinggal di Indonesia maupun apabila mereka bertempat 
				tinggal di luar Indonesia.
	
				Mereka yang bertempat tinggal di Indonesia mulai menjadi Subyek Pajak 
				pada saat lahir di Indonesia, atau bila seseorang berada di Indonesia lebih 
				dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua 
				belas) bulan, maka ia menjadi Subyek Pajak pada saat pertama kali 
				berada di Indonesia. 
				Jumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tersebut tidaklah harus 
				berturut-turut.

				Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lagi 
				menjadi Subyek Pajak pada saat meninggal dunia atau meninggalkan 
				Indonesia untuk selama-lamanya.

				Bagi mereka yang bertempat tinggal di luar Indonesia, baru menjadi 
				Subyek Pajak di Indonesia apabila mereka dapat menerima atau 
				memperoleh penghasilan dari Indonesia. Mereka tidak lagi menjadi 
				Subyek Pajak di Indonesia pada saat tidak mungkin lagi menerima atau 
				memperoleh penghasilan di Indonesia, yaitu penghasilan sebagaimana 
				dimaksud dalam Pasal 26.

			2)	Warisan yang belum terbagi merupakan Subyek Pajak pengganti, yaitu 
				menggantikan yang berhak.

				Bagi warisan yang belum terbagi mulai menjadi Subyek Pajak pada saat 
				timbulnya warisan dimaksud (sejak saat meninggalnya pewaris), dan 
				berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada mereka yang berhak 
				(ahli waris).

				Warisan baru menjadi Wajib Pajak apabila warisan yang belum terbagi itu 
				memberikan penghasilan.

		Huruf b
			Badan-badan seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik 
			negara, dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
			persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan 
			koperasi, yayasan atau lembaga merupakan Subyek Pajak pada saat didirikannya 
			badan usaha atau organisasi tersebut, atau pada waktu memperoleh penghasilan 
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bagi badan yang didirikan atau bertempat 
			kedudukan di luar Indonesia.

			Bagi badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia tidak lagi 
			menjadi Subyek Pajak setelah penyelesaian likuidasi, dan bagi badan yang  
			didirikan atau bertempat kedudukan di luar Indonesia, tidak lagi menjadi Subyek 
			Pajak Indonesia pada saat terputusnya hubungan ekonomis dengan Indonesia, 
			yaitu sejak tidak mungkin lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari 
			Indonesia.

			Perlu diperhatikan, bahwa setiap unit tertentu dari badan pemerintah yang 
			melakukan kegiatan usaha secara teratur di bidang sosial ekonomi merupakan 
			Subyek Pajak sebagai badan usaha milik negara.

			Sudah barang tentu, badan usaha milik negara akan benar-benar dikenakan pajak, 
			apabila terdapat Obyek Pajak, yaitu mendapatkan penghasilan. Demikian pula 
			halnya dengan badan usaha milik daerah.

			Suatu badan di luar Indonesia yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia 
			mulai menjadi Subyek Pajak di Indonesia, sejak adanya bentuk usaha tetap itu.

	Ayat (2)
		Cukup jelas.

	Ayat (3)
		Huruf a
			Cukup jelas.

		Huruf b
			Cukup jelas.

		Huruf c
			Bentuk usaha tetap di Indonesia dari badan atau perusahaan luar negeri 
			digolongkan sebagai Subyek Pajak dalam negeri. 

			Pada prinsipnya Subyek Pajak dalam negeri akan dikenakan pajak atas seluruh 
			penghasilannya di manapun diperoleh, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.

			Penghasilan dari bentuk usaha tetap sebagai Wajib Pajak dalam negeri 
			dirumuskan tersendiri dalam Pasal 5. Yang dapat mempunyai bentuk usaha tetap 
			di Indonesia bukan saja setiap badan, tetapi juga setiap perusahaan termasuk 
			perusahaan perseorangan di luar Indonesia.

			Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah wujud tertentu atau sesuatu 
			yang kurang lebih mempunyai sifat tetap, yang dijadikan pusat kegiatan sebagian 
			atau seluruh usaha di Indonesia dari suatu badan atau perusahaan yang didirikan, 
			bertempat kedudukan atau berada di luar Indonesia.

			Yang dimaksud dengan menjalankan usaha secara teratur ialah melakukan 
			kegiatan usaha yang menunjukkan adanya maksud untuk dilakukan 
			terus-menerus. Misalnya dalam hal pemberian jasa-jasa (furnishing of services), 
			yang di dalamnya termasuk pemberian jasa konsultasi (consultancy services), 
			apabila diberikan satu kali oleh seorang asing yang datang di Indonesia sebagai 
			turis, karena kebetulan diminta oleh seorang temannya di Indonesia, maka 
			pemberian jasa semacam itu belum termasuk kegiatan usaha yang dilakukan 
			secara teratur, dan oleh karena itu belum dapat dianggap adanya bentuk usaha 
			tetap di Indonesia.

			Namun apabila turis tersebut datang lagi ke Indonesia untuk memberikan jasa 
			konsultasi atas nama suatu perusahaan luar negeri karena misalnya 
			direkomendasikan oleh temannya tersebut di atas, kepada suatu perusahaan di 
			Indonesia, maka telah terdapat suatu  petunjuk tentang adanya maksud untuk 
			memberikan jasa konsultasi di Indonesia secara terus-menerus dan oleh  karena 
			itu dalam hal ini telah terdapat bentuk usaha tetap di Indonesia.

			Perusahaan asuransi luar negeri mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia, 
			apabila perusahaan tersebut menerima pembayaran premi asuransi di Indonesia 
			atau menanggung risiko di Indonesia, melalui karyawannya atau perwakilan lain, 
			yang bukan merupakan agen yang mempunyai kedudukan bebas (independent).

			Sebuah perusahaan luar negeri tidak dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di 
			Indonesia apabila dalam melakukan kegiatannya di Indonesia, dipergunakan 
			perantara atau broker atau agen lain yang sifatnya bebas, asalkan perantara atau 
			agen tersebut bertindak dalam rangka perusahaannya sendiri.

			Oleh karena itu, bila agen tersebut bertindak sepenuhnya atau hampir sepenuhnya
			atas nama perusahaan luar negeri itu, maka perantara atau agen tersebut tidak 
			memenuhi syarat sebagai agen yang mempunyai kedudukan yang bebas, dengan 
			perkataan lain, perantara atau agen tersebut merupakan bentuk usaha tetap dari 
			perusahaan luar negeri tersebut.

	Ayat (4)
		Subyek Pajak luar negeri adalah Subyek Pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan
		di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

		Subyek Pajak yang benar-benar memperoleh penghasilan dan oleh karena itu berkewajiban
		untuk membayar pajak, disebut dalam undang-undang ini sebagai Wajib Pajak.

		Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah seseorang atau suatu badan yang telah 
		memenuhi syarat-syarat kewajiban subyektif dan obyektif.

		Perbedaan yang penting dari kewajiban Wajib Pajak dalam negeri dibandingkan dengan 
		kewajiban  Wajib Pajak luar negeri adalah bahwa Wajib Pajak dalam negeri, setelah tahun 
		pajak berakhir, berkewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

		Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan itu Wajib Pajak melaporkan tentang semua 
		penghasilan yang diterima atau diperoleh, penghitungan penghasilan kena pajak, dan 
		pajak yang terhutang. 
		Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan itu Wajib Pajak juga melaporkan tentang semua 
		pelunasan atas pajak yang terhutang. Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan itu telah diisi 
		dengan benar dan pajak yang terhutang telah dilunasi sebagaimana mestinya, maka 
		kepada 	Wajib Pajak yang bersangkutan tidak perlu diberikan Surat Ketetapan Pajak. 
		Surat Ketetapan Pajak hanya perlu dikeluarkan, dalam hal Wajib Pajak tidak 
		menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan atau dalam hal Surat Pemberitahuan 
		Tahunan tidak benar dan/atau tidak lengkap, sehingga pajak yang kurang dibayar perlu 
		ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak, ditambah dengan sanksi administrasi yang 
		berkenaan. Sedangkan atas Wajib Pajak luar negeri tidak diwajibkan menyampaikan Surat 
		Pemberitahuan Tahunan.

	Ayat (5)
		Untuk menentukan seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal atau bertempat 
		kedudukan di Indonesia adalah berdasarkan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya, 
		sehingga dengan demikian tidak ditentukan berdasarkan hal-hal yang sifatnya formal.

	Ayat (6)
		Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan seseorang atau suatu 
		badan berada, bertempat tinggal, atau berkedudukan.

		Hal ini berdasarkan pertimbangan praktis untuk memberikan kepastian hukum.

Pasal 3
	Huruf a dan huruf b
		Sesuai dengan kelaziman internasional, anggota perwakilan diplomatik, konsuler dan 
		pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai Subyek Pajak di negara tempat mereka 
		mewakili negaranya. Demikian juga halnya dengan anggota Angkatan Bersenjata negara 
		asing dan wakil-wakil organisasi internasional seperti World Health Organization (WHO), 
		International Monetary Fund (IMF) dan sebagainya. Syarat timbal-balik adalah merupakan 
		kelaziman internasional. Jika mereka mempunyai pekerjaan lain atau usaha, maka 
		pengecualian itu gugur dan akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau 
		diperoleh dari pekerjaan lain  atau kegiatan usahanya.

	Huruf c
		Berdasarkan tujuan dan sifat dari Perusahaan Jawatan, maka Perusahaan Jawatan dapat 
		dikecualikan sebagai Subyek Pajak, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 4
	Dalam undang-undang ini dianut pengertian penghasilan yang luas, yaitu setiap tambahan 
	kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang 
	atau badan merupakan ukuran yang terbaik mengenai kemampuan seseorang atau badan untuk 
	ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan Pemerintah guna membiayai 
	kegiatan-kegiatannya baik yang rutin, maupun untuk pembangunan.

	Ini merupakan salah satu sifat dari sistem Pajak Penghasilan ini  yang bertujuan untuk 
	memeratakan beban pembangunan. Setiap tambahan kemampuan ekonomis, dari mana pun 
	datangnya, merupakan tambahan kemampuan untuk ikut memikul biaya kegiatan Pemerintah.

	Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak terikat lagi pada ada tidaknya 
	sumber-sumber 	penghasilan tertentu seperti yang dianut oleh undang-undang lama. Penghasilan 
	itu dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, dapat 
	dikelompokkan menjadi :
	-	penghasilan dari pekerjaan, yaitu pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas 
		seperti penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan publik, aktuaris (ahli matematika 
		asuransi jiwa) pengacara dan sebagainya;

	-	penghasilan dari kegiatan usaha, yaitu kegiatan melalui sarana perusahaan;

	-	penghasilan dari modal, baik penghasilan dari modal berupa harta gerak, seperti bunga, 
		dividen, royalti, maupun penghasilan dari modal berupa harta tak gerak, sewa rumah, dan 
		sebagainya; juga termasuk dalam kelompok penghasilan dari modal ini adalah penghasilan 
		dari harta yang dikerjakan sendiri, misalnya penghasilan yang diperoleh dari pengerjaan 
		sebidang tanah, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipakai dalam melakukan 
		kegiatan usaha;

	-	penghasilan lain-lain, seperti menang lotere, pembebasan hutang dan lain-lain penghasilan 
		yang tidak termasuk dalam kelompok lain. 

	Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung, 
	yang selanjutnya dipakai untuk memperoleh harta yang tidak terpakai habis sebagai konsumsi 
	dalam satu tahun.

	Walaupun penghasilan itu dapat dikelompokkan, namun pengertian penghasilan tidak terbatas 
	pada yang diperoleh dari sumber-sumber penghasilan tertentu.

	Contoh-contoh yang disebut dalam undang-undang ini sekedar untuk memperjelas tentang 
	pengertian penghasilan yang luas, dan tidak terbatas pada apa yang disebutkan oleh 
	undang-undang ini.

	Ayat (1)
		Huruf a
			Semua imbalan atau pembayaran dari pekerjaan dalam hubungan kerja yang 
			dapat berupa upah, gaji, dan sebagainya, termasuk premi asuransi jiwa dan 
			asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja. Pemberian gaji dalam 
			bentuk natura tidak dimasukkan dalam pengertian penghasilan bagi penerima, 
			seperti misalnya perumahan (kecuali di daerah terpencil, yang tidak tersedia 
			rumah yang disewakan), kendaraan bermotor, dan sebagainya. 

			Bagi pihak pemberi kerja, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan sebagai 
			biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d.

		Huruf b
			Honorarium yang dibayarkan kepada artis, olahragawan, pemberi ceramah seperti 
			pada seminar-seminar internasional. 
			Hadiah undian mencakup juga pengertian hadiah yang diberikan tanpa diundi.

		Huruf c
			Yang dimaksud dengan laba bruto usaha adalah penghasilan bruto yang diperoleh 
			dari usaha. Laba bruto usaha ditambah penghasilan bruto lainnya sama dengan 
			jumlah penghasilan bruto seluruhnya.

			Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan perlu dilaporkan laba bruto usaha dan 
			pengurangan yang diperbolehkan oleh undang-undang ini.

			Jadi tidak dimaksudkan, bahwa dalam Surat Pemberitahuan Tahunan hanya 
			dilaporkan penghasilan kena pajak. Penambahan penghasilan lain-lain dan 
			pengurangan biaya lain-lain terhadap laba netto dari usaha mencerminkan adanya 
			apa yang disebut dalam dunia perpajakan sebagai kompensasi horisontal. 

			Baik laba netto usaha maupun penghasilan lain-lain setelah dikurangi biaya yang 
			bersangkutan dapat menjadi negatif.

			Kompensasi horisontal semacam itu diperbolehkan dalam menghitung penghasilan 
			kena pajak.

		Huruf d
			Apabila seorang Wajib Pajak menjual harta lebih dari harga sisa buku atau harga/
			nilai perolehan pada saat penjualan, maka selisih harga tersebut merupakan 
			penghasilan. Jika harta yang dijual itu bukan merupakan harta perusahaan dan 
			telah dimiliki sebelum berlakunya undang-undang ini, penghasilan yang diperoleh 
			adalah selisih antara harga penjualan dengan nilai jual pada saat undang-undang 
			ini berlaku.

			Demikian pula apabila sebuah badan usaha menjual kekayaan kepada pemegang 
			saham misalnya berupa mobil dengan harga sebesar harga sisa buku 
			Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan di pasar harganya Rp.5.000.000,- 
			(lima juta rupiah), maka selisih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) 
			merupakan penghasilan bagi badan usaha tersebut dan bagi pemegang saham yang 
			membeli itu, Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan penghasilan.

		Huruf e
			Pengembalian pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya pada saat 
			menghitung penghasilan kena pajak, misalnya Pajak Pertambahan Nilai Barang 
			dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang setelah ditetapkan 
			kembali ternyata kelebihan bayar, maka kelebihan bayar tersebut adalah 
			penghasilan.

		Huruf f
			Dalam pengertian bunga termasuk pula imbalan lain sehubungan dengan jaminan 
			pengembalian hutang, baik yang dijanjikan maupun tidak.

		Huruf g
			Ketentuan ini mengatur tentang pengertian penghasilan berupa dividen, yaitu 
			bagian keuntungan yang diterima oleh para pemegang saham atau pemegang 
			polis asuransi.

			Nama apapun yang diberikan atau dalam bentuk apa bagian keuntungan itu 
			diterima tidak menjadi pertimbangan.

			Termasuk dalam pengertian dividen adalah :
			1)	pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan 
				nama dan dalam bentuk apapun;

			2)	pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang 
				disetorkan;

			3)	pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang tidak 
				berasal dari penilaian kembali harta perusahaan;

			4)	pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran yang tidak 
				berasal dari penilaian kembali harta perusahaan;

			5)	apa yang diterima atau diperoleh karena pembelian kembali saham-saham
				oleh perseroan yang bersangkutan, yang melebihi jumlah setoran 
				sahamnya;

			6)	pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang telah 
				disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, 
				kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal 
				dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;

			7)	pembayaran atas tanda-tanda laba, termasuk apa yang diterima sebagai 
				penebusan tanda-tanda tersebut;

			8)	laba dari obligasi yang ikut serta dalam pembagian laba;

			9)	pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang 
				dibebankan sebagai biaya perusahaan.

			Perlu ditegaskan di sini, bahwa dari apa yang disebut pada angka 1 sampai 
			dengan angka 9 di atas dapat disimpulkan, bahwa pengertian dividen atau 
			pembagian keuntungan perusahaan mencakup pengertian yang luas, yaitu setiap 
			pembagian keuntungan perusahaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

			Dalam praktek sering dijumpai pembagian/pembayaran dividen secara terselubung,
			misalnya dengan pengalihan harta perusahaan kepada pemegang saham atau 
			peserta 	dengan penggantian harga di bawah harga pasar.

			Selisih antara harga pasar dengan harga yang dibayar oleh pemegang saham 
			adalah merupakan pembayaran dividen secara terselubung (lihat penjelasan 
			ayat (1) huruf d).

			Contoh :	Suatu harta PT. A berupa mobil yang mempunyai harga sisa 
					buku sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan harga pasar sebesar 
					Rp.5.000.000,-. Mobil tersebut dialihkan kepada pemegang 
					saham B dengan penggantian sebesar harga sisa buku, yaitu 
					Rp.1.000.000,-.

			Disini terdapat pembayaran dividen secara terselubung sebesar Rp.4.000.000,-. 
			Berdasarkan ketentuan ini PT. A harus memotong Pajak Penghasilan sebesar 
			15% x Rp.4.000.000,- = Rp.600.000,-.

			Dalam pengertian dividen ini termasuk pula bagian keuntungan yang diterima oleh 
			pengurus dan anggota koperasi. Pada tingkat koperasi, Sisa Hasil Usaha 
			koperasi yang semata-mata berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh dan untuk 
			kepentingan anggota tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang 
			dikenakan Pajak Penghasilan.

			Oleh karena itu, bagi pengurus dan anggota koperasi, pembagian dan 
			pengembalian Sisa Hasil Usaha koperasi yang diterimanya merupakan 
			penghasilan yang dikenakan pajak. Apabila pembagian dan pengembalian Sisa 
			Hasil Usaha yang diterima oleh masing-masing pengurus dan anggota koperasi 
			tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak, maka pembagian dan pengembalian 
			Sisa Hasil Usaha koperasi tersebut tidak terkena pajak.
		
		Huruf h
			Yang dimaksud di sini adalah pembayaran royalti atau apapun namanya 
			sehubungan dengan penggunaan hak seperti : hak paten/oktroi, lisensi, merek 
			dagang, pola atau model, rencana, rahasia perusahaan, cara pengerjaan, hak 
			pengarang dan hak cipta mengenai sesuatu karya di bidang kesenian atau ilmiah, 
			termasuk karya film sinematografi.

			Pada dasarnya pembayaran royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu pembayaran 
			atas penggunaan :

			1)	hak atas harta tak berwujud : hak pengarang, paten, merek dagang, 
				formula atau rahasia perusahaan;

			2)	hak atas harta berwujud : hak atas alat-alat industri, komersial dan ilmu 
				pengetahuan;

			3)	jasa : pemberian informasi yang diperlukan mengenai usaha dan investasi 
				pada umumnya, pengalaman di bidang industri, perniagaan dan ilmu 
				pengetahuan pada khususnya; yang dimaksudkan dengan informasi 
				di sini adalah informasi yang belum diungkapkan secara terbuka.

		Huruf i
			Ketentuan ini mengatur penghasilan uang sewa yang diterima atau diperoleh 
			sehubungan dengan penggunaan harta, baik harta gerak misalnya sewa 
			pemakaian mobil dan sebagainya maupun penggunaan harta tak gerak, misalnya 
			sewa rumah.

		Huruf j
			Contoh : tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berkala.

		Huruf k
			Pembebasan hutang oleh pihak yang berpiutang merupakan penghasilan bagi 
			pihak yang semula berhutang.

	Ayat (2)
		Sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1) huruf f pasal ini bunga merupakan Obyek Pajak.

		Tabungan masyarakat merupakan pula sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan.

		Dengan Peraturan Pemerintah, terhadap bunga deposito berjangka dan tabungan lainnya 
		dapat dibebaskan dari pengenaan pajak dengan memperhatikan perkembangan moneter 
		serta pelaksanaan pembangunan.

	Ayat (3)
		Huruf a
			Harta hibahan atau bantuan yang diterima yang tidak ada hubungannya dengan 
			usaha atau pekerjaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak termasuk 
			penghasilan.

			Ini sebagai imbangan dari Pasal 9 ayat (1) huruf f yang mengatur, bahwa harta 
			hibahan atau bantuan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan pihak pemberi.

		Huruf b
			Warisan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang di terima ahli waris tidak 
			merupakan Obyek Pajak, walaupun warisan itu jumlahnya besar.

			Warisan sebagai Subyek Pajak, baru dikenakan pajak apabila warisan tersebut 
			memberikan penghasilan, misalnya sewa yang diterima dari rumah warisan.

		Huruf c	
			Pembayaran oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, misalnya karena 
			kecelakaan, kerugian atau karena meninggalnya tertanggung, demikian juga 
			penerimaan pembayaran bea siswa dari perusahaan asuransi tidak merupakan 
			penghasilan. Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditentukan, bahwa premi asuransi 
			jiwa, kesehatan, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, tidak 	boleh 
			dikurangkan dari penghasilan, kecuali premi tersebut ditanggung oleh pemberi 
			kerja.

		Huruf d
			Bila seorang pemberi kerja yang merupakan Wajib Pajak menurut pengertian 
			undang-	undang ini memberi kenikmatan berupa natura kepada karyawan atau
			orang lain yang ada hubungan pekerjaan, maka kenikmatan tersebut tidak 
			dianggap sebagai penghasilan bagi pihak penerima. Yang dimaksud dengan 
			kenikmatan dalam bentuk natura ialah suatu tambahan kemampuan ekonomis 
			yang diterima atau diperoleh tidak dalam bentuk uang, seperti kenikmatan 
			mempergunakan mobil perusahaan dengan cuma-cuma, kenikmatan mendiami 
			rumah yang disewa oleh perusahaan atau rumah milik perusahaan, pemberian 
			beras dengan cuma-cuma, dan sebagainya.

			Bagi pihak pemberi kerja jumlah tersebut tidak boleh dikurangkan sebagai biaya. 
			Kenikmatan pemakaian rumah yang diberikan oleh Pemerintah kepada pegawai 
			Pemerintah, Pejabat Negara dan Pejabat Lembaga Pemerintah non Departemen 
			lainnya, tidak merupakan penghasilan bagi pihak yang bersangkutan.

			Dalam pengertian Pemerintah termasuk Perusahaan Jawatan. Apabila yang 
			memberi kenikmatan tersebut bukan Wajib Pajak menurut pengertian 
			undang-undang ini, maka kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi pihak 
			yang menerima.

			Contoh :	Seorang pegawai bangsa Indonesia yang bekerja di salah satu 
					perwakilan diplomatik, memperoleh kenikmatan menempati 
					rumah yang disewa oleh  perwakilan diplomatik tersebut atau 
					kenikmatan-kenikmatan lainnya, maka kenikmatan-kenikmatan 
					tersebut harus dimasukkan sebagai penghasilan bagi pegawai 
					tersebut, sebab 	perwakilan diplomatik yang bersangkutan tidak 
					merupakan Subyek Pajak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 
					mendorong pembayaran oleh pemberi kerja kepada pegawai atau 
					karyawannya dilakukan dalam bentuk uang, sehingga dengan 
					demikian mempermudah pengenaan pajaknya.
		
		Huruf e
			Seseorang yang mengalihkan harta atau anggota persekutuan firma, perseroan 
			komanditer, kongsi yang mengalihkan harta persekutuan untuk mendirikan 
			Perseroan Terbatas dengan pembayaran berupa saham (inbreng), maka 
			keuntungan berupa selisih antara harga sisa buku dengan nilai jual harta tersebut, 
			tidak merupakan penghasilan, apabila setelah terjadinya pengalihan, pihak yang 
			mengalihkan harta atau pihak-pihak yang mengalihkan harta secara 
			bersama-sama, memiliki paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh 
			nilai saham disetor dari Perseroan Terbatas yang menerima pengalihan. Syarat 
			90% (sembilan puluh persen) tersebut harus dipenuhi pada saat terjadinya 
			pengalihan yang bersangkutan.

		Huruf f
			Harta yang dialihkan kepada perseroan, persekutuan atau badan-badan lainnya 
			sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal tidak 
			dikenakan pajak pada saat pengalihan kepada perseroan itu, melainkan 
			dikemudian hari, apabila harta itu dijual atau dialihkan lagi; oleh karena itu 
			penilaian harta tersebut ketika perseroan menerima pengalihan harus sama 
			dengan harga sisa buku pada saat pengalihan.

		Huruf g
			Dividen yang diperoleh atau diterima oleh perseroan dalam negeri dari perseroan 
			lain, tidak dianggap sebagai penghasilan, apabila perseroan yang menerima 
			tersebut tidak sekedar membungakan uang yang sedang tidak dipakai, melainkan 
			pada dasarnya bersifat kekal dan kedua perseroan tersebut sebenarnya 
			merupakan satu kesatuan jalur usaha. Dividen sebagai hasil pembungaan uang, 
			sementara uang itu tidak terpakai, dikenakan pajak.

			Contoh :	PT. A pabrik tekstil, PT. B pabrik benang tenun. 
					Antara PT. A dan PT. B ada hubungan ekonomis dalam jalur 
					usahanya. PT. A memiliki 25% (dua puluh lima persen) dari 
					saham yang disetor PT. B, maka dividen yang diterima atau 
					diperoleh PT. A dari PT. B tidak termasuk dalam pengertian 
					penghasilan.

			Apabila badan yang menerima atau memperoleh dividen memiliki saham 25% (dua
			puluh lima persen) atau lebih dari nilai saham yang disetor, sedangkan kedua 
			badan tersebut tidak mempunyai hubungan ekonomis dalam jalur usahanya, 
			maka dividen yang diterima atau diperoleh tidak termasuk dalam pengecualian 
			sebagai Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

			Contoh :	PT. X pabrik tekstil. PT. Y pabrik minuman. PT. X memiliki 25% 
					(dua puluh lima persen) dari saham yang disetor dari PT. Y. 
					Antara PT. X dan PT. Y tidak terdapat hubungan ekonomis  
					dalam jalur usahanya. 

			Oleh karena itu, dividen yang diterima atau diperoleh PT. X dari PT. Y tidak 
			dikecualikan sebagai Obyek Pajak. Dengan perkataan lain, dividen yang diterima
			atau diperoleh PT. X dari PT. Y merupakan Obyek Pajak.

		Huruf h
			Iuran yang diterima oleh dana pensiun yang pembentukannya telah mendapat 
			persetujuan dari Menteri Keuangan, baik yang dibayar secara berkala dan yang 
			dibayar sekaligus oleh pemberi kerja maupun oleh Wajib Pajak sendiri tidak 
			termasuk penghasilan yang dikenakan pajak.

		Huruf i
			Pengertian usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum adalah 
			kegiatan usaha yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
			1)	kegiatan usaha harus semata-mata bersifat sosial dalam bidang 
				keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan;
			2)	kegiatan usaha harus semata-mata bertujuan membantu meningkatkan 
				kesejahteraan masyarakat umum;
			3)	kegiatan usaha ini tidak mempunyai tujuan mencari laba.

			Laba yayasan yang tidak termasuk pengertian penghasilan adalah tidak lain 
			daripada kelebihan hasil usaha yang terjadi karena realisasi penerimaan melebihi 
			realisasi biaya yang dikeluarkan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

			Laba ini tidak termasuk dalam pengertian Obyek Pajak menurut undang-undang 
			ini, sepanjang laba tersebut semata-mata merupakan kelebihan hasil usaha 
			sebagai diuraikan di atas, yang telah diperhitungkan untuk melakukan kegiatan 
			sosial yayasan atau perkumpulan tersebut. Apabila pembayaran balas jasa yang 
			diterima cukup tinggi sehingga kelebihan itu dibagikan kepada pengurus yayasan 
			maka kegiatan yayasan itu tidak lagi semata-mata untuk kepentingan umum dan 
			kelebihan tersebut merupakan bagian penghasilan yang dikenakan pajak.

		Huruf j
			Penghasilan yayasan dari modal yang ditanam di luar kegiatan yang semata-mata 
			untuk kepentingan umum yang digunakan untuk membiayai kegiatan sosial 
			yayasan, tidak merupakan Obyek Pajak. Misalnya suatu yayasan atau wakaf 
			dalam membiayai kegiatan sosialnya menerima sumbangan. Kelebihan 
			sumbangan yang diterima dari keperluan biaya kegiatan tersebut ditanam di luar 
			kegiatan sosialnya. Hasil yang diperoleh dari penanaman modal ini sepanjang 
			dipergunakan untuk membiayai kegiatan sosialnya, tidak merupakan Obyek Pajak.

		Huruf k
			Pembagian keuntungan yang diterima atau diperoleh anggota perseroan 
			komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, firma, kongsi, dan 
			persekutuan, tidak merupakan Obyek Pajak. Namun, undang-undang memberikan 
			wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengenakan Pajak Penghasilan atas
			pembagian keuntungan tersebut di atas jika ketentuan ini disalahgunakan, 
			sehingga dapat merugikan Keuangan Negara.

Pasal 5
	Ayat (1)
		Penghasilan yang menjadi Obyek Pajak bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :
	
		Huruf a
			Yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah penghasilan dari kegiatan usaha yang 
			dilakukan bentuk usaha tetap itu atau dari  harta yang dikuasai atau dimiliki oleh 
			bentuk usaha tetap tersebut. Jadi semua penghasilan yang berkenaan dengan 
			kegiatan usaha atau harta bentuk usaha tetap yang bersangkutan, baik yang 
			diperoleh  di Indonesia maupun yang diperoleh dari luar Indonesia merupakan 
			penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan ini, misalnya 
			penghasilan dari pemilikan saham-saham di luar negeri oleh bentuk usaha tetap 
			di Indonesia merupakan penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia.

		Huruf b
			Bila induk perusahaan atau badan lain di luar negeri yang mempunyai hubungan 
			istimewa, melakukan kegiatan yang sejenis dengan yang dilakukan oleh bentuk 
			usaha tetapnya di Indonesia, maka penghasilan dari kegiatan tersebut harus 
			dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan, agar supaya 
			penghasilan kegiatan-kegiatan tertentu yang pada hakekatnya termasuk kegiatan 
			bentuk usaha tetap, dapat dikenakan pajak kepada bentuk usaha tetap tersebut 
			untuk mencegah adanya alasan, bahwa kegiatan-kegiatan tertentu tidak termasuk 
			kegiatan-kegiatan bentuk usaha tetap, padahal Pajak Penghasilan atas 
			kegiatan-kegiatan itu seharusnya menjadi tanggung jawab bentuk usaha tetap itu. 

	Ayat (2)
		Undang-undang ini tidak bermaksud untuk mengenakan pajak atas bentuk usaha tetap, 
		apabila diperoleh penghasilan oleh induk perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan 
		bentuk usaha tetap itu, sedangkan atas penghasilan itu telah dilakukan pemotongan pajak 
		berdasarkan Pasal 26. Biaya-biaya untuk mendapatkan, mempertahankan dan menagih 
		penghasilan induk perusahaan tersebut juga tidak dapat dibebankan kepada bentuk usaha 
		tetap di Indonesia.

Pasal 6
	Termasuk dalam biaya usaha (biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) 
	sehari-hari adalah biaya pembelian bahan baku, bahan penolong dan pembungkus, sewa dan 
	royalti, biaya perjalanan untuk melakukan pekerjaan, pajak-pajak tidak langsung misalnya Pajak 
	Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Biaya yang 
	dikeluarkan untuk memperoleh harta mempunyai yang masa manfaat lebih dari satu tahun hanya 
	boleh mengurangi penghasilan kena pajak melalui penyusutan atau amortisasi.

	Apabila dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan atau dana pensiun lain, mendapat 
	persetujuan Menteri Keuangan, maka iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun tersebut dapat 
	dikurangkan dari penghasilan.

	Ayat (1)
		Huruf a
			Penghasilan kena pajak diperoleh dengan jalan menjumlahkan semua penghasilan 
			yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak dan menguranginya dengan 
			biaya-biaya atau pengurangan yang diperbolehkan oleh pasal ini.

			Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan adalah biaya 
			atau pengeluaran yang ada hubungan langsung dengan penghasilan yang diterima 
			atau diperoleh Wajib Pajak. Dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan 
			memelihara penghasilan dari usaha (yang dapat disebut sebagai biaya usaha 
			sehari-hari), termasuk pembayaran gaji kepada pegawai perusahaan yang 
			bersangkutan, kecuali pembayaran yang diberikan dalam bentuk natura atau 
			kenikmatan (kenikmatan mendiami rumah dengan cuma-cuma). Pembayaran 
			premi oleh pemberi kerja untuk pegawai dapat dikurangkan sebagai biaya 
			perusahaan, sedangkan bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut 
			merupakan penghasilan. Gaji kepada pegawai yang juga merupakan pemegang 
			saham, apabila berlebih-lebihan yaitu melampaui gaji pegawai lain yang bukan 
			pemegang saham, yang melakukan pekerjaan, tugas atau jabatan yang kurang 
			lebih sama dengan pemegang saham itu, maka kelebihannya itu tidak 
			diperbolehkan mengurangi penghasilan. Dalam biaya ini termasuk pula bunga 
			yang dibayarkan sehubungan dengan hutang perusahaan, kecuali apabila 
			jumlahnya melampaui jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

			Bunga yang dibayarkan sehubungan dengan bunga hutang pribadi tidak boleh 
			mengurangi penghasilan, sebab bunga semacam ini merupakan penggunaan dari 
			penghasilan. 
			Pembayaran bunga yang dilakukan untuk menyelundupkan pajak yang dapat 
			terjadi dalam hal ada hubungan istimewa juga tidak boleh mengurangi penghasilan 
			kena pajak.

		Huruf b
			Istilah penyusutan untuk harta berwujud dan amortisasi untuk harta tak berwujud 
			atau hak sudah lazim dipergunakan dalam bidang akuntansi.

		Huruf c

			Cukup jelas.

		Huruf d
			Penggunaan penghasilan tidak dapat dipakai sebagai faktor pengurang dalam 
			menghitung penghasilan kena pajak. Pembelian barang untuk dipakai sendiri dan 
			bukan untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha atau bukan untuk dipakai guna 
			mendapatkan penghasilan tidak diperkenankan untuk disusutkan. Apabila barang 
			yang dipakai sendiri itu dijual dengan rugi, maka kerugian itu juga tidak dapat 
			mengurangi penghasilan kena pajak. Perlu ditegaskan bahwa barang yang 
			kerugian penjualannya dapat mengurangi penghasilan kena pajak adalah barang 
			yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha (juga yang dipakai untuk 
			mendapatkan penghasilannya), maka kerugian penjualan tanah yang termasuk 
			kekayaan perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

			Hal ini perlu ditegaskan karena berdasarkan Pasal 11 ayat (1), tanah tidak 
			termasuk harta yang dapat disusutkan.

		Huruf e
			Sisa Hasil Usaha koperasi sehubungan dengan kegiatan yang semata-mata dari 
			dan untuk anggota, tidak dikenakan pajak pada tingkat koperasi.

	Ayat (2)
		Kepada orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri, untuk 
		menghitung penghasilan kena pajak, masih diberikan pengurangan berupa penghasilan 
		tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (lihat penjelasan lebih lanjut 
		mengenai Pasal 7).

	Ayat (3)
		Jika setelah penghasilan bruto dikurangkan beban-beban yang diperbolehkan berdasarkan 
		ayat (1) menghasilkan kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama 
		5 (lima) tahun dihitung sejak tahun yang berikut sesudah tahun dideritanya kerugian itu.

		Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, bagi jenis-jenis usaha tertentu, yang menurut 
		pertimbangan obyektif tidak menghasilkan laba dalam lima tahun, kerugian yang 
		dideritanya dapat dikompensasikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 7
	Ayat (1)
		Kepada orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk sampai 
		kepada penghasilan kena pajak diberikan pengurangan yang dinamakan penghasilan tidak 
		kena pajak. Untuk Wajib Pajak sendiri jumlah penghasilan tidak kena pajak sebesar 
		Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

		Apabila Wajib Pajak kawin, maka jumlah itu ditambah dengan Rp. 480.000,- (empat 
		ratus delapan puluh ribu rupiah). Dalam hal isteri memperoleh penghasilan dari pekerjaan 
		yang telah dipotong pajak berdasarkan Pasal 21, maka penghasilan tidak kena pajak 
		untuk isteri Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 
		menghitung pajak atas penghasilan suami diberikan pengurangan sebesar Rp. 960.000,- 
		(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan 
		puluh ribu rupiah). Dalam hal demikian, ketika  pemberi kerja menghitung penghasilan 
		kena pajak untuk memotong pajak dari penghasilan isteri, telah dikurangkan sejumlah 
		Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), tetapi tidak lagi diberikan tambahan 
		pengurangan sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Dalam hal 
		isteri menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha, besarnya penghasilan tidak 
		kena pajak ditambah dengan Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

		Tambahan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp 960.000,- (sembilan ratus enam
		enam puluh ribu rupiah) tersebut diatas tidak diberikan lagi dalam hal isteri juga menerima
		atau memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang telah diberikan potongan penghasilan
		tidak kena pajak sebesar Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
		Tambahan pengurangan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) 
		diberikan kepada isteri, apabila isteri menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata 
		dari pekerjaan, sedangkan suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan apapun. 
		Dalam hal demikian, tambahan pengurangan untuk tanggungan keluarga diberikan kepada 
		isteri tersebut. 

		Dengan pengurangan yang demikian kepada pemberi kerja diberikan kemudahan dalam 
		melaksanakan pemotongan pajak atas penghasilan pegawai atau karyawannya, sebab 
		pemberi kerja tidak dibebani kewajiban terlalu banyak untuk meneliti lebih jauh tentang 
		isteri bekerja atau tidak, penghasilan isteri telah kena pajak atau tidak, dan sebagainya.

		Untuk setiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, misalnya 
		orang tua, mertua, anak kandung, anak tiri, cucu, dan sebagainya yang menjadi 
		tanggungan sepenuhnya, Wajib Pajak diberikan pengurangan sebesar Rp.480.000,- 
		(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan paling banyak untuk 3 (tiga) orang.

		Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri, yaitu Wajib Pajak orang pribadi 
		yang berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua 
		belas) bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak, tidak diberikan potongan berupa 
		penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Bagi orang pribadi 
		sebagai Wajib Pajak luar negeri, penghasilan kena pajak, adalah jumlah penghasilan bruto 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

	Ayat (2)
		Untuk menghitung jumlah pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak, ditentukan 
		menurut keadaan pada awal tahun pajak atau pada saat menjadi Subyek Pajak dalam 
		negeri. 
		Misalnya pada 1 Januari seorang Wajib Pajak kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang 
		anak. 
		Jika pada pertengahan tahun lahir anak kedua, maka untuk tahun pajak ketika anak kedua 
		lahir dihitung kawin dengan 1 (satu) orang anak.

	Ayat (3)
		Menteri Keuangan diberi wewenang untuk melakukan penyesuaian besarnya penghasilan 
		tidak kena pajak, dengan memperhatikan perubahan-perubahan di bidang perekonomian 
		dan moneter.

Pasal 8
	Ayat (1)
		Berdasarkan ayat ini, penghasilan begitu pula kerugian seorang wanita, yang telah kawin 
		pada awal tahun pajak, dianggap penghasilan atau kerugian suaminya.

		Ketentuan ini lebih menekankan pada segi-segi kemampuan ekonomis, yaitu bahwa 
		suami dan isteri merupakan suatu kesatuan dan dengan adanya ketentuan tersebut, 
		pengenaan pajak tidak kehilangan unsur progresif dalam penerapan tarif.

		Penggabungan penghasilan tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari 
		pekerjaan sebagai karyawati, atau suami memperoleh penghasilan semata-mata dari 
		pekerjaan sebagai karyawan, dan atas penghasilan dimaksud telah dipotong pajak 
		berdasarkan Pasal 21, kecuali apabila penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan 
		yang ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya adalah 
		anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya dari suami sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d.

		Ini berarti, bahwa terhadap mereka (yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan sebagai 
		karyawan/karyawati) dalam pengenaan pajak diberikan jumlah pengurangan penghasilan 
		tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk dirinya masing-masing 
		sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

		Untuk lebih jelasnya, di bawah ini diberikan beberapa contoh sebagai berikut :

		a.	Saat yang menentukan :

			1)	Seorang wanita yang kawin sesudah tanggal 1 Januari (dalam hal tahun 
				pajak sama dengan tahun takwim), maka secara fiskal ia pada tahun 
				tersebut belum dianggap kawin, sehingga pengenaan pajaknya masih 
				dikenakan pada diri masing-masing suami dan isteri. Penghasilan atau 
				kerugian wanita tersebut baru dianggap sebagai penghasilan atau kerugian
				suaminya dimulai pada tahun pajak berikutnya.

			2)	Suami-isteri yang telah kawin sejak menetap di Indonesia, maka sejak 
				mereka menetap di Indonesia penghasilan atau kerugian isteri dianggap 
				sebagai penghasilan atau kerugian suaminya.

		b.	Penghasilan isteri sebagai karyawati :

			1)	Isteri dan suami kedua-duanya memperoleh penghasilan semata-mata 
				sebagai karyawati/karyawan dan masing-masing telah dipotong pajak 
				berdasarkan Pasal 21.

				Dalam hal demikian tidak ada penghasilan isteri yang dianggap sebagai 
				penghasilan suaminya. 
				Pajak mereka sebagai karyawan/karyawati yang telah dipotong pajak 
				berdasarkan Pasal 21 adalah final. Terhadap mereka tidak diwajibkan 
				menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud 
				dalam Pasal 30.


			2)	Isteri memperoleh penghasilan sebagai karyawati yang telah dipotong 
				pajak berdasarkan Pasal 21. Selain itu ia juga memperoleh penghasilan 
				lain di luar penghasilan sebagai karyawati, misalnya penghasilan dari 
				usahanya membuka salon kecantikan. Suaminya memperoleh 
				penghasilan semata-mata sebagai karyawan yang  telah dipotong pajak 
				berdasarkan Pasal 21.

				Dalam hal ini, penghasilan isteri yang dianggap sebagai penghasilan 
				suaminya ialah hanya penghasilan dari usahanya membuka salon 
				kecantikan.

				Pajak penghasilan atas penghasilan isteri sebagai karyawati yang telah 
				dipotong pajak berdasarkan Pasal 21 adalah final. 
				
				Hal yang demikian juga berlaku dalam hal suami dan/atau isteri tidak 
				nyata-nyata dipotong pajak oleh pemberi kerja, sebab jumlah 
				penghasilannya berada di bawah penghasilan tidak kena pajak. 
				
				Dengan demikian Pajak Penghasilan yang terhutang, yang perlu 
				dipertanggungjawabkan melalui penyampaian surat Pemberitahuan 
				Tahunan, hanya didasarkan atas besarnya penghasilan suami ditambah 
				penghasilan isteri dari usaha salon kecantikan saja. 

				Dalam penghitungan penghasilan kena pajak dalam Surat Pemberitahuan 
				Tahunan, mereka masih diperbolehkan melakukan pengurangan sebesar 
				Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana 
				dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, di samping jumlah sebesar 
				Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Pajak yang telah 
				dipotong atas penghasilan suami dari pekerjaan diperhitungkan sebagai 
				kredit.

			3)	Isteri memperoleh penghasilan semata-mata dari pekerjaan sebagai 
				karyawati yang telah dipotong pajak berdasarkan Pasal 21.

				Suaminya di samping memperoleh penghasilan sebagai karyawan yang 
				telah dipotong pajak berdasarkan Pasal 21, juga memperoleh penghasilan 
				lain di luar penghasilan sebagai karyawan, misalnya penghasilan dari 
				usaha taksi. 
				Dalam hal ini penghasilan isteri tidak dianggap sebagai penghasilan 
				suaminya dan pajaknya yang telah dipotong berdasarkan Pasal 21 adalah 
				final. Dengan demikian  Pajak Penghasilan yang terhutang didasarkan 
				atas jumlah penghasilan suami yang berasal dari pekerjaan sebagai 
				karyawan dan dari hasil usaha taksi. Dalam penghitungan pajak atas 
				nama suami tersebut, pengurangan sebagai penghasilan tidak kena pajak 
				sebagaimana dimaksud 	dalam Pasal 7 diberikan untuk suami sebesar 
				Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah 
				Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebab dalam status 
				kawin. Pajak yang telah dipotong atas penghasilan suami sebagai 
				karyawan diperhitungkan sebagai kredit dari pajak yang terhutang.

			4)	Isteri memperoleh penghasilan selain sebagai karyawati yang telah 
				dipotong pajak berdasarkan Pasal 21, juga memperoleh penghasilan dari 
				usaha salon kecantikan.

				Demikian pula suami selain memperoleh penghasilan dari pekerjaan 
				sebagai karyawan yang telah dipotong pajak berdasarkan Pasal 21, juga 
				memperoleh penghasilan dari usaha taksi. Dalam hal demikian 
				penghasilan isteri yang dianggap penghasilan suami ialah hanya 
				penghasilan dari usaha salon kecantikan.

				Pajak penghasilan atas penghasilan isteri dari pekerjaan sebagai 
				karyawati yang telah dipotong pajak berdasarkan Pasal 21 adalah final.

				Dengan demikian Pajak Penghasilan yang terhutang yang harus 
				dimasukkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sebesar pajak 
				yang terhutang atas jumlah penghasilan suami dari pekerjaan dan dari 
				usaha taksi, serta penghasilan isteri dari usaha salon kecantikan. Dalam 
				penghitungan pajak di luar pajak yang telah dipotong dan dibayar oleh 
				pemberi kerja isteri, pengurangan penghasilan tidak kena pajak 
				sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sebesar Rp. 960.000,- 
				(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 480.000,- (empat 
				ratus delapan puluh ribu rupiah) sebab berada dalam status kawin. 
				Tambahan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp. 960.000,- (sembilan 
				ratus enam puluh ribu rupiah) tidak lagi diberikan karena telah 
				diperhitungkan pada waktu pemotongan Pajak Penghasilan sebagai 
				karyawati.

	Ayat (2)
		Penghasilan anak, termasuk anak angkat, yang belum dewasa juga digabungkan dengan 
		penghasilan orang tuanya.

		Sesuai dengan tujuan pengenaan pajak bagi Wajib Pajak yang belum dewasa maka 
		pengertian belum dewasa dalam ketentuan perpajakan, seyogyanya memperhatikan pula 
		ketentuan mengenai hal yang sama dalam undang-undang lain, termasuk pula ketentuan 
		dalam bidang ketenagakerjaan, bahwa orang dewasa ialah orang laki-laki maupun 
		perempuan yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas, dengan catatan bahwa anak 
		laki-laki maupun anak perempuan yang telah kawin meskipun umurnya kurang dari 18 
		(delapan belas) tahun, dianggap telah dewasa. Bagi anak laki-laki maupun perempuan 
		yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau bagi anak yang telah kawin, 
		di masyarakat dinyatakan sebagai orang yang telah mampu melakukan tindakan hukum 
		sendiri dan dianggap telah mampu bahkan wajib untuk mencari nafkahnya sendiri. 
		Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka pengertian dewasa dalam undang-undang 
		ini, ialah laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas atau 
		telah kawin walaupun umurnya kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 9
	Ayat (1)
		Huruf a
			Dividen tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya, 
			karena dividen adalah bagian dari penghasilan badan tersebut yang dimaksudkan 
			untuk dikenakan pajak oleh undang-undang ini, sehingga apabila dividen 
			diperkenankan untuk dikurangkan, maka akan mengurangi jumlah penghasilan 
			kena pajak dari badan yang memberikan. 

			Atas dividen yang dibagikan oleh badan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan 
			berdasarkan ketentuan Pasal 23 atau Pasal 26.

		Huruf b
			Pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada umumnya dimaksudkan 
			untuk perluasan perusahaan dan untuk menjamin kelangsungan perusahaan. 
		
			Pembentukan atau pemupukan dana cadangan sedemikian, tidak dapat 
			dibebankan sebagai pengurangan dalam menghitung penghasilan kena pajak. 
			Dalam hubungan ini perlu diadakan pembedaan antara cadangan dengan 
			penyisihan. 

			Penyisihan dimaksudkan untuk beban atau kewajiban yang sudah pasti ada, akan 
			tetapi jumlahnya belum diketahui secara tepat, misalnya penyisihan untuk Iuran 
			Pembangunan Daerah (Ipeda), tambahan pajak dan lain-lain.

			Bagi jenis-jenis usaha tertentu, secara ekonomis memang diperlukan adanya 
			cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang mungkin akan terjadi, 
			misalnya usaha bank dan asuransi. Mengenai hal ini, undang-undang ini 
			menunjuk Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaannya.

		Huruf c
			Premi asuransi yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tidak boleh dikurangkan dari 
			penghasilan. Pada saat pemegang polis menerima pembayaran, pembayaran ini 
			bukan merupakan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
			huruf c.

		Huruf d
			Semua kenikmatan yang diberikan kepada karyawan/ karyawati, tidak boleh 
			dikurangkan dari penghasilan pemberi kerja, sebab pemberian kenikmatan 
			tersebut bukan sebagai penghasilan bagi penerima (karyawan/karyawati), sesuai 
			dengan 	ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d.

			Berkenaan dengan daerah terpencil, maka Menteri Keuangan berwenang 
			mengeluarkan keputusan tentang pengertian daerah terpencil, yaitu daerah yang 
			tidak terdapat tempat tinggal yang bisa disewa, sehingga oleh karena itu 
			perusahaan  harus menyediakan tempat tinggal untuk pegawai atau 
			karyawan/karyawati. Dengan demikian hanya pengeluaran untuk itu boleh 
			dikurangkan.

		Huruf e
			Sebagai contoh misalnya seorang ahli yang kebetulan juga pemegang saham dari 
			suatu badan, memberikan jasa sebagai seorang ahli untuk badan tersebut. Untuk 
			jasa tersebut ia memperoleh bayaran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 
			padahal untuk hal yang sama oleh ahli lain hanya harus dibayar Rp. 100.000,-
			(seratus ribu rupiah).

			Karena adanya hubungan istimewa tersebut, maka Rp. 400.000,- (empat ratus 
			ribu rupiah) tidak boleh dikurangkan karena sudah melebihi kewajaran.

			Bagi ahli yang juga pemegang saham tersebut pembayaran itu dikenakan pajak 
			sebagai dividen.

		Huruf f
			Harta yang dihibahkan, warisan dan pembayaran bantuan tidak boleh dikurangkan 
			karena bagi pihak penerima bukan merupakan penghasilan sebagaimana 
			dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b.

		Huruf g
			Pajak Penghasilan tidak boleh dikurangkan, karena bukan biaya untuk 
			memperoleh atau menagih penghasilan, dan jumlah pajak yang terhutang itu 
			dihitung atas penghasilan kena pajak sebagai hasil perhitungan setelah dilakukan 
			pengurangan yang diperbolehkan.

		Huruf h
			Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi 
			tanggungannya tidak merupakan biaya perusahaan, melainkan penggunaan dari 
			penghasilan, oleh karena itu pengeluaran demikian tidak boleh mengurangi 
			penghasilan kena pajak.

		Huruf i
			Sumbangan dalam bentuk apapun juga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.

	Ayat (2)
		Biaya ini misalnya biaya iklan besar-besaran sehubungan dengan diperkenalkannya 
		produk baru dan yang tidak akan dikeluarkan lagi dalam beberapa tahun mendatang, 
		maka biaya tersebut tidak boleh langsung dikurangkan dari penghasilan, melainkan harus 
		melalui amortisasi.

Pasal 10
	Ayat (1)
		Dalam hal pembelian biasa, maka dasar penilaian adalah harga perolehan.

		Dalam hal tukar menukar atau dalam hal dibeli dari Wajib Pajak lain yang mempunyai 
		hubungan istimewa, maka dipakai nilai perolehan yaitu harga yang harus dibayar 
		berdasarkan harga pasar yang wajar.

		Contoh dari pertukaran adalah :

					      PT. A			      PT. B    
					    -----------			   -----------
				                  harta X			     harta Y

		harga sisa buku 		Rp. 10.000.000,-		Rp. 12.000.000,-
		harga pasar	 	Rp. 20.000.000,-		Rp. 20.000.000,-

		Antara PT. A dan PT. B terjadi pertukaran harta. 
		Walaupun tidak terdapat realisasi pembayaran antara pihak-pihak yang bersangkutan, 
		namun karena harga pasar harta yang dipertukarkan adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua 
		puluh juta rupiah), maka jumlah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ini 
		merupakan nilai perolehan yang seharusnya dikeluarkan. Nilai perolehan ini juga menjadi 
		penerimaan netto untuk keperluan penerapan Pasal 11 ayat (7) huruf b. 

		Sedangkan selisih antara harga pasar dengan harga sisa buku harta yang dipertukarkan 
		merupakan keuntungan yang dikenakan pajak.

		Bagi PT. A terdapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- dikurangi Rp.10.000.000,- = 
		Rp. 10.000.000,- sedangkan bagi PT. B terdapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- 
		dikurangi Rp. 12.000.000,- = Rp. 8.000.000,-.

		Pengecualian dari ketentuan tentang penerapan harga perolehan atau nilai perolehan 
		tersebut adalah dalam hal-hal :

		Huruf a
			Terdapat pertukaran saham dari suatu badan dengan harta orang pribadi 
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, maka dasar penilaian 
			saham atau penyertaan lainnya adalah sama dengan nilai harta yang dialihkan 
			(perubahan bentuk dari perseorangan menjadi badan tidak mengakibatkan 
			terhutangnya pajak, dan apabila saham-saham tersebut dialihkan dengan 
			memperoleh  laba, maka laba ini baru dikenakan pajak);

		Huruf b
			Bagi badan atau perseroan yang menerima harta sebagai pertukaran atas saham-
			sahamnya, dasar penilaian harta adalah nilai harta atau harga sisa buku harta yang
			dipertukarkan;

		Huruf c
			Contoh :
			Seseorang yang menerima warisan suatu harta, maka nilai perolehannya adalah 
			harga perolehan bagi pewaris dalam hal harta tersebut tidak boleh disusutkan, 
			atau harga sisa buku harta tersebut pada saat dialihkan dalam hal harta tersebut 
			boleh disusutkan. Dalam hal ini berlaku juga asas yang sama dengan huruf a dan 
			huruf b, yaitu apabila harta warisan tersebut dijual, keuntungan penjualan itu 
			dikenakan pajak. 

			Contoh yang sama berlaku juga untuk harta hibahan dan pemberian bantuan yang 
			bebas pajak.

	Ayat (2)
		Dalam hal ada tambahan, perbaikan, dan pengeluaran lain yang secara wajar telah 
		dikeluarkan untuk meningkatkan kapasitas dari harta yang bersangkutan, maka harga 
		perolehan harus disesuaikan dengan pengeluaran tersebut.

		Tambahan dapat berarti pengeluaran untuk memperoleh suatu aktiva tambahan, dan dapat 
		pula seperti dimaksudkan dalam ayat ini, yaitu pengeluaran untuk menambah kapasitas 
		dari suatu aktiva tertentu.

		Yang dimaksudkan dengan penyesuaian atas harga perolehan suatu harta adalah :

		-	pengurangan nilai karena penyusutan;

		-	penambahan nilai karena adanya tambahan pengeluaran untuk tambahan, 
			perbaikan atau perubahan untuk meningkatkan kapasitas harta yang 
			bersangkutan.

		Misalnya suatu harta mempunyai jumlah awal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 
		Dalam tahun berjalan telah dilakukan tambahan atau perbaikan sebesar Rp.25.000.000,- 
		(dua puluh lima juta rupiah), maka jumlah awal tahun berikutnya adalah Rp. 100.000.000,- 
		ditambah Rp. 25.000.000,- dikurangi penyusutan.
		
		Pembebanan pengeluaran sehubungan dengan perkiraan harta pada dasarnya terdiri dari 2 
		(dua) kelompok, yaitu :

		a.	pengeluaran yang dapat dianggap sebagai biaya sehari-hari, misalnya biaya 
			pemeliharaan dan reparasi yang biasanya dilakukan secara berkala, yang 
			dilakukan untuk memelihara manfaat teknis dari harta yang bersangkutan;

		b.	pengeluaran yang dilakukan, yang tidak dapat dianggap sebagai biaya sehari-hari, 
			misalnya biaya rehabilitasi, biaya reparasi besar, yang biasanya dilakukan untuk 
			meningkatkan kembali kapasitas atau menambah kapasitas harta yang 
			bersangkutan.

		Pengeluaran yang termasuk kelompok b, yang masa manfaatnya tidak hanya dinikmati 
		pada tahun pengeluaran itu saja, melainkan untuk beberapa jangka waktu tertentu, maka 
		wajar apabila pengeluaran tersebut dibebankan kepada perkiraan harta (dikapitalisasi) dan 
		selanjutnya dilakukan penyusutan sesuai masa manfaat dari harta yang bersangkutan.

	Ayat (3)
		Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu :
		a.	barang jadi;
		b.	barang dalam proses produksi;
		c.	bahan baku dan bahan pelengkap.

		Ketentuan dalam ayat ini mengatur, bahwa penilaian persediaan barang hanya 
		diperbolehkan menggunakan harga perolehan. Sedangkan penilaian pemakaian persediaan
		untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata ataupun 
		dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (dengan menggunakan 
		metode first in first out atau disingkat FIFO).

		Contoh :
		1)	persediaan awal		100 satuan @ Rp.  9,00
		2)	pembelian/didapat	100 satuan @ Rp. 12,00
		3)	pembelian/didapat	100 satuan @ Rp. 11,25
		4)	penjualan/dipakai	100 satuan
		5)	penjualan/dipakai	100 satuan
			persediaan akhir	100 satuan

			-	penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dengan 
				cara : rata-rata :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No	Didapat				Dipakai				Sisa/persediaan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.									100 s a Rp 9,00=Rp    900,00
2.	100 s a Rp12,00=Rp1.200,00					200 s.a Rp10,50=Rp2.100,00
3.	100 s a Rp11,25=Rp1.125,00					300 s a Rp10,75=Rp 3.225,00
4.					100 s a Rp10,75=Rp1.075,00	200 s a Rp10,75=Rp2.150,00
5.					100 s a Rp10,75=Rp1,075,00	100 s a Rp10,75=Rp1.075,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			-	penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dengan 
				cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No	Didapat				Dipakai				Sisa/persediaan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.									100 s a Rp 9,00=Rp     900,00

2.	100 s a Rp12,00=Rp1.200,00					100 s.a Rp 9,00=Rp     900,00
									100 s a Rp12,00=Rp 1.200,00

3.	100 s a Rp11,25=Rp1.125,00					100 s a Rp 9,00=Rp     900,00
									100 s a Rp12,00=Rp 1.200,00
									100 s a Rp11,25=Rp 1.125,00

4.					100 s a Rp  9,00=Rp  900,00	
									100 s a Rp12,00=Rp 1.200,00
									100 s a Rp11,25=Rp 1.125,00

5.					100 s a Rp12,00=Rp1.200,00	
									100 s a Rp11,25=Rp 1.125,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga 
pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama.

Pasal 11
	Pembebanan biaya untuk menghasilkan (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) 
	yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, berdasarkan undang-undang ini dilakukan 
	melalui penyusutan (apabila mengenai harta berwujud) dan amortisasi (jika berkenaan dengan 
	harta tak berwujud atau biaya lain), yang untuk keduanya berlaku prinsip-prinsip yang sama.

	Dalam sistem penyusutan menurut ketentuan ini, semua aktiva dikelompokkan menjadi empat 
	golongan harta, sesuai dengan masa manfaatnya. Untuk masing-masing golongan harta ditentukan 
	persentase penyusutannya dan persentase tersebut diterapkan atas suatu jumlah yang menjadi 
	dasar penyusutan. Apabila dalam suatu tahun pajak tidak ada tambahan aktiva dan tidak ada 
	aktiva yang ditarik dari pemakaian, maka jumlah harga sisa buku tahun yang lalu, yang menjadi 
	jumlah awal tahun ini langsung dapat dikalikan dengan persentase tarif penyusutan.

	Ayat (1)
		Yang dapat disusutkan adalah semua harta yang berwujud yang dimiliki dan dipergunakan 
		dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk memperoleh penghasilan.

		Tanah tidak dapat disusutkan kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam 
		perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah 
		tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya 
		tanah yang dipergunakan oleh perusahaan genteng.

		Dengan demikian, yang boleh disusutkan bukan hanya harta perusahaan, tetapi juga harta 
		yang dipakai untuk memperoleh penghasilan, misalnya biaya untuk membangun rumah, 
		yang dipakai untuk memperoleh sewa.

	Ayat (2)
		Setiap macam harta digolongkan ke dalam golongan harta menurut umur ekonomisnya. 
		Untuk setiap golongan harta ditentukan berapa tarif atau persentase penyusutannya.

		Penggolongan harta diatur dalam ayat (3), misalnya untuk mesin yang termasuk dalam 
		Golongan 2, tarif atau persentase penyusutannya adalah 25% (dua puluh lima persen), 
		yang diterapkan atas jumlah awal tahun dari golongan harta itu ditambah pembelian atau 
		tambahan, dikurangi penerimaan netto harta yang dijual.

	Ayat (3)
		Ayat ini membagi harta menjadi 4 (empat) golongan. Masing-masing golongan harta dapat 
		terdiri dari bermacam jenis harta dengan masa manfaat yang hampir sama. 

		Agar Wajib Pajak mudah mengikuti perkembangan harta, baik berupa pengurangan 
		ataupun penambahan, maka harus dibuat catatan atau daftar harta untuk setiap golongan 
		harta, yang berisi antara lain tahun perolehan/pembelian, harga perolehan, golongan harta, 
		dan tarif  penyusutan sehingga sewaktu-waktu dapat diketahui jumlah penyusutan yang 
		telah dilakukan terhadap masing-masing harta tersebut. Hal ini penting bagi Wajib Pajak, 
		terutama bila terjadi penarikan karena sebab yang luar biasa, lihat penjelasan ayat (7).  

		Bagi golongan bangunan dan harta tak gerak lainnya harus dibuat perkiraan sendiri secara 
		terpisah untuk masing-masing bangunan dan harta tak gerak lainnya.

	Ayat (4)
		Penghitungan dasar penyusutan adalah jumlah awal dari tahun pajak, ditambah dengan 
		tambahan-tambahan, baik tambahan berupa harta baru maupun tambahan atas harta yang 
		dilakukan untuk meningkatkan kapasitas harta yang bersangkutan, perbaikan-perbaikan 
		atau perubahan-perubahan dan dikurangi dengan pengurangan-pengurangan sebagaimana 
		dimaksud dalam ayat (7).

	Ayat (5)
		Untuk golongan bukan bangunan, yaitu Golongan 1, Golongan 2, dan Golongan 3 jumlah 
		awal dari golongan itu adalah harga sisa buku tahun sebelumnya yang tetap terbuka untuk 
		penambahan harta baru dan pengurangan dengan penerimaan netto harta yang dijual, lalu 
		diterapkan tarif penyusutan. Bila dalam tahun berjalan terjadi tambahan pengeluaran untuk 
		memperoleh harta perusahaan yang menurut undang-undang ini dapat disusutkan, maka 
		jumlah awal ditambah dengan pengeluaran untuk memperoleh  harta baru tersebut. 

		Bila salah satu jenis harta tidak dipakai lagi dan dijual (karena sebab biasa), maka 
		penerimaan netto dari penjualan tersebut dikurangkan dari jumlah awal golongan harta 
		yang bersangkutan.

	Ayat (6)
		Untuk Golongan Bangunan, penyusutan dihitung dari harta perolehan.

	Ayat (7)
		Huruf a
			Beberapa macam harta ada kemungkinan tidak dapat dipakai lagi, misalnya 
			karena terkena bencana. Dapat juga karena perusahaan menghentikan sebagian 
			besar produksinya, karena sebab-sebab di luar kekuasaan perusahaan.

			Penarikan harta tersebut disebut penarikan dari pemakaian karena sebab luar 
			biasa. 
			Jumlah sebesar harga sisa buku harta tersebut dikurangkan dari jumlah awal 
			golongan harta yang bersangkutan, dan jumlah tersebut dibebankan pada 
			perkiraan rugi laba dalam tahun pajak yang bersangkutan.

			Apabila harta tersebut dijual atau mendapat penggantian asuransi, maka harga 
			penjualan atau penggantian asuransi tersebut merupakan penghasilan dalam 
			tahun pajak yang bersangkutan.

			CONTOH PENYUSUTAN GOLONGAN 1
	
			1984	:	Jumlah awal per 1-1-1984			=Rp      0,00
					Tambahan :	mobil "A" = Rp 1.500,00
							mobil "B" = Rp 2.500,00
							mobil "C" = Rp 1.200,00
							------------------------------------	
											=Rp 5.200,00
					Pengurangan ...................................................	=Rp       0,00

					Penghitungan Penyusutan
					Jumlah awal (1-1-1984)..................................... =Rp       0,00
					Tambahan ("A","B","C")..................................... =Rp 5.200,00
					Pengurangan.....................................................=(Rp       0,00)
											------------------
					Dasar penyusutan ............................................ =Rp 5.200,00
					Penyusutan (50%) ............................................ =(Rp2.600,00)
											------------------
					Jumlah awal per 1-1-1985 ................................. =Rp  2.600,00

			1985	:	Tambahan :	mobil "D			=Rp 3.000,00
					Pengurangan :	mobil "C" terbakar
							(karena sebab luar biasa)
							harga perolehan   (1984) =Rp 1.200,00
							telah disusut        (1984) =Rp    600,00
							harga sisa buku    (1985)=Rp    600,00
							penggantian asuransi 	=Rp    800,00
					Penghitungan Penyusutan
					Jumlah awal (1-1-1985)....................................... = Rp.2.600,00
					Tambahan ("D") ................................................. = Rp.3.000,00
			(Rugi) 		Pengurangan (harga sisa buku "C")...................... =(Rp.  600,00)
											   ----------------
					Dasar penyusutan .............................................. = Rp.5.000,00
					Penyusutan (50%) .............................................. =(Rp.2.500,00)
											    ----------------
					Jumlah awal per 1-1-1986 .................................... = Rp.2.500,00
			(Laba) 		Penghasilan penggantian asuransi mobil "C")..........= Rp.   800,00

		Huruf b
			Penarikan yang lain dari yang disebut di atas, disebut penarikan dari pemakaian 
			karena sebab biasa, misalnya karena harta tersebut dijual. Penerimaan netto dari 
			penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dengan biaya yang 
			seharusnya dan benar-benar dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut, 
			dikurangkan dari jumlah awal golongan harta yang bersangkutan.

			Contoh (lanjutan penghitungan pada Huruf a)

				Jumlah awal per 1-1-1986 .........................		=Rp.2.500,00
			1985 :	Tambahan .....................................	=Rp.      0,00
				Pengurangan :	mobil "B" dijual
						(karena sebab biasa)
						harga perolehan (1984)	=Rp.2.500,00
						telah disusut 
						(1984 & 1985)		=Rp.1.875,00
						harga sisa buku (1986)	=Rp.   625,00
						harga penjualan		=Rp.1.000,00
				Penghitungan Penyusutan
				Jumlah awal (1-1-1986)............................		=Rp.  2.500,00
				Tambahan ..............................................		=Rp.        0,00
				Pengurangan (harga jual "B") ....................		=(Rp. 1.000,00)
											-------------------
				Dasar penyusutan ...................................		=Rp.  1.500,00
				Penyusutan (50%) ..................................		=(Rp.    750,00)
											-------------------
				Jumlah awal per 1-1-1987 .......................		=Rp.     750,00
	
			Catatan :	harga sisa buku sebesar Rp. 625,00 tidak dihiraukan.

	Ayat (8)
		Dasar penyusutan tidak boleh negatif; bila negatif, maka jumlah yang menyebabkan 
		negatif ditambahkan sebagai penghasilan. Apabila jumlah yang menjadi dasar penyusutan 
		itu negatif, maka berarti, bahwa penerimaan netto dari harta yang tidak dipakai lagi dalam 
		kegiatan usaha lebih besar dari (melebihi) jumlah awal tahun yang menjadi dasar 
		penyusutan. Dengan perkataan lain, hasil penjualan lebih besar dari harga sisa buku 
		golongan harta yang bersangkutan, oleh karena itu selisih tersebut merupakan laba 
		penjualan aktiva yang berdasarkan undang-undang ini dikenakan pajak pada saat 
		keuntungan tersebut diterima atau diperoleh.

		Contoh :

		Harga sisa buku harta Golongan 1
		per 1-1-1984							Rp.1.000.000,-
		Penarikan dari pemakaian dalam tahun 1984
			Harga penjualan 	Rp. 1.500.000,-
			Biaya penjualan 	Rp.   200.000,-
						-------------------
			Penerimaan netto penjualan harta			Rp.1.300.000,-
										-----------------
							Selisih negatif		Rp.   300.00,-
		Maka dasar penyusutan untuk tahun 1984 			Rp.     n i h i l

		Selisih sebesar Rp. 300.000,- merupakan penghasilan tahun pajak 1984.

	Ayat (9)
		Tarif penyusutan ditentukan oleh masa manfaat dari harta yang dapat disusutkan.

	Ayat (10)
		Dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa biaya untuk memperoleh penghasilan kena 
		pajak yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dikurangkan 
		sekaligus dari penghasilan. Harga perolehan dari harta tak berwujud dan biaya-biaya lain 
		yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, diamortisasi dengan tarif yang 
		berlaku bagi Golongan 1 atau Golongan 2 atau Golongan 3, atau diamortisasi dengan 
		menggunakan metode satuan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) dan 
		ayat (13).

	Ayat (11)
		Biaya pendirian dan perluasan modal dapat diamortisasi sebagai Golongan 1 atau 
		dibebankan sebagai biaya menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a.

		Wajib Pajak dapat memilih untuk mengamortisasi atau membebankan sebagai biaya. 
		Apabila 	Wajib Pajak memilih pembebanan sekaligus, hal itu harus sesuai dengan 
		pembukuannya, artinya akan dibebankan dalam tahun buku yang dipilihnya.

	Ayat (12)
		Biaya untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi dan hak 
		pengusahaan hutan dapat dikurangkan sebagai amortisasi dengan mempergunakan 
		metode 	satuan produksi.

		Artinya adalah bahwa persentase amortisasi dari biaya tersebut setiap tahun pajak harus 
		sama dengan persentase penambangan atau penebangan setiap tahunnya dari taksiran 
		jumlah seluruh produksinya. 

		Sebagai contoh dalam hal konsesi pertambangan yang ditaksir mempunyai deposit 
		100.000 ton, dan dalam satu tahun diproduksi sebanyak 10.000 ton.

		Dengan demikian hak penambangan tersebut dalam tahun pajak itu diamortisasi 10% 
		(sepuluh persen). Namun demikian, tidak boleh dilakukan amortisasi lebih dari 20% 
		(dua puluh persen) dalam satu tahun pajak.

	Ayat (13)
		Khusus mengenai bidang penambangan minyak dan gas bumi, biaya memperoleh hak dan/
		atau biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun diamortisasi dengan 
		metode satuan produksi tanpa pembatasan persentase tertentu.

	Ayat (14)
		Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan tentang penggolongan harta yang 
		dapat disusutkan. Dalam keputusan tersebut, penggolongan jenis harta ke dalam 
		golongan harta didasarkan pada masa manfaat dari jenis harta tersebut serta jenis usaha 
		yang bersangkutan.

Pasal 12
	Ayat (1)
		Pada dasarnya tahun pajak adalah tahun takwim (tahun kalender). Wajib Pajak dapat 
		menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun takwim, yaitu tahun buku yang 
		meliputi periode selama 12 (dua belas) bulan. Apabila pembukuan Wajib Pajak meliputi 
		periode yang kurang atau lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka penghitungan pajak 
		didasarkan atas tahun takwim yang bersangkutan, dengan memperhatikan bulan-bulan 
		takwim  dari tahun 
		tersebut.

		Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku, maka hal ini harus diberitahukan pada 
		waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan kepada Direktur Jenderal Pajak.

		Penyebutan tahun pajak :
		Tahun pajak yang sama dengan tahun takwim penyebutan tahun pajak tersebut adalah 
		tahun takwim itu. 

		Apabila tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim, maka penyebutan tahun pajak 
		yang bersangkutan mempergunakan tahun yang didalamnya termasuk enam bulan 
		pertama atau lebih dari enam bulan dari tahun pajak itu.

		Contoh :
		a.	Tahun pajak sama dengan tahun takwim :
			Pembukuan 1 Januari s/d 31 Desember 1985.
			Tahun pajak ialah tahun 1985.
		
		b.	Tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim :
			1)	Pembukuan 1 Juli 1985 s/d 30 Juni 1986. Tahun pajak ialah tahun 1985, 
				karena tahun 1985 mempunyai enam bulan pertama dari tahun pajak.
			2)	Pembukuan 1 April 1985 s/d 31 Maret 1986. Tahun pajak ialah tahun 
				1985, karena tahun 1985 mempunyai lebih dari enam bulan dari tahun 
				pajak itu.
			3)	Pembukuan 1 Oktober 1985 s/d 30 September 1986.

				Tahun pajak ialah tahun 1986, karena tahun 1986 mempunyai lebih dari 
				enam bulan dari tahun pajak itu.

	Ayat (2)
		Pemakaian tahun pajak, baik berdasarkan tahun takwim atau tahun buku harus taat 
		asas (konsisten). Hal ini terutama untuk mencegah kemungkinan adanya penggeseran 
		laba atau rugi, apabila Wajib Pajak diberi kebebasan untuk setiap saat berganti tahun 
		pajaknya.

		Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak ingin mengadakan perubahan tahun pajak, maka 
		kepadanya diwajibkan untuk terlebih dahulu meminta persetujuan dari Direktur Jenderal 
		Pajak.

Pasal 13
	Ayat (1)
		Setiap Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas 
		wajib menyelenggarakan pembukuan di Indonesia. Pembukuan tersebut harus terdapat 
		dan diselenggarakan di Indonesia, sebab pembukuan itu adalah dasar untuk menghitung 
		besarnya penghasilan kena pajak, yang dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan 
		Tahunan, sehingga harus dapat diperiksa di Indonesia, untuk mengetahui bahwa 
		pembukuan itu telah dilakukan dengan benar, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
		Dari pembukuan harus dapat diketahui  laba netto dari usaha atau penghasilan netto.

		Dari laba netto atau dari penghasilan netto tersebut selanjutnya akan dihitung penghasilan 
		kena pajak Wajib Pajak tersebut. Karena pembukuan yang dipakai oleh Wajib Pajak 
		menjadi titik tolak untuk menghitung penghasilan kena pajak, maka pembukuan harus 
		berdasarkan suatu cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya 
		berdasarkan  Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia yang disusun oleh Ikatan Akuntan 
		Indonesia.

		Pembukuan dapat diselenggarakan dengan Stelsel Kas maupun Stelsel Akrual. Stelsel 
		Kas ialah suatu metode penghitungan yang didasarkan atas penghasilan yang diterima 
		dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut metode ini, penghasilan baru dianggap 
		sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, 
		serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu 
		periode tertentu. 

		Yang dimaksud dengan Stelsel Akrual ialah suatu metode penghitungan penghasilan dan 
		biaya, yaitu penghasilan tersebut ditetapkan pada waktu diperoleh, dan biaya ditetapkan 
		pada waktu terhutang.

		Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai.

		Contoh :

		a.	Penghasilan :

			1)	Penjualan
				Jumlah penyerahan = Rp. 10.500,00 
				Terdiri dari :
				-	penyerahan yang telah diterima
					pembayarannya = Rp. 10.000,00
				-	penyerahan yang belum diterima 
					pembayarannya = Rp. 500,00
				Stelsel Akrual :
					penghasilan (penjualan) = Rp. 10.500,00
				Stelsel Kas :
					Penghasilan (penjualan) = Rp. 10.000,00 
					Yang Rp. 500,00 ditetapkan sebagai penghasilan pada periode 
					berikutnya apabila telah diterima tunai.

			2)	Penghasilan berupa bunga
				Pinjaman selama 6 bulan (1 September 1984 s/d 28 Februari 1985).
				Jumlah pinjaman Rp. 10.000,00 dengan bunga sebesar 12% per tahun dan 
				dibayar pada akhir masa pinjaman.





				Penghitungan bunga :
				1-9-1984 s/d 31-12-1984 = 4 bulan = Rp. 400,00
				1-1-1985 s/d 2-2-1985 = 2 bulan = Rp. 200,00
				Stelsel Akrual :
					Penghasilan bunga tahun 	1984 	= Rp. 400,00
									1985 	= Rp. 200,00
				Stelsel Kas :
					Penghasilan bunga tahun 	1984	= Rp.    0,00
					(belum diterima tunai)     	1985 	= Rp. 600,00
					(saat diterima tunai)

		b.	Biaya (dalam hal ini diberi contoh sewa)
			Sewa mobil selama 4 bulan (1 Oktober 1984 s/d 31 Januari 1985).
			Harga sewa sebesar Rp. 4.000,00 dibayar pada awal masa sewa.

			Penghitungan sewa :
				1-10-1984 s/d 31-12-1984 = 3 bulan 	= Rp. 3.000,00
				1-1-1985 s/d 31-1-1985     = 1 bulan 	= Rp. 1.000,00

			Stelsel akrual : 
				biaya sewa tahun 	1984 	= Rp. 3.000,00
							1985 	= Rp. 1.000,00

			Stelsel kas :
				biaya sewa tahun 	1984 	= Rp. 4.000,00
				(saat dibayar tunai)	1985 	= Rp.       0,00

		Stelsel Kas biasanya digunakan oleh perusahaan perorangan yang kecil atau perusahaan 
		jasa misalnya transportasi, hiburan, restoran, yang tenggang waktu antara penyerahan 
		jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. 

		Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang/jasa ditetapkan pada saat 
		diterimanya pembayaran dari langganan, dan biaya-biaya ditetapkan pada saat dibayarnya 
		barang, Jasa dan biaya operasi lainnya.

		Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang 
		mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat 
		disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas.

		Oleh karena itu untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, dalam memakai stelsel 
		kas harus diperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :

		1)	Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh 
			penjualan, baik yang tunai maupun bukan.

			Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan pula seluruh 
			pembelian dan persediaannya.

		2)	Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat 
			diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat 
			dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.

		3)	Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsistent).

	Ayat (2)
		Ketentuan pada ayat ini untuk memberikan penegasan tentang penggunaan sistem dan 
		prinsip pembukuan yang harus dilakukan secara taat asas (konsistent). 

Pasal 14
	Ayat (1) dan ayat (2)
		Pada hakekatnya untuk dapat memenuhi kewajiban pajak atas penghasilan dari usaha 
		dan pekerjaan bebas dengan sebaik-baiknya diperlukan adanya pembukuan. 
		Undang-undang bermaksud mendorong semua Wajib Pajak untuk menyelenggarakan 
		pembukuan, namun disadari pula bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu 
		menyelenggarakan pembukuan itu. Wajib Pajak yang diizinkan untuk tidak 
		menyelenggarakan pembukuan lengkap meliputi para Wajib Pajak yang peredaran 
		usahanya atau penerimaan brutonya berjumlah kurang dari Rp.60.000.000,- setahun.

		Untuk mereka ini perlu adanya suatu cara yang terbuka dan adil, disamping perlunya 
		pembinaan agar supaya mereka kemudian dapat dan mampu menyelenggarakan 
		pembukuan.

		Norma Penghitungan adalah suatu pedoman yang dapat dipakai sebagai cara untuk 
		menentukan peredaran bruto atau penerimaan bruto dan yang pada akhirnya untuk 
		menentukan penghasilan netto.

		Pada dasarnya Norma Penghitungan ini  hanya dipergunakan untuk penghitungan atau 
		penentuan penghasilan netto dalam hal :
		-	tidak adanya dasar penghitungan lain yang lebih baik, yaitu pembukuan.
		-	pembukuan Wajib Pajak yang ternyata diselenggarakan tidak benar.

		Adapun wujud Norma Penghitungan itu ialah suatu persentase atau angka perbandingan 
		lainnya yang disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian yang cermat sehingga :
		-	sederhana,
		-	terperinci menurut kelompok jenis usaha,
		-	dibedakan dalam beberapa klasifikasi kota/tempat,
		-	dibedakan untuk Wajib Pajak yang jumlah peredaran usahanya atau penerimaan 
			brutonya kurang dari Rp. 60.000.000,- dengan yang lebih dari Rp.60.000.000,-,
		-	tingkat persentase atau angka perbandingan yang tidak jauh dari kewajaran, 
			namun dapat mendorong Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan.

		Dengan demikian Norma Penghitungan adalah merupakan alat yang dipergunakan dalam 
		keadaan terpaksa, karena tidak adanya pegangan lain, namun masih tetap dapat 
		dipertanggung jawabkan kesederhanaan, keterbukaan dan kewajarannya. Norma 
		Penghitungan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan 
		pembukuan, untuk menghitung penghasilan netto yang harus dicantumkan dalam Surat 
		Pemberitahuan Tahunan. 

		Oleh karena Wajib Pajak akan menetapkan sendiri pajaknya, maka adanya patokan untuk 
		menghitung berapa penghasilan yang diumumkan terlebih dahulu, akan sangat berguna. 
		Hanya apabila terbukti bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan tidak benar, maka Direktur 
		Jenderal Pajak berwenang menetapkan pajak berdasarkan data yang benar, dengan 
		menerapkan Norma Penghitungan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan. Norma 
		Penghitungan yang bersifat terbuka itu selain untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan 
		kewajiban bagi Wajib Pajak, juga sekaligus untuk mencegah timbulnya tindakan 
		sewenang-wenang Administrasi Perpajakan dengan menaksir besarnya penghasilan yang 
		kurang berdasar. Norma Penghitungan dimaksud dibuat dan disempurnakan terus 
		menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan berpedoman pada suatu 
		pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

		Pegangan yang ditetapkan Menteri Keuangan itu harus memuat :
		a.	kaitan-kaitan yang harus dipergunakan untuk menentukan besarnya :
			-	peredaran (jumlah karyawan, jumlah meja bagi usaha rumah makan, 
				jumlah mesin bagi usaha industri, jumlah kamar bagi usaha hotel, dan 
				lain-lain),
			-	penghasilan bruto (jumlah pembelian bahan, jumlah gaji karyawan, dan 
				lain-lain),
			-	penghasilan netto (jumlah pengeluaran nyata atau tingkat biaya hidup dan 
				lain-lain);
		b.	pokok-pokok cara yang harus diperhatikan dalam menyusun Norma Penghitungan;
		c.	cara-cara menyempurnakan Norma Penghitungan.

	Ayat (3)
		Cukup jelas.

	Ayat (4)
		Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memberitahukan untuk 
		memilih menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan, 
		dianggap menyelenggarakan pembukuan.

		Dalam hal Wajib Pajak tersebut ternyata tidak menyelenggarakan pembukuan, maka 
		penghasilan netto dihitung dengan Norma Penghitungan dan pajak yang dihasilkan dari 
		penghitungan tersebut ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan, 
		sebagaimana diatur dalam ayat (7).

		Dengan ketentuan ini, Wajib Pajak dirangsang untuk menyelenggarakan pembukuan yang 
		baik, benar dan lengkap. Oleh karena itu Norma Penghitungan perlu disusun 
		sebaik-baiknya dengan memperhatikan perusahaan atau pekerjaan bebas yang baik dan 
		efisien. Bagi Wajib Pajak yang jujur yang dalam usahanya tidak berhasil memperoleh 
		penghasilan seperti perusahaan atau pekerjaan bebas yang baik dan efisien, penggunaan 
		Norma Penghitungan dapat merugikannya.

		Untuk menghindari diterapkan Norma Penghitungan yang dapat merugikannya tersebut, 
		Wajib Pajak dapat memilih untuk menyelenggarakan pembukuan yang baik, benar dan 
		lengkap, sehingga penghitungan pajaknya didasarkan atas keadaan yang sebenarnya 
		sesuai dengan pembukuannya.

	Ayat (5)
		Wajib Pajak yang memilih untuk menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan 
		Norma Penghitungan, dengan sendirinya harus dapat menunjukkan bahwa jumlah 
		peredaran dari usahanya atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebasnya dalam setahun 
		kurang dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dapat dibuktikan dari catatan 
		tentang peredaran atau penerimaan bruto, yang diselenggarakannya.

	Ayat (6)
		Menurut ketentuan ini, penghasilan netto dihitung berdasarkan Norma Penghitungan 
		terhadap Wajib Pajak yang :
		a.	mempunyai kewajiban menyelenggarakan pembukuan, akan tetapi tidak 
			menyelenggarakan pembukuan sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang;

		b.	mempunyai kewajiban menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran bruto 
			atau penerimaan brutonya, akan tetapi tidak menyelenggarakan pencatatan 
			sebagaimana diwajibkan;

		c.	tidak bersedia memperlihatkan buku, catatan serta bukti lain yang diminta oleh 
			Direktur Jenderal Pajak.

		Perlu ditegaskan, yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah 
		Wajib Pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya berjumlah 
		Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun dan Wajib Pajak yang peredaran 
		usahanya atau penerimaan brutonya kurang dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) 
		setahun akan tetapi memilih atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
	
	Ayat (7)
		Pajak Penghasilan yang dihasilkan dari penghasilan netto yang dihitung dengan 
		menerapkan Norma Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), ditambah 
		dengan sanksi administrasi berupa kenaikan seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) 
		Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 15
	Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk 
	golongan-golongan Wajib Pajak tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Dalam 
	praktek sering dijumpai kesukaran dalam menghitung besarnya penghasilan dan penghasilan kena 
	pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu, sehingga berdasarkan pertimbangan praktis, oleh 
	undang-undang ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk mengeluarkan Keputusan untuk 
	menentukan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto, yang 
	dengan sendirinya akan menjadi dasar penghitungan penghasilan kena pajak bagi golongan Wajib 
	Pajak tertentu tersebut.

Pasal 16
	Penghasilan kena pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak 
	Penghasilan yang terhutang. Seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) dikenal 2 (dua) golongan 
	Wajib Pajak yaitu :
	-	Wajib Pajak dalam negeri dan
	-	Wajib Pajak luar negeri.

	Bagi Wajib Pajak dalam negeri terdapat 2 (dua) cara pada dasarnya untuk menentukan besarnya 
	penghasilan kena pajak :
	-	cara penghitunga biasa,
	-	cara penghitungan dengan mempergunakan Norma Penghitungan.

	Ayat (1)
		Cara penghitungan biasa

		Contoh :
		-	Penghasilan yang diperoleh dalam 
			suatu tahun pajak menurut Pasal 4 ayat (1) 		Rp.50.000.000,-
		-	Biaya-biaya menurut Pasal 6 ayat (1) :
			biaya untuk mendapatkan, menagih,
			dan memelihara penghasilan 	Rp. 30.000.000,-
			penyusutan dan amortisasi 	Rp.   6.000.000,-
			iuran kepada dana pensiun	Rp.   1.000.000,-
							-------------------
										Rp. 37.000.000,-

										------------------
		-	Penghasilan netto .......................................		Rp.13.000.000,-
		-	Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu 		Rp. 2.000.000,-
										------------------
		-	Penghasilan kena pajak (bagi badan,
			selain badan koperasi) .................................		Rp.11.000.000,-
		-	Bagi badan koperasi diperbolehkan 
			untuk mengurangkan pengembalian
			Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari
			kegiatan dari dan untuk anggota.
		-	Pengurangan untuk Wajib Pajak pribadi Pasal 7 ayat (1),
			misal Wajib Pajak kawin dengan tanggungan
			2 (dua) orang anak .....................................		Rp. 2.400.000,-
										------------------
		-	Penghasilan kena pajak ..............................		Rp. 8.600.000,-
										==========

	Ayat (2)
		Penggunaan Norma Penghitungan dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu, yaitu Wajib
		Pajak yang jumlah peredaran usahanya atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebasnya 
		dalam setahun kurang dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

		Bagi Wajib Pajak yang jumlah peredaran usahanya atau penerimaan bruto dari pekerjaan 
		bebasnya dalam setahun kurang dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), menurut 
		ketentuan undang-undang ini tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Terhadap 
		mereka penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan dengan mempergunakan Norma 
		Penghitungan.

		Akan tetapi, bila diinginkan oleh Wajib Pajak, penghitungan penghasilan kena pajak dapat 
		dilakukan dengan cara penghitungan biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan 
		syarat mereka menyelenggarakan pembukuan seperti diatur dalam undang-undang ini 
		(Lihat penjelasan mengenai Pasal 14).
	
	Ayat (3)
		Cukup jelas.

Pasal 17
	Ayat (1)
		Bagi Wajib Pajak dalam negeri tarif Pajak Penghasilan diterapkan terhadap seluruh 
		penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, dengan sistem yang 
		sangat sederhana.

		Contoh :

		Jumlah penghasilan kena pajak 				Rp. 80.000.000,- 
		Pajak Penghasilan yang terhutang :
		15% x Rp.10.000.000,- 	= Rp.  1.500.000,-
		25% x Rp.40.000.000,- 	= Rp.10.000.000,-
		35% x Rp.30.000.000,- 	= Rp.10.500.000,-
					---------------------
		Jumlah penghasilan kena 
		pajak 	Rp. 80.000.000,- 		Pajak	= 	Rp.22.000.000,-

	Ayat (2)
		Batas lapisan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut 
		akan disesuaikan dengan faktor penyesuaian, antara lain tingkat inflasi. Menteri Keuangan 
		diberi wewenang mengeluarkan keputusan yang mengatur tentang faktor penyesuaian 
		tersebut.

	Ayat (3)
		Misalnya Penghasilan kena pajak sebesar Rp. 1.050.650,- (satu juta lima puluh ribu enam 
		ratus lima puluh rupiah), maka untuk penerapan tarif penghasilan kena pajak dibulatkan 
		menjadi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

	Ayat (4)
		Misalnya seorang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subyektifnya sebagai Subyek 
		Pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan, dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh 
		penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka penghitungan Pajak 
		Penghasilan adalah sebagai berikut :

		Penghasilan selama 3 (tiga) bulan 		Rp. 1.000.000,-
		Penghasilan setahun sebesar :
			  360
			------- x  Rp. 1.000.000,-			Rp. 4.000.000,-
			3 x 30
		Penghasilan tidak kena pajak			Rp.    960.000,-
								------------------
		Penghasilan kena pajak				Rp. 3.040.000,-

		Pajak Penghasilan yang terhutang
		(setahun) 15% x Rp. 3.040.000,-			Rp.    456.000,-
		Jadi Pajak Penghasilan yang terhutang
		selama bagian dari tahun pajak, yaitu
		selama 3 (tiga) bulan adalah
			 3 x 30
			-------- x  Rp. 456.000,-			Rp.   114.000,-
			  360
	Ayat (5)
		Cukup jelas.

Pasal 18
	Ayat (1)
		Undang-undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan 
		Keputusan tentang besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan yang 
		dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak.

		Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya 
		perbandingan antara hutang dan modal (debtequity ratio). Apabila perbandingan antara 
		hutang dan modal sangat besar (di atas batas-batas kewajaran) maka sebenarnya 
		perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian undang-undang 
		menentukan adanya modal terselubung.

	Ayat (2)
		Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyelundupan 
		pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Dalam hal terdapat hubungan 
		istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan di bawah semestinya atau 
		pun pembebanan biaya melebihi yang seharusnya, bila terjadi transaksi antara pihak-pihak 
		yang bersangkutan. 
		Demikian pula kemungkinan dapat terjadi adanya penyertaan modal secara terselubung, 
		dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai hutang.

		Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya 
		penghasilan dan/atau biaya yang seharusnya akan terjadi apabila di antara pihak-pihak 
		tersebut tidak terdapat hubungan istimewa.

		Begitu juga, apabila berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata terdapat penyertaan 
		atau modal terselubung seolah-olah merupakan hutang, maka Direktur Jenderal Pajak 
		berwenang untuk menentukan hutang tersebut sebagai modal perusahaan.

		Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan dengan hutang yang sebenarnya 
		merupakan penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan 
		kepada pemegang saham yang menerima atau memperolehnya merupakan penghasilan 
		yang dikenakan pajak.

		Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bunga merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari 
		penghasilan, tetapi sebaliknya dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tidak 
		boleh dikurangkan.

	Ayat (3)
		Huruf a
			Hubungan Istimewa dianggap ada bila dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah 
			pemilikan atau penguasaan yang sama.

			Yang dimaksud dengan pemilikan atau penguasaan ini adalah bila yang memiliki 
			perusahaan-perusahaan tersebut memegang saham mayoritas yang dapat 
			mempengaruhi jalannya perusahaan. 
		
			Hubungan istimewa juga dapat dirumuskan sebagai berikut :
			-	Badan AA mempunyai penyertaan pada perusahaan BB sebesar 25% 
				(dua puluh lima persen), maka AA dan BB mempunyai hubungan 
				istimewa.

			-	Seseorang YY mempunyai 25% (dua puluh lima persen) penyertaan pada 
				perusahaan AA dan juga 25% (dua puluh lima persen) penyertaan pada 
				perusahaan BB, maka antara YY, AA dan BB mempunyai hubungan 
				istimewa.

		Huruf b
			Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan, lurus 
			satu derajat adalah ayah, ibu dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah 
			dalam garis keturunan kesamping satu derajat adalah saudara.

			Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu 
			derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda 
			dalam garis keturunan kesamping satu derajat adalah ipar.

	Ayat (4)
		Dalam hal terdapat beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan 
		penyertaan 50% (lima puluh persen) atau lebih, maka tarif terendah 15% (lima belas 
		persen) hanya dapat diberlakukan satu kali saja. 

		Dalam hal salah satu pihak menderita kerugian, kerugian tersebut tidak dapat 
		dikompensasikan terhadap penghasilan pihak lainnya, akan tetapi berlaku kompensasi 
		vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 19
	Dalam hal terjadi ketidak serasian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan yang disebabkan 
	oleh karena perkembangan harga yang menyolok, maka Pemerintah dapat melakukan 
	penyesuaian-penyesuaian misalnya dengan menerapkan indeksasi.

Pasal 20
	Ayat (1)
		Pelunasan pajak dalam tahun berjalan, agar pada akhir tahun mendekati jumlah pajak 
		yang terhutang, dilakukan melalui :
		a.	pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh 
			penghasilan oleh Wajib Pajak dari pekerjaan (pekerjaan dalam hubungan 
			kerja dan pekerjaan bebas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemungutan 
			pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan 
			pemotongan pajak atas penghasilan dari modal dan jasa-jasa tertentu 
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

		b.	disamping pelunasan pajak melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh 
			pihak lain, Wajib Pajak sendiri juga diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
			dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

	Ayat (2)
		Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan cicilan atau angsuran pembayaran 
		pajak yang nantinya dapat diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap Pajak 
		Penghasilan yang terhutang mengenai seluruh tahun pajak yang bersangkutan.

	Ayat (3)
		Cukup jelas.

	Ayat (4)
		Cukup jelas.

Pasal 21
	Ayat (1)
		Yang wajib memotong Pajak Penghasilan atau disebut pemotong pajak menurut 
		ketentuan ini ialah :

		a.	perusahaan orang pribadi atau badan yang merupakan induk atau cabang 
			perusahaan yang membayar gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya kepada 
			karyawan atau orang lain, dengan syarat, bahwa pekerjaan itu dilakukan 
			di Indonesia. Dalam pengertian pemberi kerja tidak harus Subyek Pajak menurut 
			undang-undang ini, tetapi dapat juga setiap orang atau badan yang dalam 
			hubungan kerja membayarkan gaji, upah, dan sebagainya;

		b.	misalnya gaji yang dibayarkan kepada pegawai Kedutaan Besar Republik 
			Indonesia di luar negeri, karena dibebankan kepada Keuangan Negara, maka 
			harus dipotong Pajak Penghasilan. Dalam pengertian Keuangan Negara termasuk 
			Keuangan Pemerintah Daerah.

		c.	badan dana pensiun yang membayarkan uang pensiun, baik uang pensiun yang 
			dibayarkan kepada pensiunan pegawai atau karyawan maupun kepada ahli 
			warisnya. 
			Dalam pengertian pensiun, termasuk tunjangan-tunjangan baik yang dibayar 
			secara berkala maupun tidak;

		d.	perusahaan atau badan-badan, dalam hal terdapat pembayaran kepada tenaga 
			ahli atau persekutuan tenaga ahli sebagai Wajib Pajak dalam negeri atas jasa 
			yang dilakukan di Indonesia. Dalam pengertian perusahaan, termasuk Perusahaan 
			Jawatan, dan dalam pengertian badan termasuk badan perwakilan negara asing 
			dan badan internasional.

	Ayat (2)
		Yang dipotong pajak adalah bagian penghasilan setiap bulan yang melebihi seperdua 
		belas dari penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Misalnya
		seorang karyawan kawin dengan tanggungan 3 (tiga) orang, penghasilan tidak kena pajak 
		adalah sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 
		setiap bulan Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Apabila penghasilan 
		karyawan itu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan, maka 
		penghasilan yang dipotong pajak adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

	Ayat (3)
		Sesuai dengan sifat Pajak Penghasilan sebagai pajak perorangan dan bukan pajak 
		kebendaan, artinya keluarga Wajib Pajak yang menjadi tanggungan penuh turut 
		menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terhutang, maka kebenaran Surat 
		Pernyataan Wajib Pajak mengenai susunan keluarganya mutlak perlu. 

		Sebagai alat pembanding dapat juga dipergunakan Kartu Keluarga Wajib Pajak yang 
		dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

	Ayat (4)
		Cukup jelas.

	Ayat (5)
		Cukup jelas.

	Ayat (6)
		Dalam Buku Petunjuk Direktur Jenderal Pajak dimuat tabel yang dapat dipakai pemberi 
		kerja untuk memotong besarnya Pajak Penghasilan yang harus disetorkannya ke Kas 
		Negara.

	Ayat (7)
		Jika pemberi kerja telah melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan 
		dengan benar, maka pada akhir tahun pajak terhadap karyawan atau orang-orang yang 
		Pajak Penghasilannya telah dipotong tersebut, tidak lagi diwajibkan menyampaikan Surat 
		Pemberitahuan Tahunan.

		Dengan perkataan lain, Pajak Penghasilan yang telah dipotong dengan benar dinyatakan 
		final berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

	Ayat (8)
		Bagi karyawan yang mempunyai penghasilan lain disamping upah/gajinya, maka mereka 
		diwajibkan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

		Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan juga diberlakukan terhadap 
		mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pekerjaan lebih dari satu 
		pemberi kerja.

	Ayat (9)
		Untuk mempermudah pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak yang 
		membayarkan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Buku Petunjuk Pemotongan Pajak 
		Penghasilan.

Pasal 22
	Ayat (1)
		Ketentuan ini mengatur wewenang Menteri Keuangan untuk menetapkan badan tertentu, 
		baik swasta maupun pemerintah sebagai pemungut Pajak Penghasilan, yang telah sangat 
		dibatasi untuk mengurangi pungutan-pungutan pendahuluan yang berlebihan. Pajak 
		Penghasilan dipungut atas Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan atau 
		melalui pemungut pajak tersebut.

		Undang-undang ini dengan tegas menentukan, bahwa hanya dari kegiatan usaha di bidang 
		impor dan kegiatan usaha di bidang lain yang memperoleh pembayaran barang dan jasa 
		dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
		yang dilakukan dengan atau melalui pemungut pajak yang ditunjuk itu saja yang dapat 
		dipungut Pajak Penghasilan.

		Dengan pembayaran barang dan jasa dari belanja negara dimaksudkan ialah, pembayaran 
		pembelian barang dan pembayaran penggantian jasa dengan menggunakan Keuangan 
		Negara baik Pusat maupun Daerah.

	Ayat (2)
		Besarnya Pajak Penghasilan yang dipungut tersebut dengan sendirinya harus ditentukan 
		sedemikian rupa, sehingga mendekati jumlah Pajak Penghasilan yang terhutang atas 
		Wajib Pajak bersangkutan.

		Untuk itu Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan dasar dan besarnya pungutan, 
		yang disesuaikan dengan besarnya Pajak Penghasilan yang akan terhutang untuk seluruh 
		tahun pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 23
	Ayat (1)
		Pembayaran dividen, bunga, sewa, royalti, imbalan atas jasa teknik dan jasa manajemen 
		yang merupakan penghasilan, harus dilunasi Pajak Penghasilannya selama tahun berjalan 
		melalui pemotongan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri di Indonesia atau badan 
		pemerintah yang melakukan pembayaran itu.

		Pembayaran bunga dan imbalan lain sehubungan dengan peminjaman uang dari Bank 
		atau lembaga keuangan lainnya, tidak dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang 
		membayarkan.

		Tarif yang diterapkan di sini adalah tarif terendah, yaitu 15% (lima belas persen), karena 
		Wajib Pajak yang Pajak Penghasilannya dipotong, masih wajib menyampaikan Surat 
		Pemberitahuan Tahunan untuk melakukan penghitungan pajak yang terhutang untuk 
		seluruh penghasilannya dalam satu tahun pajak.

	Ayat (2)
		Disamping badan, baik swasta maupun pemerintah, orang pribadi sebagai Wajib Pajak 
		dalam negeri dapat juga ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong Pajak 
		Penghasilan dari pembayaran-pembayaran tersebut di atas.

		Wewenang menunjuk orang pribadi untuk menjadi pemotong pajak atas penghasilan dari 
		modal ini ada pada Direktur Jenderal Pajak. Orang pribadi berkewajiban memotong pajak 
		sejak ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

	Ayat (3)
		Yang dimaksud dengan bunga dan dividen tertentu dalam ayat ini adalah :
		a.	bunga yang dibayarkan oleh bank atau Kantor Pos atas tabungan dari penabung 
			kecil;
		b.	dividen yang diterima atau diperoleh pemegang sertifikat saham PT Danareksa,
		yang jumlahnya tidak melebihi suatu jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

		Ketentuan ini dimaksudkan agar terhadap penabung kecil atau pemegang sertifikat saham 
		PT Danareksa yang pada umumnya penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 
		setahun tidak melampaui jumlah penghasilan tidak kena pajak, tidak dilakukan 
		pemotongan pajak oleh pihak yang membayarkan.

		Apabila terhadap penabung kecil atau pemegang sertifikat saham tersebut dilakukan 
		pemotongan  pajak, maka hal tersebut menjadi beban bagi mereka untuk mengurus 
		pengembaliannya.

		Pembebasan pemotongan pajak atas bunga dan dividen tersebut tidak berarti bahwa 
		bunga dan dividen itu dikecualikan sebagai Obyek Pajak, tetapi dikenakan pajak apabila 
		bunga atau dividen jumlahnya melampaui penghasilan tidak kena pajak.

Pasal 24
	Ayat (1)
		Pajak Penghasilan luar negeri adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan 
		yang diterima atau diperoleh di sana, yang merupakan bagian dari seluruh penghasilan 
		yang dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia.

		Pajak Penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan adalah Pajak Penghasilan yang 
		dikenakan atas penghasilan luar negeri dari Wajib Pajak dalam negeri.

		Dengan demikian, maka Pajak Penghasilan luar negeri yang dikenakan atas badan luar 
		negeri yang membayarkan dividen tidak dapat dikreditkan atas pajak dari Wajib Pajak 
		Indonesia yang menerima dividen itu. Dengan perkataan lain Pajak Penghasilan yang 
		dikreditkan dari pajak yang terhutang di Indonesia hanya Pajak Penghasilan yang 
		langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak 
		dalam negeri yang bersangkutan.

		Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas semua penghasilan dari manapun 
		diperoleh, termasuk penghasilan yang diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri.

		Atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri tersebut, dengan sendirinya telah 
		dikenakan pajak oleh negara asal penghasilan tersebut. Pajak Penghasilan yang telah 
		dibayar di negara asing tersebut dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan 
		yang terhutang, sepanjang mengenai tahun pajak yang sama.

		Dengan perkataan lain, Pajak Penghasilan yang dibayar di luar negeri atas penghasilan 
		yang diterima atau diperoleh di sana dapat dikurangkan dari Pajak Penghasilan yang 
		terhutang, untuk tahun pajak yang sama.

		Contoh :

		a.	Seorang konsultan Indonesia A bekerja selama setahun di Philipina dan 
			memperoleh imbalan (fee) dari jasa yang dilakukan di sana sebesar x. 

			Pajak yang dikenakan di Philipina atas fee tersebut misalnya 50% x X. 
			Maka jumlah sebesar 50% x X tersebut dapat dikreditkan terhadap seluruh 
			Pajak Penghasilan yang terhutang atas A.

		b.	Seorang pribadi B mendepositokan uangnya di salah satu bank di Inggris.
			Bunga deposito yang diterima sebesar Y.
			Tarif pajak atas bunga deposito di sana, misalnya sebesar 30%.
			Maka jumlah sebesar 30% x Y tersebut dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak 
			Penghasilan yang terhutang atas B.

		c.	PT AB di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z, Incorporated di 
			Amerika.
			Misalnya Z, Incorporated memperoleh keuntungan sebesar ...US$ 100.000
			Pajak Penghasilan atas Z,
			Incorporated (Corporate income tax) : 48%		(US$. 48.000,-)
										------------------
										 US$. 52.000,-
			Pajak atas dividen misalnya 38%   			(US$. 19.760,-)
										------------------
			Dividen yang dikirimkan ke Indonesia			 US$. 32.240,-

		Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang 
		terhutang atas PT AB adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang 
		diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar 
		US$. 19.760,-

		Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z, Incorporated sebesar US$.48.000,- 
		tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terhutang atas PT AB, karena 
		pajak sebesar US$. 48.000,- tersebut tidak dikenakan atas penghasilan yang diterima 
		atau diperoleh PT. AB dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas 
		keuntungan Z, Incorporated di Amerika.

	Ayat (2)
		Pajak Penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang 
		terhutang adalah sebesar Pajak Penghasilan yang sebenarnya terhutang (untuk Wajib 
		Pajak yang memakai Stelsel Akrual) dan telah dibayar (untuk Wajib Pajak yang memakai 
		Stelsel Kas) di luar negeri, akan tetapi paling banyak sebesar hasil penerapan tarif pajak 
		Indonesia, terhadap penghasilan luar negeri tersebut yang dihitung menurut undang-undang
		ini.

	Ayat (3)
		Ini merupakan penegasan bahwa penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 
		berasal dari sumber penghasilan di Indonesia (ketentuan tentang sumber penghasilan).
		Ketentuan tentang sumber penghasilan ini berlaku juga bagi beberapa jenis penghasilan 
		lainnya yang ada kaitannya dengan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 
		misalnya dalam hal penghasilan yang berkenaan dengan harta (berupa sewa), menurut 
		ketentuan tentang sumber yang dianut oleh Pasal 26, penghasilan diperoleh di negara 
		tempat harta itu dipergunakan.

		Jenis penghasilan lainnya berkenaan dengan harta tersebut misalnya dalam hal harta 
		tersebut dijual, keuntungan dari penjualan harta tersebut merupakan penghasilan yang 
		diperoleh di negara tempat harta itu berada atau dipergunakan, sebab di negara tersebut 
		sewa itu dikenakan Pajak Penghasilan, jadi sumbernya berada di negara tempat 
		menghasilkan sewa yang bersangkutan.

	Ayat (4)
		Misalnya apabila ternyata dalam tahun 1985 terdapat pengurangan atau pengembalian 
		Pajak Penghasilan luar negeri mengenai Pajak Penghasilan luar negeri tahun 1984 
		sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka pengurangan atau pengembalian pajak 
		sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut ditambahkan pada Pajak Penghasilan 
		yang terhutang tahun pajak 1985.

Pasal 25
	Ketentuan dalam pasal ini mengatur tentang pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri 
	dalam tahun berjalan, yang mengandung pengertian-pengertian :
	a.	berapa besarnya angsuran;
	b.	dasar penghitungan besarnya angsuran.

	Ayat (1)
		Untuk mempermudah pengertian, diberikan contoh penghitungan angsuran pembayaran 
		pajak untuk tahun 1985 sebagai berikut :

		Pajak Penghasilan yang terhutang tahun pajak 1984 			Rp.10.000.000,-
		Dikurangi :
		a.	Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja	Rp. 3.000.000,-
		b.	Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak 
			lain dari kegiatan usaha 					Rp. 2.000.000,-
		c.	Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain
			atas penghasilan dari modal (sewa,bunga dsb).		Rp.   500.000,-
		d.	Kredit Pajak Penghasilan luar negeri 			Rp. 1.500.000,-
										-----------------
											Rp. 7.000.000,-
											------------------
								Selisih			Rp. 3.000.000,-
											==========

		Selisih sebesar Rp. 3.000.000,- ini dibagi dengan banyaknya masa pajak dalam tahun 
		1985.

		Apabila masa pajak yang dipakai untuk melunasi pajak dalam tahun berjalan adalah satu 
		bulan, maka dalam satu tahun pajak ada dua belas masa pajak, maka jumlah angsuran 
		setiap masa pajak 	Rp.3.000.000,-  	=  Rp.250.000,-
					-----------------
					          12
	Ayat (2)
		Dengan dilakukannya pembaharuan undang-undang perpajakan ini, maka apabila Surat 
		Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak telah diisi sebagaimana mestinya, dan penghitungan 
		pajak yang terhutang telah dilakukan dengan benar serta jumlah pajak yang terhutang itu 
		telah dibayar lunas, maka tidak akan ada lagi ketetapan pajak yang akan dikeluarkan oleh 
		Direktur Jenderal Pajak.

		Apabila ada ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka itu 
		berarti, bahwa pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan dan yang 
		telah dibayar atau dilunasi oleh Wajib Pajak, ternyata kurang daripada yang seharusnya 
		menurut undang-undang.

		Oleh karena itu, apabila ada ketetapan pajak, maka pengertian Pajak Penghasilan yang 
		terhutang pada dasarnya adalah berdasarkan ketetapan pajak itu. Kecuali apabila dalam 
		tahun berikutnya penghasilan Wajib Pajak bertambah besar dan penghitungan pajak 
		dilakukan dengan benar, maka Pajak Penghasilan yang terhutang menurut Surat 
		Pemberitahuan Tahunan tahun yang berikutnya akan lebih besar.

		Jumlah angsuran pajak dalam tahun berjalan sesudah itu yang dilunasi oleh Wajib Pajak 
		sendiri adalah pajak menurut Surat Pemberitahuan Tahunan tahun berikutnya itu dibagi 
		dua belas. Pada prinsipnya, dengan demikian, Pajak Penghasilan yang terhutang adalah 
		jumlah Pajak Penghasilan yang diketahui dari tahun pajak yang terakhir.

		Jika Pajak Penghasilan yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan yang 
		disampaikan lebih kecil daripada pajak yang telah disetor selama tahun pajak yang 
		bersangkutan dan oleh karena itu Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian 
		kelebihan pembayaran pajak atau permohonan untuk memperhitungkan dengan hutang 
		pajak lain, sebelum diputus oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai pengembalian atau 
		perhitungan kelebihan tersebut, besarnya angsuran bulanan sama besar dengan 
		bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan itu disampaikan. Setelah adanya 
		keputusan Direktur Jenderal Pajak, maka angsuran dari bulan yang berikutnya, setelah 
		tanggal keputusan itu, didasarkan atas jumlah pajak yang terhutang menurut keputusan 
		tersebut. Apabila pajak yang terhutang menurut ketetapan atau Surat Pemberitahuan 
		Tahunan terakhir mengandung kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya, maka 
		pajak yang menjadi dasar untuk menentukan besarnya angsuran dalam tahun berjalan, 
		dihitung kembali berdasarkan pajak yang terhutang sebelum dilakukan kompensasi 
		kerugian. Dalam hal ketetapan atau Surat Pemberitahuan Tahunan tidak ada, karena Wajib
		Pajak merupakan Wajib Pajak baru, maka pengaturan tentang besarnya angsuran sebagai 
		perkiraan jumlah pajak yang akan terhutang, diatur dalam Peraturan Pemerintah 
		berdasarkan ketentuan Pasal 27.

	Ayat (3)
		Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib 
		Pajak untuk setiap masa pajak sedapat mungkin diusahakan sesuai dengan besarnya 
		pajak yang terhutang untuk masa pajak yang bersangkutan. Untuk Wajib Pajak lembaga 
		keuangan misalnya, besarnya angsuran ini adalah lebih sesuai jika didasarkan pada  
		Laporan Keuangan terakhir, sedang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha milik 
		Daerah didasarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja perusahaan tahun 
		pajak yang bersangkutan.

		Jenis usaha apa saja yang dapat menghitung besarnya angsuran pajak untuk setiap masa 
		pajak dengan menggunakan dasar lain daripada Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat 
		Ketetapan pajak terakhir akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26
	Pasal ini mengatur tentang pemotongan pajak bagi Wajib Pajak luar negeri, yang memuat hal-hal 
	sebagai berikut:
	a.	dasar pemotongan pajak, adalah jumlah bruto dari pembayaran-pembayaran tersebut 
		kepada 	Wajib Pajak luar negeri;
	b.	tarif pajak, adalah 20% (dua puluh persen);
	c.	sifat pemotongan, yaitu bahwa Pajak Penghasilan yang dipotong tersebut bersifat final.

	Yang diwajibkan oleh undang-undang ini untuk memotong pajak adalah juga Wajib Pajak orang 
	pribadi yang membayar atau terhutang bunga, dividen, dan sebagainya. 
	Final berarti Wajib Pajak tidak lagi diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan hal 
	mana berbeda dengan istilah rampung dalam sistem baru, yang berarti bahwa Wajib Pajak masih 
	wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pasal 27
	Dengan Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut pemenuhan kewajiban pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25, termasuk penerapan tarif rata-rata atas 
	penghasilan berupa uang pesangon dan uang tebusan pensiun yang diterima atau diperoleh 
	sekaligus.

Pasal 28
	Pajak Penghasilan yang telah dilunaskan dalam tahun berjalan baik yang dibayar oleh Wajib Pajak 
	sendiri maupun yang dipungut atau dipotong oleh pihak lain, jumlah keseluruhannya dapat 
	dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terhutang.

	Contoh :
	Pajak Penghasilan yang terhutang...........................				Rp.10.000.000,-
	Kredit-kredit pajak :
	-	pemotongan pajak dari pekerjaan
		berdasarkan Pasal 21 					Rp. 1.000.000,-
	-	pungutan pajak oleh pihak lain atas 
		penghasilan dari usaha berdasarkan Pasal 22		Rp. 2.000.000,-
	-	pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan
		dari modal berdasarkan Pasal 23				Rp. 1.000.000,-
	-	Kredit pajak penghasilan luar negeri berdasarkan 
		Pasal 24.						Rp. 3.000.000,-
	-	Pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun
		berjalan berdasarkan Pasal 25				Rp. 2.000.000,-
									------------------
	Jumlah Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan 				Rp. 9.000.000,-
											------------------
	Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar					Rp. 1.000.000,-
											==========

Pasal 29
	Dalam contoh seperti dikemukakan pada penjelasan Pasal 28, maka kekurangan Pajak 
	Penghasilan yang terhutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus dilunasi terlebih 
	dahulu sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya pada 
	akhir bulan ketiga sesudah tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 30
	Ayat (1)
		Setiap Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang 
		melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran atau penerimaan bruto 
		Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau lebih, harus dilampiri dengan Laporan 
		Keuangan.

	Ayat (2)
		Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, merupakan kewajiban untuk 
		mewujudkan ketentuan-ketentuan tentang materi pengenaan pajak menjadi pembayaran 
		uang pajak ke Kas Negara. Oleh sebab itu undang-undang ini menetapkan bahwa Surat 
		Pemberitahuan Tahunan harus memuat data-data yang dapat dipakai sebagai dasar untuk 
		menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terhutang, serta kekurangan atau 
		kelebihan pembayaran pajak.

	Ayat (3)
		Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan 
		Tahunan. 

		Kewajiban ini tidak berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi :
		a.	yang tidak mempunyai penghasilan lain dari pekerjaan sebagaimana dimaksud 
			dalam Pasal 21, kecuali Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan 
			dari pekerjaan lebih dari satu pemberi kerja.
		b.	yang menerima atau memperoleh penghasilan netto yang tidak melebihi jumlah 
			penghasilan tidak kena pajak, misalnya :

		seorang Wajib Pajak kawin dengan tanggungan keluarga 3 (tiga) orang sedang isterinya 
		tidak memperoleh penghasilan dari pekerjaan atau dari usaha, maka penghasilan tidak 
		kena pajak adalah sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu 
		rupiah).

		Apabila penghasilan netto sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh 
		delapan ribu rupiah) atau kurang, maka ia tidak diwajibkan menyampaikan Surat 
		Pemberitahuan Tahunan.

	Ayat (4)
		Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitung dan 
		membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkan ketentuan 
		undang-undang ini, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, kepadanya 
		tidak perlu lagi diberikan Surat Ketetapan Pajak ataupun surat keputusan dari administrasi 
		perpajakan.

	Ayat (5)
		Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan 
		yang diperoleh lain daripada pemeriksaan, bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan 
		dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang bersangkutan tidak benar, misalnya 
		pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak 
		menetapkan besarnya pajak yang terhutang sebagaimana mestinya menurut 
		Undang-undang.

Pasal 31
	Ayat (1)
		Kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan atau diperhitungkan dengan hutang 
		pajak lainnya;

		Contoh :

		Pajak Penghasilan yang terhutang					Rp.10.000.000,-
		Kredit-kredit pajak :
		-	Pemotongan pajak dari pekerjaan berdasarkan Pasal 21	Rp.  1.000.000,-
		-	Pemungutan pajak oleh pihak lain atas 
			penghasilan dari usaha berdasarkan Pasal 22		Rp.  4.000.000,-
		-	Pemotongan pajak oleh pihak lain atas
			penghasilan dari modal berdasarkan Pasal 23		Rp.  1.000.000,-
		-	Pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun
			berjalan berdasarkan Pasal 25				Rp.  6.000.000,-
										-------------------
		Jumlah Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan			Rp.12.000.000,-
											------------------
		Kelebihan pembayaran pajak						Rp. 2.000.000,-
											==========

		Kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp. 2.000.000,- ini dapat dikembalikan atau 
		diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya.

	Ayat (2)
		Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan 
		pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan sebagainya dari Wajib Pajak, sebelum 
		dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak.

		Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau 
		perhitungan kelebihan pajak adalah :
		a.	kebenaran materiil tentang besarnya Pajak Penghasilan yang terhutang;
		b.	keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti 
			pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang 
			bersangkutan.

		Oleh karena itu, untuk kepentingan penelitian dan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak 
		atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas 
		Laporan Keuangan, buku-buku dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan 
		dengan penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terhutang kebenaran jumlah pajak 
		yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang 
		harus dikembalikan. Maksud pemeriksaan ini adalah untuk memastikan, bahwa uang yang 
		akan dibayarkan kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar 
		merupakan hak Wajib Pajak.

		Yang dimaksud dengan pemeriksaan lain-lain termasuk pemeriksaan setempat, 
		melakukan pencocokan terhadap pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Wajib 
		Pajak, dan sebagainya.

Pasal 32
	Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Umum dari penjelasan ini, ketentuan-ketentuan yang 
	berkenaan dengan tata cara pengenaan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 
	tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur tentang cara pemungutan, 
	sanksi-sanksi berkenaan dengan kesalahan, ketidakpatuhan, pelanggaran, dan kejahatan, kecuali 
	apabila tata cara pengenaan pajak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 33
	Ayat (1)
		Bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya merupakan tahun buku, maka ada kemungkinan 
		bahwa sebagian dari tahun pajak itu termasuk di dalam tahun takwim 1984. Menurut 
		ketentuan ayat ini, maka apabila 6 (enam) bulan dari tahun pajak itu termasuk dalam 
		tahun takwim 1984 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih apakah mau 
		mempergunakan Ordonansi Pajak Perseroran 1925 atau Ordonansi Pajak Pendapatan 
		1944, ataupun memilih penerapan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-
		undang ini. Kesempatan memilih semacam itu berlaku pula bagi Wajib Pajak yang lebih 
		dari 6 (enam) bulan dari tahun pajaknya termasuk di dalam tahun takwim 1984.

	Ayat (2)
		Huruf a
			Fasilitas perpajakan yang jangka waktunya terbatas misalnya fasilitas perpajakan 
			berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal 
			Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal 
			Dalam Negeri yang sudah diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 1983 
			masih tetap dapat dinikmati sampai dengan habisnya fasilitas perpajakan 
			tersebut.

		Huruf b
			Fasilitas perpajakan yang jangka waktunya tidak ditentukan, tidak dapat 
			dinikmati lagi terhitung mulai tanggal berlakunya undang-undang ini, misalnya 

			-	fasilitas perpajakan yang diberikan kepada PT Danareksa, berupa 
				pembebasan Pajak Perseroan atas laba usaha dan pembebasan Bea 
				Meterai 	Modal atas penempatan dan penyetoran modal saham, 
				berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 
				No. KEP-1680/MK/II/12/1976 tanggal 28 	Desember 1976;

			-	fasilitas perpajakan yang diberikan kepada perusahaan Perseroan 
				Terbatas yang menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal, berupa 
				keringanan tarif Pajak Perseroan, berdasarkan Keputusan Menteri 
				keuangan No. 112/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979.

	Ayat (3)
		Ordonansi Pajak Perseroan 1925, dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan 
		Royalty 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya tetap berlaku terhadap 
		penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak 
		dan gas bumi dan dalam bidang penambangan lainnya yang dilakukan dalam rangka 
		perjanjian Kontrak Karya dan kontrak Bagi Hasil, sepanjang perjanjian Kontrak Karya dan 
		Kontrak Bagi Hasil tersebut masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini.

		Ketentuan Undang-undang ini baru berlaku terhadap penghasilan kena pajak yang diterima 
		atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam 
		bentuk perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, apabila perjanjian Kontrak Karya 
		dan Kontrak Bagi Hasil  tersebut dibuat setelah berlakunya undang-undang ini.

Pasal 34
	Cukup jelas.

Pasal 35
	Dengan Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut hal-hal yang belum cukup diatur dalam 
	Undang-undang ini. 

	Peraturan Pemerintah dimaksud antara lain mengenai :
	a.	Penerapan faktor penyesuaian untuk menghitung penghasilan yang berasal dari keuntungan 
		karena penjualan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan penerapan 
		tarif efektip rata-rata atas keuntungan tersebut ;
	b.	Pedoman penyusutan dan amortisasi;
	c.	Semua peraturan yang diperlukan, agar Undang-undang ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, 
		termasuk pula peraturan peralihan.

Pasal 36
	Ayat (1)
		Ayat ini menegaskan bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 mulai berlaku pada 
		tanggal 1 Januari 1984.

		Bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya sama dengan tahun takwim, maka Undang-undang 
		ini berlaku bagi mereka itu sejak tahun pajak 1984. Untuk Wajib Pajak yang 
		mempergunakan tahun buku yang berlainan dengan tahun takwim, maka Undang-undang 
		ini akan berlaku untuk tahun buku yang dimulai sesudah 1 Januari 1984.

	Ayat (2)
		Cukup jelas.




		       TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3263
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -
  • -
  • -
  • -

Komentar



© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 7952 kali - Dicetak 0 kali ›