Minggu, 8 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 89

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.05/2000

Ditetapkan tanggal 29 Maret 2000

BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PRODUK REKAMAN SUARA DI ATAS PITA KASET, COMPACT DISC, VIDEO COMPACT DISC DAN LASER DISC
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua Peraturan Lainnya » Keputusan Menteri Keuangan » 2000

Keputusan Menteri Keuangan No 89/KMK.05/2000 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					 NOMOR 89/KMK.05/2000

						TENTANG 

		          PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
	ketentuan tentang besarnya tarif cukai dan penetapan Harga Dasar diatur lebih lanjut oleh Menteri 
	Keuangan;
b.	bahwa usaha unifikasi dan simplikasi sistem pengenaan tarif cukai hasil tembakau perlu ditindaklanjuti 
	agar dapat menjamin kelangsungan hidup industri hasil tembakau guna pengamanan penerimaan 
	negara, perlindungan usaha kecil, penciptaan tenaga kerja, dan untuk menciptakan persaingan yang 
	sehat antar golongan pabrik;
c.	bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur penetapan tarif cukai dan 
	harga dasar hasil tembakau dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
	1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
3.	Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;

					        MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU.


						BAB I
					   KETENTUAN UMUM

						Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.	Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

2.	Direktur Jenderal, Pengusaha Pabrik, Sigaret, Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Mesin (SKM), 
	Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Kretek Yang Dibuat Dengan Cara Lain Daripada Mesin, 
	Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM), Rokok Klobot (KLB), Cerutu (CRT), Tembakau Iris (TIS), Hasil 
	Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), dan Dokumen Cukai adalah sebagaimana dimaksud dalam 
	Undang-undang.

3.	Sigaret Mesin (SM) adalah SPM dan SKM.

4.	Sigaret Non Mesin adalah sigaret putih dan kretek, termasuk Rokok Klobot (KLB) dan Rokok Kelembak 
	Kemenyan (KLM), yang dalam proses pembuatannya sejak dari pelintingan sampai dengan 
	pengemasannya tidak menggunakan mesin.

5.	Importir adalah orang yang memiliki izin berupa NPPBKC untuk melakukan impor hasil tembakau.

6.	Harga Jual Eceran (HJE) adalah harga penyerahan pedagang eceran kepada konsumen terakhir yang 
	di dalamnya sudah termasuk cukai, yang wajib tertera pada pita cukai.

7.	Harga Jual Eceran Minimum adalah HJE serendah-rendahnya yang ditetapkan atas hasil tembakau 
	produksi Golongan Pengusaha Pabrik pada tarif tertentu.

8.	Harga Jual Eceran Maksimum adalah HJE setinggi-tingginya yang ditetapkan atas hasil tembakau 
	produksi Golongan Pengusaha Pabrik pada tarif tertentu.

9.	Tempat Penjualan Eceran (PTE) adalah tempat yang digunakan untuk menjual secara eceran hasil 
	tembakau kepada konsumen akhir, yang meliputi tempat-tempat antara lain distributor, agen, 
	supermarket, atau tempat dagang lainnya tidak termasuk tempat hiburan dan tempat berdagang 
	pedagang kaki lima atau pedagang asongan.

10.	Pedagang kaki lima atau Pedagang Asongan (PKL) adalah pedagang yang menjual secara eceran hasil 
	tembakau dengan menggunakan tempat atau bangunan yang bersifat tidak permanen dan sewaktu-
	waktu dapat berpindah tempat.

11.	Harga Transaksi Pabrik adalah harga transaksi hasil tembakau yang terjadi antara Pengusaha Pabrik 
	atau Importir dengan distributor, agen, Pengusaha TPE, pedagang kaki lima, atau pihak pembeli 
	lainnya.

12.	Harga Transaksi Pasar adalah harga transaksi hasil tembakau yang terjadi antara Pengusaha Tempat 
	Penjualan Eceran dengan konsumen.

13.	Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan 
	dokumen cukai pemesanan pita cukai.

14.	Batasan Produksi Tahun Takwin adalah batasan jumlah produksi dari masing-masing jenis hasil 
	tembakau yang berada dalam satu Golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
	3 Keputusan ini, yang dihitung berdasarkan dokumen cukai pemesanan pita cukai yang diajukan oleh 
	Pengusaha Pabrik yang bersangkutan, yang memiliki satu atau lebih Nomor Pokok Pengusaha Barang 
	Kena Cukai (NPPBKC), dalam satu tahun takwim sebelumnya.


						Pasal 2

(1)	Perhitungan cukai hasil tembakau yang harus dilunasi dilakukan berdasarkan hasil perkalian tarif 
	cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan Harga Dasar.

(2)	Harga Dasar yang digunakan adalah HJE.


						BAB II
	      PENGGOLONGAN PENGUSAHA PABRIK, TARIF CUKAI, DAN HARGA JUAL ECERAN

						Pasal 3

(1)	Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan ke dalam Golongan Pengusaha Pabrik berdasarkan 
	Produksi Pabrik dan Batasan Produksi Tahun Takwin sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I 
	Keputusan ini.

(2)	Penyesuaian kenaikan Golongan Pengusaha Pabrik selain Golongan Pengusaha Pabrik Kecil Sekali 
	wajib dilakukan pada saat Produksi Pabrik dalam tahun takwim yang sedang berjalan telah melampaui 
	jumlah yang setara dengan Batasan Produksi Tahun Takwim dari golongan Pengusaha Pabrik yang 
	bersangkutan.

(3)	Penyesuaian kenaikan golongan bagi Golongan Pengusaha Pabrik Kecil Sekali dilakukan pada saat 
	Produksi Pabrik dalam tahun takwim yang sedang berjalan telah melampaui jumlah yang setara 
	dengan Batasan Produksi Tahun Takwim dari golongan Pengusaha Pabrik Kecil Sekali atau dalam hal 
	salah satu produksinya menggunakan HJE melebihi Batasan HJE Maksimum yang ditentukan.

(4)	Penurunan Golongan Pengusaha Pabrik diizinkan pada setiap awal tahun takwim berikutnya dalam 
	hal Produksi Pabrik dalam satu tahun takwim kurang dari Batasan Produksi Tahun Takwim yang 
	berlaku terhadap Golongan Pengusaha Pabrik yang bersangkutan.

(5)	Penurunan Golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya diberikan untuk 
	satu tingkat lebih rendah dari Golongan Pengusaha Pabrik sebelumnya.


						Pasal 4

(1)	Golongan Pengusaha Pabrik Kecil Sekali diberi fasilitas sebagai Pengusaha Tidak Kena Pajak dan atas 
	produksi hasil tembakaunya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(2)	Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bila Produksi Pabrik dalam tahun takwim 
	yang sedang berjalan telah melampaui Batasan Produksi Tahun Takwim atau bila HJE produksi hasil 
	tembakaunya telah melampaui Batasan HJE yang ditetapkan.

(3)	Dalam hal terjadi kekurangan perhitungan cukai dan PPN akibat dilampauinya batasan produksi 
	maupun HJE yang ditetapkan kepada Pengusaha Pabrik Kecil Sekali yang bersangkutan dapat 
	dilakukan penagihan dan atau pemungutan cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terhitung sejak 
	Batasan Produksi Tahun Takwim atau Batasan HJE dilampaui.


						Pasal 5	

(1)	Tarif cukai masing-masing jenis hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri ditetapkan berdasarkan 
	Golongan Pengusaha Pabrik dan Batasan HJE sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan 
	ini.

(2)	Tarif cukai masing-masing jenis hasil tembakau yang diimpor ditetapkan berdasarkan tarif cukai dan 
	Batasan HJE sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan ini.

(3)	Kepada Pengusaha Pabrik yang dapat melakukan ekspor hasil tembakau dari jenis sigaret sebesar 
	minimal 25 % (dua puluh lima per seratus) dari seluruh hasil tembakau jenis sigaret yang 
	diproduksinya dengan jumlah tidak kurang dari 5 milyar batang, yang dihitung berdasarkan dokumen 
	cukai pemesanan pita cukai dalam satu tahun takwim yang sama, diberikan pengurangan tarif cukai 
	sebesar 2 % (dua per seratus) atas hasil tembakau dari jenis sigaret yang dipasarkan di dalam negeri.

(4)	Pengurangan tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mulai diberikan terhadap dokumen 
	pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) yang didaftarkan dalam Buku Daftar Dokumen 
	Pemesanan Pita Cukai (BDCK-3) selama satu tahun takwim berikutnya.


						Pasal 6

(1)	Atas HJE Hasil Tembakau dari jenis Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Kretek Tangan, dan Sigaret Putih 
	Mesin yang telah ditetapkan sejak tanggal 1 April 1999 sampai dengan tanggal 31 Maret 2000 dan 
	telah direalisasikan pemesanan pita cukainya, wajib dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) 
	dari Harga Jual Eceran yang telah ditetapkan.

(2)	Penetapan HJE Hasil Tembakau untuk pemasaran di dalam negeri maupun untuk keperluan 	ekspor 
	yang lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penetapan HJE tidak direalisasikan pemesanan 
	pita cukai maupun ekspornya, dinyatakan batal.

(3)	Atas HJE Hasil Tembakau yang dibatalkan penetapannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat 
	diajukan permohonan penetapannya kembali oleh Pengusaha Pabrik atau Importir setelah memenuhi 
	ketentuan yang berlaku.

(4)	Pengusaha Pabrik tidak diizinkan menurunkan HJE atas suatu merek hasil tembakau yang masih 
	berlaku penetapan HJE-nya, kecuali dalam hal telah terjadi penurunan Golongan Pengusaha Pabrik 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(5)	Terhadap hasil tembakau impor dapat diberikan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (4) setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea 
	dan Cukai.

(6)	HJE merek baru suatu hasil tembakau dapat lebih rendah dari HJE yang telah dimiliki Pengusaha 
	Pabrik, sepanjang tidak lebih rendah dari Batas Harga Jual Eceran Minimum yang ditetapkan atas 
	Golongan Pengusaha Pabrik yang bersangkutan.


						Pasal 7

(1)	Persetujuan penggunaan HJE suatu merek hasil tembakau diberikan oleh Direktur Jenderal 
	berdasarkan dokumen cukai Kalkulasi HJE yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir.

(2)	Bentuk contoh dokumen cukai Kalkulasi HJE ditetapkan oleh Direktur Jenderal.


						Pasal 8

(1)	Dalam hal Harga Transaksi Pasal telah melampaui HJE, maka Pengusaha Pabrik atau Importir wajib 
	melakukan penyesuaian dengan mengajukan dokumen cukai Kalkulasi HJE yang baru, yang telah 
	disesuaikan dengan Harga Transaksi Pasar tersebut, untuk mendapatkan penetapan HJE dari Direktur 
	Jenderal

(2)	Dalam hal dari hasil pemantauan Pejabat Bea dan Cukai kedapatan Harga Transaksi Pasar telah 
	melampaui HJE, Direktur Jenderal dapat memberitahukan hal tersebut kepada Pengusaha Pabrik atau 
	Importir yang bersangkutan.

(3)	Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (2) Pengusaha Pabrik atau Importir tidak memberikan sanggahan atau 
	mengajukan dokumen cukai Kalkulasi HJE yang baru, maka Direktur Jenderal dapat melakukan 
	penetapan penyesuaian HJE hasil tembakau yang bersangkutan berdasarkan perhitungan kalkulasi 
	HJE yang dilakukannya.


						BAB III
			           HASIL TEMBAKAU YANG DIBAGIKAN SECARA
		         CUMA-CUMA KEPADA KARYAWAN PABRIK DAN PIHAK KETIGA

						Pasal 9

(1)	HJE hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan Pabrik sebesar 50 % (lima 
	puluh per seratus) dari HJE hasil tembakau untuk jenis dan merek yang sama, yang dijual untuk 
	umum.

(2)	HJE hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma kepada pihak ketiga sebesar 75 % (tujuh 
	puluh lima per seratus) dari HJE hasil tembakau untuk jenis dan merek yang sama, yang dijual untuk 
	umum.

(3)	Jumlah hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan Pabrik dibatasi 
	maksimal :
	a.	300 (tiga ratus) batang per bulan untuk karyawan tetap atau karyawan bulanan, atau
	b.	100 (seratus) batang per bulan untuk karyawan harian atau karyawan borongan.

(4)	Jumlah hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma kepada pihak ketiga sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (2) dibatasi maksimum sebesar 0,01 % (satu per sepuluh ribu) dari seluruh 
	Produksi Pabrik dalam tahun takwim sebelumnya.

(5)	Besaran tarif cukai atas hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
	ditetapkan sama dengan besaran tarif cukai dari hasil tembakau untuk jenis dan merek yang sama, 
	yang dijual untuk umum.


						BAB IV
					          PENUTUP

						Pasal 10

(1)	Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

(2)	Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur 
	Jenderal.


						Pasal 11

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 124/KMK.05/1999 tentang 
Penetapan Tarif Cukai dan Harga Dasar Hasil Tembakau sebagaimana diubah, terakhir dengan Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor : 482/KMK.05/1999 dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2000
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUDIBYO
Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 609 kali - Dicetak 0 kali ›