Rabu, 11 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 27

Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAHUN 1996

Ditetapkan tanggal 16 April 1996

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pengalihan Harta » Peraturan Pemerintah » 1996

Peraturan Pemerintah No 27 TAHUN 1996 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 27 TAHUN 1996

						TENTANG

		     PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994
		      TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN 
			DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang 	: 

Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pelunasan pajak atas 
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dipandang perlu untuk menyempurnakan 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994, dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat 	:

1. 	Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ( Lembaran 
	Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
	dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 3566);
3.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 
	Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
	Negara Nomor 3567);
4.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 
	1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
	Negara  Tahun Nomor 3569);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan 
	dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 47, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3580);

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 
TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN.


						Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dan menambah satu ketentuan baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 1994, sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :
					
						"Pasal 4

	(1)	Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat 
		(1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/
		atau bangunan, kecuali pengalihan hak atas rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan 
		rumah susun sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya 
		melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak 
		Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan."


2.	Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
	
						"Pasal 6

	Tata cara pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
	badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,
	ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan."


3.	Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 8

	(1)	Bagi Wajib Pajak orang pribadi, yayasan atau organisasi yang sejenis, dan Wajib Pajak badan 
		yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
		apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam kegiatan usaha 
		pokoknya, pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
		bersifat final.

	(2)	Bagi Wajib Pajak badan lainnya dan bagi Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan 
		transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila melakukan pengalihan hak 
		atas tanah dan/atau bangunan diluar kegiatan usaha pokoknya, pembayaran Pajak 
		Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan pembayaran Pajak 
		Penghasilan Pasal 25 yang dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang 
		untuk tahun pajak yang bersangkutan.

	(3)	Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang jumlah penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena 
		Pajak (PTKP), apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah 
		brutonya kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), penghasilan yang diperoleh 
		dari pengalihan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan, dan Pajak Penghasilan terutang 
		yang bersifat final sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan, wajib dibayar 
		sendiri oleh Wajib Pajak dengan Surat Setoran Pajak Final sebelum akhir tahun pajak yang 
		bersangkutan, kecuali penghasilan yang diperoleh dari pengalihan sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c."


4.	Menambah ketentuan baru diantara Pasal 11 dan Pasal 12 yang dijadikan Pasal 11A, yang berbunyi
	sebagai berikut : 
			
						"Pasal 11A

	(1)	Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum
		1 Januari 1995 dan belum melaporkan penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan
		Tahunan Pajak Penghasilan, wajib membayar Pajak Penghasilan yang terutang :
		a.	sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan sebagaimana dimaksud 
			dalam Pasal 4; atau
		b.	sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan sebagaimana dimaksud 
			dalam Pasal 4 bagi yang telah membayar Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan 
			Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994.

	(2)	Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), yang melakukan pengalihan
		hak atas tanah dan/atau bangunan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1995, terutang Pajak
		Penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.

	(3)	Yayasan atau organisasi yang sejenis yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau
		bangunan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1995, terutang Pajak Penghasilan sebesar 5%
		(lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.

	(4)	Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah
		dan/atau bangunan, apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam 
		kegiatan usaha pokoknya mulai tanggal 1 Januari 1996 sampai saat Peraturan Pemerintah ini 
		berlaku, terutang Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
		Pasal 4 ayat (1).

	(5)	Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), 
		bersifat final.

	(6)	Orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) serta yayasan sebagaimana 
		dimaksud pada ayat (3) serta Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang 
		tidak menyetor Pajak Penghasilan yang terutang sesuai dengan ketentuan tersebut di atas 
		sampai dengan tanggal 31 Desember 1996, maka atas penghasilan yang diterima atau 
		diperoleh orang pribadi dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut dikenakan 
		pajak berdasarkan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 
		tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 
		10 Tahun 1994, berikut sanksi-sanksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku."


						Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




							Ditetapkan di Jakarta
							pada tanggal 16 April 1996
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

							ttd

							SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO




		       LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1996








					        PENJELASAN 
						  ATAS

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 27 TAHUN 1996

						TENTANG

		     PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994
		      TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN 
			DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

UMUM

Cara pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
yang dikaitkan dengan saat penandatanganan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan pengalihan hak oleh
notaris atau pejabat yang berwenang, atau mengaitkannya dengan pembayaran yang dilakukan oleh
bendaharawan atau pejabat pemerintah yang melakukan pembayaran ternyata telah meningkatkan kepatuhan
bagi orang pribadi atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemenuhan kewajiban pelunasan atas
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dipandang perlu untuk menyempurnakan
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dengan Peraturan Pemerintah.

Pokok-pokok perubahan atau penyempurnaan tersebut antara lain :
a.	Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
	merupakan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final diberlakukan bagi orang pribadi,
	yayasan atau organisasi yang sejenis, dan Wajib Pajak badan sehubungan dengan usaha pokoknya
	di bidang pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila melakukan transaksi pengalihan hak
	atas tanah dan/atau bangunan dalam kegiatan usaha pokoknya.
b.	Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah bruto nilai
	pengalihannya kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak diharuskan membayar
	Pajak Penghasilan saat penandatanganan akta oleh Pejabat yang berwenang dimaksudkan untuk
	memberikan keringanan bagi orang pribadi yang jumlah penghasilannya dibawah Penghasilan Tidak
	Kena Pajak (PTKP), namun apabila yang melakukan pengalihan adalah orang pribadi yang memiliki
	jumlah penghasilan melebihi PTKP maka penghasilan tersebut terutang Pajak Penghasilan sebesar
	5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan dan bersifat final, dan harus dilunasi oleh Wajib
	Pajak sendiri sebelum akhir tahun pajak yang bersangkutan. Kewajiban ini tidak termasuk pengalihan
	hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk
	kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
c.	Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi sebelum
	1 Januari 1995 dan belum melaporkan penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
	Pajak Penghasilan tahun 1994 atau tahun sebelumnya, diwajibkan membayar Pajak Penghasilan yang 
	terutang sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan, atau sebesar 2% (dua persen) 
	dari jumlah bruto nilai pengalihan yang telah membayar Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan 
	Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 dan pelunasan Pajak Penghasilan tersebut bersifat final.


PASAL DEMI PASAL

Pasal I

	Angka 1

		Pasal 4

			Ayat (1)

				Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi 
				dan badan atau yang dipotong atau dipungut oleh bendaharawan atau 
				pejabat yang berwenang sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah 
				dan/atau bangunan adalah 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai
				pengalihan tersebut.

				Bagi Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak 
				atas tanah dan/atau bangunan, besarnya Pajak Penghasilan yang wajib 
				dibayar sendiri adalah 2% (dua persen) untuk pengalihan rumah sederhana, 
				rumah sangat sederhana dan rumah susun sederhana, dan sebesar 5% (lima 
				persen) untuk pengalihan lainnya.

	Angka 2

		Pasal 6

			Cukup jelas

	Angka 3

		Pasal 8

			Ayat (1) dan ayat (2)

				Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi, yayasan atau
				organisasi yang sejenis, dan Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya 
				melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila 
				melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam kegiatan 
				usaha pokoknya/sebagai barang dagangan adalah bersifat final. Pembayaran 
				Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan 
				transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila melakukan 
				pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diluar kegiatan usaha 
				pokoknya/bukan sebagai barang dagangan dan bagi Wajib Pajak badan
				lainnya sebesar 5% (lima persen) adalah merupakan angsuran Pajak 
				Penghasilan yang terutang dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak 
				Penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan.

			Ayat (3)

				Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
				yang jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam 
				puluh juta rupiah) tidak diwajibkan melunasi Pajak Penghasilan yang terutang 
				sebelum penanda tanganan akta pengalihan dilakukan.

				Apabila pengalihan hak tersebut dilakukan oleh orang pribadi yang 
				penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka atas 
				penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut 
				terutang Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai 
				pengalihan yang bersifat final dan harus dilunasi sendiri oleh orang pribadi 
				yang bersangkutan sebelum akhir tahun pajak dengan menggunakan Surat 
				Setoran Pajak Final.

				Kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) bagi 
				orang pribadi yang penghasilannya melebihi PTKP tersebut tidak diberlakukan
				atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna 
				pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan 
				persyaratan khusus.

	Angka 4

		Pasal 11A

			Ayat (1)

				Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dari pengalihan hak 
				atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 1 Januari 1995 seharusnya 
				dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 
				1994 atau sebelumnya dan Pajak Penghasilan yang terutang seharusnya 
				sudah dilunasi.

				Untuk memberikan keringanan dan kemudahan bagi orang pribadi yang 
				melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi 
				sebelum tanggal 1 Januari 1995 dan belum melaporkan penghasilan tersebut 
				dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, orang pribadi
				tersebut diwajibkan membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang 
				sebesar :
				a. 	5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan sebagaimana 
					dimaksud dalam Pasal 4, atau
				b.	2% (dua persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan sebagaimana 
					dimaksud dalam Pasal 4, bagi yang telah membayar Pajak 
					Penghasilan Pasal 25 sebesar 3% (tiga persen) berdasarkan 
					Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994.

			Ayat (2) dan ayat (3)

				Untuk memberikan keringanan dan kemudahan bagi orang pribadi 
				sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, yang melakukan 
				pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 1 Januari 
				1996 dan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis yang melakukan 
				pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan mulai tanggal 1 Januari 1995 
				diwajibkan untuk menyetorkan Pajak Penghasilan yang terutang sebesar 5% 
				(lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.

			Ayat (4)

				Bagi Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi 
				pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, apabila melakukan pengalihan 
				hak atas tanah dan/atau bangunan dalam kegiatan usaha pokoknya/sebagai 
				barang dagangan mulai tanggal 1 Januari 1995 sampai saat Peraturan 
				Pemerintah ini berlaku, juga diberi kemudahan berupa Pajak Penghasilan 
				yang terutang atas transaksi pengalihan tersebut sebesar 5% (lima persen) 
				dari jumlah bruto nilai pengalihan atau sebesar 2% (dua persen) dari jumlah 
				bruto nilai pengalihan untuk rumah sederhana, rumah sangat sederhana dan 
				rumah susun sederhana.

				Apabila atas pengalihan dari transaksi pengalihan tersebut telah disetor 
				Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun 1996, maka atas setoran 
				Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat diperhitungkan.

			Ayat (5)

				Cukup jelas

			Ayat (6)

				Bagi orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum 
				melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan 
				tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun 1994 atau sebelumnya 
				dan orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yayasan atau
				organisasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta Wajib Pajak 
				badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diwajibkan untuk menyetor 
				sendiri Pajak Penghasilan yang terutang sesuai dengan ketentuan tersebut 
				selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1996.

				Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut Wajib Pajak 
				belum melunasi Pajak Penghasilan dari penghasilan atas pengalihan hak atas 
				tanah dan/atau bangunan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas 
				penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum 
				berikut sanksi administrasi yang berlaku.
Pasal II

	Cukup jelas.




		       TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3634
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1410 kali - Dicetak 0 kali ›