Kamis, 20 Juni 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 20

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 20/PJ./1996

Ditetapkan tanggal 29 Maret 1996

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-07/PJ./1995 TENTANG PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK SELAIN BARANG MODAL DALAM RANGKA EKSPOR
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPN Umum » Keputusan Dirjen Pajak » 1996 Topik: Semua PPN » Keputusan Dirjen Pajak » 1996 Topik: Semua PPN » Keputusan Dirjen Pajak » 1996

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR KEP - 20/PJ./1996

					          TENTANG

	          PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-07/PJ./1995 
    TENTANG PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS 
           BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK SELAIN BARANG MODAL 

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk mendorong perusahaan menggunakan hasil produksi dalam negeri untuk diolah menjadi barang 
ekspor, dipandang perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang tata cara pembayaran 
pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai oleh BAPEKSTA Keuangan;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2.	Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
	Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
	Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
	undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara	Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan 	Undang-undang Nomor 8 Tahun 
	1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Nomor
	3581);
4.    	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak 
	Berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan
	Berikat (KB);
5.    	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara;
6.    	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KMK.03/1994 tentang Tata Cara 
	Pembayaran Pengembalian BM/BMT, Pajak Ekspor/PET, dan PPN atau PPn BM oleh BAPEKSTA
	Keuangan;
7.    	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 854/KMK.01/1993 tentang Tatalaksana
	Pabean mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat (Bonded Zone)
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.01/1996;
8.    	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 855/KMK.01/1993 tentang Entrepot Produksi 
	Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan 
	Nomor 91/KMK.01/1996;
9.    	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-07/PJ./1995 tentang Pembayaran Pendahuluan Pajak
	Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor atau Pembelian Barang 
	Kena Pajak, selain Barang Modal dalam rangka ekspor.

                				        MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR KEP-07/PJ./1995 TENTANG PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU 
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK, SELAIN 
BARANG MODAL DALAM RANGKA EKSPOR.


						Pasal I

Mengubah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-07/PJ./1995, sebagai berikut :

1.	Mengubah Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 1

	(1)	PPN yang telah dibayar oleh :
		a.	Produsen eksportir atas impor dan/atau pembelian Barang Kena Pajak (BKP) selain 
			barang modal, yang digunakan untuk pembuatan BKP yang telah diekspor;
		b.	Produsen atas impor dan/atau pembelian BKP selain barang modal yang digunakan 
			untuk pembuatan BKP yang telah diserahkan ke Kawasan Berikat dan/atau EPTE;
		dapat dimintakan pembayaran pendahuluan.

	(3)	Permohonan pembayaran pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai dapat diajukan oleh produsen
		eksportir atau eksportir yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan/atau produsen yang telah 
		dikukuhkan sebagai PKP untuk penyerahan barang ke Kawasan Berikat dan/atau EPTE."


2.	Mengubah Pasal 2 sehingga berbunyi sebagai berikut :

					             "Pasal 2

	Permohonan pembayaran pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan dengan menggunakan form P sebagaimana contoh 
	dalam Lampiran I dan dilampiri dengan :
	1.	a.	Bukti ekspor berupa :
			1)	asli Laporan Pemeriksaan Surveyor Ekspor (LPS-E);
			2)	copy PEB yang telah difiat muat oleh pejabat DJBC;
			3)	copy B/L.
		b. 	Asli Faktur Pajak dan/atau asli lembar ke-1 SSP PPN yang telah ditandasahkan oleh 
			Bank Devisa dan copy PIUD;
		c.	Daftar keterkaitan antara BKP yang telah diekspor dengan impor dan/atau pembelian 
			BKP, selain barang modal, yang digunakan untuk pembuatan BKP yang telah diekspor 
			tersebut dengan menggunakan form P1A sebagaimana contoh pada lampiran Surat 
			Keputusan ini;
		d.	Daftar Komposisi Biaya Produksi terhadap Nilai Ekspor, dengan menggunakan form-
			P2A sebagaimana contoh pada lampiran Surat Keputusan ini.

	2.	a.	Bukti penyerahan BKP ke Kawasan Berikat dan/atau EPTE
			1)	Copy form KB-3 dan/atau EPTE-7 yang telah ditanda tangani oleh pejabat 
				hanggar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
			2)	Copy kontrak penjualan ke KB/EPTE.
		b.	Asli Faktur Pajak dan/atau asli lembar ke-1 SSP PPN Impor yang telah ditandasahkan 
			oleh Bank Devisa dan copy PIUD;
		c.	Daftar keterkaitan antara BKP yang telah diserahkan ke Kawasan Berikat dan/atau 
			EPTE dengan impor dan/atau pembelian BKP selain barang modal yang digunakan 
			untuk pembuatan BKP yang diserahkan ke Kawasan Berikat dan/atau EPTE dengan 
			menggunakan form P1A sebagaimana contoh lampiran Surat Keputusan ini;
		d.	Daftar komposisi Biaya Produksi terhadap Nilai Ekspor, dengan menggunakan form-
			P2A sebagaimana contoh pada lampiran Surat Keputusan ini.


3.	Mengubah Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

					               "Pasal 4

	(4)	Nilai Ekspor sebagai dasar penghitungan pembayaran pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai 
		adalah Nilai Ekspor sebagaimana tercantum dalam LPS-E dan atau nilai penyerahan yang 
		tercantum dalam Faktur Pajak."


						    Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 1996
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 672 kali - Dicetak 0 kali ›