Kamis, 12 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 602

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 602/KMK.04/1994

Ditetapkan tanggal 21 Desember 1994

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP YANG DITANAMKAN KEMBALI INDONESIA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Umum » Keputusan Menteri Keuangan » 1994 Topik: Objek Pajak Penghasilan » Keputusan Menteri Keuangan » 1994 Topik: Bentuk Usaha Tetap » Keputusan Menteri Keuangan » 1994 Topik: Semua PPh » Keputusan Menteri Keuangan » 1994

Keputusan Menteri Keuangan No 602/KMK.04/1994 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 602/KMK.04/1994

						TENTANG 

	    PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK 
		DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP YANG DITANAMKAN KEMBALI INDONESIA 

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana 
	telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Penghasilan Kena Pajak setelah 
	dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), 
	kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya ditetapkan lebih 
	lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan;
b.	bahwa penanaman kembali tersebut dapat menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam peningkatan 
	dan pemerataan penanaman modal;
c.	bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur perlakuan 
	perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di 
	Indonesia yang ditanamkan kembali di Indonesia, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 
	Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
	undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
	Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	3459) dan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang 
	Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
	Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	3567);
2.	Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS 
PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP YANG 
DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA.


						Pasal 1

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap yang 
ditanamkan kembali di Indonesia, tidak dikenakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 
Tahun 1994, dengan syarat :
a.	Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan 
	berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri; dan
b.	Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak 
	berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan
c.	Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka
	waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersil.


						Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku pula atas Penghasilan Kena Pajak tahun pajak 1994 
sesudah dikurangi Pajak Penghasilan yang ditanamkan kembali dalam tahun pajak 1995.


						Pasal 3

Bentuk usaha tetap yang melakukan penanaman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 
wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman yang dilakukan kepada 
Direktur Jenderal Pajak sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 
diterima atau diperolehnya penghasilan yang bersangkutan.


						Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 5

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.       




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1994
MENTERI KEUANGAN

ttd

MAR'IE MUHAMMAD
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1307 kali - Dicetak 0 kali ›