Minggu, 18 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 5

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 05/PJ.33/2001

Ditetapkan tanggal 28 Februari 2001

PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-338/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI KARYAWAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Sanksi Administrasi » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2001 Topik: Semua KUP » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2001

Surat Edaran Dirjen Pajak No SE - 05/PJ.33/2001 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											   28 Februari 2001

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 05/PJ.33/2001

						TENTANG

	         JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka bersama ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

1.	Dalam Pasal 17B ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
	Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) diatur 
	bahwa batas waktu penerbitan surat ketetapan pajak atas permohonan pengembalian kelebihan 
	pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak selain Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan 
	Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan tertentu adalah paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak 
	surat permohonan diterima. Namun demikian Kepala KPP setelah melakukan pemeriksaan atas 
	permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut harus menerbitkan surat ketetapan 
	pajak paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat diterimanya permohonan.

2.	Selanjutnya dalam Pasal 17C ayat (1) UU KUP diatur bahwa batas waktu penerbitan Surat Keputusan 
	Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) atas permohonan kelebihan 	pembayaran pajak 
	yang diajukan oleh Wajib Pajak dengan kriteria tertentu adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak 
	permohonan diterima untuk Pajak Penghasilan dan 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima untuk 
	Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian Kepala KPP setelah melakukan penelitian atas permohonan 
	pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus menerbitkan SKPPKP paling lambat :
	a.	2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan untuk Pajak Penghasilan;
	b.	7 (tujuh) hari sejak saat diterimanya permohonan untuk Pajak Pertambahan Nilai.

3.	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 telah lewat, Kepala KPP 
	tidak menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKPPKP, maka terhadap petugas pajak yang lalai dalam 
	melaksanakan tugas sehingga jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak atau SKPPKP telah 
	lewat dikenakan sanksi kepegawaian yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 773 kali - Dicetak 0 kali ›