Rabu, 11 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 17

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 17/PJ.31/1989

Ditetapkan tanggal 9 Oktober 1989

PENEGASAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PENGISIAN SPT 1770 BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ABRI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 25 » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1989 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1989

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											     9 Oktober 1989

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 17/PJ.31/1989

						TENTANG

	 PPh PASAL 25 BAGI WP ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENERIMA PENGHASILAN DARI USAHA 
					 ATAU PEKERJAAN BEBAS

				           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan tentang pelaksanaan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang tidak menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, dengan ini disampaikan penegasan 
sebagai berikut :

1.	Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 UU PPh Tahun 1984, besarnya angsuran pajak 
	dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap masa pajak, adalah 
	sebesar pajak yang terhutang pada tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pemotongan dan 
	pemungutan pajak oleh pihak ketiga (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23) serta pajak yang 
	dibayar atau terhutang di luar negeri, dibagi dengan banyaknya masa pajak.

2.	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 1 berlaku baik untuk 
	Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dan atau 
	Pekerjaan Bebas maupun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh 
	penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.

3.	Sesuai dengan uraian sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2 di atas, dalam hal seorang Wajib Pajak 
	bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, apabila keseluruhan penghasilan netonya digabungkan 
	dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh (Formulir 1770) menghasilkan jumlah pajak yang masih 
	harus dibayar sendiri (huruf N angka 14 Formulir 1770), maka yang bersangkutan tetap wajib mengisi 
	huruf Q angka 18 Formulir 1770, yaitu jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya yang harus 
	dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Demikian penegasan ini diberikan untuk Saudara sebarluaskan.
 



DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1248 kali - Dicetak 0 kali ›