Sabtu, 14 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 20

Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2000

Ditetapkan tanggal 2 Agustus 2000

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: EPTE/Kawasan Berikat/Bonded Area » Undang-Undang » 2000

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 20 TAHUN 2000

					           TENTANG

		          PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997
		          TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

				DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem 
perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan 
negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri dan untuk menampung 
penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang di bidang perolehan hak atas tanah dan 
bangunan, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara 
	Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama 
	Tahun 1999;

2.	Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
	Nomor 3688);

3.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang 
	Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menjadi 
	Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 3739);

					Dengan persetujuan
			  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

					MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.


						Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3688) yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang 
Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3739) diubah sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut	:

						"Pasal 1

	Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

	1.	Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas 
		perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.

	2.	Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum 
		yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang 
		pribadi atau badan.

	3.	Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, 
		beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 
		5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 
		16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
		lainnya.

	4.	Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah surat untuk 
		melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

	5.	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar adalah 
		surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah 
		kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang 
		masih harus dibayar.

	6.	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar 
		Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak 
		yang telah ditetapkan.

	7.	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar adalah 
		surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah 
		pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang.

	8.	Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil adalah surat 
		ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 
		jumlah pajak yang dibayar.

	9.	Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah surat yang oleh 
		Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 
		terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara 
		atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh 
		Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau 
		bangunan.

	10.	Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan 
		tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan 
		perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Bea 
		Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea 
		Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, Surat Ketetapan Bea 
		Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, atau Surat Tagihan Bea Perolehan 
		Hak atas Tanah dan Bangunan.

	11.	Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 
		Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat 
		Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, 
		Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, atau 
		Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil yang diajukan 
		oleh Wajib Pajak.

	12.	Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 
		Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

	13.	Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia."


2.	Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi 
	sebagai berikut	:

						"Pasal 2

	(1)	Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

	(2)	Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
		meliputi	:

		a.	Pemindahan hak karena	:
			1.	jual beli;
			2.	tukar-menukar;
			3.	hibah;
			4.	hibah wasiat;
			5.	waris;
			6.	pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
			7.	pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
			8.	penunjukan pembeli dalam lelang;
			9.	pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
			10.	penggabungan usaha;
			11.	peleburan usaha;
			12.	pemekaran usaha;
			13.	hadiah.

		b.	Pemberian hak baru karena :
			1.	kelanjutan pelepasan hak;
			2.	diluar pelepasan hak.

	(3)	Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
		a.	hak milik;
		b.	hak guna usaha;
		c.	hak guna bangunan;
		d.	hak pakai;
		e.	hak milik atas satuan rumah susun;
		f.	hak pengelolaan."


3.	Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi 
	sebagai berikut :

						"Pasal 3

	(1)	Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
		adalah objek pajak yang diperoleh :
		a.	perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
		b.	Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan 
			pembangunan guna kepentingan umum;
		c.	badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan 
			Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan 
			kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
		d.	orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum 
			lain dengan tidak adanya perubahan nama;
		e.	orang pribadi atau badan karena wakaf;
		f.	orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

	(2)	Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian hak 
		pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah."


4.	Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 
	berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 6

	(1)	Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

	(2)	Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal :
		a.	jual beli adalah harga transaksi;
		b.	tukar-menukar adalah nilai pasar;
		c.	hibah adalah nilai pasar;
		d.	hibah wasiat adalah nilai pasar;
		e.	waris adalah nilai pasar;
		f.	pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
		g.	pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
		h.	peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan 
			hukum tetap adalah nilai pasar;
		i.	pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah 
			nilai pasar;
		j.	pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
		k.	penggabungan usaha adalah nilai pasar;
		l.	peleburan usaha adalah nilai pasar;
		m.	pemekaran usaha adalah nilai pasar;
		n.	hadiah adalah nilai pasar;
		o.	penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum 
			dalam Risalah Lelang.

	(3)	Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a 
		sampai dengan n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak 
		yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya 
		perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak 
		Bumi dan Bangunan.

	(4)	Apabila Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud 
		dalam ayat (3) belum ditetapkan, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan 
		Bangunan ditetapkan oleh Menteri."


5.	Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi 
	sebagai berikut	:

						"Pasal 7

	(1)	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling 
		banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak 
		karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam 
		hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau 
		satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai 
		Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling banyak 
		Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

	(2)	Ketentuan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
		dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."


6.	Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut	:

						"Pasal 9

	(1)	Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk :
		a.	jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
		b.	tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
		c.	hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
		d.	waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya 
			ke Kantor Pertanahan;
		e.	pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal 
			dibuat dan ditandatanganinya akta;
		f.	pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat 
			dan ditandatanganinya akta;
		g.	lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
		h.	putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai 
			kekuatan hukum yang tetap;
		i.	hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan 
			haknya ke Kantor Pertanahan;
		j.	pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah 
			sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
		k.	pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani 
			dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
		l.	penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
		m.	peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
		n.	pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
		o.	hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

	(2)	Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana 
		dimaksud dalam ayat (1).

	(3)	Tempat terutang pajak adalah di wilayah Kabupaten, Kota, atau Propinsi yang meliputi 
		letak tanah dan atau bangunan."


7.	Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 10

	(1)	Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada 
		adanya surat ketetapan pajak.

	(2)	Pajak yang terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan 
		Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran 
		lain yang ditunjuk oleh Menteri dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah 
		dan Bangunan.

	(3)	Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri."


8.	Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi 
	sebagai berikut	:

						"Pasal 18

	(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan 
		pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur 
		Jenderal Pajak.

	(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam 
		bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu 
		paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan surat 
		keputusan tersebut.

	(3)	Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan 
		pelaksanaan penagihan pajak.


9.	Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 19

	Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
	kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% 
	(dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung 
	sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan 
	diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding."


10.	Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 20

	(1)	Atas permohonan Wajib Pajak, pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan 
		oleh Menteri karena :
		a.	kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, atau
		b.	kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, atau
		c.	tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan 
			yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan.

	(2)	Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana 
		dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri."


11.	Ketentuan Pasal 23 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1(satu) ayat yaitu 
	ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 23

	(1)	Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan 
		imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh 
		persen) untuk Pemerintah daerah yang bersangkutan.

	(1a)	Bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagikan kepada 
		seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota secara merata.

	(2)	Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan 
		imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi yang bersangkutan 
		dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

	(3)	Tatacara pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) 
		diatur dengan Keputusan Menteri."


12.	Ketentuan Pasal 24 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu 
	ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 24

	(1)	Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan 
		hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti 
		pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

	(2)	Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang perolehan hak 
		atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran 
		pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

	(2a)	Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan 
		pemberian hak atas tanah hanya dapat menandatangani dan menerbitkan surat 
		keputusan dimaksud pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak 
		berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

	(3)	Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat 
		hanya dapat dilakukan oleh pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota pada saat Wajib 
		Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan 
		Hak atas Tanah dan Bangunan."


13.	Ketentuan Pasal 26 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu 
	ayat (2a), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), dan ayat (4) 
	dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut	:

						"Pasal 26

	(1)	Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Pejabat Lelang Negara yang melanggar 
		Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan 
		sanksi administrasi dan denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus 
		ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

	(2)	Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi dan denda 
		sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

	(2a)	Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian 
		hak atas tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
		ayat (2a), dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
		berlaku.

	(3)	Pejabat Pertanahan Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan 
		perundang-undangan yang berlaku.

	(3a)	Kepala Kantor Lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan 
		perundang-undangan yang berlaku.


14.	Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 27A dan Pasal 27B 
	yang berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 27A

	Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam 
	Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

						Pasal 27B

	Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Bea 
	Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 
	tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang diberlakukan dengan 
	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang 
	Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menjadi 
	Undang-undang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan 
	pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini."


						Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan."


						Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




								Disahkan di Jakarta
								pada tanggal 2 Agustus 2000
								PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

									ttd

								ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

	ttd

DJOHAN EFFENDI







		     LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 130





					       PENJELASAN
						 ATAS

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 20 TAHUN 2000

						TENTANG

		          PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997
		         TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap 
orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara 
merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran 
serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999, ketentuan-ketentuan 
perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang. 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan perolehan hak atas tanah 
dan atau bangunan.

Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan harus memperhatikan asas-asas keadilan, 
kepastian hukum, legalitas, dan kesederhanaan serta didukung oleh sistem administrasi perpajakan 
yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sehubungan dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 yang bersamaan dengan 
terjadinya perubahan tatanan perekonomian nasional dan internasional, berpengaruh terhadap 
perubahan perilaku perekonomian masyarakat sehingga perlu diakomodasikan dengan penyempurnaan 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997.

Berpegang teguh pada asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas, dan kesederhanaan, arah dan 
tujuan penyempurnaan Undang-undang ini adalah sebagai berikut	:
a.	menampung perubahan tatanan dan perilaku ekonomi masyarakat dengan tetap berpedoman 
	pada tujuan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang bertumpu pada kemandirian 
	bangsa untuk membiayai pembangunan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari 
	penerimaan pajak;
b.	lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pelaku ekonomi untuk 
	berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kewajibannya.

Berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tersebut, 
maka pokok-pokok perubahan sebagai berikut :
a.	memperluas cakupan objek pajak untuk mengantisipasi terjadinya perolehan hak atas tanah 
	dan atau bangunan dalam bentuk dan terminologi yang baru;
b.	meningkatkan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat serta pengenaan sanksi bagi 
	pejabat dan Wajib Pajak yang melanggar;
c.	memberikan kemudahan dan perlindungan hukum kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan 
	kewajibannya;
d.	menyesuaikan ketentuan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
	tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 
	tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).


PASAL DEMI PASAL

Pasal I

	Angka 1

		Pasal 1

			Cukup jelas

	Angka 2

		Pasal 2

			Ayat (1)

				Cukup jelas

			Ayat (2)

				Huruf a

					Angka 1)

						Cukup jelas

					Angka 2)

						Cukup jelas

					Angka 3)

						Cukup jelas

					Angka 4)

						Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang 
						khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan 
						atau bangunan kepada orang pribadi atau badan 
						hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah 
						wasiat meninggal dunia.

					Angka 5)

						Cukup jelas

					Angka 6)

						Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan 
						atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak 
						atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau 
						badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum 
						lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan 
						Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

					Angka 7)

						Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 
						adalah pemindahan sebagian hak bersama atas 
						tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau 
						badan kepada sesama pemegang hak bersama.

					Angka 8)

						Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan 
						pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana 
						yang tercantum dalam Risalah Lelang.

					Angka 9)

						Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah 
						mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi 
						peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum 
						sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan 
						dalam putusan hakim tersebut.

					Angka 10)

						Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua 
						badan usaha atau lebih dengan cara tetap 
						mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha 
						dan melikuidasi badan usaha lainnya yang 
						menggabung.

					Angka 11)

						Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau 
						lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan 
						usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang 
						bergabung tersebut.

					Angka 12)

						Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan 
						usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan 
						cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan 
						sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha 
						baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi 
						badan usaha yang lama.

					Angka 13)

						Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa 
						penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang 
						dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum 
						kepada penerima hadiah.

				Huruf b

					Angka 1)

						Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena 
						kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak 
						baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari 
						Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

					Angka 2)

						Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar 
						pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah 
						kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara 
						atau dari pemegang hak milik menurut peraturan 
						perundang-undangan yang berlaku.

			Ayat (3)

				Huruf a

					Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh 
					yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum 
					tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

				Huruf b

					Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah 
					yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu 
					sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan 
					yang berlaku.

				Huruf c

					Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 
					mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 
					miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan 
					dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
					Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

				Huruf d

					Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau 
					memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh 
					Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang 
					dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 
					pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya 
					atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan 
					perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, 
					segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa 
					dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

				Huruf e

					Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas 
					satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik 
					atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian 
					bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang 
					semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
					dengan satuan yang bersangkutan.

				Huruf f

					Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang 
					kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
					pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan 
					peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk 
					keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian 
					dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja 
					sama dengan pihak ketiga.

	Angka 3

		Pasal 3

			Ayat (1)

				Huruf a

					Cukup jelas

				Huruf b

					Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang 
					digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau 
					untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum 
					adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk 
					penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat 
					maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang 
					semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, 
					misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk 
					instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

				Huruf c

					Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud 
					dalam pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi 
					internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah.

				Huruf d

					Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak 
					dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang 
					Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

					Contoh	:
					1.	Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya 
						perubahan nama;
					2.	Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik 
						atau sejenisnya) menjadi hak baru.

					Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya 
					memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.

					Contoh	:

					Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan 
					baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

				Huruf e

					Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi 
					atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya 
					yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan 
					melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan 
					peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan 
					apapun.

				Huruf f

					Cukup jelas

			Ayat (2)

				Pokok-pokok muatan Peraturan Pemerintah tersebut antara lain 
				berisi tata cara menghitung besarnya Bea Perolehan Hak atas 
				Tanah dan Bangunan atas objek pajak yang diperoleh karena waris.

	Angka 4

		Pasal 6

			Ayat (1)

				Cukup jelas

			Ayat (2)

				Huruf a

					Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang 
					terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

				Huruf b

					Cukup jelas

				Huruf c

					Cukup jelas

				Huruf d

					Cukup jelas

				Huruf e

					Cukup jelas

				Huruf f

					Cukup jelas

				Huruf g

					Cukup jelas

				Huruf h

					Cukup jelas

				Huruf i

					Cukup jelas

				Huruf j

					Cukup jelas

				Huruf k

					Cukup jelas

				Huruf l

					Cukup jelas

				Huruf m

					Cukup jelas

				Huruf n

					Cukup jelas

				Huruf o

					Cukup jelas

			Ayat (3)

				Contoh	:

				Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan 
				Objek Pajak (harga transaksi) Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 
				Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tersebut yang 
				digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah 
				sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), maka yang 
				dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
				Bangunan adalah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 
				bukan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

			Ayat (4)

				Cukup jelas

	Angka 5

		Pasal 7

			Ayat (1)

				Yang dimaksud dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena 
				Pajak ditetapkan secara regional adalah penetapan Nilai Perolehan 
				Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

				Contoh	:

				1.	Pada tanggal 1 Februari 2001, Wajib Pajak "A" membeli tanah 
					yang terletak di Kabupaten "AA" dengan Nilai Perolehan Objek 
					Pajak (NPOP) Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Nilai 
					Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk 
					perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang 
					diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga 
					sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau 
					satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk 
					suami/istri, untuk Kabupaten "AA" ditetapkan sebesar 
					Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Mengingat NPOP 
					lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak 
					tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
					Bangunan.

				2.	Pada tanggal 1 Februari 2001, Wajib Pajak "B" membeli tanah 
					dan bangunan yang terletak di Kabupaten "AA" dengan NPOP 
					Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). NPOPTKP untuk 
					perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang 
					diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga 
					sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau 
					satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk 
					suami/istri, untuk Kabupaten "AA" ditetapkan sebesar 
					Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Besarnya Nilai 
					Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) adalah 
					Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikurangi 
					Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sama dengan 
					Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maka perolehan 
					hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
					Bangunan.

				3.	Pada tanggal 2 Maret 2001, Wajib Pajak "C" mendaftarkan 
					warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota 
					"BB" dengan NPOP Rp 400.000.000,00 (empat ratus 
					juta rupiah). NPOPTKP untuk perolehan hak karena waris 
					untuk Kota "BB" ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 
					(tiga ratus juta rupiah). Besarnya NPOPKP adalah 
					Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dikurangi 
					Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sama dengan 
					Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka perolehan 
					hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
					Bangunan.

				4.	Pada tanggal 2 Februari 2001, Wajib Pajak orang pribadi "D" 
					mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung, sebidang 
					tanah yang terletak di Kota "BB" dengan NPOP 
					Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
					NPOPTKP untuk perolehan hak karena hibah wasiat yang 
					diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga 
					sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas 
					atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, 
					termasuk suami/istri, untuk kota "BB" ditetapkan sebesar 
					Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Mengingat NPOP 
					lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak 
					tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
					Bangunan.

			Ayat (2)

				Pokok-pokok muatan Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain :
				1.	NPOPTKP ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota 
					dengan memperhatikan usulan Pemerintah Daerah;
				2.	NPOPTKP dapat diubah dengan mempertimbangkan 
					perkembangan perekonomian regional.

	Angka 6

		Pasal 9

			Ayat (1)

				Huruf a

					Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan 
					ditandatanganinya akta dalam pasal ini adalah tanggal dibuat 
					dan ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan 
					Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

				Huruf b

					Cukup jelas

				Huruf c

					Cukup jelas

				Huruf d

					Cukup jelas

				Huruf e

					Cukup jelas

				Huruf f

					Cukup jelas

				Huruf g

					Yang dimaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang 
					lelang adalah tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh 
					Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor lelang lainnya sesuai 
					dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
					memuat antara lain nama pemenang lelang.

				Huruf h

					Cukup jelas

				Huruf i

					Cukup jelas

				Huruf j

					Cukup jelas

				Huruf k

					Cukup jelas

				Huruf l

					Cukup jelas

				Huruf m

					Cukup jelas

				Huruf n

					Cukup jelas

				Huruf o

					Cukup jelas

			Ayat (2)

				Cukup jelas

			Ayat (3)

				Cukup jelas

	Angka 7

		Pasal 10

			Ayat (1)

				Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
				adalah self assessment dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan 
				untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan 
				menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
				Bangunan, dan melaporkannya tanpa mendasarkan diterbitkannya 
				surat ketetapan pajak.

			Ayat (2)

				Cukup jelas

			Ayat (3)

				Cukup jelas

	Angka 8

		Pasal 18

			Cukup jelas

	Angka 9

		Pasal 19

			Cukup jelas

	Angka 10

		Pasal 20

			Ayat (1)

				Huruf a

					Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan 
					Objek Pajak, contoh :

					1.	Wajib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang 
						memperoleh hak baru melalui program pemerintah 
						di bidang pertanahan;

					2.	Wajib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi 
						yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam 
						garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu 
						derajat ke bawah.

				Huruf b

					Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan 
					sebab-sebab tertentu, contoh :

					1.	Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah 
						melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah 
						yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;

					2.	Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah 
						sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan 
						oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang 
						memerlukan persyaratan khusus;

					3.	Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi 
						dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan 
						perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus 
						melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang 
						usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

				Huruf c

					Contoh	:

					Tanah dan atau bangunan yang digunakan, antara lain, 
					untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, 
					pesantren, sekolah yang tidak ditujukan mencari 
					keuntungan, rumah sakit swasta Institusi Pelayanan 
					Sosial Masyarakat.

			Ayat (2)

				Cukup jelas

	Angka 11

		Pasal 23

			Ayat (1)

				Cukup jelas

			Ayat (1a)

				Cukup jelas

			Ayat (2)

				Bagian Daerah dibagi dengan perincian sebagai berikut :

				a.	bagian Propinsi yang bersangkutan sebesar 16% 
					(enam belas persen), atau 20% (dua puluh persen) dari 
					80% (delapan puluh persen);

				b.	bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 64% 
					(enam puluh empat persen), atau 80% (delapan puluh persen) 
					dari 80% (delapan puluh persen).

			Ayat (3)

				Cukup jelas

	Angka 12

		Pasal 24

			Ayat (1)

				Penyerahan bukti pembayaran pajak dilakukan dengan menyerahkan 
				fotokopi pembayaran pajak (Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas 
				Tanah dan Bangunan) dan menunjukkan aslinya.

			Ayat (2)

				Yang dimaksud Pejabat Lelang Negara adalah Pejabat Lelang pada 
				Kantor Lelang Negara Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.

			Ayat (2a)

				Cukup jelas

			Ayat (3)

				Yang dimaksud pendaftaran peralihan hak atas tanah adalah 
				pendaftaran hak atas tanah pada buku tanah yang terjadi karena 
				pemindahan hak atas tanah.

	Angka 13

		Pasal 26

			Ayat (1)

				Cukup jelas

			Ayat (2)

				Cukup jelas

			Ayat (2a)

				Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat dalam 
				pasal ini, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 
				tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

			Ayat (3)

				Cukup jelas

			Ayat (3a)

				Cukup jelas

	Angka 14

		Pasal 27A

			Cukup jelas

		Pasal 27B

			Cukup jelas

Pasal II

	Cukup jelas

Pasal III

	Cukup jelas




		       TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3988
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2769 kali - Dicetak 0 kali ›