Sabtu, 7 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 350

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 350/PJ./2001

Ditetapkan tanggal 14 Mei 2001

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 21 » Keputusan Dirjen Pajak » 2001 Topik: Semua PPh » Keputusan Dirjen Pajak » 2001

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 350/PJ./2001 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 350/PJ./2001

					          TENTANG

	                PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN 
		             KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.	bahwa terdapat uang pesangon yang dibayarkan oleh pemberi kerja tidak secara langsung kepada 
	karyawan namun dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
	Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Perpajakan Atas Uang Pesangon Yang Dialihkan 
	Kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3985);
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak 
	Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan 
	Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 	Nomor 266, 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4067);
4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 
	21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau 
	Jaminan Hari Tua;

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG 
DIALIHKAN KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA.


						Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :
a.	Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan dengan 
	nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan
	hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian;
b.	Pengelola dana pesangon tenaga kerja termasuk dalam pengertian badan sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
	Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang 
	ditunjuk oleh pemberi kerja untuk mengelola uang pesangon yang selanjutnya membayarkan uang 
	pesangon tersebut kepada karyawan dari pemberi kerja yang bersangkutan pada saat berakhirnya 
	masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.


						Pasal 2

Penghasilan berupa uang pesangon dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif pemotongan sebagai 
berikut:
a.	uang pesangon di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan 
	Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen);
b.	uang pesangon di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 
	(seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen);
c.	uang pesangon di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 
	(dua ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen);
d.	uang pesangon di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua puluh lima 
	persen);
e.	sedangkan uang pesangon sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikecualikan 
	dari pemotongan pajak.


						Pasal 3

(1)	Pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pengelola dana pesangon
	tenaga kerja melalui pembayaran uang pesangon secara sekaligus, karyawan dianggap telah 
	menerima hak atas manfaat uang pesangon sehingga pemberi kerja wajib melakukan pemotongan 
	PPh Pasal 21 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2.

(2)	Bunga atas tabungan uang pesangon merupakan hak karyawan yang akan diberikan oleh pengelola 
	dana pesangon tenaga kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadinya PHK yang terlebih 
	dahulu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) 
	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 
	dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

(3)	Pada saat pengelola dana pesangon tenaga kerja membayar uang pesangon kepada karyawan, tidak 
	dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 karena PPh Pasal 21-nya telah dibayar pada saat pengalihan uang 
	pesangon dari pemberi kerja kepada badan pengelola dana pesangon tenaga kerja.


						Pasal 4

(1)	Pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pengelola dana pesangon 
	tenaga kerja melalui pembayaran uang pesangon secara bertahap, pemberi kerja tidak melakukan 
	pemotongan PPh Pasal 21 atas pembentukan uang pesangon tersebut.

(2)	Pada saat pengelola dana pesangon tenaga kerja membayar uang pesangon kepada karyawan, 
	pengelola dana pesangon tenaga kerja wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana 
	ketentuan dalam Pasal 2.

(3)	Bunga atas tabungan uang pesangon merupakan hak karyawan yang harus diberikan oleh pengelola 
	dana pesangon tenaga kerja bersamaan dengan pembayaran uang pesangon kepada karyawan yang 
	bersangkutan yang terlebih dahulu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto, sebagaimana diatur 
	dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 
	telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.


						Pasal 5

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Mei 2001
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 843 kali - Dicetak 0 kali ›