Selasa, 21 Januari 2020  

Peraturan Perpajakan

  • 607

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994

Ditetapkan tanggal 21 Desember 1994

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Sanksi Administrasi » Keputusan Menteri Keuangan » 1994 Topik: Semua KUP » Keputusan Menteri Keuangan » 1994

Keputusan Menteri Keuangan No 607/KMK.04/1994 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 607/KMK.04/1994

						TENTANG 

		TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI 
			DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa dalam melaksanakan pengurangan atau penghapusan sanksi adminisrtrasi perpajakan berupa 
	bunga, denda, dan kenaikan serta pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, dipandang perlu 
	menetapkan tata caranya;
b.	bahwa oleh karena itu, tata cara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3566);

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan :	

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU 
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK.


						Pasal 1

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 
	berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak 
	atau bukan karena kesalahannya.

(2)	Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada 
	Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi 
	tersebut selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat 
	Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dengan 
	memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(3)	Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya dua belas bulan 
	sejak surat permohonan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

(4)	Apabila setelah lewat waktu dua belas bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal 
	Pajak tidak memberikan suatu Keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
	administrasi dianggap dikabulkan.


						Pasal 2

(1)	Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan 
	atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(2)	Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud 
	pada ayat (1) harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib Pajak seharusnya 
	terutang.

(3)	Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya dua belas bulan sejak surat permohonan Wajib Pajak
	diterima, wajib memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan 
	pajak yang tidak benar.

(4)	Apabila setelah lewat waktu dua belas bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal 
	Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan atau pembatalan 
	ketetapan pajak dianggap dikabulkan.


						Pasal 3

Terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak tidak dapat diajukan banding.


						Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 5

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 898/KMK.04/1993 tanggal 
19 November 1993 dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.




Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 21 Desember 1994
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR'IE MUHAMMAD
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2567 kali - Dicetak 0 kali ›