Sabtu, 14 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 649

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 649/PJ./2001

Ditetapkan tanggal 5 Oktober 2001

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-350/PJ/2001 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 21 » Keputusan Dirjen Pajak » 2001 Topik: Semua PPh » Keputusan Dirjen Pajak » 2001

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 649/PJ./2001

					          TENTANG

	      PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-350/PJ/2001 
	           TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN
			   KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pemotongan bunga atas tabungan uang pesangon 
yang merupakan hak karyawan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
KEP-350/PJ/2001, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-350/PJ/2001 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Uang Pesangon Yang 
Dialihkan Kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
	telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan 
	Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
	Nomor 236; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
3.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-350/PJ/2001 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Uang 
	Pesangon Yang Diahlikan Kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja;

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR KEP-350/PJ/2001 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN 
KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA.


						Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-350/PJ/2001 tentang Perlakuan 
Perpajakan Atas Uang Pesangon Yang Dialihkan kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, diubah 
sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 3

	(2)	Bunga atas tabungan uang pesangon yang merupakan hak karyawan akan diberikan oleh 
		pengelola dana pesangon tenaga kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadinya PHK 
		yang terlebih dahulu dipotong PPh dengan ketentuan sebagai berikut:
		a.	Dalam hal pengelola dana pesangon adalah bukan bank maka dipotong PPh sebesar 
			15% dari jumlah bruto, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-
			undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 
			terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
		b.	Dalam hal pengelola dana pesangon adalah bank maka dipotong PPh Final sebesar 
			20 % dari jumlah bruto berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
			undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 
			terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah 
			Nomor 131 Tahun 2000."


2.	Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga Pasal 4 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 4

	(3)	Bunga atas tabungan uang pesangon yang merupakan hak karyawan harus diberikan oleh 
		Pengelola dana pesangon tenaga kerja bersamaan dengan pembayaran uang pesangon 
		kepada karyawan yang bersangkutan yang terlebih dahulu dipotong PPh sesuai ketentuan 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)."


						Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2001
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 918 kali - Dicetak 0 kali ›