Minggu, 19 Januari 2020  

Peraturan Perpajakan

  • 93

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009

Ditetapkan tanggal 8 Mei 2009

PENGELOLAAN ASET EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET ( PERSERO) OLEH MENTERI KEUANGAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Lain-lain » Peraturan Menteri Keuangan » 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.06/2009
PENGELOLAAN ASET EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET ( PERSERO) OLEH MENTERI KEUANGAN
Nomor	: 
Tanggal	: 08-05-2009
Perihal	: 


			MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
oleh Menteri Keuangan;

Mengingat:

1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 4286);

2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4355);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
	Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah
	diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 4855;

4.	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan
	Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

5.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN ASET EKS
			KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) OLEH MENTERI
			KEUANGAN.

			BAB I
			KETENTUAN UMUM

			Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.	Aset adalah Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan
	Nasional yang tidak terkait dengan perkara, berupa Aset Properti, Aset Saham, Aset
	Reksa Dana, dan/atau Aset Kredit, yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri
	Keuangan Nomor 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang
	berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelola
	Aset (Persero), dikelola oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

2.	Aset Properti adalah Aset yang berupa tanah, tanah dan bangunan, dan/atau satuan
	rumah susun/apartemen berikut benda-benda yang melekat dan merupakan satu
	kesatuan atau kelengkapan aset tersebut.

3.	Aset Saham adalah Aset yang berupa kepemilikan saham pada perseroan.

4.	Aset Reksa Dana adalah Aset yang berupa Unit Penyertaan atau Saham sebagai bukti
	investasi dalam Portofolio Efek.

5.	Aset Kredit adalah Aset yang berupa kredit/piutang atau tagihan dalam bentuk kredit
	atau tagihan lainnya.

6.	Lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga
	secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai
	harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

7.	Penetapan Status Penggunaan adalah tindakan menetapkan Kekayaan Negara untuk
	digunakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan fungsinya.

8.	Penawaran Terbatas adalah penawaran yang dilakukan terbatas kepada pihak-pihak
	tertentu dengan mengacu kepada perjanjian/ketentuan yang telah ada sebelumnya
	atau anggaran dasar perusahaan.

			Pasal 2

(1)	Aset dapat dikelola secara langsung oleh Menteri Keuangan atau diserahkelolakan
	oleh Menteri Keuangan kepada perusahaan pengelola aset.

(2)	Aset yang dikelola secara langsung oleh Menteri Keuangan, pengelolaannya
	dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

			Pasal 3

Aset yang dikelola oleh Menteri Keuangan terdiri dari:

a.	Aset Kredit;

b.	Aset Properti;

c.	Aset Saham; dan/atau

d.	Aset Reksa Dana.

			Pasal 4

Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara:

a.	penagihan melalui Panitia Urusan Piutang Negara;

b.	penjualan;

c.	pemanfaatan; atau

d.	penetapan Status Penggunaan.

			Pasal 5

Dalam rangka pengelolaan Aset, Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan:

a.	pemeliharaan;

b.	pengamanan;

c.	penatausahaan; dan

d.	pengadaan jasa yang berkaitan dengan Aset dalam hal diperlukan.

			BAB II
			PENGELOLAAN ASET KREDIT

			Pasal 6

Pengelolaan Aset Kredit dilakukan dengan cara menyerahkan pengurusan/penagihan Aset
Kredit dimaksud kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

			Pasal 7

Penyerahan pengurusan Aset Kredit kepada Panitia Urusan Piutang Negara dilakukan oleh
Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan di bidang pengurusan piutang Negara.

			BAB III
			PENGELOLAAN ASET PROPERTI

			Pasal 8

Pengelolaan atas Aset Properti dilakukan dengan cara:

a.	penjualan melalui lelang;

b.	pemanfaatan; atau

c.	penggunaan untuk keperluan pemerintahan melalui Penetapan Status Penggunaan.

			Pasal 9

(1)	Penjualan Aset Properti dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
	lelang.

(2)	Penjualan dilakukan dalam kondisi fisik dan/atau dokumen sebagaimana adanya (as
	is).

(3)	Harga Limit penjualan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama
	Menteri Keuangan berdasarkan nilai pasar yang penilaiannya dilakukan oleh Penilai
	Internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Penilai Eksternal yang ditunjuk.

(4)	Harga Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu paling
	lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penilaian, kecuali terdapat perubahan kondisi yang
	signifikan.

(5)	Dalam rangka penjualan Aset Properti, Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat
	melakukan penggabungan dan/atau pemecahan Aset Properti guna mengoptimalkan
	penerimaan Negara.

(6)	Hasil penjualan lelang disetorkan secara langsung ke Rekening Kas Umum Negara.

			Pasal 10

(1)	Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan dapat menetapkan
	status penggunaan Aset Properti untuk keperluan penyelenggaraan tugas dan fungsi
	pemerintahan.

(2)	Nilai aset dalam rangka Penetapan Status Penggunaan ditetapkan berdasarkan nilai
	pasar hasil penilaian dari Penilai Internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau
	Penilai Eksternal yang ditunjuk.

(3)	Nilai Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dipergunakan sebagai Nilai
	Perolehan atas aset yang ditetapkan status penggunaannya.

			Pasal 11

(1)	Dalam rangka peningkatan Nilai Aset Properti, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas
	nama Menteri Keuangan dapat melakukan pemanfaatan atas Aset Properti.

(2)	Pemanfaatan aset dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain sebagai
	mitra kerja.

(3)	Penunjukan pihak lain sebagai mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
	dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka,
	bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel.

(4)	Mekanisme pemanfaatan aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
	perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.

			BAB IV
			PENGELOLAAN ASET SAHAM

			Pasal 12

Dalam melakukan Pengelolaan Aset Saham, Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat
menggunakan perjanjian antar pemegang saham dan/atau perikatan lainnya dan/atau
anggaran dasar masing-masing perusahaan sebagai dasar pertimbangan dalam pengelolaan
Aset Saham.

			Pasal 13

(1)	Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat menghadiri dan mengambil keputusan dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai ketentuan pada anggaran dasar
	masing-masing perusahaan.

(2)	Pengambilan keputusan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam RUPS
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk melakukan
	penambahan modal oleh Menteri Keuangan.

			Pasal 14

(1)	Dalam melakukan penjualan Aset Saham perusahaan terbuka, Direktur Jenderal
	Kekayaan Negara dapat menawarkan Aset Saham melalui Bursa Efek maupun di luar
	Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
	peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

(2)	Dalam melakukan penjualan Aset Saham pada perusahaan tertutup, Direktur Jenderal
	Kekayaan Negara dapat menawarkan Aset Saham, dengan cara:

	a.	Lelang; atau

	b.	Penawaran Terbatas.

(3)	Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan penjualan Aset Saham dengan
	mempertimbangkan kondisi pasar.

(4)	Harga Limit penjualan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara
	berdasarkan nilai pasar yang penilaiannya dilakukan oleh Penilai Internal Direktorat
	Jenderal Kekayaan Negara atau Penilai Eksternal yang ditunjuk.

(5)	Harga Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu paling
	lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penilaian, kecuali terdapat perubahan kondisi yang
	signifikan.

			BAB V
			PENGELOLAAN ASET REKSA DANA

			Pasal 15

Pengelolaan Aset Reksa Dana dilakukan dengan cara pencatatan kepemilikan atas Aset Reksa
Dana pada Manajer Investasi, pemantauan dan pencairan/penjualan kembali (redemption)
atas Aset Reksa Dana.

			BAB VI
			PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

			Pasal 16

(1)	Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengadakan penatausahaan atas Aset yang
	meliputi:

	a.	Pencatatan;

	b.	Inventarisasi; dan

	c.	Verifikasi.

(2)	Dalam rangka penatausahaan atas Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyusun suatu basis data (database) Aset.

(3)	Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan laporan berkala tiap semester
	kepada Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan dan perkembangan pengelolaan
	Kekayaan Negara.

			BAB VII
			KETENTUAN PENUTUP

			Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara dan/atau prosedur kerja pengelolaan Aset eks kelolaan PT
Perusahaan Pengelola Aset (Persero), diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara.

			Pasal 18

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya
laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal 	:	8 Mei 2009

Menteri Keuangan,
ttd,

Sri Mulyani Indrawati

Diundangkan di	:	Jakarta
Pada tanggal		:	8 Mei 2009

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia,
ttd,

Andi Mattalatta



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 101

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 504 kali - Dicetak 0 kali ›