Sabtu, 7 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 112

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001

Ditetapkan tanggal 6 Maret 2001

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 21 » Keputusan Menteri Keuangan » 2001 Topik: Semua PPh » Keputusan Menteri Keuangan » 2001

			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 112/KMK.03/2001 

						TENTANG 

		      PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN 
  BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA 

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang	:

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua 
Atau Jaminan Hari Tua, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemotongan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan 
Hari Tua;

Mengingat	:

1.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3567);

2.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3477);

3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program 
	Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);

4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak 
	Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan 
	Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 266, 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4067);

5.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/Men/2000 tentang Penyelesaian 
	Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti 
	Kerugian Di Perusahaan;

						MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN 
BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA.


						Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

a.	Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan dengan 
	nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau 	terjadi pemutusan 
	hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian;

b.	Uang Tebusan Pensiun adalah penghasilan yang dibayarkan oleh dana pensiun yang telah disahkan 
	oleh Menteri Keuangan baik Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan, 
	kepada orang pribadi yang berhak menerimanya secara sekaligus;

c.	Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara Tunjangan Hari 
	Tua kepada orang pribadi yang berhak menerimanya secara sekaligus dalam jangka waktu yang telah 
	ditentukan;

d.	Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan Sosial 
	Tenaga Kerja kepada orang pribadi yang berhak menerimanya secara sekaligus dalam jangka waktu 
	yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.


						Pasal 2

(1)	Atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan 
	Hari Tua yang dibayarkan secara sekaligus dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final oleh pihak-
	pihak yang membayarkan.

(2)	Tarif pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah sebagai 
	berikut :
	a.	penghasilan bruto sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikecualikan 
		dari pemotongan pajak;
	b.	penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan 
		Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen);
	c.	penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 
		Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen);
	d.	penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan 
		Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen);
	e.	penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua puluh 
		lima persen).


						Pasal 3

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 462/KMK.04/1998 
dinyatakan tidak berlaku


						Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2001
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1015 kali - Dicetak 0 kali ›