KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 469/KMK.04/1998

						TENTANG 

		PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 422/KMK.04/1998 
        TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, 
				   PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa dampak krisis moneter yang berkepanjangan mengakibatkan banyak perusahaan yang 
	mengalami kerugian selisih kurs dan oleh karena itu perlu diatur kembali perlakuan perpajakan bagi 
	perusahaan yang melakukan restrukturisasi;
b.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri 
	Keuangan Nomor : 422/KMK.04/1998;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 
	Nomor 50, Tambahan Lembaran Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
	undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
	Nomor 3567);
2.	Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas 
	Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha;

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR : 422/KMK.04/1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM 
RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA


						Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 422/KMK.04/1998 sehingga berbunyi 
sebagai berikut :

							"Pasal 4

	(1)	Untuk dapat melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dengan 
		menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Wajib Pajak wajib 
		mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan melunasi seluruh utang pajak 
		dari tiap badan usaha yang terkait.

	(2)	Wajib Pajak yang melakukan penggabungan atau peleburan usaha dengan menggunakan nilai 
		buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak boleh mengalihkan kerugian/sisa kerugian 
		badan usaha lama, kecuali :
		a.	Wajib Pajak tersebut melakukan revaluasi aktiva tetapnya terlebih dahulu; dan
		b.	masih aktif menjalankan usahanya; dan
		c.	Wajib Pajak yang menerima penggabungan usaha atau Wajib Pajak hasil peleburan 
			usaha harus aktif menjalankan usaha sekurang-kurangnya sampai dengan 2 (dua) 
			tahun setelah selesainya proses penggabungan atau peleburan usaha."


						Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 1998
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUBIANTO

Komentar

NamaEmailKomentarTulis Kode

Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda, kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut) Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan. Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.