Senin, 25 September 2017  

Peraturan Perpajakan

  • 73

Peraturan Pemerintah Nomor 73 TAHUN 2009

Ditetapkan tanggal 21 Desember 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua Peraturan Tambahan » Peraturan Pemerintah » 2009 Topik: Lain-lain » Peraturan Pemerintah » 2009

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2009
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.	bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara
	Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah
	diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas
	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi
	Negara, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan
	Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk
	melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2)
	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
	perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
	Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat:

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
	Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana
	telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan
	Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
	Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
			PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA
			ADMINISTRASI NEGARA.

			Pasal 1

(1)	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi
	Negara berasal dari jasa:

	a.	penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga
		Administrasi Negara (STIA LAN);

	b.	penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis,
		lokakarya, atau seminar bagi aparatur negara;

	c.	pengkajian serta penelitian dan pengembangan administrasi publik;

	d.	penilaian kompetensi; dan

	e.	sewa sarana dan prasarana.

(2)	Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

			Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif
dalam satuan rupiah.

			Pasal 3

(1)	Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan
	pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, lokakarya, atau seminar bagi
	aparatur negara berupa diklat teknis dan diklat fungsional tidak termasuk biaya
	transportasi, konsumsi, dan/atau akomodasi.

(2)	Biaya transportasi, konsumsi, dan/atau akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat
	(1) dibebankan pada Wajib Bayar.

			Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

			Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

			Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	21 Desember 2009

Presiden Republik Indonesia,
ttd,

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di	:	Jakarta
Pada tanggal		:	21 Desember 2009

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,
ttd,

Patrialis Akbar



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 178

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1330 kali - Dicetak 0 kali ›