Kamis, 19 September 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 536

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.03/2002

Ditetapkan tanggal 30 Desember 2002

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua Peraturan Lainnya » Keputusan Menteri Keuangan » 2002

Keputusan Menteri Keuangan No 536/KMK.03/2002 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					 NOMOR 536/KMK.03/2002

						TENTANG 

          PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 
         TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN 
					   PENERIMAAN NEGARA

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam  rangka menunggu kesiapan teknis pelaksanaan pembeyaran setoran pajak dengan 
menggunakan sistem online pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, dan bank Persepsi/
Devisa Persepsi perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka 
Pengelolaaan Setoran Penerimaan Negara.     
                
Mengingat :

1.    	Undang-undang Perbendaharaan Negara (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad 1925 Nomor 448) 
	sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 2860);     
2.    	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);    
3.    	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3985);    
4.    	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali 
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);    
5.    	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3569);    
6.    	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);    
7.    	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
	1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);    
8.    	Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3687);    
9.    	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan 
	Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 3694);     
10.    	Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tentang 
	Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah 
	beberapa kali diubah terkhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	4061);     
11.    	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
	Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 4212);     
12.    	Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;    
13.    	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank sebagai Bank Persepsi 
	dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah 
	terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.04/2002;     
14.    	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo 
	Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran dan Penyetoran pajak, 
	Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata 
	Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;     

					        MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :    
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA 
PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA.    


						Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank 
sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.04/2002, diubah sebagai berikut :

1.    	Pasal 8A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :    

						"Pasal 8A

	Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 2 ayat (3), tetap dapat menerima setoran penerimaan pajak sampai dengan tanggal 
	30 Juni 2003."


2.    	Pasal 9A ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9A berbunyi sebagai berikut :    

						"Pasal 9A

	(1)      	Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 2 ayat (3) wajib memelihara sistem informasi yang dimiliki untuk tetap menjaga 
		kelancaran sistem on-line dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pajak.    

	(2)    	Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi yang menerima setoran penerimaaan pajak namun tidak 
		mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) setelah tanggal 30 Juni 
		2003, akan dicabut hak untuk menerima setoran penerimaan pajak oleh Direktur Jenderal 
		Anggaran berdasarkan pertimbangan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak.    

	(3)    	Apabila Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi yang tidak berhak menerima setoran penerimaan 
		pajak setelah tanggal 30 Juni 2003, dikenakan sanksi berupa denda  sebesar 100% (seratus 
		persen) dari jumlah setoran penerimaan pajak yang tidak seharusnya diterima dan wajib 
		melimpahkan penerimaan tersebut sesuai dengan ketentuan.    

	(4)    	Pengihan denda sebagiamana dimaksud dalam ayat (3) dilaksnakan berdasarkan Keputusan 
		Direktur Jenderal Anggaran.   


						Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta 
padatanggal 30 Desember 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd 

BOEDIONO
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -
  • -
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1052 kali - Dicetak 0 kali ›