Rabu, 11 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 101

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 101/PJ./2003

Ditetapkan tanggal 3 April 2003

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ./2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Keputusan Dirjen Pajak » 2003 Topik: Semua KUP » Keputusan Dirjen Pajak » 2003

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 101/PJ./2003 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 101/PJ./2003

					          TENTANG

	      PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ./2001 
			          TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana 
Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang 
Kena Cukai Buatan Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan 
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3985);
3.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali 
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4.	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
5.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan 
	Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena 
	Cukai Buatan Dalam Negeri;
6.	Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-56/A/2003; Direktur Jenderal Bea dan 
	Cukai Nomor KEP-13/BC/2003; dan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-48/PJ/2003 tentang 
	Penatausahaan Penerimaan Setoran Pendapatan Negara Dengan Sistem Internal Check;
7.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak;

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR KEP-169/PJ./2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK.


						Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ./2001 tentang Bentuk Surat 
Setoran Pajak diubah, sebagai berikut:

1.	Menambah 2 (dua) ayat pada Pasal 1 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 1

	Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

	(1)	Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara 
		atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh 
		Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak.

	(2)	Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan 
		pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima 
		Pembayaran.

	(3)	SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan 
		pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan 
		digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan 
		dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

	(4)	SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima 
		Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin 
		transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan 
		Direktur Jenderal Pajak ini, dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam 
		administrasi perpajakan.

	(5)	SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor) adalah SSP yang 
		digunakan oleh Importir atau Wajib Bayar dalam rangka impor.

	(6)	SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam 
		Negeri) adalah SSP yang digunakan oleh Pengusaha untuk cukai atas Barang Kena Cukai dan 
		PPN hasil tembakau buatan dalam negeri."


2.	Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B yang berbunyi 
	sebagai berikut:

						"Pasal 4A

	(1)	SSPCP digunakan untuk melakukan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor.

	(2)	SSPCP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 8 (delapan) yang 
		peruntukannya sebagai berikut:
		Lembar ke-1a			:	untuk KPBC melalui Penyetor/Wajib Pajak;
		Lembar ke-1b			:	untuk Penyetor/Wajib Pajak;
		Lembar ke-2a			:	untuk KPBC melalui KPKN;
		Lembar ke-2b dan ke-2c		:	untuk KPP melalui KPKN;
		Lembar ke-3a dan ke-3b		:	untuk KPP melalui KPBC;
		Lembar ke-4			:	untuk Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi atau 
							PT Pos Indonesia.

	(2)	SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah SSPCP lembar ke-3a.

	(3)	SSPCP yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPh adalah SSPCP lembar ke-3b.

	(4)	SSPCP yang diterima KPP dari KPKN, lembar ke-2b digunakan untuk administrasi penerimaan 
		Pajak Penghasilan, dan lembar ke-2c digunakan untuk administrasi penerimaan Pajak 
		Pertambahan Nilai.


						Pasal 4B

	(1)	SSCP digunakan untuk melakukan penyetoran penerimaan negara dari cukai atas Barang 
		Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri.

	(2)	SSCP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang 
		peruntukannya sebagai berikut:
		Lembar ke-1a			:	untuk KPBC melalui Penyetor/Wajib Pajak;
		Lembar ke-1b			:	untuk Penyetor/Wajib Pajak;
		Lembar ke-2a dan ke-2b		:	untuk KPKN;
		Lembar ke-3			:	untuk KPP melalui Penyetor/Wajib Pajak;
		Lembar ke-4			:	untuk Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia."


3.	Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 5A

	(1)	Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat
		Tagihan Pajak (STP) atau surat ketetapan pajak maka pelunasan kekurangan pembayaran 
		Tersebut dilakukan dengan menggunakan SSPCP.

	(2)	Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak untuk cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN 
		hasil tembakau buatan dalam negeri selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) 
		atau surat ketetapan pajak maka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dilakukan 
		dengan menggunakan SSCP."


						Pasal II

Bagi Wajib Pajak yang untuk masa pajak April 2003 dan Mei 2003 terlanjur melampirkan SSPCP lembar ke-3a 
dalam Surat Pemberitahuan Masa PPh dan SSPCP lembar ke-3b dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, maka 
SSPCP dan Surat Pemberitahuan tersebut tetap dapat diterima sebagai SSP dan SPT Masa yang sah sepanjang 
diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya.


						Pasal III

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2003
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1466 kali - Dicetak 0 kali ›