Sabtu, 18 Januari 2020  

Peraturan Perpajakan

  • 62

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009

Ditetapkan tanggal 1 April 2009

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2009 Topik: Lain-lain » Peraturan Menteri Keuangan » 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
			MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

a.	bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan kinerja
	organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu
	menyempurnakan organisasi dan tatakerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat
	Jenderal Pajak;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
	menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
	Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat:

1.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
	Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
	Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
	Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

2.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
	dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
	terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;

3.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
	Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah
	diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007;

4.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata
	Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
	Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008;

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor
B/1145/M.PAN/3/2009 tanggal 27 Maret 2009;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

			BAB I
			KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

			Bagian Pertama
			Kedudukan dan Tugas

			Pasal 1

(1)	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri
	Keuangan ini disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak
	yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal
	Pajak.

(2)	Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

			Pasal 2

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian,
analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

			Bagian Kedua
			Jenis, Fungsi, dan Susunan Organisasi

			Pasal 3

Jenis Kantor Wilayah terdiri dari:

a.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah
	Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;

b.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
	Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;

			Paragraf Kesatu
			Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
			dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

			Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
Khusus menyelenggarakan fungsi:

a.	pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;

b.	pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;

c.	bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan
	teknis komputer;

d.	pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;

e.	penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan dan pemberian bantuan hukum;

f.	bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi
	penyidikan;

g.	bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat;

h.	bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan
	sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak
	benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan;

i.	bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan
	pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan
	atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;

j.	pelaksanaan administrasi kantor.

			Pasal 5

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Khusus terdiri dari:

a.	Bagian Umum;

b.	Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi;

c.	Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak;

d.	Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;

e.	Bidang Keberatan dan Banding;

f.	Kelompok Jabatan Fungsional.

			Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha,
rumah tangga, dan bantuan hukum.

			Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum
menyelenggarakan fungsi:

a.	pelaksanaan urusan kepegawaian dan pemantauan penerapan kode etik;

b.	pelaksanaan urusan keuangan;

c.	pelaksanaan urusan bantuan hukum;

d.	pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas;

e.	pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

f.	pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan.

			Pasal 8

Bagian Umum terdiri dari:

a.	Subbagian Kepegawaian;

b.	Subbagian Keuangan;

c.	Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan;

d.	Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

			Pasal 9

(1)	Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan
	pemantauan penerapan kode etik, serta administrasi Jabatan Fungsional.

(2)	Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(3)	Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan
	bahan dan pelaksanaan administrasi bantuan hukum atas kasus yang diproses pada
	Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, penyusunan laporan, penyiapan bahan
	penyusunan rencana strategik, dan laporan akuntabilitas.

(4)	Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata
	usaha, rumah tangga, kesejahteraan, dan perlengkapan.

			Pasal 10

Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan teknis komputer, bimbingan konsultasi, bimbingan penggalian potensi perpajakan,
dan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, serta penyajian informasi perpajakan.

			Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Dukungan Teknis
dan Konsultasi menyelenggarakan fungsi:

a.	pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan
	jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi, dan pembuatan
	back-up data;

b.	pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi e-SPT dan e-Filing;

c.	pemberian bimbingan teknis konsultasi;

d.	pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi dan
	ekstensifikasi Wajib Pajak;

e.	bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban
	perpajakan;

f.	pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan,
	serta penyajian informasi;

g.	pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan;

h.	pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan
	perpajakan.

			Pasal 12

Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi terdiri dari:

a.	Seksi Dukungan Teknis Komputer;

b.	Seksi Bimbingan Konsultasi;

c.	Seksi Data dan Potensi.

			Pasal 13

(1)	Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan
	teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan
	program aplikasi, pembuatan back-up data, serta pemantauan, pemeliharaan, dan
	perbaikan aplikasi e-SPT dan e-Filing.

(2)	Seksi Bimbingan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan teknis
	konsultasi dan teknis intensifikasi, serta bimbingan dan pemantauan pelaksanaan
	kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan.

(3)	Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian,
	penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan, penyajian informasi,
	melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan,
	melakukan bimbingan ekstensifikasi Wajib Pajak, serta melakukan pemantauan,
	penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan.

			Pasal 14

Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis
pemeriksaan dan penagihan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat
fungsional pemeriksa pajak (peer- review), bantuan pelaksanaan penagihan, serta
pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak
pidana di bidang perpajakan.

			Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemeriksaan,
Penyidikan, dan Penagihan Pajak menyelenggarakan fungsi:

a.	bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;

b.	bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;

c.	pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;

d.	pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan
	tindak pidana di bidang perpajakan;

e.	penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (peer
	review);

f.	bantuan pelaksanaan penagihan.

			Pasal 16

Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak terdiri dari:

a.	Seksi Bimbingan Pemeriksaan;

b.	Seksi Administrasi Penyidikan;

c.	Seksi Bimbingan Penagihan.

			Pasal 17

(1)	Seksi Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan
	administrasi pemeriksaan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan,
	dan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak
	(peer review).

(2)	Seksi Administrasi Penyidikan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi
	penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang
	perpajakan, serta pemantauan hasil pelaksanaan teknis pemeriksaan bukti permulaan
	dan penyidikan.

(3)	Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan
	administrasi penagihan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan
	bantuan pelaksanaan penagihan pajak.

			Pasal 18

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan pemantauan penyuluhan dan pelayanan perpajakan, melaksanakan urusan
hubungan pelayanan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan
perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

			Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat melaksanakan fungsi:

a.	bimbingan dan pemantauan pelayanan perpajakan;

b.	bimbingan dan pemantauan penyuluhan perpajakan;

c.	pelaksanaan hubungan pelayanan masyarakat;

d.	pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan perpajakan;

e.	pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;

f.	pemeliharaan dan pemutakhiran website;

g.	pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;

h.	pemutakhiran panduan informasi perpajakan;

i.	pelaksanaan kerjasama perpajakan.

			Pasal 20

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

a.	Seksi Bimbingan Penyuluhan;

b.	Seksi Bimbingan Pelayanan;

c.	Seksi Hubungan Masyarakat.

			Pasal 21

(1)	Seksi Bimbingan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan bantuan
	penyuluhan, pemeliharaan dan pemutakhiran website, serta pemutakhiran panduan
	informasi perpajakan.

(2)	Seksi Bimbingan Pelayanan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelayanan
	perpajakan, evaluasi atas pelayanan perpajakan, urusan penyeragaman penafsiran
	ketentuan perpajakan, serta pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai
	pelayanan dan teknis perpajakan.

(3)	Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan
	masyarakat meliputi penyampaian informasi, peningkatan citra, pengoperasian dan
	pemeliharaan layanan interaktif (call center), serta urusan kerjasama perpajakan.

			Pasal 22

Bidang Keberatan dan Banding mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan urusan
penyelesaian keberatan, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, proses banding, proses
gugatan, dan Peninjauan Kembali.

			Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Keberatan dan
Banding melaksanakan fungsi:

a.	bimbingan dan penyelesaian keberatan;

b.	bimbingan dan penyelesaian pembetulan Surat Keputusan;

c.	bimbingan dan penyelesaian pengurangan sanksi administrasi;

d.	proses banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali;

e.	bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang
	tidak benar.

			Pasal 24

Bidang Keberatan dan Banding terdiri dari:

a.	Seksi Keberatan dan Banding I;

b.	Seksi Keberatan dan Banding II;

c.	Seksi Keberatan dan Banding III;

d.	Seksi Keberatan dan Banding IV.

			Pasal 25

(1)	Seksi Keberatan dan Banding I mempunyai tugas melakukan bimbingan dan urusan
	penyelesaian keberatan, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan atau pembatalan
	ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, proses banding,
	dan proses gugatan, serta Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor industri.

(2)	Seksi Keberatan dan Banding II mempunyai tugas melakukan bimbingan dan urusan
	penyelesaian keberatan, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan atau pembatalan
	ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, proses banding,
	dan proses gugatan, serta Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor perdagangan.

(3)	Seksi Keberatan dan Banding III mempunyai tugas melakukan bimbingan dan urusan
	penyelesaian keberatan, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan atau pembatalan
	ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, proses banding,
	dan proses gugatan, serta Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor jasa keuangan.

(4)	Seksi Keberatan dan Banding IV mempunyai tugas melakukan bimbingan dan urusan
	penyelesaian keberatan, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan atau pembatalan
	ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, proses banding,
	dan proses gugatan, serta Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor jasa lainnya.

			Paragraf Kedua
			Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah
			Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah
			Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

			Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi:

a.	pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;

b.	pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;

c.	bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan
	teknis komputer;

d.	pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;

e.	penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta
	bimbingan pendataan dan penilaian;

f.	bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi
	penyidikan;

g.	bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat;

h.	bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi
	administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar,
	serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan;

i.	bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan
	pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan
	atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;

j.	bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas
	Tanah dan Bangunan;

k.	pelaksanaan administrasi kantor.

			Pasal 27

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus terdiri dari:

a.	Bagian Umum;

b.	Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi;

c.	Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian;

d.	Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak;

e.	Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;

f.	Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding;

g.	Kelompok Jabatan Fungsional.

			Pasal 28

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha,
rumah tangga, dan bantuan hukum.

			Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Umum
menyelenggarakan fungsi:

a.	pelaksanaan urusan kepegawaian dan pemantauan penerapan kode etik;

b.	pelaksanaan urusan keuangan;

c.	pelaksanaan urusan bantuan hukum;

d.	pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas;

e.	pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

f.	pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan.

			Pasal 30

Bagian Umum terdiri dari:

a.	Subbagian Kepegawaian;

b.	Subbagian Keuangan;

c.	Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan;

d.	Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

			Pasal 31

(1)	Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan
	pemantauan penerapan kode etik, serta administrasi Jabatan Fungsional.

(2)	Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(3)	Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan
	bahan dan pelaksanaan administrasi bantuan hukum atas kasus yang diproses pada
	Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, penyusunan laporan, penyiapan bahan
	penyusunan rencana strategik, dan laporan akuntabilitas.

(4)	Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata
	usaha, rumah tangga, kesejahteraan, dan perlengkapan.

			Pasal 32

Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan teknis komputer, bimbingan konsultasi, bimbingan penggalian potensi perpajakan,
dan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, serta penyajian informasi perpajakan.

			Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Dukungan Teknis
dan Konsultasi menyelenggarakan fungsi:

a.	pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan
	jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi, dan pembuatan
	back-up data;

b.	pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi e-SPT dan e-Filing;

c.	pemberian bimbingan teknis konsultasi;

d.	pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi dan
	ekstensifikasi Wajib Pajak;

e.	bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban
	perpajakan;

f.	pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan,
	serta penyajian informasi;

g.	pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan;

h.	pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan
	perpajakan.

			Pasal 34

Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi terdiri dari:

a.	Seksi Dukungan Teknis Komputer;

b.	Seksi Bimbingan Konsultasi;

c.	Seksi Data dan Potensi.

			Pasal 35

(1)	Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan
	teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan
	program aplikasi, pembuatan back-up data, serta pemantauan, pemeliharaan dan
	perbaikan aplikasi e-SPT dan e-Filing.

(2)	Seksi Bimbingan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan teknis
	konsultasi dan teknis intensifikasi, serta bimbingan dan pemantauan pelaksanaan
	kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan.

(3)	Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian,
	penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan, penyajian informasi,
	melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan,
	melakukan bimbingan ekstensifikasi Wajib Pajak, serta melakukan pemantauan,
	penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan.

			Pasal 36

Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
dan urusan kerjasama perpajakan, melaksanakan bimbingan ekstensifikasi, pendataan, dan
penilaian, serta bimbingan dan pemantauan pengenaan.

			Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Kerjasama,
Ekstensifikasi, dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

a.	penyiapan dan pelaksanaan kerjasama di bidang perpajakan;

b.	pengumpulan dan penyaluran data perpajakan hasil kerjasama dengan pihak luar;

c.	pelaksanaan bimbingan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek
	pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang
	ekstensifikasi;

d.	pelaksanaan bimbingan pendataan dan penilaian;

e.	pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pengenaan;

f.	melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.

			Pasal 38

Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian terdiri dari:

a.	Seksi Bimbingan Kerjasama Perpajakan;

b.	Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan;

c.	Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian;

d.	Seksi Bimbingan Pengenaan.

			Pasal 39

(1)	Seksi Bimbingan Kerjasama Perpajakan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan
	menyiapkan kerjasama di bidang perpajakan termasuk melakukan koordinasi dengan
	Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya, serta mengumpulkan dan menyalurkan
	data perpajakan hasil kerjasama dengan pihak luar.

(2)	Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan bimbingan
	pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan
	dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

(3)	Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan bimbingan
	pendataan dan penilaian termasuk proses klasifikasi nilai jual objek pajak serta
	menjaga keseimbangan klasifikasi nilai jual objek pajak antar wilayah.

(4)	Seksi Bimbingan Pengenaan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pemantauan
	pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
	Bangunan.

			Pasal 40

Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis
pemeriksaan dan penagihan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat
fungsional pemeriksa pajak (peer review), bantuan pelaksanaan penagihan, serta
pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak
pidana di bidang perpajakan.

			Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pemeriksaan,
Penyidikan, dan Penagihan Pajak menyelenggarakan fungsi:

a.	bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;

b.	bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;

c.	pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;

d.	pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan
	tindak pidana di bidang perpajakan;

e.	penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (peer
	review);

f.	bantuan pelaksanaan penagihan.

			Pasal 42

Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak terdiri dari:

a.	Seksi Bimbingan Pemeriksaan;

b.	Seksi Administrasi Penyidikan;

c.	Seksi Bimbingan Penagihan.

			Pasal 43

(1)	Seksi Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan
	administrasi pemeriksaan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan,
	dan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak
	(peer review).

(2)	Seksi Administrasi Penyidikan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi
	penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang
	perpajakan, serta pemantauan hasil pelaksanaan teknis pemeriksaan bukti permulaan
	dan penyidikan.

(3)	Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan
	administrasi penagihan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan
	bantuan pelaksanaan penagihan pajak.

			Pasal 44

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan pemantauan penyuluhan dan pelayanan perpajakan, melaksanakan urusan
hubungan pelayanan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan
perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

			Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat melaksanakan fungsi:

a.	bimbingan dan pemantauan pelayanan perpajakan;

b.	bimbingan dan pemantauan penyuluhan perpajakan;

c.	pelaksanaan hubungan pelayanan masyarakat;

d.	pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan perpajakan;

e.	pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;

f.	pemeliharaan dan pemutakhiran website;

g.	pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;

h.	pemutakhiran panduan informasi perpajakan;

i.	pelaksanaan kerjasama perpajakan.

			Pasal 46

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

a.	Seksi Bimbingan Penyuluhan;

b.	Seksi Bimbingan Pelayanan;

c.	Seksi Hubungan Masyarakat.

			Pasal 47

(1)	Seksi Bimbingan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan bantuan
	penyuluhan, pemeliharaan dan pemutakhiran website, serta pemutakhiran panduan
	informasi perpajakan.

(2)	Seksi Bimbingan Pelayanan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelayanan
	perpajakan, evaluasi atas pelayanan perpajakan, urusan penyeragaman penafsiran
	ketentuan perpajakan, serta pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai
	pelayanan dan teknis perpajakan.

(3)	Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan
	masyarakat meliputi penyampaian informasi, peningkatan citra, pengoperasian dan
	pemeliharaan layanan interaktif (call center), serta urusan kerjasama perpajakan.

			Pasal 48

Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pengurangan sanksi administrasi, proses
banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali.

			Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Pengurangan,
Keberatan, dan Banding melaksanakan fungsi:

a.	bimbingan dan penyelesaian keberatan;

b.	bimbingan dan penyelesaian pembetulan Surat Keputusan;

c.	bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
	Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

d.	bimbingan dan penyelesaian pengurangan sanksi administrasi;

e.	proses banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali;

f.	bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang
	tidak benar.

			Pasal 50

Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding terdiri dari:

a.	Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding I;

b.	Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding II;

c.	Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding III;

d.	Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV.

			Pasal 51

(1)	Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding I mempunyai tugas melakukan bimbingan
	dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan atau
	pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi,
	proses banding, dan proses gugatan, serta Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor
	industri.

(2)	Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding II mempunyai tugas melakukan
	bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Surat Keputusan,
	pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan
	sanksi administrasi, proses banding, dan proses gugatan, serta Peninjauan Kembali
	Wajib Pajak sektor perdagangan.

(3)	Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding III mempunyai tugas melakukan
	bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Surat Keputusan,
	pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan
	sanksi administrasi, proses banding, dan proses gugatan, serta Peninjauan Kembali
	Wajib Pajak sektor jasa.

(4)	Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV mempunyai tugas melakukan
	bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Surat Keputusan,
	pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan
	sanksi administrasi, proses banding, dan proses gugatan, serta Peninjauan Kembali
	Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

			BAB II
			KANTOR PELAYANAN PAJAK

			Bagian Pertama
			Kedudukan

			Pasal 52

(1)	Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini
	disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah
	dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

(2)	KPP dipimpin seorang Kepala.

			Bagian Kedua
			Jenis, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

			Pasal 53

Jenis KPP terdiri dari:

a.	KPP Wajib Pajak Besar;

b.	KPP Madya;

c.	KPP Pratama.

			Paragraf Kesatu
			KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya

			Pasal 54

KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan,
pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

			Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, KPP Wajib Pajak Besar
dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi:

a.	pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan
	penyajian informasi perpajakan;

b.	penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

c.	pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan
	Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;

d.	penyuluhan perpajakan;

e.	pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;

f.	penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

g.	pelaksanaan pemeriksaan pajak;

h	pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

i.	pelaksanaan konsultasi perpajakan;

j.	pelaksanaan intensifikasi;

k.	pembetulan ketetapan pajak;

l.	pelaksanaan administrasi kantor.

			Pasal 56

KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya terdiri dari:

a.	Subbagian Umum;

b.	Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

c.	Seksi Pelayanan;

d.	Seksi Penagihan;

e.	Seksi Pemeriksaan;

f.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;

g.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;

h.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;

i.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;

j.	Kelompok Jabatan Fungsional.

			Pasal 57

(1)	Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata
	usaha, dan rumah tangga.

(2)	Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan,
	pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian
	informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis
	komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja.

(3)	Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk
	hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan
	dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan
	perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama
	perpajakan.

(4)	Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak,
	penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan
	piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

(5)	Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan,
	pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat
	Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

(6)	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi
	Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV,
	masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban
	perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi
	teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak,
	rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan
	ketetapan pajak serta evaluasi hasil banding.

			Paragraf Kedua
			Kantor Pelayanan Pajak Pratama

			Pasal 58

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan
Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

			Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama
menyelenggarakan fungsi:

a.	pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan,
	penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian
	objek Pajak Bumi dan Bangunan;

b.	penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

c.	pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan
	Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;

d.	penyuluhan perpajakan;

e.	pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;

f.	pelaksanaan ekstensifikasi;

g.	penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

h.	pelaksanaan pemeriksaan pajak;

i.	pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

j.	pelaksanaan konsultasi perpajakan;

k.	pelaksanaan intensifikasi;

l.	pembetulan ketetapan pajak;

m.	pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
	Bangunan;

n.	pelaksanaan administrasi kantor.

			Pasal 60

KPP Pratama terdiri dari:

a.	Subbagian Umum;

b.	Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

c.	Seksi Pelayanan;

d.	Seksi Penagihan;

e.	Seksi Pemeriksaan;

f.	Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;

g.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;

h.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;

i.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;

j.	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;

k.	Kelompok Jabatan Fungsional.

			Pasal 61

(1)	Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata
	usaha, dan rumah tangga.

(2)	Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan,
	pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman
	dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian
	Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
	pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing,
	pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

(3)	Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk
	hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan
	dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan
	perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama
	perpajakan.

(4)	Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak,
	penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan
	piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

(5)	Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan,
	pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat
	Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

(6)	Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi
	perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran
	basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

(7)	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi
	Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV,
	masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban
	perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi
	teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak,
	rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan
	ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan
	Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

			BAB III
			KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN
			KONSULTASI PERPAJAKAN

			Bagian Pertama
			Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

			Pasal 62

(1)	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya dalam
	Peraturan Menteri Keuangan ini disebut KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat
	Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

(2)	KP2KP dipimpin oleh seorang Kepala.

			Pasal 63

KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi
perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

			Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, KP2KP
menyelenggarakan fungsi:

a.	pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada
	masyarakat;

b.	pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

c.	bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;

d.	pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka
	membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

e.	pelaksanaan administrasi kantor.

			Pasal 65

KP2KP terdiri dari:

a.	Petugas Tata Usaha;

b.	Kelompok Jabatan Fungsional.

			Pasal 66

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata
usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

			BAB IV
			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

			Pasal 67

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

			Pasal 68

(1)	Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi
	dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)	Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior
	yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPP Pratama yang
	bersangkutan.

(3)	Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan
	dan beban kerja.

(4)	Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku.

			BAB V
			TATA KERJA

			Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat
Jenderal Pajak wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan instansi vertikal
Direktorat Jenderal Pajak serta dengan instansi lain di luar instansi vertikal Direktorat Jenderal
Pajak sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

			Pasal 70

Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak wajib mengawasi
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

			Pasal 71

Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

			Pasal 72

Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

			Pasal 73

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan
kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

			Pasal 74

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk
kepada bawahan.

			Pasal 75

(1)	Kepala Bagian dan para Kepala Bidang pada Kantor Wilayah, serta Kepala KPP
	menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya.

(2)	Kepala Bagian Umum menampung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
	menyusun laporan berkala.

(3)	Kepala Subbagian Umum dan para Kepala Seksi pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP
	Madya, dan KPP Pratama menyampaikan laporan kepada Kepala KPP Wajib Pajak
	Besar, Kepala KPP Madya, atau Kepala KPP Pratama atasannya.

(4)	Kepala KP2KP menyampaikan laporan kepada Kepala KPP Pratama atasannya.

(5)	Kepala Subbagian Umum pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama,
	menampung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dan menyusun
	laporan berkala.

(6)	Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural atasannya.

			BAB VI
			JUMLAH, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

			Pasal 76

(1)	Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini terdapat:

	a.	31 (tiga puluh satu) Kantor Wilayah;

	b.	4 (empat) KPP Wajib Pajak Besar;

	c.	28 (dua puluh delapan) KPP Madya;

	d.	299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) KPP Pratama;

	e.	207 (dua ratus tujuh) KP2KP.

(2)	Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja:

	a.	Kantor Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
		Menteri Keuangan ini;

	b.	KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama adalah sebagaimana
		tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini;

	c.	KP2KP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri
		Keuangan ini.

(3)	Dalam hal terjadi pembentukan/pemekaran/penggabungan/pemecahan wilayah
	administrasi pemerintahan, wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
	oleh Direktur Jenderal Pajak.

			BAB VII
			ESELONISASI

			Pasal 77

(1)	Kepala Kantor Wilayah adalah jabatan struktural eselon II.a.

(2)	Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah adalah jabatan struktural
	eselon III.a.

(3)	Kepala KPP Wajib Pajak Besar, Kepala KPP Madya, dan Kepala KPP Pratama adalah
	jabatan struktural eselon III.a.

(4)	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah adalah jabatan struktural
	eselon IV.a.

(5)	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP
	Pratama adalah jabatan struktural eselon IV.a.

(6)	Kepala KP2KP adalah jabatan struktural eselon IV.a.

			BAB VIII
			KETENTUAN LAIN-LAIN

			Pasal 78

Kantor Wilayah melakukan fungsi pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang
perpajakan yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan
penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak.

			Pasal 79

(1)	KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama melakukan fungsi pemeriksaan
	sederhana dan pemeriksaan lengkap yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan
	Fungsional Pemeriksa Pajak.

(2)	KPP Pratama melakukan fungsi pendataan dan penilaian objek Pajak Bumi dan
	Bangunan yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi
	dan Bangunan.

(3)	Penilaian angka kredit atas pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan lengkap yang
	dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak diatur lebih lanjut dengan
	Peraturan Menteri Keuangan.

(4)	Penilaian angka kredit atas pendataan dan penilaian yang dilaksanakan oleh Pejabat
	Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
	Menteri Keuangan.

(5)	Seksi Keberatan dan Banding I, II, III, dan IV pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
	Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
	dan Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding I, II, III, dan IV pada Kantor Wilayah
	selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah
	Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus membawahkan para Penelaah Keberatan.

(6)	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP
	Madya, dan KPP Pratama membawahkan para Account Representative.

			Pasal 80

Penentuan kriteria dan/atau pemilihan Wajib Pajak yang diadministrasikan pada KPP Wajib
Pajak Besar dan KPP Madya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

			BAB IX
			KETENTUAN PENUTUP

			Pasal 81

Perubahan atas organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja menurut Peraturan Menteri
Keuangan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara.

			Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka:

a.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata
	Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor
	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan
	Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah beberapa
	kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004, dan

b.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata
	Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali
	diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008,

dinyatakan tidak berlaku.

			Pasal 83

Peraturan menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	1 April 2009

Menteri Keuangan
ttd,

Sri Mulyani Indrawati

Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 5 Feb 2013
    Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ/2013

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 795 kali - Dicetak 0 kali ›