Jumat, 13 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 67

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008

Ditetapkan tanggal 6 Mei 2008

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua Peraturan Lainnya » Peraturan Menteri Keuangan » 2008

Peraturan Menteri Keuangan No 67/PMK.01/2008 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			    PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENTERI KEUANGAN
					NOMOR 67/PMK.01/2008

						TENTANG

			  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
		        NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
			       INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :    

a. 	bahwa dalam rangka pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara bertahap sebagai 
	upaya pelaksanaan "Good Governance" dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas 
	organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka dipandang perlu melanjutkan 
	penerapan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor 
	Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali;            
b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan 
	Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
	Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
	55/PMK.01/2007;             

Mengingat :    

1. 	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
	Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah 
	terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;            
2. 	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 
	I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
	Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;            
3. 	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
	Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
	Presiden Nomor 22 Tahun 2007;            
4. 	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;            
5. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
	Keuangan;            
6. 	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
	Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi 
	Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan 
	Nomor 473/KMK.01/2004;            
7. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
	Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
	Nomor 55/PMK.01/2007;             

Memperhatikan :    

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/1077/M.PAN/04/2008 
tanggal 22 April 2008;                


					       MEMUTUSKAN :  
              
Menetapkan :    

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.                


						Pasal I
              
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 55/PMK.01/2007 diubah sebagai berikut :   
            
1. 	Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:              

						"Pasal 76
                 
	Nama, lokasi, dan wilayah kerja :             

   	a. 	Kantor Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan
		ini;        
   	b. 	KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama adalah sebagaimana tercantum dalam 
		Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;        
   	c. 	KP2KP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA Peraturan Menteri Keuangan ini."         

2. 	Lampiran II dicabut. 

3. 	Lampiran I, III, dan IIIA diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, III, IIIA 
	Peraturan Menteri Keuangan ini. 


						Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.                




Ditetapkan di Jakarta    
pada tanggal 6 Mei 2008  
MENTERI KEUANGAN,    
                        
ttd.
                        
SRI MULYANI INDRAWATI    
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -

Komentar



© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1845 kali - Dicetak 0 kali ›