Senin, 25 September 2017  

Peraturan Perpajakan

  • 15

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 15/PJ/2006

Ditetapkan tanggal 23 Februari 2006

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-545/PJ/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 21 » Peraturan Dirjen Pajak » 2006 Topik: Semua PPh » Peraturan Dirjen Pajak » 2006

Peraturan Dirjen Pajak No PER - 15/PJ/2006 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			            PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR PER - 15/PJ/2006

					          TENTANG

		PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-545/PJ/2000
     TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
       PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI 

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.	Bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya
	Penghasilan Tidak Kena Pajak, telah ditetapkan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
	yang berlaku sejak 1 Januari 2006;
b.	Bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian
	Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak
	Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, telah ditetapkan bagian 
	penghasilan bagi pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak 
	dikenakan pemotongan pajak penghasilan, yang berlaku sejak 1 Januari 2006;
c.	Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, perlu mengubah dan menyempurnakan beberapa
	ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang
	Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal
	26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;
d.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan
	Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
	KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak
	Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	3984);
2.	Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional
	dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak 
	Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan
	Nomor 601/KMK.03/2005;
4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan
	Tidak Kena Pajak;
5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan 
	Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya
	yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
6.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
	Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan
	Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-545/PJ/2000 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.


						 Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-545/PJ/2000 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26
Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 4 butir b diubah, sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut :

						 "Pasal 4

	Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
	adalah :
	a.	pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-
		orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama 
		mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 
		memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang 
		bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
	b.	pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri 
		Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat
		Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan,
		sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
		601/KMK.03/2005, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan 
		usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia."


2.	Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) disempurnakan, serta ditambah 1 (satu) ayat baru, untuk 
	memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 5 menjadi sebagai berikut :

						"Pasal 5

	(1)	Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
		a.	penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara 
			teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium 
			anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang 
			lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan 
			anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan 
			transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea 
			siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya 
			dengan nama apapun;
		b.	penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan
			pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan 
			cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan 
			penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
		c.	upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau
			diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau
			mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang
			merupakan calon pegawai;
		d.	uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang 
			pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan
			kerja;
		e.	honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk 
			apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 
			dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi 
			dalam negeri, terdiri dari :
			1.	tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);
			2.	pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 
				sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/
				peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
			3.	olahragawan;
			4.	penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
			5.	pengarang, peneliti, dan penerjemah; 
			6.	pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem 
				aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
			7.	agen iklan;
			8.	pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu 
				kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
			9.	pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
			10.	peserta perlombaan;
			11.	petugas penjaja barang dagangan;
			12.	petugas dinas luar asuransi;
			13.	peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan
				sebagai calon pegawai;
			14.	distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan 
				sejenis lainnya.
		f.	Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan 
			honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat 
			Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang 
			sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda 
			atau duda dan atau anak-anaknya.

	(2)	Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk
		pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang 
		diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak 
		Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma 
		penghitungan khusus (deemed profit).

	(3)	Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
		(1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang 
		pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan 
		kegiatan.

	(4)	Dalam hal pemberi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, dalam 
		memberikan jasa yang bersangkutan mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka
		penghasilan yang diterima atau diperoleh pemberi jasa tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21,
		melainkan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang
		Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
		terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000."


3.	Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menyatukan ketentuan Pasal 7 huruf b dan d, serta menghapus
	ketentuan Pasal 7 huruf e, sehingga Pasal 7 menjadi sebagai berikut :
	
						"Pasal 7

	Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
	a.	pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 
		jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
	b.	penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh
		Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
	c.	iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 
		Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang 
		dibayar oleh pemberi kerja;
	d.	zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang 
		dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah."


4.	Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (5) diubah untuk menyesuaikan dengan besarnya Penghasilan Tidak
	Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 tentang
	Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga Pasal 8 menjadi sebagai berikut :

						"Pasal 8

	(1)	Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi 
		dengan :
		a.	biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
			penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud 
			dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah 
			Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau 
			Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
		b.	iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang 
			pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara 
			Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun 
			yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

	(2)	Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto 
		yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, 
		menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto 
		berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 
		(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu 
		rupiah) sebulan.
	
	(3)	Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan 
		netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah 
		sebagai berikut :
								      Setahun		    Sebulan
		a.	untuk diri pegawai			Rp 13.200.000,00	Rp 1.100.000,00
		b.	tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp   1.200.000,00	Rp    100.000,00
		c.	tambahan untuk setiap anggota		Rp   1.200.000,00	Rp    100.000,00
			keluarga sedarah dan semenda
			dalam garis keturunan lurus, serta
			anak angkat yang menjadi
			tanggungan sepenuhnya, paling
			banyak 3 (tiga) orang

	(4)	Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan 
		dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP 
		untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat 
		(3) huruf c.

	(5)	Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat 
		(serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh 
		penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu
		rupiah) setahun atau Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk 
		keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.

	(6)	Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi 
		pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya 
		PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang 
		bersangkutan.

	(7)	Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan-
		penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

	(8)	Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (3) tidak berlaku terhadap 
		penghasilan Wajib Pajak luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 
		terhadap Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto."


5.	Ketentuan Pasal 9 diubah dengan menyempurnakan ayat (6) untuk lebih memberikan kepastian 
	hukum, dan mengubah ayat (1), (2) dan (3) untuk menyesuaikan dengan bagian penghasilan pegawai
	harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 
	21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian
	Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak
	Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, sehingga Pasal 9 menjadi 
	sebagai berikut :

						" Pasal 9

	(1)	Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang dan calon
		pegawai, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan,
		upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 110.000,00 (seratus 
		sepuluh ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang PPh Pasal 21 sepanjang
		jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp. 1.100.000,00
		(satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.

	(2)	Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap 
		lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang 
		saku harian yang besarnya melebihi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari tetapi 
		dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu
		rupiah), maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% 
		(lima persen) dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu 
		rupiah) tersebut.

	(3)	Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam satu bulan takwim 
		yang jumlahnya melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka besarnya 
		PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang 
		sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

	(4)	Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibayarkan secara bulanan, 
		maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang 
		bersangkutan.

	(5)	Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah 
		harian dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 
		(3).

	(6)	Atas penghasilan berupa bea siswa yang diterima atau diperoleh pegawai, setelah 
		digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai dilakukan pengurangan PTKP yang 
		sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).

	(7)	Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan 
		pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, 
		penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan 
		neto.

	(8)	Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalah sebesar 50% (lima 
		puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan 
		dalam bentuk apapun."


6.	Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan c disempurnakan untuk lebih memberikan
	kepastian hukum, sehingga Pasal 10 menjadi sebagai berikut :

						"Pasal 10

	(1)	Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan 
		sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 
		2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
		a.	pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, 
			pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik 
			Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap 
			sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
		b.	penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;
		c.	pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan;
		d.	distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis 
			lainnya.

	(2)	Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
		a.	bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran 
			pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya
			telah disahkan Menteri Keuangan, termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan 
			Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan
			Sosial Tenaga Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP, yang 
			diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan; 
		b.	bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto 
			dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 
			1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan;
		c.	bagi pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai, dalam hal penghasilan 
			dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), adalah 
			penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP, yang diterima atau diperoleh untuk jumlah 
			yang disetahunkan;
		d.	bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan 
			sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per 
			bulan."


7.	Ketentuan Pasal 11 disempurnakan untuk lebih memberikan kepastian hukum, sehingga Pasal 11 
	menjadi sebagai berikut :

						"Pasal 11

	Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 
	diterapkan atas penghasilan bruto berupa :
	a.	honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
		komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau 
		kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk 
		menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh 
		Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan 
		angka 13, yang diterima atau diperoleh dalam 1 (satu) bulan takwim;
	b.	honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas 
		yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, selama 1 (satu)
		tahun takwim;
	c.	jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama
		1 (satu) tahun takwim;
	d.	penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan 	
		oleh peserta program pensiun sebelum memasuki masa pensiun, yang diterima atau diperoleh
		selama 1 (satu) tahun takwim."


8.	Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah untuk menyesuaikan dengan bagian penghasilan pegawai harian
	dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan
	berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian 
	Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak
	Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, sehingga Pasal 13 menjadi
	sebagai berikut :

						"Pasal 13

	(1)	Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, 
		upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 110.000,00 (seratus 
		sepuluh ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu
		rupiah) dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

	(2)	Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud dalam 
		Ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
		a.	dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tersebut 
			dibagi 6;
		b.	dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang 
			dihasilkan dalam satu hari;
		c.	dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan
			banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.

	(3)	Apabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi sebagaimana dimaksud 
		dalam Ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau
		diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku, komisi dikenakan 
		PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang 
		Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 
		Tahun 2000, atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)."


9.	Ketentuan Pasal 21 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat baru, untuk lebih memberikan kepastian
	hukum, sehingga Pasal 21 menjadi sebagai berikut :

						"Pasal 21

	(1)	Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 
		yang terutang untuk setiap bulan takwim.

	(2)	Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos 
		atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank 
		lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan 
		takwim berikutnya.

	(3)	Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam ayat (2) sekalipun nihil dengan 
		menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor 
		Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim sebagaimana 
		dimaksud dalam Ayat (2).

	(4)	Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, 
		maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang 
		terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.

	(5)	Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik
	 	diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan
		sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, 
		penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.

	(6)	Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai 
		tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan 
		oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.

	(7)	Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti 
		Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) diberikan oleh pemberi kerja selambat-
		lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

	(8)	Pemotong Pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan atau
		PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yaitu menjadi dasar pelaporan 
		dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan wajib
		menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama 10 (sepuluh tahun) sejak berakhirnya
		tahun pajak yang bersangkutan."


10.	Cara dan Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 19 KEP-545/PJ/2000 dan tercantum dalam Lampiran KEP-545/PJ/2000 diubah dan disempurnakan
	untuk disesuaikan dengan perubahan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga menjadi 
	sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini."


						 Pasal II

1.	Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21
	masa pajak (bulan takwim) Januari 2006.
2.	Dalam hal pemotong pajak, setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak, telah terlanjur
	melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan cara penghitungan berdasarkan 
	ketentuan yang berlaku sebelumnya, maka pemotong pajak harus melakukan pembetulan Surat
	Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak yang bersangkutan dengan melakukan 
	penghitungan kembali besarnya PPh Pasal 21 yang terutang berdasarkan ketentuan sebagaimana
	diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


						 Pasal III

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2006
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

HADI POERNOMO
NIP. 060027375



Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 11999 kali - Dicetak 0 kali ›