Kamis, 20 Juni 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 523

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 523/PJ./2000

Ditetapkan tanggal 6 Desember 2000

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPN Umum » Keputusan Dirjen Pajak » 2000 Topik: Semua PPN » Keputusan Dirjen Pajak » 2000 Topik: Semua PPN » Keputusan Dirjen Pajak » 2000

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 523/PJ./2000 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 523/PJ./2000

					          TENTANG

			 TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
	       PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. 	bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 
	tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan ketentuan 
	Pasal 17B ayat (1) dan Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
	Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 
	2000 serta;
b. 	bahwa dalam rangka menjamin hak Pengusaha Kena Pajak atas pengembalian kelebihan Pajak 
	Pertambahan Nilai dan pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta dalam rangka 
	meningkatkan pelayanan yang lebih baik, perlu diatur tatacara pengembalian kelebihan pembayaran 
	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang jangka waktunya dipersingkat;
c. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 
	Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
	Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984); sebagaimana te!ah diubah terakhir dengan Undang-
	undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

					  MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.


						Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. 	Kelebihan pembayaran pajak adalah :
	a. 	kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
		Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
		Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
		Nomor 18 Tahun 2000;
	b. 	dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, di samping kelebihan Pajak 
		Masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
		yang telah dibayar atas perolehan Barang Mewah yang diekspor sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
		Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
		Nomor 18 Tahun 2000;

2.	Saat diterimanya permohonan adalah saat diterimanya permohonan secara lengkap oleh Kantor 
	Pelayanan Pajak.

3.	Kegiatan tertentu adalah ekspor dan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak 
	kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

4.	Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu adalah Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana 
	dimaksud Pasal 17C Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
	Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

5.	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 	kelebihan 
	pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak 
	seharusnya terutang;

6.	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang 
	menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Pengusaha Kena Pajak 
	kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4;

7.	Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat 
	Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan 
	penghitungannya.

8.	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan 
	atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk 
	tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


						Pasal 2

(1)	Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak 
	dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 
	atau dengan surat tersendiri, dan dilampiri dengan bukti-bukti dan atau dokumen yang menyatakan 
	adanya kelebihan pembayaran pajak yaitu :
	a. 	Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan dengan kelebihan 
	 	pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dimintakan pengembalian.
	b. 	Dalam hal impor Barang Kena Pajak, dilampirkan :
		1.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB),
		2.	Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
			Cukai,
		3.	Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS.
	c. 	Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, dilampirkan :
		1. 	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal 
			Bea dan Cukai,
		2.	Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill,
		3.	Wesel Ekspor atau bukti transfer.
	d. 	Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak 
		Pertambahan Nilai, dilampirkan :
		1. 	Kontrak atau Surat Perintah Kerja,
		2. 	Surat Setoran Pajak.
	e. 	Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat 
		kompensasi Masa Pajak sebelumnya, maka yang dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang 
		berkenaan dengan kelebihan pembayaran PPN Masa Pajak yang bersangkutan.

(2)	Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh Pengusaha Kena 
	Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4, lampiran sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan d tidak wajib disampaikan, kecuali dalam hal 
	permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan meliputi kelebihan 
	pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai 
	Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu.

(3)	Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
	ayat (2) atau ayat (3), disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha 
	Kena Pajak dikukuhkan.

(4)	Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditentukan satu permohonan untuk satu 
	Masa Pajak.


						Pasal 3

(1)	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan 
	pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diajukan oleh Pengusaha 
	Kena Pajak yang melakukan selain kegiatan tertentu harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling 
	lambat 6 (enam) bulan sejak saat diterimanya permohonan.

(2)	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan 
	pembayaran pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 
	Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat diterimanya permohonan.

(3)	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan 
	pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diajukan oleh Pengusaha 
	Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 harus 
	menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat :
	a. 	2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan untuk Masa Pajak dengan kompensasi 
		kelebihan pembayaran pajak yang meliputi Masa Pajak sebelumnya paling lama 5 (lima) 
		Masa Pajak;
	b. 	4 (empat bulan) bulan sejak saat diterimanya permohonan untuk Masa Pajak dengan 
		kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang meliputi Masa Pajak sebelumnya lebih dari 5 
		(lima) Masa Pajak;
	c. 	12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan sepanjang penyelesaian atas 
		permohonannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.

(4)	Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinyatakan lengkap apabila memenuhi 
	ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) keputusan ini.


						Pasal 4

Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Direktur 
Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak, maka permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak yang diajukan, dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 
harus diterbitkan dalam waktu paling lambat satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.


						Pasal 5

(1)	Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan, terhadap Pengusaha Kena Pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah 
	melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

(2)	Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal 
	Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), jumlah kekurangan pajak 
	ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
	(3) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
	undang Nomor 16 Tahun 2000.


						Pasal 6

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
KEP-28/PJ./1996 tanggaI 17 April 1996 dinyatakan tidak berlaku.

	
						Pasal 7

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2000
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

MACHFUD SIDIK
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1122 kali - Dicetak 0 kali ›