Kamis, 20 Juni 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 21

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 21/PJ.5/2001

Ditetapkan tanggal 9 Juli 2001

KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pengkreditan Pajak Masukan » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2001 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2001 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2001

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											            9 Juli 2001

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 21/PJ.5/2001

						TENTANG

 TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN TEMPAT LAIN SEBAGAI TEMPAT PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN 
	  	     DAN TEMPAT LAIN SEBAGAI TEMPAT PAJAK TERUTANG ATAS EKSPOR

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-445/PJ./2001 tentang 
Perubahan Ketiga Belas Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ/1995 tentang Pelimpahan 
Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk 
menerbitkan :

1)	Keputusan mengenai penunjukan tempat lain sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan.

2)	Keputusan mengenai penunjukan tempat lain sebagai tempat Pajak terutang atas ekspor, bersama ini 
	disampaikan petunjuk penyelesaian permohonan tempat lain sebagai pengkreditan Pajak Masukan 
	dan permohonan tempat lain sebagai tempat pajak terutang atas ekspor sebagai berikut :

	I.	Permohonan tempat lain sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan.
		1)	Permohonan tempat lain sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan 
			Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak selain tempat di tempat Pengusaha 
			Kena Pajak dikukuhkan dapat dikabulkan bila memenuhi syarat-syarat sebagai 
			berikut :
			a)	Lokasi usaha Wajib Pajak atau tempat Wajib Pajak dikukuhkan (Kantor Pusat/
				Kantor Cabang/Perwakilan) tidak melakukan kegiatan penyerahan Barang 
				Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.
			b)	Lokasi usaha tersebut hanya berfungsi sebagai kantor penghubung untuk 
				keperluan administrasi (liason office). Dengan demikian penggunaan alamat 
				dan atau NPWP lokasi usaha pada Faktur Pajak Masukan hanya untuk 
				pemenuhan persyaratan administrasi saja.
			c)	Faktur Pajak Masukan tersebut tidak/tidak akan dikreditkan di KPP lokasi. 
			d)	Faktur Pajak Masukan tersebut memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan 
				yang dapat dikreditkan.

		2)	Kepala Kantor Wilayah sebelum memutuskan untuk memberikan ijin tempat lain 
			sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan, perlu melakukan permintaan konfirmasi 
			ke KPP yang mengadministrasikan/seharusnya mengadministrasikan Faktur Pajak 
			tersebut untuk meyakinkan antara lain:
			a)	Lokasi usaha Wajib Pajak atau tempat, Wajib Pajak dikukuhkan (Kantor Pusat/
				Kantor Cabang/Perwakilan) tidak melakukan kegiatan penyerahan Barang 
				Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.
			b)	Lokasi usaha tersebut hanya berfungsi sebagai kantor penghubung untuk 
				keperluan administrasi (liason office), dengan demikian penggunaan alamat 
				dan atau NPWP lokasi usaha pada Faktur Pajak Masukan hanya untuk 
				pemenuhan persyaratan administrasi saja.
			c)	Faktur Pajak Masukan yang dimintakan dikreditkan di tempat lain belum 
				dikreditkan di KPP lokasi. 
			Permintaan konfirmasi dapat menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran 
			Surat Edaran ini.

		3)	Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang dimintakan konfirmasi harus memberikan 
			jawaban paling lambat 2 minggu terhitung sejak diterimanya surat permintaan 
			konfirmasi.

		4)	Kepala Kantor Wilayah DJP harus memberikan jawaban atas permohonan ijin tempat 
			lain sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan paling lambat 1 bulan setelah 
			permohonan diterima.

		5)	Perlu ditegaskan ijin untuk mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud 
			pada butir 4 hanya menyangkut persetujuan untuk tempat pengkreditan Pajak 
			Masukan. Sehingga Pajak Masukan tersebut baru dapat dikreditkan apabila Faktur 
			Pajak-nya telah memenuhi ketentuan antara lain merupakan Pajak Masukan yang 
			dapat dikreditkan dan ketentuan lain yang berkenaan dengan pengkreditan Pajak 
			Masukan baik secara formal maupun material. Ijin pengkreditan Pajak Masukan 
			tersebut harus menyebutkan secara jelas nilai PPN, nomor, dan tanggal Faktur Pajak 
			yang diijinkan untuk dikreditkan di tempat lain.

	II.	Permohonan tempat lain sebagai tempat Pajak terutang atas ekspor
		1)	Permohonan tempat lain sebagai tempat pajak terutang atas ekspor dapat dikabulkan 
			apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
			a)	Lokasi usaha Wajib Pajak tempat dilakukannya ekspor Barang Kena Pajak 
				tidak melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP, dengan demikian Wajib 
				Pajak pada lokasi usaha tersebut tidak mempunyai Pajak Masukan.
			b)	Lokasi usaha tersebut hanya berfungsi sebagai kantor penghubung untuk 
				keperluan administrasi (liason office), dengan demikian penggunaan alamat 
				dan atau NPWP lokasi usaha pada Faktur Pajak (PEB) hanya untuk 
				pemenuhan persyaratan administrasi saja.

		2)	Kepala Kantor Wilayah sebelum memutuskan untuk memberikan ijin tempat lain 
			sebagai tempat pajak terutang atas ekspor perlu melakukan konfirmasi ke KPP lokasi 
			tempat ekspor dilakukan untuk meyakinkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada 
			butir 1 tersebut diatas. Pemberian ijin tempat lain sebagai tempat pajak terutang atas 
			ekspor tersebut harus menyebutkan secara jelas nomor dan tanggal PEB yang 
			diijinkan untuk dilaporkan di tempat lain.

		3)	Kepala KPP yang dimintakan konfirmasi wajib memberikan jawaban paling lambat 2 
			minggu setelah surat permintaan konfirmasi diterima.

		4)	Kepala Kantor Wilayah harus memberikan jawaban atas permohonan ijin tempat lain 
			sebagai tempat pajak terutang atas ekspor paling lambat 1 bulan setelah permohonan 
			diterima.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd,

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 643 kali - Dicetak 0 kali ›