Minggu, 18 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 62

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002

Ditetapkan tanggal 26 Februari 2002

DASAR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak » Keputusan Menteri Keuangan » 2002 Topik: Semua PPN » Keputusan Menteri Keuangan » 2002 Topik: Semua PPN » Keputusan Menteri Keuangan » 2002

			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 62/KMK.03/2002

						TENTANG

	    DASAR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
				    ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

bahwa mengingat kepada Pengusaha Pabrik dan Importir hasil tembakau diwajibkan untuk menghitung, 
memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai, untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan 
tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil 
Tembakau;

Mengingat	:

1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali 
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

2.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
	1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
	1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 4061);

4.	Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

5.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak 
	Pertambahan Nilai;

6.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 597/KMK.04/2001 tentang Penetapan Tarif 
	Cukai dan Harga Dasar Hasil Tembakau;

						MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DASAR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU.


						Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.	Hasil tembakau adalah hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 
	Tahun 1995 tentang Cukai, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil 
	pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti 
	atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

2.	Pengusaha Pabrik hasil tembakau adalah badan hukum atau orang pribadi yang mengusahakan pabrik 
	hasil tembakau dan memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam 
	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

3.	Importir hasil tembakau adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan 
	memasukkan hasil tembakau yang dibuat di luar negeri ke dalam daerah pabean.

4.	Harga Jual Eceran adalah harga penyerahan kepada konsumen akhir yang di dalamnya sudah 
	termasuk Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai.

5.	Tarif efektif adalah tarif yang diterapkan untuk menghitung dan memungut Pajak Pertambahan Nilai 
	yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau.


						Pasal 2

(1)	Atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau 
	atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau, dikenakan Pajak 
	Pertambahan Nilai.

(2)	Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau dihitung dengan 
	menerapkan tarif efektif dikalikan dengan Harga Jual Eceran.

(3)	Besarnya tarif efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebesar 8,4% (delapan koma 
	empat persen).


						Pasal 3

(1)	Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan hasil tembakau dipungut oleh Pengusaha 
	Pabrik hasil tembakau atau Importir hasil tembakau dan disetorkan ke Kas Negara bersamaan dengan 
	saat pembayaran Cukai atas pemesanan Pita Cukai hasil tembakau.

(2)	Atas impor hasil tembakau yang dibuat di luar negeri yang telah dilunasi Pajak Pertambahan Nilainya 
	sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak lagi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Impor.

(3)	Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memakai formulir Surat 
	Setoran Pajak yang bentuknya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4)	Dalam hal pembayaran Cukai hasil tembakau lebih awal dari saat jatuh tempo baik sebagian maupun 
	seluruhnya, bersamaan pula dilunasi jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang sebanding dengan Cukai 
	yang dibayar.

(5)	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan pelaksanaan penyetoran pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersamaan dengan pengawasan pembayaran Cukainya.


						Pasal 4

(1)	Harga Jual Eceran hasil tembakau atas penyerahan hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma 
	kepada karyawan pabrik adalah sebesar 50% dari Harga Jual Eceran hasil tembakau untuk jenis dan 
	merek yang sama, yang dijual untuk umum.

(2)	Harga Jual Eceran hasil tembakau atas penyerahan hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma 
	kepada pihak ketiga adalah sebesar 75% dari Harga Jual Eceran hasil tembakau untuk jenis dan 
	merek yang sama, yang dijual untuk umum.


						Pasal 5

(1)	Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Golongan Pengusaha Kecil Sekali sebagaimana dimaksud dalam 
	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.04/2001 tentang Penetapan Tarif Cukai dan Harga 
	Dasar Hasil Tembakau beserta perubahannya, ditetapkan sebagai bukan Pengusaha Kena Pajak 
	apabila Pengusaha tersebut memenuhi batasan sebagai Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai 
	sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 beserta 
	perubahannya.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan 
	ini tidak berlaku untuk Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Golongan Pengusaha Kecil Sekali 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).


						Pasal 6

Dalam hal terdapat pengembalian cukai, maka atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar yang besarnya 
sebanding dengan Cukai yang dikembalikan, diperhitungkan dengan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada 
saat pembayaran Cukai atas pemesanan pita cukai berikutnya.


						Pasal 7

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, baik secara 
bersama-sama maupun sendiri-sendiri.


						Pasal 8

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
406/KMK.04/2000 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas 
Penyerahan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Atau Hasil Tembakau Buatan Luar Negeri dinyatakan tidak 
berlaku.


						Pasal 9

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku untuk penebusan pita cukai hasil tembakau terhitung sejak 
tanggal 1 Maret 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1254 kali - Dicetak 0 kali ›