Minggu, 17 Nopember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 106

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009

Ditetapkan tanggal 10 Juni 2009

TATA CARA PENGUSULAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN DIREKTUR LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2009 Topik: Lain-lain » Peraturan Menteri Keuangan » 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.06/2009
TATA CARA PENGUSULAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN DIREKTUR LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

a.	bahwa dalam rangka menciptakan kinerja yang optimal, Lembaga Pembiayaan Ekspor
	Indonesia perlu dikelola oleh Dewan Direktur yang profesional;

b.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor
	2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, anggota Dewan
	Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan;

c.	bahwa agar proses pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direktur dapat berjalan
	obyektif diperlukan adanya ketentuan yang mengatur pengusulan, pengangkatan dan
	pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan
	huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
	Pengusulan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan
	Ekspor Indonesia;

Mengingat:

1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 4957);

2.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGUSULAN,
			PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEWAN DIREKTUR LEMBAGA
			PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

			BAB I
			KETENTUAN UMUM

			Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah
	lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga
	Pembiayaan Ekspor Indonesia.

2.	Menteri adalah Menteri Keuangan.

3.	Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam
	Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

4.	Ketua Dewan Direktur adalah salah seorang anggota Dewan Direktur yang diangkat
	Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.

5.	Direktur Eksekutif adalah anggota Dewan Direktur yang diangkat Menteri untuk
	menjalankan kegiatan operasional LPEI.

6.	Direktur Pelaksana adalah direktur yang diangkat oleh Dewan Direktur untuk
	membantu Direktur Eksekutif dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI.

			BAB II
			TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN DIREKTUR

			Bagian Pertama
			Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Anggota Dewan Direktur

			Pasal 2

(1)	Anggota Dewan Direktur LPEI berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri
	atas:

	a.	3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang
		membidangi fiskal 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau
		lembaga yang membidangi perdagangan, 1 (satu) orang pejabat yang berasal
		dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian, dan 1 (satu) orang
		pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian; dan

	b.	paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang
		dari dalam LPEI.

(2)	Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat oleh
	Menteri atas usul pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.

(3)	Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diangkat oleh
	Menteri.

			Pasal 3

(1)	Untuk mengangkat anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
	2 ayat (1) huruf a, Menteri terlebih dahulu meminta usulan tertulis dari pimpinan
	instansi atau lembaga dimaksud.

(2)	Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri
	paling lambat 15 (lima belas hari) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaaan
	tertulis Menteri tentang usulan dimaksud.

			Pasal 4

Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berasal dari:

a.	anggota Dewan Direktur yang masih memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat
	menjadi anggota Dewan Direktur;

b.	pegawai LPEI; dan/atau

c.	pihak yang dianggap oleh Menteri memiliki kualifikasi untuk menjabat sebagai anggota
	Dewan Direktur.

			Pasal 5

Anggota Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan hanya
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

			Bagian Kedua
			Persyaratan

			Pasal 6

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direktur, paling sedikit harus memenuhi syarat
sebagai berikut:

a.	Warga Negara Indonesia;

b.	mampu melakukan perbuatan hukum:

c.	sehat jasmani dan rohani:

d.	memiliki integritas, kepemimpinan, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi;

e.	tidak termasuk dalam daftar tidak lulus, baik yang disusun oleh otoritas perbankan
	maupun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan;

f.	tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;

g.	memiliki keahlian dan pengalaman di salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup
	kegiatan LPEI yang meliputi antara lain keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi,
	keuangan, perbankan, perdagangan internasional, dan/atau hukum;

h.	tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau dewan komisaris yang
	dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan

i.	tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

			BAB III
			PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

			Bagian Pertama
			Faktor Yang Dinilai

			Pasal 7

(1)	Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b harus
	memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper
	test) yang diselenggarakan oleh Menteri.

(2)	Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap kompetensi dan integritas
	calon anggota Dewan Direktur.

(3)	Dalam rangka pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, calon anggota
	Dewan Direktur wajib menyampaikan:

	a.	fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

	b.	daftar riwayat hidup;

	c.	surat pernyataan tidak termasuk dalam daftar tidak lulus, baik yang disusun
		oleh otoritas perbankan maupun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan;

	d.	surat pernyataan tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perbankan
		dan perekonomian;

	e.	surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau
		dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan
		dinyatakan pailit; dan

	f.	surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

			Pasal 8

Faktor kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi memiliki keahlian
dan pengalaman di salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup kegiatan LPEI, yang
meliputi antara lain keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan,
perdagangan internasional, dan/atau hukum.

			Pasal 9

Faktor integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

a.	memiliki integritas, kepemimpinan, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi;

b.	memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.	memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional LPEI;

d.	tidak termasuk dalam daftar tidak lulus yang disusun oleh otoritas perbankan maupun
	otoritas pasar modal dan lembaga keuangan;

e.	tidak termasuk dalam daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh otoritas yang
	berwenang; dan

f.	tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau dewan komisaris yang
	dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

			Bagian Kedua
			Tata Cara dan Hasil Penilaian

			Pasal 10

(1)	Untuk melakukan penilaian calon anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Menteri membentuk Tim Penilaian Kemampuan dan
	Kepatutan (Fit and Proper Test) yang beranggotakan:

	a.	ex-officio Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sebagai Ketua

	b.	ex-officio Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
		Sebagai Anggota

	c.	ex-officio Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian
		Koordinator Bidang Perekonomian Sebagai Anggota

	d.	unsur Independen Sebagai Anggota

(2)	Pengangkatan unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
	d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3)	Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan antara lain bertugas:

	a.	melakukan seleksi untuk memperoleh paling sedikit 2 (dua) orang calon untuk
		setiap posisi anggota Dewan Direktur;

	b.	melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan
		Direktur; dan

	c.	melaporkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan
		Direktur kepada Menteri.

(4)	Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
	b meliputi:

	a.	penilaian administratif; dan

	b.	wawancara.

			Pasal 11

(1)	Berdasarkan hasil akhir penilaian yang dilakukan Tim Penilaian Kemampuan dan
	Kepatutan sesuai tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Tim
	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan menyampaikan usulan 2 (dua) orang calon yang
	memenuhi syarat dan mempunyai nilai tertinggi kepada Menteri, disertai dengan
	rekomendasi calon anggota Dewan Direktur untuk diangkat.

(2)	Berdasarkan usulan dan/atau rekomendasi Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan paling banyak 3 (tiga)
	orang dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI untuk menjadi anggota Dewan
	Direktur.

			Pasal 12

Hasil akhir penilaian Tim Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan penetapan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat.

			Pasal 13

Pembagian tugas dan tatacara pelaksanaan tugas anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh
Dewan Direktur setelah pengangkatan oleh Menteri.

			Pasal 14

(1)	Setelah pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, anggota Dewan
	Direktur harus menandatangani kontrak kerja dengan Menteri.

(2)	Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan menjadi kriteria kinerja
	anggota Dewan Direktur.

			BAB IV
			PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN DIREKTUR

			Pasal 15

(1)	Anggota Dewan Direktur dapat diberhentikan oleh Menteri apabila:

	a.	berhalangan tetap;

	b.	masa jabatannya berakhir:

	c.	mengundurkan diri;

	d.	kinerja anggota Dewan Direktur tidak memenuhi kriteria kinerja yang
		ditetapkan oleh Menteri;

	e.	memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan
		anggota Dewan Direktur yang lain dan tidak ada satupun yang mengundurkan
		diri;

	f.	melakukan kejahatan korporasi, tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya,
		atau pelanggaran moral; dan/atau

	g.	tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,
		huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i.

(2)	Anggota Dewan Direktur yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1) huruf d dalam waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan terlebih
	dahulu untuk melakukan pembelaan diri kepada Menteri.

(3)	Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
	Menteri.

			Pasal 16

Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a diberhentikan dari
jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, atau tidak lagi menjadi
pejabat di instansi atau lembaga tempat anggota Dewan Direktur tersebut berasal.

			Pasal 17

(1)	Pemberhentian anggota Dewan Direktur dan pengangkatan anggota yang baru harus
	dilakukan sehingga jumlah anggota Dewan Direktur paling sedikit 4 (empat) orang.

(2)	Dalam hal anggota Dewan Direktur diberhentikan, anggota Dewan Direktur
	penggantinya ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal
	pemberhentian.

(3)	Masa jabatan anggota Dewan Direktur yang diangkat untuk menggantikan anggota
	yang diberhentikan bukan karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud
	pada Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Direktur
	yang digantikannya.

			BAB V
			KETENTUAN PENUTUP

			Pasal 18

(1)	Untuk pertama kalinya, jangka waktu masa tugas anggota Dewan Direktur
	sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:

	a.	anggota Dewan Direktur yang berasal dari instansi yang membidangi fiskal
		diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;

	b.	anggota Dewan Direktur yang bukan berasal dari instansi yang membidangi
		fiskal diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;

(2)	Untuk pertama kalinya, jangka waktu masa tugas anggota Dewan Direktur
	sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

	a.	anggota Dewan Direktur yang merupakan Ketua Dewan Direktur merangkap
		Direktur Eksekutif diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;

	b.	anggota Dewan Direktur yang berasal dari luar LPEI yang bukan merupakan
		Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif diangkat untuk masa
		jabatan 4 (empat) tahun; dan

	c.	anggota Dewan Direktur yang berasal dari dalam LPEI yang bukan merupakan
		Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif diangkat untuk masa
		jabatan 3 (tiga) tahun.

			Pasal 19

Untuk pertama kalinya, calon anggota Dewan Direktur yang berasal dari dalam LPEI akan
dipilih dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Bank Ekspor Indonesia.

			Pasal 20

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri
Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	10 Juni 2009

Menteri Keuangan,
ttd,

Sri Mulyani Indrawati



Diundangkan di	:	Jakarta
Pada tanggal		:	10 Juni 2009
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia,
ttd,

Andi Mattalatta

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 812 kali - Dicetak 0 kali ›