Jumat, 13 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 213

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 213/PJ./2001

Ditetapkan tanggal 15 Maret 2001

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pengurang Penghasilan Bruto » Keputusan Dirjen Pajak » 2001 Topik: Kenikmatan Dalam Bentuk Natura » Keputusan Dirjen Pajak » 2001 Topik: Semua PPh » Keputusan Dirjen Pajak » 2001

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 213/PJ./2001 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 213/PJ./2001

					          TENTANG

         PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI 
      DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN 
      DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN 
      PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan 
Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan 
Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan 
Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, perlu 
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyediaan Makanan Dan 
Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang 
Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan 
Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3985);
3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman 
	Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang 
	Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan 
	Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN 
DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN 
PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU 
SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI 
PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA.


						Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :
a.	Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai adalah makanan dan minuman yang 
	disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi 
	dan dewan komisaris yang diberikan di tempat kerja.
b.	Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu :
	1)	daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan 
		sarana dan prasarana sosial ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau 
		oleh transportasi umum karena terbatasnya sarana angkutan umum baik melalui darat, laut 
		maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan 
		ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa 
		pengembalian yang relatif panjang;
	2)	daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang 
		dasar lautnya memiliki cadangan mineral.


						Pasal 2

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan dan bukan 
merupakan penghasilan bagi pegawai.


						Pasal 3

(1)	Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam 
	rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan 
	situasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan 
	merupakan penghasilan bagi pegawai walaupun diberikan bukan di daerah terpencil.

(2)	Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan atau 
	keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
	atau Pemda setempat termasuk pakaian dan peralatan bagi pegawai Pemadam kebakaran, proyek, 
	pakaian seragam pabrik, hansip/satpam, dan penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar 
	jemput pegawai.


						Pasal 4

(1)	Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk 
	natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah 
	sarana dan fasilitas di Iokasi bekerja untuk :
	a.	tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di Iokasi 
		bekerja tersebut tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa;
	b.	pelayanan kesehatan, sepanjang dilokasi bekerja tersebut tidak ada sarana kesehatan;
	c.	pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di Iokasi bekerja tersebut tidak ada 
		sarana pendidikan yang setara;
	d.	pengangkutan bagi pegawai di Iokasi bekerja, sedangkan pengangkutan anggota keluarga 
		dari pegawai yang bersangkutan terbatas pada pengangkutan sehubungan dengan 
		kedatangan pertama ke Iokasi bekerja dan kepergian pegawai dan keluarganya karena 
		terhentinya hubungan kerja;
	e.	olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda, 
		sepanjang di Iokasi bekerja tersebut tidak tersedia sarana dimaksud.

(2)	Pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 
	(1) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai dan dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi 
	kerja pada tahun pajak dibayarnya atau terutangnya pengeluaran tersebut.

(3)	Pengeluaran untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang mempunyai 
	masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang 
	Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 
	2000.

(4)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 10 tahun yang 
	berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan dapat diperpanjang kembali.


						Pasal 5

(1)	Wajib Pajak yang melakukan penanaman di daerah terpencil dapat mengajukan permohonan 
	penetapan sebagai daerah terpencil kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang 
	membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan menggunakan formulir 
	sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan dilampiri :
	a.	Surat Persetujuan Tetap dari BKPM atau instansi berwenang terkait untuk Wajib Pajak 
		penanaman modal atau rencana investasi untuk Wajib Pajak lainnya;
	b.	Peta Iokasi;
	c.	Neraca/Laporan Keuangan terakhir sebelum tahun permohonan;
	d.	Pernyataan mengenai keadaan sarana angkutan dan sarana sosial ekonomi dengan 
		menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.a Keputusan Direktur 
		Jenderal Pajak ini.

(2)	Dalam hal permohonan Wajib Pajak belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah mengirimkan Surat 
	Permintaan Kelengkapan Permohonan Untuk Ditetapkan Sebagai Daerah Terpencil dengan 
	menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal 
	Pajak ini.

(3)	Sebelum diberikan keputusan tentang penetapan sebagai daerah terpencil, Kepala Kanwil DJP yang 
	menerima permohonan dapat melakukan pemeriksaan ke Iokasi daerah terpencil.

(4)	Apabila Iokasi daerah terpencil berada di luar wilayah kerja Kanwil DJP yang bersangkutan, Kepala 
	Kanwil DJP dimaksud dapat meminta bantuan kepada Kepala Kanwil DJP tempat Iokasi daerah 
	terpencil tersebut berada untuk melakukan pemeriksaan dengan tindasan kepada Kepala KPP terkait 
	dan Wajib Pajak yang bersangkutan.

(5)	Kepala Kanwil DJP memberikan keputusan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan 
	dalam Lampiran III atau Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini paling lama dalam waktu 
	3 (tiga) bulan setelah permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.

(6)	Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) dapat diterbitkan paling 
	lama 6 (enam) bulan dalam hal diperlukan pemeriksaan oleh Kanwil DJP lainnya.

(7)	Surat permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) 
	adalah saat diterima permohonan beserta seluruh lampiran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

(8)	Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) atau Ayat (6), Kepala 
	Kantor Wilayah tidak memberi suatu keputusan, permohonan penetapan sebagai daerah terpencil 
	dianggap dikabulkan.


						Pasal 6

(1)	Wajib Pajak yang mengajukan permohonan atau telah diberikan Keputusan penetapan sebagai daerah 
	terpencil, dibuatkan Buku Register pengawasan tersendiri baik di Kanwil DJP maupun di KPP dengan 
	formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2)	Untuk memonitor perkembangan investasi di daerah terpencil, laporan keuangan yang disampaikan 
	oleh Wajib Pajak sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan harus diuraikan secara rinci 
	mengenai :
	a.	daftar harta dan penyusutan yang memperoleh perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan 
		dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil dengan menggunakan formulir 
		sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V. a Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
	b.	daftar penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang memperoleh 
		perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah 
		terpencil dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V. b 
		Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 7

Permohonan penetapan sebagai daerah terpencil yang diterima sebelum Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
ini ditetapkan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
ini.


						Pasal 8

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2001
DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2776 kali - Dicetak 0 kali ›