Sabtu, 23 Juni 2018  

Tax Treaty : Indonesia - Meksiko ( Mexico )

  
Tax Treaty : Indonesia - Meksiko ( Mexico )
Signed Date : 06 September 2002
Effective Date : 01 Januari 2005
Languange Version : En - Id

2205_mexico ind

PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH NEGARA MEKSIKO SERIKAT

UNTUK
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

Pasal 1
ORANG DAN BADAN YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN

Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan.

Pasal 2
PAJAK-PAJAK YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN

  1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya, tanpa memperhatikan bagaimana cara pajak-pajak tersebut dikenakan.

  2. Yang dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan adalah semua pajak yang dikenakan atas total penghasilan atau atas bagian-bagian penghasilan, termasuk pajak-pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pengalihan harta bergerak atau tidak bergerak.

  3. Persetujuan ini, khususnya, diterapkan terhadap pajak-pajak yang berlaku sekarang ini, yaitu:

    (a)

    di Indonesia:
    pajak penghasilan
    (selanjutnya disebut "pajak Indonesia");

    (b)

    di Meksiko:
    pajak penghasilan federal (el impuesto sobre la renta)
    (selanjutnya disebut "pajak Meksiko");

  4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau yang pada dasarnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang sekarang berlaku. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan saling memberitahukan setiap perubahan penting yang terjadi dalam Perundang-undangan perpajakan negara mereka.

Pasal 3
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM

  1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain :

    (a)

    istilah "Indonesia" berarti wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam perundang-undangannya;

    (b)

    istilah "Meksiko" berarti The United Mexican States; jika digunakan dalam pengertian geografis, meliputi seluruh wilayah negaranya, termasuk semua wilayah yang sesuai dengan perundang-undangan Federasi; pulau-pulau termasuk gugusan karang dalam perairannya, kepulauan Guadalupe dan Revillagigedo; landas kontinen dan dasar laut dan lapisan sebelah bawah kepulauan, gugusan karang, perairan didalam laut teritorial serta perairan di dalamnya, yang sesuai dengan hukum internasional, Meksiko memiliki hak kedaulatan untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alam dan landas kontinen, lapisan tanah sebelah bawah dan perairan; dan lapisan udara dari wilayah nasional sepanjang dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan hukum internasional;

    (c)

    istilah "Negara pihak pada Persetujuan" dan "Negara pihak lainnya pada Persetujuan" berarti Indonesia atau Meksiko, tergantung kalimatnya;

    (d)

    istilah "orang/badan" meliputi orang pribadi, badan, dan setiap kumpulan dari orang-orang dan/atau badan-badan;

    (e)

    istilah "badan" berarti setiap badan hukum atau kesatuan hukum lainnya yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum;

    (f)

    istilah "perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan dari negara pihak lainnya pada Persetujuan", masing-masing berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan;

    (g)

    istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan dengan kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali jika kapal laut atau pesawat udara tersebut semata-mata dioperasikan di antara tempat- tempat di Negara pihak lainnya pada Persetujuan;

    (h)

    istilah "warganegara" berarti

    i)

    setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan pada suatu Negara pihak pada Persetujuan;

    ii)

    setiap badan hukum, persekutuan, atau perkumpulan yang mendapatkan status kewarganegaraannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara pihak pada Persetujuan.

    (i)

    Istilah "pejabat yang berwenang" berarti:

    (i)

    dalam hal Indonesia: Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;

    (ii)

    dalam hal Meksiko: the Ministry of Finance and Public Credit;

  2. Untuk kepentingan berlakunya Persetujuan oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak didefinisikan dalam Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, mempunyai arti yang sesuai dengan perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan yang berkenaan dengan pajak-pajak di mana Persetujuan ini berlaku, dimana pada saat itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Negara tersebut, setiap pengertian berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding pengertian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Negara tersebut.

Pasal 4
PENDUDUK

  1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara tidak pada Persetujuan" berarti setiap orang/badan yang menurut perundang-undangan Negara tersebut, dapat dikenakan pajak di Negara tersebut berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya, atau atas dasar lainnya yang sifatnya serupa. Namun, istilah ini tidak mencakup orang/badan yang dapat dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang bersumber di Negara tersebut.

  2. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) orang pribadi menjadi penduduk pada kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut :

    (a)

    ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (tempat yang menjadi pusat perhatiannya);

    (b)

    jika Negara pihak pada Persetujuan yang menjadi pusat perhatiannya tidak dapat ditentukan atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu Negara pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai tempat yang biasa digunakan untuk berdiam;

    (c)

    jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara pihak pada Persetujuan atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan di mana ia menjadi warganegaranya;

    (d)

    dalam hal lain, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara akan berusaha memecahkan masalah ini melalui persetujuan bersama.

  3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat (1) suatu badan menjadi penduduk pada kedua Negara pihak pada Persetujuan, badan tersebut tidak dianggap sebagai penduduk di salah satu Negara pihak pada Persetujuan semata-mata untuk kepentingan Persetujuan ini.

  4. Seseorang atau badan dalam kaitan dengan suatu penghasilan, bertindak sebagai ahli waris atau suatu yayasan (selain yayasan yang dibebankan pajaknya berdasarkan undang-undang suatu Negara pihak pada Persetujuan) tidak akan diperlakukan sebagai penduduk di suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali penghasilan tersebut terhutang pajak di Negara tersebut sebagai penghasilan dari penduduk di Negara tersebut yang diterima oleh suatu pihak yang menikmati penghasilan tersebut atau jika penghasilan itu dibebaskan dari pajak di Negara tersebut, maka pembebasan pajak tersebut semata-mata didasarkan atas bahwa penghasilan itu terhutang pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan.

Pasal 5
BENTUK USAHA TETAP

  1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan.

  2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi :

    (a) suatu tempat kedudukan manajemen;
    (b) suatu cabang;
    (c) suatu kantor;
    (d) suatu pabrik;
    (e) suatu bengkel;
    (f)

    suatu gudang atau tempat penyimpanan barang sebagai tempat penjualan;

    (g) suatu pertanian atau perkebunan;
    (h)

    suatu tambang, sumur minyak atau gas bumi, tempat penggalian atau tempat pengambilan sumber daya alam lainnya, anjungan atau kapal pengeboran.

  3. Istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi :

    (a)

    suatu bangunan, konstruksi, proyek perakitan atau proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengannya, tetapi hanya apabila bangunan, proyek, atau kegiatan tersebut berlangsung untuk masa lebih dari 6 (enam) bulan;

    (b)

    pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultasi, yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui pegawai atau orang lain yang dipekerjakan untuk tujuan tersebut, tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung (dalam proyek yang sama atau yang berhubungan) untuk suatu masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari 91 hari kalender dalam periode 12 (dua belas) bulan.

  4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini, istilah "bentuk usaha tetap" dianggap tidak mencakup :

    (a)

    penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan;

    (b)

    pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maskud untuk disimpan atau dipamerkan;

    (c)

    pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain;

    (d)

    pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan pembelian barang-barang atau barang dagangan, atau untuk mengumpulkan informasi, bagi keperluan perusahaan;

    (e)

    pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata untuk tujuan periklanan atau penyediaan informasi, untuk melakukan riset ilmiah atau untuk kegiatan persiapan dalam rangka penempatan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang serupa yang bersifat persiapan atau penunjang bagi kepentingan perusahaan.

    (f)

    pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dengan maksud untuk melakukan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada sub-ayat (a) sampai dengan sub ayat (e), sepanjang kegiatan-kegiatan tempat usaha tetap yang merupakan hasil penggabungan tadi bersifat sebagai kegiatan persiapan atau kegiatan penunjang.

  5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2). apabila orang/badan - kecuali agen yang berkedudukan bebas di mana ayat (7) dapat diberlakukan - bertindak di suatu Negara pihak pada Persetujuan atas nama perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Negara yang disebutkan pertama sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang/badan tersebut, jika orang/badan tersebut:

    (a)

    mempunyai dan biasa menjalankan wewenang untuk menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut, kecuali kegiatan-kegiatan tersebut hanya terbatas pada hal yang dimaksud dalam ayat (4) yang, jika dilakukan melalui suatu tempat usaha tetap, tidak akan membuat tempat usaha tetap tersebut menjadi suatu bentuk usaha tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut; atau

    (b)

    tidak memiliki wewenang seperti tersebut di atas, namun di Negara yang disebutkan pertama orang/badan tersebut biasa mengurus suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan di mana orang/badan tersebut secara teratur melakukan pengantaran barang- barang atau barang dagangan atas nama perusahaan tersebut; atau

    (c)

    di Negara yang disebutkan pertama, memproduksi atau memproses barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan untuk keperluan perusahaan tersebut.

  6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat sebelumnya dari Pasal ini, suatu perusahaan asuransi dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali dalam hal reasuransi, akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan jika perusahaan tersebut memungut premi di wilayah negara lainnya itu atau menanggung resiko yang terjadi disana melalui seorang pegawai ataupun wakilnya yang bukan merupakan agen yang bertindak bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.

  7. Suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dianggap mempunyai suatu bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan hanya semata-mata karena perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara pihak lainnya tersebut melalui makelar, agen komisioner umum, atau agen lainnya yang bertindak bebas, sepanjang orang/badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim dan dalam hubungan dagang atau hubungan keuangan dengan perusahaan tersebut dengan kondisi yang tidak dibuat atau diperlakukan berbeda dengan agen yang bebas. Namun, jika kegiatan-kegiatan orang/badan tersebut seluruhnya atau hampir seluruhnya atas nama perusahaan tadi, orang/badan tersebut tidak dianggap sebagai agen yang berkedudukan bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

  8. Bahwa suatu perusahaan yang merupakan pendudukan suatu Negara pihak pada Persetujuan menguasai atau dikuasai oleh perusahaan yang merupakan penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan, atau menjalankan usaha di Negara pihak lainnya tersebut (baik melalui bentuk usaha tetap maupun dengan cara lain), tidak dengan sendirinya mengakibatkan salah satu dari perusahaan tersebut merupakan bentuk usaha tetap dari perusahaan lainnya.

Pasal 6
PENGHASILAN DARI HARTA TIDAK BERGERAK

  1. Penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari harta tidak bergerak (termasuk penghasilan dari pertanian dan kehutanan) yang berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.

  2. Istilah "harta tidak bergerak" mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan di mana harta yang bersangkutan berada. Istilah tersebut mencakup benda-benda yang menyertai harta tidak bergerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam pertanian dan kehutanan, hak-hak di mana ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan umum yang berkenaan dengan pertanahan berlaku, hak memungut hasil atas harta tidak bergerak, dan hak atas pembayaran-pembayaran tetap atau tak tetap sebagai balas jasa atas pengerjaan, atau hak untuk mengerjakan, kandungan mineral dan sumber-sumber daya alam lainnya.Kapal laut, perahu, dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tidak bergerak.

  3. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) berlaku pula terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, penyewaan, atau bentuk lain penggunaan harta tidak bergerak.

  4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (3) berlaku pula terhadap penghasilan dari harta tidak bergerak suatu perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tidak bergerak yang dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan bebas.

Pasal 7
LABA USAHA

  1. Laba perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari (a) bentuk usaha tetap tersebut, dan (b) penjualan yang dilakukan di Negara lainnya atas barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu.

  2. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ayat (3), jika suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap tersebut oleh masing-masing Negara pihak pada Persetujuan ialah laba yang diperolehnya seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan tersendiri dan terpisah yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa dalam keadaan yang sama atau serupa dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap tersebut.

  3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha bentuk usaha tetap tersebut termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap tersebut berada maupun yang dikeluarkan di tempat lain. Namun demikian, tidak diperkenankan untuk dikurangkan biaya-biaya, jika ada, yang dibayarkan (selain penggantian terhadap biaya-biaya yang benar-benar dikeluarkan) oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya, dalam bentuk royalti, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan paten atau hak-hak lainnya, atau dalam bentuk komisi untuk jasa- jasa tertentu atau untuk manajemen, atau, kecuali pada perusahaan perbankan, dalam bentuk bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap tersebut. Demikian pula, tidak perlu diperhitungkan dalam penentuan laba suatu bentuk usaha tetap, jumlah yang ditagihkan (selain penggantian terhadap biaya-biaya yang benar-benar terjadi) oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya, dalam bentuk royalti, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan paten atau hak-hak lainnya, atau dalam bentuk komisi untuk jasa-jasa tertentu atau untuk manajemen, atau, kecuali pada perusahaan perbankan, dalam bentuk bunga atas uang yang dipinjamkan kepada kantor pusatnya atau kantor- kantor lain milik kantor pusatnya.

  4. Sepanjang merupakan kelaziman di salah satu Negara pihak pada Persetujuan, untuk menetapkan besarnya laba yang dapat dianggap berasal dari suatu bentuk usaha tetap dengan cara menentukan bagian laba berbagai bagian perusahaan tersebut atas keseluruhan laba perusahaan itu dan bagian- bagiannya, maka ketentuan-ketentuan pada ayat (2) dari Pasal ini tidak akan menutup kemungkinan bagi Negara pihak tersebut untuk menentukan besarnya laba yang dikenakan pajak berdasarkan pembagian itu yang lazim dipakai, namun cara pembagiannya harus sedemikian rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pasal ini.

  5. Laba yang semata-mata berasal dari pembelian barang-barang atau barang dagangan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap untuk perusahaan tidak akan dihitung sebagai laba dari bentuk usaha tetap.

  6. Untuk kepentingan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan metode yang sama dari tahun ke tahun kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan penyimpangan.

  7. Apabila laba usaha mencakup bagian-bagian penghasilan yang diatur terpisah di Pasal-Pasal lain dari Persetujuan ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut tidak akan dipengaruhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini.

Pasal 8
PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA

  1. Laba yang diperoleh oleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

  2. Laba sebagaimana yang dimaksud di ayat I, tidak termasuk laba dari kegiatan akomodasi atau transportasi selain daripada pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional.

  3. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 berlaku pula terhadap laba yang berasal dari penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, usaha bersama, atau perwakilan untuk kegiatan internasional.

Pasal 9
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

  1. Apabila :

    (a)

    suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan turut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam manajemen, atau modal suatu perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, atau

    (b)

    terdapat orang/badan yang sama yang turut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam manajemen, pengawasan, atau modal suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagang atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap laba yang seharusnya diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterima karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak.

  2. Apabila suatu Negara pihak pada Persetujuan mencantumkan laba suatu perusahaan dari Negara tersebut dan mengenakan pajaknya - padahal atas laba tersebut, perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan telah dikeakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut dan laba yang dicantumkan tadi adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan Negara yang disebutkan pertama seandainya syarat-syarat yang dibuat oleh kedua perusahaan tersebut sama dengan syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai kedudukan bebas, maka Negara pihak lainnya tersebut, sesuai dengan Pasal 24 ayat 3, akan membuat penyesuaian seperlunya terhadap jumlah pajak yang telah dikenakan terhadap laba tersebut jika Negara tersebut setuju dengan penyesuaian yang dibuat oleh Negara yang disebut pertama. Dalam melakukan penyesuaian tersebut, ketentuan-ketentuan lain dari Persetujuan ini tetap harus diperhatikan dan bila perlu pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan dapat saling berkonsultasi.

  3. Ketentuan sebagaimana pada ayat 2 tidak akan berlaku dalam hal penipuan, kelalaian yang fatal atau kesalahan yang disengaja.

  4. Suatu Negara Pihak pada Persetujuan tidak akan melakukan pembetulan laba suatu perusahaan seperti dimaksud dalam ketentuan ayat 2 setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan perpajakan Negara tersebut.

Pasal 10
DIVIDEN

  1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.

  2. Namun apabila pemilik manfaat dari dividen tersebut adalah penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka pajak yang dikenakan oleh Negara yang disebutkan pertama tidak akan melebihi sepuluh persen dari jumlah bruto dividen yang benar-benar dibagikan.

  3. Istilah "dividen" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham, "jouissance", atau hak-hak "jouissance", saham-saham lainnya atau hak-hak lainnya, tetapi yang bukan merupakan surat-surat tagihan piutang, yang berhak atas pembagian laba serta penghasilan dari hak-hak perseroan lainnya yang pengenaan pajaknya diperlakukan sama dengan penghasilan dari saham oleh perundang-undangan Negara di mana perusahaan menjadi penduduknya.

  4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 tidak berlaku jika penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen tersebut yang merupakan peduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dimana perusahaan pembayara dividen menjadi penduduk melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, dan kepemilikan saham yang menghasilkan dividen tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atua tempat usaha tetap tadi. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 14 akan berlaku.

  5. Suatu negara pihak pada Persetujuan tidak dapat mengenakan pajak atas dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yang bukan merupakan penduduk Negara tersebut, kecuali sepanjang dividen tersebut dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainya tersebut atau sepanjang kepemilikan saham yang menghasilkan dividen tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang berada di Negara pihak lainnya tersebut, dan juga Negara pihak lainnya tersebut tidak dapat mengenakan pajak atas laba yang tidak dibagikan meskipun dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan terdiri dari laba atau penghasilan yang seluruhnya atau sebagiannya timbul di Negara pihak lainnya tersebut.

  6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, apabila suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka laba bentuk usaha tetap ini dapat dikenakan pajak tambahan di negara lainnya itu sesuai perundang-undangan yang berlaku, tetapi tarif pajak tambahan yang dikenakan tersebut tidak akan melebihi sepuluh persen dari jumlah laba setelah dikurangi pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya atas penghasilan yang dikenakan di Negara lain tersebut.

  7. Ketentuan-ketentuan dari ayat (6) pasal ini tidak akan mempengaruhi ketentuan yang terdapat dalam setiap kontrak bagi hasil dan kontrak-kontrak lainnya (atau kontrak lainnya yang serupa) mengenai sektor minyak dan gas bumi atau sektor pertambangan lainnya yang disetujui oleh Negara Pihak pada Persetujuan, bagian-bagian pemerintahannya, perusahaan minyak dan gas milik negara atau badan- badan lainnya yang merupakan penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan.

Pasal 11
BUNGA

  1. Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.

  2. Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut, akan tetapi apabila penerima dan pemilik bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga yang merupakan penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi sepuluh persen dari jumlah bruto bunga.

  3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (2), bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana pihak yang menikmati bunga tersebut adalah penduduk Negara tersebut, apabila :

    (a)

    pemberi pinjaman yang menikmati bunga adalah pemerintah Negara pihak pada Persetujuan tersebut termasuk pemerintah daerahnya, bagian ketatanegaraannya, atau Bank Sentral;

    (b)

    Bunga tersebut dibayar oleh pihak-pihak yang disebutkan di sub-ayat (a);

    (c)

    Bunga yang timbul di Indonesia dan dibayar dalam rangka pinjaman untuk suatu periode yang tidak kurang dari tiga tahun yang diberikan, dijamin, atau diasuransikan oleh Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Nacional Financiera, S.N.C.; atau

    (d)

    Bunga yang timbul di Meksiko dan dibayar dalam kaitannya dengan pinjaman untuk suatu periode yang tidak kurang dari tiga tahun yang diberikan, dijamin, atau diasuransikan, atau kredit untuk suatu periode yang diberikan, dijamin atau diasuransikan oleh lembaga keuangan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang disepakati kedua belah pihak.

  4. Istilah "bunga" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak, dan baik yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun tidak, dan khususnya, penghasilan dari sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-surat utang, termasuk premi dan hadiah yang melekat pada sekuritas, obligasi, atau surat utang tersebut, serta penghasilan yang berdasarkan undang-undang perpajakan Negara di mana bunga tersebut berasal dapat dipersamakan dengan penghasilan yang diperoleh dari uang yang dipinjamkan, termasuk bunga atas penjualan secara kredit. Denda untuk keterlambatan pembayaran bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

  5. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) tidak dapat berlaku apabila pemilik pinjaman yang menikmati bunga tersebut, yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatna usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana bunga tersebut berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara lainnya melalui suatu tempat usaha tetap yang berada di sana, dan tagihan piutang yang menghasilkan bunga tersebut mempunyai hubungan efektif dengan a) bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut atau b) kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf c. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 14 akan berlaku.

  6. Bunga dianggap timbul di suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila pihak yang membayar bunga tersebut adalah Negara itu sendiri, bagian ketatanegaraannya, pemerintah daerahnya, atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang/badan yang membayar bunga tersebut, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atua tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atua tempat usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan yang mempunyai utang yang kemudian menimbulkan biaya bunga, dan bunga tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut, maka bunga tersebut akan dianggap timbul di Negara di mana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada.

  7. Apabila karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan pemilik manfaat dari bunga tersebut atau antara keduanya dengan orang/badan lain, jumlah bunga yang dibayarkan, dengan memperhatikan besartnya utang yang menghasilkan bunga tersebut, melebihi jumlah yang seharusnya disepakati antara pembayar dan pemilik manfaat dari bunga tersebut seandainya mereka tidak mempunyai hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang disebutkan terakhir tersebut. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

  8. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku apabila pejabat-pejabat yang berwenang sepakat bahwa tagihan piutang yang menimbulkan pembayaran bunga, dibuat atau dirancang untuk maksud mengambil keuntungan atas Pasal ini. Dalam hal demikian, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara pihak pada Persetujuan dimana bunga tersebut timbul akan berlaku.

Pasal 12
ROYALTI

  1. Royalti yang timbul di Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.

  2. Namun demikian, royalti tersebut dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana royalti itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut akan tetapi apabila penerima dan pemilik royalti adalah pihak yang menikmati royalti tersebut yang merupakan penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan, pajak yang dikenakan tidak akan melebihi sepuluh persen dari jumlah bruto royalti.

  3. Istilah "royalti" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran-pembayaran, baik secara berkala maupun tidak, dan dalam bentuk, nama, atau istilah apapun sepanjang pembayaran tersebut dibuat sebagai imbalan untuk :

    (a)

    penggunaan, atau hak untuk menggunakan, hak cipta, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau harta atau hak lainnya yang serupa; atau

    (b)

    penggunaan, atau hak untuk menggunakan, peralatan industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan; atau

    (c)

    penyediaan pengetahuan atau informasi tentang ilmu pengetahuan, industri, atau perdagangan; atau

    (d)

    penyediaan bantuan yang merupakan pelengkap atau tambahan dan dilakukan sebagai sarana untuk memungkinkan penerapan atau penggunaan, dari setiap harta atau hak yang telah disebutkan di huruf (a), peralatan yang telah disebutkan di huruf (b), atau pengetahuan dan informasi yang telah disebutkan di huruf (c); atau

    (e)

    penggunaan, atau hak untuk menggunakan :

    (i)

    film-film bioskop; atau

    (ii)

    film-film atau video yang digunakan dalam hubungannya dengan siaran televisi; atau

    (iii)

    pita yang digunakan dalam hubungannya dengan siaran radio; atau

    (f)

    untuk penerimaan atas, atau hak untuk menerima, gambar atau suara atau keduanya, yang dikirimkan kepada masyarakat melalui satelit atau melalui kabel, serat optik atau teknologi yang serupa, atau penggunaan dalam hubungan dengan penyiaran televisi atau radio;

    (g)

    seluruh atau sebagian pembayaran sehubungan dengan penggunaan atau penyediaan harta atau hak yang dimaksud dalam ayat ini.

  4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) tidak akan berlaku jika pihak yang menikmati royalti tersebut, yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan, menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana royalti tersebut timbul melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan pekerjaan bebas di Negara pihak lainnya tersebut melalui suatu tempat usaha tetap yang berada di sana, dan hak atau harta yang menghasilkan royalti tersebut mempunyai hubungan efektif dengan (a) bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap atau dengan (b) kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 14 akan berlaku.

  5. Royalti dianggap timbul di Negara pihak pada Persetujuan apabila pembayarannya adalah Negara itu sendiri, bagian ketatanegaraannya, pemerintah daerahnya, atua penduduk Negara pihak pada Persetujuan tersebut. Namun demkian, apabila orang/badan yang membayar royalti tersebut, tanpa memandang apakah ia penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bukan, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana kewajiban membayar royalti tersebut timbul, maka royalti tersebut dianggap timbul di Negara pihak pada Persetujuan di mana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut berada.

  6. Apabila, karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar royalti dengan pihak yang menikmati dari royalti tersebut atau antara keduanya dengan orang/badan lain, jumlah royalti yang dibayarkan, dengan memperhatikan penggunaan, hak, atau informasi yang menghasilkan royalti tersebut, melebihi jumlah yang seharusnya disepakati antara pembayar dan pemilik manfaat dari royalti tersebut seandainya mereka tidak mempunyai hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang disebutkan terakhir tersebut. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana royalti tersebut timbul sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut.

  7. Ketentuan-ketentuan pada Pasal ini tidak berlaku apabila pejabat-pejabat yang berwenang sepakat bahwa hak-hak sehubungan dengan royalti yang dibayarkan tersebut dibuat atau dirancang untuk maksud mengambil keuntungan atas pasal ini. Dalam hal demikian, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara pihak pada Persetujuan dimana royalti tersebut timbul akan berlaku. 

    Pasal 13

    KEUNTUNGAN DARI PENGALIHAN HARTA

  1. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pengalihan harta tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan terletak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.

  2. Keuntungan dari pemindahtanganan saham atau hak-hak lainnya suatu badan yang kekayaannya secara langsung atau tidak langsung terdiri dari harta tak gerak di salah satu Negara pihak pada Persetujuan atau hak lain sehubungan dengan harta tak gerak tersebut, dapat dikenakan pajak di Negara tersebut.

  3. Dalam hal keuntungan dari pengalihan harta yang terhutang pajak sebagaimana ayat sebelumnya dalam Pasal ini, keuntungan yang diperoleh penduduk di suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pengalihan saham, penyertaan, atau hak lain dalam modal suatu perusahaan yang merupakan penduduk di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara tersebut.

  4. Keuntungan dari pengalihan harta bergerak yang merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan atau dari harta bergerak yang terkait dengan tempat usaha tetap yang tersedia bagi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan guna menjalankan pekerjaan bebasnya, termasuk keuntungan dari pengalihan bentuk usaha tetap itu sendiri (terpisah atau beserta keseluruhan perusahaan) atau tempat usaha tetap tersebut, dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.

  5. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pengalihan kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional atau harta bergerak yang terkait dengan pengoperasian kapal atau pesawat udara tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara dimana perusahaan tersebut menjadi penduduk.

  6. Keuntungan dari pengalihan harta lainnya selain yang disebut pada Pasal 12 atau ayat-ayat sebelumnya dalam Pasal ini hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana orang/badan yang mengalihkan harta tersebut menjadi penduduknya.

Pasal 14
PEKERJAAN BEBAS

  1. Penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut. Meskipun demikian, penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan apabila:

    (a)

    penduduk yang merupakan orang pribadi, berada di Negara lainnya untuk suatu jangka waktu atau jangka waktu yang melampaui 91 hari dalam jangka dua belas bulan yang dimulai atau diakhiri dalam tahun fiskal yang bersangkutan;

    (b)

    penduduk yang memiliki tempat usaha tetap yang tersedia baginya secara teratur di Negara pihak lainnya pada Persetujuan guna melaksanakan kegiatan-kegiatannya, namun hanya sebatas pada penghasilan yang berasal dari jasa-jasa yang dilakukan di Negara lainnya tersebut.

  2. Istilah "jasa-jasa profesional" terutama meliputi kegiatan-kegiatan bebas di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, kependidikan, atau pengajaran, serta pekerjaan-pekerjaan bebas yang dilakukan oleh dokter, pengacara, insinyur, arsitek, dokter gigi, dan akuntan.

Pasal 15
PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA

  1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16, 18, 19, dan 20, gaji, upah, dan imbalan serupa lainnya yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan karena pekerjaan dalam hubungan kerja hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. Jika pekerjaan tersebut dilakukan di Negara pihak lainnya, maka imbalan yang diterima dari pekerjaan dimaksud dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.

  2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (1), imbalan yang diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama jika :

    (a)

    penerima imbalan tersebut berada di Negara pihak lainnya tersebut dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dimulai atau berakhir dalam tahun fiskal yang bersangkutan, dan

    (b)

    imbalan tersebut dibayarkan oleh, atau atas nama, pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk Negara pihak lainnya tersebut; dan

    (c)

    imbalan tersebut tidak menjadi beban bagi suatu bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara pihak lainnya tersebut.

  3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan yang diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional oleh suatu perusahaan dari satu Negara pihak pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara tersebut.

Pasal 16
IMBALAN UNTUK DIREKTUR

  1. Imbalan para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa lainnya yang diperoleh penduduk Negara pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai anggota dewan direksi atau sebagai dewan pengawas yang resmi, dan dalam hal Meksiko, kapasitasnya sebagai "administrador" atu "comisario", dan dalam hal Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai "anggota dewan komisaris", dari perusahaan yang merupakan penduduk suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.

  2. Imbalan yang diperoleh seseorang sebagaiman dimaksud dalam ayat 1 dari perusahaan sehubungan dengan pekerjaan yang bersifat manajerial atau teknis sehari-hari dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15.

Pasal 17
ARTIS DAN OLAHRAGAWAN

  1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14 dan 15, penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan sebagai artis/penghibur, seperti misalnya artis teater, film, radio atau televisi, atau pemusik, atau sebagai atlet, dari kegiatan-kegiatannya sebagai artis atau atlet yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut. Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini termasuk penghasilan dari kegiatan perorangan yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan sehubungan dengan reputasinya sebagai artis atau atlet.

  2. Apabila penghasilan yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh artis atau atlet tersebut tidak diterima oleh artis atau atlet itu sendiri tetapi oleh orang/badan lain, maka menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, 14, dan 15, atas penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana kegiatan-kegiatan artis atau atlet tersebut dilakukan.

  3. Ketentuan dalam ayat ini dapat dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh penduduk di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dari pelaksanaan pekerjaan bebas, penggunaan langsung, menyewakan, atau penggunaan dalam bentuk lain atas barang-barang atau pengalihannya sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh artis atau atlet tersebut sebagaimana dalam ayat 1.

  4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2), penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan berdasarkan suatu pengaturan atau persetujuan kebudayaan antara kedua Negara pihak pada Persetujuan akan dibebaskan dari pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana kegiatan tersebut dilakukan apabila kunjungan ke negara tersebut sepenuhnya atau secara substansial dibiayai oleh salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan, pemerintah daerahnya, atau lembaga publik lainnya.

Pasal 18
PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA

  1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2), pensiun atau imbalan sejenis lainnya yang dibayarkan kepada penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan dari sumber di Negara pihak lainnya pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa-jasa dalam hubungan kerja di Negara pihak lainnya di masa lalu dan pembayaran berkala yang dibayarkan kepada penduduk tadi dari sumber seperti tersebut di atas dapat akan dikenakan pajak di Negara pihak lainnya tersebut.

  2. Istilah "pembayaran berkala" berarti suatu jumlah tertentu yang dibayarkan secara berkala selama hidup atau selama jangka waktu tertentu atau yang telah ditentukan karena adanya suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran yang merupakan pengganti nafkah yang layak dan utuh dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 19
PEGAWAI PEMERINTAH

1. (a)

Gaji, upah dan imbalan lainnya yang serupa, selain pensiun, yang dibayarkan oleh suatu Negara pihak pada Peraturan, atau bagian ketatanegaraannya, atau pemerintah daerahnya, kepada orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

(b)

Namun demikian, gaji, upah dan imbalan lain tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan jika jasa-jasa tersebut diberikan di Negara pihak lainnya tersebut dan orang pribadi tersebut adalah penduduk Negara pihak lainnya tersebut yang:

(i)

merupakan warganegara dari Negara itu; atau

(ii)

tidak menjadi penduduk Negara pihak lainnya tersebut semat-mata dengan tujuan untuk melakukan jasa-jasa tadi.

2. (a)

Pensiun yang dibayarkan oleh, atau berasal dari dana yang dibentuk oleh, suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya kepada orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.

(b)

Namun demikian, pensiun tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan jika orang pribadi tersebut adalah penduduk dan warganegara dari Negara pihak lainnya tersebut.

3.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 15, 16, dan 18 akan berlaku terhadap gaji, upah, dan imbalan lain yang serupa, dan pensiun yang berkenaan dengan jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha yang dijalankan oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya.

Pasal 20
GURU DAN PENELITI

Orang pribadi yang sesaat sebelum melakukan kunjungan ke suatu Negara pihak pada Persetujuan merupakan penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan yang atas undangan dari Pemerintah Negara yang disebutkan pertama atau universitas, akademi, sekolah, museum, atau lembaga kebudayaan serupa lainnya yang ada di Negara yang disebutkan pertama atau berdasarkan program resmi pertukaran kebudayaan, berada di Negara pihak pada Persetujuan tersebut untuk masa tidak lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut semata-mata untuk tujuan mengajar, memberikan kuliah, atau melakukan penelitian di lembaga dimaksud akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tersebut atas imbalan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, asalkan pembayaran imbalan yang diperolehnya tersebut berasal dari luar Negara pihak pada Persetujuan tersebut.

Pasal 21
PELAJAR DAN PESERTA PELATIHAN

  1. Pembayaran-pembayaran yang dimaksudkan untuk memenuhi biaya hidup, pendidikan, atau latihan yang diterima oleh siswa atau peserta pelatihan yang sesaat sebelum melakukan kunjungan ke suatu Negara pihak pada Persetujuan merupakan penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan berada di Negara yang disebutkan pertama semata-mata untuk mengikuti pendidikan atau latihan tidak akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tersebut, sepanjang pembayaran- pembayaran tersebut timbul dari sumber di luar Negara pihak pada Persetujuan tersebut.

  2. Sehubungan dengan hibah, beasiswa, dan imbalan dari pekerjaan yang tidak dicakup dalam ayat (1), seorang siswa atau peserta latihan yang disebutkan dalam ayat (1), sebagai tambahan, selama masa pendidikan atau pelatihan tersebut berhak atas pengecualian-pengecualian, keringanan, atau pengurangan pajak yang sama dengan yang diberikan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan yang ia kunjungi.

Pasal 22
PENGHASILAN LAINNYA

Jenis-jenis penghasilan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan, yang tidak diatur dalam Pasal-Pasal sebelumnya dari Persetujuan ini dan berasal dari Negara pihak pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan.

Pasal 23
METODE PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

  1. Dalam hubungannya dengan pasal-pasal dan batasan dari Undang-undang Meksiko, yang dapat diubah sewaktu-waktu tanpa merubah prinsipnya, Meksiko memperbolehkan penduduknya untuk mengkreditkan pajak-pajak Meksiko.

    (a)

    Pajak Indonesia yang dibayar atas penghasilan yang timbul di Indonesia, dalam jumlah yang tidak melebihi Pajak yang terhutang di Meksiko atas penghasilan tersebut; dan

    (b)

    dalam hal suatu perusahaan yang memiliki paling sedikit 10 persen dari modal suatu perusahaan yang merupakan penduduk Indonesia dan dimana perusahaan yang disebut pertama menerima deviden, Pajak Indonesia yang dibayar oleh perusahaan yang membagikan dividen itu berasal dari laba perusahaan tersebut.

  2. Dalam hal Indonesia penghindaran pajak harus dihindarkan sebagai berikut :
    Seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan yang memperoleh penghasilan dari Meksiko, jumlah pajak atas penghasilan yang terhutang pajak di Meksiko sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, dapat dikreditkan terhadap pajak yang dibayar di Indonesia. Namun demikian, jumlah kredit tersebut, tidak boleh melebihi jumlah pajak yang dibayar di Indonesia atas penghasilan itu yang dihitung berdasarkan Undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 24
NON-DISKRIMINASI

  1. Warga negara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban- kewajiban yang terkait dengan pajak tersebut di Negara pihak lainnya pada Persetujuan yang berlainan atua lebih memberatkan dibandingkan dengan pajak atau kewajiban terkait yang diberlakukan atau dapat diberlakukan terhadap warga negara dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan dalam keadaan yang sama. Pasal ini, menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 1, juga berlaku untuk orang atau badan yang bukan merupakan penduduk dari salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan.

  2. Pengenaan pajak atas suatu bentuk usaha tetap dari suatu perusahaan di suatu Negara pihak pada Persetujuan, di Negara pihak lainnya pada Persetujuan tidak dikenakan pajak yang kurang menguntungkan dibandingkan pajak yang dikenakan atas perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan yang melakukan kegiatan yang sama.

  3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan potongan- potongan pribadi, keringan dan pengurangan-pengurangan untuk kepentingan pengenaan pajak berdasarkan status sipil atau tanggung jawab keluarga yang diberikan kepada penduduknya sendiri.

  4. Kecuali di mana ketentuan Pasal 9, Pasal 11 ayat (7), atau Pasal 12 ayat (6) berlaku, bunga, royalti, dan pembayaran-pembayaran lain yang dibayarkan oleh perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan, untuk menentukan laba kena pajak atas perusahaan tersebut, akan dapat dikurangkan berdasarkan kondisi yang sama apabila pembayaran tersebut dibayarkan kepada penduduk dari Negara yang disebut pertama.

  5. Perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung oleh satu atau beberapa penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban yang terkait dengan pengenaan pajak tersebut di Negara yang disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan dibandingkan dengan pengenaan pajak atau kewajiban-kewajiban terkait yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa di Negara yang disebut pertama.

  6. Dalam Pasal ini, istilah "pajak" berarti pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini, kecuali dalam hal Indonesia, pajak atas bangsa asing.

Pasal 25
TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA

  1. Apabila seseorang/badan menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang- undangan nasional masing-masing Negara tersebut, ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan di mana ia menjadi penduduknya atau, apabila kasusnya berkenaan dengan Pasal 24 ayat (1), kepada pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan di mana ia menjadi warga negaranya.

  2. Jika muncul pengajuan keberatan kepada pejabat yang berwenang dan jika pejabat yang berwenang itu sendiri tidak dapat menemukan penyelesaian yang tepat, maka pejabat yang berwenang tersebut akan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dengan tujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, sepanjang pejabat yang berwenang di Negara pihak lainnya pada Persetujuan memberitahukan kasusnya dalam waktu 3 tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan ini. Dalam hal ini setiap kesepakatan yang dicapai akan diterapkan dengan memperhatikan batasan waktu yang berlaku pada Undang-undang perpajakan masing-masing negara.

  3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan, melalui persetujuan bersama, akan berusaha untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan atau keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan ini. Untuk kepentingan tersebut, Negara pihak pada Persetujuan harus mengambil acuan model Persetujuan Perpajakan atas Penghasilan dan Modal, Pedoman Umum serta Keputusan dan Rekomendasi dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) atas masalah-masalah perpajakan. Mereka juga bisa saling berkonsultasi menyangkut kasus-kasus yang tidak diatur dalam Persetujuan ini.

  4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan dapat berhubungan langsung satu sama lain untuk mencapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat sebelumnya. Mereka juga bisa saling berkonsultasi menyangkut kasus-kasus yang tidak dicakup dalam Persetujuan ini. Apabila dianggap perlu untuk mencapai Persetujuan itu dapat dilakukan suatu pertukaran pendapat secara lisan, maka pertukaran itu bisa dilakukan melalui suatu Komisi yang terdiri dari wakil-wakil dari masing-masing pejabat yang berwenang di Negara pihak pada Persetujuan.

  5. Jika suatu kesulitan atau keraguan timbul dalam penafsiran atas penerapan Persetujuan ini tidak dapat diselesaikan oleh para pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ayat-ayat sebelumnya dari Pasal ini, jika antar pejabat yang berwenang dan wajib pajak, setuju maka dapat membawa kasus tersebut dalam suatu arbitrasi sepanjang wajib pajak itu setuju secara tertulis atas keputusan dari dewan arbitrasi. Keputusan dewan arbitrasi dalam kasus tersebut akan mengikat kedua Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan kasus tersebut. Prosedur-prosedur yang akan dibentuk antara kedua Negara melalui surat dipertukarkan melalui saluran diplomatik.

  6. Menyimpang dari setiap perjanjian internasional di bidang perdagangan atau investasi dengan Negara pihak pada Persetujuan atau negara tersebut menjadi peserta perjanjian internasional itu, setiap pertentangan yang timbul menyangkut pajak-pajak yang dicakup dalam Pasal 2, aau dalam hal non- disorimination, maka tindakan perpajakan yang diambil oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan termasuk pertentangan apakah Persetujuan ini diterapkan untuk pertentangan tersebut harus diselesaikan dalam kerangka Persetujuan, kecuali kalau para pejabat yang berwenang berpendapat lain.

Pasal 26
PERTUKARAN INFORMASI

  1. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan melakukan pertukaran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan perundang-undangan domestik masing-masing Negara pihak pada Persetujuan yang berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan, sepanjang pengenaan pajak berdasarkan perundang-undangan Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Persetujuan ini. Pertukaran informasi ini tidak dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 1. Setiap informasi yang diterima oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan harus dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan domestik Negara tersebut dan hanya dapat diungkapkan kepada pihak-pihak atau instansi-instansi yang berwenang (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang terlibat dalam penetapan, penagihan, penegakan hukum, atau penuntutan yang berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini. Pihak-pihak atau instansi-instansi yang berwenang tersebut hanya boleh menggunakan informasi tadi untuk tujuan-tujuan tersebut di atas, tetapi mereka boleh mengungkapkan informasi tadi dalam proses pengadilan atau dalam pembuatan keputusan pengadilan.

  2. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) sama sekali tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebani suatu Negara pihak pada Persetujuan suatu kewajiban :

    (a)

    untuk melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang menyimpang dari perundang- undangan dan praktik administratif dari Negara tersebut atau dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan;

    (b)

    untuk memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam praktik administratif yang lazim dari Negara tersebut atau dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan;

    (c)

    untuk memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia di bidang perdagangan, bisnis, industri, perniagaan, atau keahlian atau informasi yang mengungkapkan proses perdagangan, atau informasi lainnya yang pengungkapannya akan bertentangan dengan kebijaksanaan publik.

Pasal 27
PEJABAT-PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER

Tidak ada sesuatu pun dalam Persetujuan ini yang akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang fiskal dari para pejabat diplomatik atau pejabat konsuler sebagaimana diatur dalam peraturan umum dari hukum internasional maupun dalam ketentuan-ketentuan dalam persetujuan-persetujuan khusus.

Pasal 28
BERLAKUNYA PERSETUJUAN

  1. Negara pihak pada Persetujuan akan saling memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik, bilamana prosedur formal menurut peraturan perundangan masing-masing yang diperlukan untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir diterima.

  2. Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini akan berlaku:

    (a)

    untuk pajak-pajak yang dipungut di Negara sumbernya, atas penghasilan yang diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini; dan

    (b)

    untuk pajak-pajak atas penghasilan lainnya, pada tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya sesudah tahun berlakunya Persetujuan ini.

Pasal 29
BERAKHIRNYA PERSETUJUAN

  1. Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan. Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri Persetujuan ini, melalui saluran diplomatik, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penghentian Persetujuan 6 bulan sebelum berakhirnya satu tahun kalender yang dimulai setelah lewat satu masa selama 5 (lima) tahun berlakunya Persetujuan ini.
    Dalam hal demikian, Persetujuan akan tidak mempunyai pengaruh lagi :

    (a)

    untuk pajak-pajak yang dipungut di Negara sumbernya, atas penghasilan yang diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya sesudah pemberitahuan penghentian diberikan.

    (b)

    untuk pajak-pajak atas penghasilan lainnya, pada tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya sesudah pemberitahuan penghentian diberikan.

SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai kuasa dari Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di kota Los Cabos, Meksiko, dalam rangkap tiga pada tanggal 6 September 2002, dalam bahasa Spanyol, Indonesia dan Inggris, dimana ketiga naskah tersebut adalah otentik. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas ketentuan-ketentuan Persetujuan ini antara Bahasa Spanyol dan bahasa Indonesia, yang berlaku adalah naskah dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia
ttd.
Yosef Berty Fernandez
Kuasa Usaha Sementara

Untuk Pemerintah Negara Meksiko Serikat
ttd.
Francisco Gil Diaz
Menteri Keuangan dan Kredit Umum


PROTOKOL

Pada saat penandatanganan Persetujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan, yang ditandatangani pada hari ini antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Meksiko Serikat, yang bertandatangan di bawah ini menyepakati bahwa ketentuan-ketentuan berikut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan.

  1. Merujuk pada ayat (2) Pasal 8
    Penghasilan dari perkapalan dan transportasi udara yang bersifat internasional adalah termasuk penyewaan kontainer-kontainer asalkan hal tersebut bersifat insidentil bagi penghasilan tersebut.

  2. Merujuk pada ayat (6) Pasal 10
    Menjadi pengertian bersama bahwa jenis Pajak sebagaimana disebut pada ayat (6) Pasal 10 akan berlaku seluruhnya bahkan jika ayat tersebut belum termasuk pada Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa, telah menandatangani Protokol ini.

DIBUAT di kota Los Cabos, Meksiko, dalam rangkap tiga pada tanggal 6 September 2002, dalam bahasa Spanyol, Indonesia dan Inggris, dimana ketiga naskah tersebut adalah otentik. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas ketentuan-ketentuan Persetujuan ini antara Bahasa Spanyol dan bahasa Indonesia, yang berlaku adalah naskah dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia
ttd.
Yosef Berty Fernandez
Kuasa Usaha Sementara

Untuk Pemerintah Negara Meksiko Serikat
ttd.
Francisco Gil Diaz
Menteri Keuangan dan Kredit Umum