TRENDING
MUI Tetapkan Fatwa Haram untuk VapeDJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat KaryaIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026MUI Tetapkan Fatwa Haram untuk VapeDJP Prioritaskan Restitusi Pajak bagi Wajib Pajak Kecil dan Industri Padat KaryaIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi

Konsultasi Paola

Halo, saya Paola.Tanyakan pajak Indonesia.Dapat jawaban dalam detik.

Asisten regulasi berdasarkan ketentuan DJP — Coretax, SP2DK, PPh, Transfer Pricing, PPN, dan lain-lain.

Chat Paola gratis selama masa promosi

Tersedia di

Play Store, App Store, Windows, Mac, dan Linux

Data pajak Anda bersifat rahasia. Dokumen SP2DK tidak diminta lewat WhatsApp atau email pribadi. Surat tanggapan dapat disusun di halaman publik, atau berkas disimpan di akun member.

PAOLA memberi Anda kendali atas siapa yang menggunakan data, untuk tujuan apa, dan sampai kapan data tersebut disimpan.

Free membership merupakan program peluncuran PAOLA untuk memperkenalkan pengalaman layanan perpajakan digital. PAOLA tidak membiayai layanan gratis dengan menjual data pribadi member.

Buka Trust CenterNotice SP2DK

PAOLA Data Protection Promise

Dokumen Anda Tetap Milik Anda

PAOLA memberi Anda kendali atas siapa yang menggunakan data, untuk tujuan apa, dan sampai kapan data tersebut disimpan.

  • •Digunakan hanya untuk memberikan layanan yang Anda minta.
  • •Tidak dijual atau digunakan untuk kepentingan pemasaran pihak lain.
  • •Cuplikan yang diproses AI dikirim ke gateway operator. Jaminan bahwa penyedia tidak melatih model belum diberikan.
  • •Berkas kasus di akun disimpan dengan AES-256-GCM. Teks ekstraksi di basis data tidak dienkripsi per kolom.
  • •Staf melihat berkas kasus hanya di konsol, setelah penugasan dan persetujuan telaah. Bukan di laptop pribadi.
  • •Anda dapat menghapus berkas pada kasus. Permintaan lain dikirim ke petugas perlindungan data.
  • •Tidak disampaikan kepada DJP atau pihak lain tanpa instruksi Anda, kecuali diwajibkan oleh hukum.
Bagaimana data diprosesSiapa yang dapat mengaksesBerapa lama data disimpanDaftar penyedia teknologiCara meminta atau menghapus dataProsedur apabila terjadi insiden

Berita Terbaru PajakOnline

Baca Berita, member of Journalist Club. WA-HP 0821-8078-1907, redaksi@pajakonline.com
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Komisi Fatwa MUI menegaskan tidak hanya penggunaannya, tetapi seluruh rantai mulai dari produksi hingg

11 Nov 2026, 13.59 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempercepat penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi bagi wajib pajak (WP) berskala kecil dan pelaku usaha di sektor industri padat karya. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Keuang

11 Nov 2026, 12.44 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama perpajakan internasional dengan menandatangani kesepakatan pertukaran informasi pajak perusahaan multinasional melalui mekanisme Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR

11 Nov 2026, 04.55 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah menyiapkan perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sekitar 7,54 juta pekerja sektor formal pada 2027. Kebijakan ini dirancang untuk membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok pekerja ber

11 Nov 2026, 04.47 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline – Rasio perpajakan atau tax ratio Indonesia menunjukkan peningkatan hingga September 2026. Berdasarkan perhitungan menggunakan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tax ratio Indonesia dalam arti sempit mencapai sekitar 9,49 pe

11 Nov 2026, 04.38 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran tidak serta-merta membuat suatu transaksi dikenakan pajak baru. Pernyataan tersebut penting untuk meluruskan kesalahpahaman masya

11 Nov 2026, 04.29 WIB

Kurs Pajak

11 November 2026 - 17 November 2026

KMK Nomor 54/MK/EF.2/2026

USD18.135,00-6,00
AUD12.610,44-145,44
CAD12.930,75-23,08
DKK2.716,027,75
HKD2.311,91-0,41
MYR4.462,729,83
NZD10.141,96-108,68
NOK1.943,56-12,71
GBP24.334,46119,39
SGD14.170,530,91
SEK1.849,7016,90
CHF22.148,32207,87
JPY11.459,61-42,88
MMK8,63-0,01
INR191,821,17
KWD58.254,42-91,25
PKR65,45-0,07
PHP286,632,94
SAR4.831,36-2,32
LKR54,55-0,03
THB539,361,97
BND14.166,46-10,79
EUR20.299,8757,28
CNY2.720,51-3,06
KRW13,43-0,17
Download salinan KMK

Tarif Bunga

01 November 2026 - 30 November 2026

KMK Nomor 52/MK/EF.2/2026

Bunga penagihan (Ps. 19)0,61% / bln
Bunga kurang bayar (Ps. 8/9/14)1,02% / bln
Imbalan bunga / restitusi0,61% / bln

KMK Tarif Bunga, Kemenkeu Fiskal.

Download salinan KMK

Kantor Pajak

Unit kerja DJP · 691 kantor

Peraturan

Cari judul, perihal, naskah, nomor, dan tahun

Setiap kata harus muncul (AND)

Buka halaman Peraturan

Peraturan

Putusan

Cari naskah putusan

Setiap kata harus muncul (AND)

Buka halaman Putusan

Putusan