TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi

Konsultasi Paola

Halo, saya Paola.Tanyakan pajak Indonesia.Dapat jawaban dalam detik.

Asisten regulasi berdasarkan ketentuan DJP — Coretax, SP2DK, PPh, Transfer Pricing, PPN, dan lain-lain.

Chat Paola gratis selama masa promosi

Tersedia di

Play Store, App Store, Windows, Mac, dan Linux

Data pajak Anda bersifat rahasia. Dokumen SP2DK tidak diminta lewat WhatsApp atau email pribadi. Surat tanggapan dapat disusun di halaman publik, atau berkas disimpan di akun member.

PAOLA memberi Anda kendali atas siapa yang menggunakan data, untuk tujuan apa, dan sampai kapan data tersebut disimpan.

Free membership merupakan program peluncuran PAOLA untuk memperkenalkan pengalaman layanan perpajakan digital. PAOLA tidak membiayai layanan gratis dengan menjual data pribadi member.

Buka Trust CenterNotice SP2DK

PAOLA Data Protection Promise

Dokumen Anda Tetap Milik Anda

PAOLA memberi Anda kendali atas siapa yang menggunakan data, untuk tujuan apa, dan sampai kapan data tersebut disimpan.

  • •Digunakan hanya untuk memberikan layanan yang Anda minta.
  • •Tidak dijual atau digunakan untuk kepentingan pemasaran pihak lain.
  • •Cuplikan yang diproses AI dikirim ke gateway operator. Jaminan bahwa penyedia tidak melatih model belum diberikan.
  • •Berkas kasus di akun disimpan dengan AES-256-GCM. Teks ekstraksi di basis data tidak dienkripsi per kolom.
  • •Staf melihat berkas kasus hanya di konsol, setelah penugasan dan persetujuan telaah. Bukan di laptop pribadi.
  • •Anda dapat menghapus berkas pada kasus. Permintaan lain dikirim ke petugas perlindungan data.
  • •Tidak disampaikan kepada DJP atau pihak lain tanpa instruksi Anda, kecuali diwajibkan oleh hukum.
Bagaimana data diprosesSiapa yang dapat mengaksesBerapa lama data disimpanDaftar penyedia teknologiCara meminta atau menghapus dataProsedur apabila terjadi insiden

Berita Terbaru PajakOnline

Baca Berita, member of Journalist Club. WA-HP 0821-8078-1907, redaksi@pajakonline.com
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan sanksi administrasi perpajakan hingga 100 persen. Fasilitas ini menjadi salah satu upaya pemerintah meringankan beban administrasi wajib pajak sekaligus me

6 Nov 2026, 13.40 WIB
Beritapajakonline.com

Oleh: Hejra Dorojatun, Fungsional Penyuluh Kanwil DJP Banten Serang, PajakOnline - Perubahan lanskap perpajakan internasional dalam beberapa dekade terakhir merupakan konsekuensi logis dari semakin terintegrasinya perekonomian dunia. Kemajuan teknologi, digitalisasi bisnis, dan k

6 Nov 2026, 11.12 WIB
Beritapajakonline.com

Oleh: Hejra Dorojatun, Fungsional Penyuluh Kanwil DJP Banten Serang, PajakOnline - Perubahan lanskap perpajakan internasional dalam beberapa dekade terakhir merupakan konsekuensi logis dari semakin terintegrasinya perekonomian dunia. Kemajuan teknologi, digitalisasi bisnis, dan k

6 Nov 2026, 11.12 WIB
Beritapajakonline.com

Banjarmasin, PajakOnline – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) menyerahkan tiga tersangka tindak pidana di bidang perpajakan beserta barang bukti (Tahap II) kepada Kejaksaan Negeri Ban

6 Nov 2026, 10.52 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyosialisasikan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK 71/2026) yang membawa sejumlah perubahan dalam tata cara pembetulan, pengajuan keberatan, serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi p

6 Nov 2026, 04.27 WIB
Beritapajakonline.com

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen menerapkan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) meskipun potensi tambahan penerimaan negara dari kebijakan tersebut diperkirakan relatif terbatas. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai penerapan GMT tet

6 Nov 2026, 04.16 WIB

Kurs Pajak

04 November 2026 - 10 November 2026

KMK Nomor 53/MK/EF.2/2026

USD18.141,00109,00
AUD12.755,88109,24
CAD12.953,83116,48
DKK2.708,271,55
HKD2.312,3213,73
MYR4.452,8936,52
NZD10.250,64-2,49
NOK1.956,2732,13
GBP24.215,07105,38
SGD14.169,6260,39
SEK1.832,8013,01
CHF21.940,4564,34
JPY11.502,4967,65
MMK8,640,06
INR190,650,43
KWD58.345,67232,52
PKR65,520,45
PHP283,69-1,05
SAR4.833,6828,20
LKR54,580,23
THB537,391,53
BND14.177,2561,70
EUR20.242,5911,13
CNY2.723,5722,09
KRW13,600,01
Download salinan KMK

Tarif Bunga

01 November 2026 - 30 November 2026

KMK Nomor 52/MK/EF.2/2026

Bunga penagihan (Ps. 19)0,61% / bln
Bunga kurang bayar (Ps. 8/9/14)1,02% / bln
Imbalan bunga / restitusi0,61% / bln

KMK Tarif Bunga, Kemenkeu Fiskal.

Download salinan KMK

Kantor Pajak

Unit kerja DJP · 691 kantor

Peraturan

Cari judul, perihal, naskah, nomor, dan tahun

Setiap kata harus muncul (AND)

Buka halaman Peraturan

Peraturan

Putusan

Cari naskah putusan

Setiap kata harus muncul (AND)

Buka halaman Putusan

Putusan