TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

APBN Surplus Rp8,1 Triliun per Maret 2024

Redaksi PajakOnline · 30 Apr 2024, 05.10 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Maret 2024 masih mencatatkan surplus sebesar Rp8,1 triliun. “Posisi total APBN Kita masih surplus Rp8,1 triliun atau 0,04% dari GDP, keseimbangan primer Rp122,1 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi April 2024, Jumat (26/4/2024).

Membandingkan dengan periode APBN per 15 Maret 2024, surplus mencapai Rp22,8 triliun. Artinya hingga akhir Maret lalu, surplus negara semakin berkurang. Dari sisi pendapatan, Bendahara Negara tersebut mencatat telah mengumpulkan Rp620,01 triliun ke dalam kas negara.

Pencapaian tersebut meliputi 22,1% dari target penerimaan, namun tercatat menurun 4,1% secara tahunan atau year-on-year (yoy). “Tahun 2022 dan 2023 growth penerimaan negara sangat tinggi, kami memahami ada koreksi tapi tetap hati hati,” kata Sri Mulyani.

Sementara untuk belanja, Menkeu telah mengeluarkan Rp611,9 triliun atau 18,4% dari pagu belanja tahun ini. Belanja negara tumbuh 18% (yoy) atau tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena belanja cukup banyak di keluarkan pada kuartal pertama dengna adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Sri Mulyani mengungkapkan secara umum kondisi APBN sampai dengan kuartal I/2024 ini masih dalam track Undang-Undang (UU) No. 9/2023. Keuangan negara terlihat cukup positif, namun Sri Mulyani mengaku terus waspada karena memasuki kuarta II/2024 terjadi banyak perubahan dalam geopolitik dan ekonomi global.