TRENDING
Kapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSP
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Aturan Baru, Kini 501 Jenis Aset Kripto Bisa Diperdagangkan

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memperbarui ketentuan tentang jenis-jenis aset kripto yang secara legal bisa diperdagangkan di Indonesia. Melalui Peraturan Bappebti 4/2023, kini ada 501 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto di Indonesia. Jumlah ini jauh lebih banyak ketimbang ketentuan sebelumnya, yakni 383 jenis aset kripto.

"Masyarakat jangan lupa bertransaksi pada perusahaan yang berizin Bappebti dengan aset kripto yang telah terdaftar," tulis Bappebti dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (20/6/2023).

Masyarakat bisa menyimak daftar aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik
aset kripto melalui laman ini.

Sebagai informasi, aset kripto sendiri mulai populer di Indonesia secara signifikan pada 2017 lalu. Kemudian, pada 2018 pemerintah resmi menetapkan aset kripto sebagai komoditas dan menjadi yurisdiksi Bappebti.

Sepanjang 2020-2021, volume perdagangan aset kripto melonjak drastis seiring dengan diliriknya aset kripto sebagai alternatif instrumen investasi selama masa pandemi. Bappebti mencatat nilai transaksi aset kripto pada 2021 mencapai Rp859,45 triliun.

Kemudian pada 2022, Bappebti merilis aturan baru terkait dengan jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan, yakni sebanyak 383 jenis aset. Hingga 2023 ini, total ada 28 calon pedagang fisik aset kripto terdaftar di Bappebti. Total nilai transaksinya selama Januari-Mei 2023 adalah Rp38,5 triliun dengan jumlah pelanggan 17,4 juta.