TRENDING
PMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo Sigit
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Belanja Persiapan Pemilu 2024 Sudah Capai Rp7,4 Triliun

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sepanjang Januari-Juni 2023 atau semester I/2023, pemerintah telah membelanjakan uang negara sebesar Rp7,4 triliun untuk persiapan Pemilu 2024.

Belanja APBN tersebut, kata dia, digunakan untuk pembentukan badan Ad-Hoc Komisi Pemilihan Umum atau KPU. “Penyelenggaran pemilu sudah Rp7,4 triliun untuk pembentukan badan Ad-Hoc,” kata Sri Mulyani di depan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (10/7/2023).

Namun, tidak seluruh total 7,4 triliun untuk Ad-Hoc, belanja tersebut mendominasi, yaitu sebesar Rp6,2 triliun. Sementara, bendahara negara sendiri tidak menyebutkan pemanfaatan untuk apa anggaran Rp1,2 triliun lainnya.

Sebagai informasi, Menkeu menganggarkan dalam APBN 2023 untuk keperluan pemilihan umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp21,86 triliun.

Dapat dikatakan, masih terdapat anggaran sekitar Rp14,46 triliun untuk keperluan Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Di sisi lain, belanja selama 6 bulan tersebut mendorong tumbuhnya realisasi penyerapan anggaran melalui belanja barang.

Berdasarkan catatan, belanja barang selama semester I/2023 sebesar Rp147,4 triliun, ini artinya tumbuh 2% dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp144,6 triliun.

Hal tersebut terutama karena belanja pemilu serta penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di lingkungan Kementerian Agama. (Azzahra Choirrun Nissa)