Berita Pajak
10.311 artikel
Kanwil DJP Jabar III Stop Penyidikan, Wajib Pajak Bayar Kerugian Negara Rp1,651 Miliar
1 Des 2025, 04.35 WIB
PajakOnline | Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat (Jabar) III menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan PT AFA. Penghentian dilakukan karena perusahaan telah melunasi kerugian negara berupa pokok pajak besert
Soal Penggeledahan, DJP Hormati dan Dukung Proses Hukum
1 Des 2025, 04.25 WIB
PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menanggapi kegiatan penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung di sejumlah tempat atau lokasi berkaitan dugaan kasus korupsi pajak yang melibatkan sejumlah oknum pejabat dan pegawai mereka. Penegakan hukum sebagai bagian penting unt
Kejagung Geledah Tempat Dugaan Korupsi Pajak
1 Des 2025, 04.20 WIB
PajakOnline | Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan sejumlah tempat berkaitan kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020, Senin (17/11/2025). Perkara tersebut berhubungan dengan pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan maupun wajib pajak peroran
Manfaat Pajak Alat Berat Bagi Pembangunan Daerah
1 Des 2025, 04.15 WIB
PajakOnline | Alat berat seperti ekskavator, buldoser, atau forklift beroperasi di berbagai proyek pembangunan. Tahukah anda bahwa alat-alat tersebut juga memiliki kewajiban pajak khusus yang disebut Pajak Alat Berat (PAB)? Pajak ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang b
Tax Payer Community Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Uang Pajak
1 Des 2025, 04.10 WIB
PajakOnline | Sejumlah warga negara Indonesia yang peduli terhadap tata kelola keuangan negara pada Senin 10 November 2025 secara resmi mengumumkan hadirnya Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia atau Tax Payer Community. Komunitas ini merupakan wadah independen bagi para pembayar p
Tindak Lanjut Atas Data Konkret
1 Des 2025, 04.05 WIB
PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER‑18/PJ/2025 mengenai “Tindak Lanjut atas Data Konkret” untuk memperkuat pengawasan dan pemeriksaan perpajakan. Perdirjen Pajak ini ditetapkan pada 24 September 2
Target Pajak Tahun Ini Sulit Tercapai, Ekonomi Lagi Turun
1 Des 2025, 04.00 WIB
PajakOnline | Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan target penerimaan pajak tahun 2025 ini sulit tercapai. Menurut Purbaya ekonomi Indonesia dalam kondisi kurang baik. Dia menyebutkan sulitnya mencapai target penerimaan pajak bukan salah para pegawai Direkt
Perkuat Hilirisasi Tambang, Pemerintah Siapkan Bea Keluar Emas 7,5–15% Mulai 2026
29 Nov 2025, 17.35 WIB
PajakOnline | Pemerintah tengah menyiapkan pungutan bea keluar emas (export tax) pada 2026 mendatang besarannya antara 7,5% hingga 15%. Hal tersebut disampaikan Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu, dalam rapat dengan Komisi XI DPR. Atura
Mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo Diperiksa Kejagung
28 Nov 2025, 07.00 WIB
PajakOnline | Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Suryo Utomo (SU) dalam kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Pada masa tersebut SU pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kepatuhan Pajak dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Kepala Pusat
UI-DJP-Pertamina Kolaborasi Riset, Upaya Wujudkan Pajak Transparan Berkeadilan
26 Nov 2025, 05.35 WIB
PajakOnline | Universitas Indonesia (UI), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan PT Pertamina (Persero) berkolaborasi dalam riset prototipe aplikasi Tax Control Framework (TCF) Indonesia. Kerja sama tersebut untuk mewujudkan tata kelola pajak yang transparan dan berkeadilan. Hasil
Seruan Dukung Partisipasi Taiwan di INTERPOL untuk Perkuat Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara
23 Nov 2025, 16.50 WIB
Tulisan dari : Chou Yew-woei, Komisioner Biro Investigasi Kriminal Taiwan. PajakOnline | Taiwan kembali menyerukan dukungan internasional agar dapat berpartisipasi secara substantif dalam INTERPOL. Seruan ini disampaikan untuk memperkuat kerja sama global dalam memerangi kejahata
PER 17/2025, Evaluasi Penetapan Wajib Pajak di KPP LTO, Khusus, dan Madya
23 Nov 2025, 15.15 WIB
PajakOnline | Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto berwenang mengevaluasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Large Tax Office (LTO), Khusus, dan Madya. Evaluasi dilakukan melalui penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER
