TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

BPPK Buka Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Pendaftaran Ditutup Besok!

·

BPPK Buka Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Pendaftaran Ditutup Besok!

Jakarta, PajakOnline — Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan membuka pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan (UKP) periode 1 hingga 8 tahun 2026. Calon peserta memiliki kesempatan mendaftar hingga Selasa, 20 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-7/PP/2026 tentang Uji Kompetensi Perpajakan Periode 1 sampai dengan Periode 8 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 15 Oktober 2026.

Penyelenggaraan UKP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Informasi resmi mengenai pendaftaran dan persyaratan dapat diakses melalui portal Kemenkeu Learning Center (KLC).

UKP dilaksanakan dalam delapan periode

BPPK merencanakan penyelenggaraan UKP sebanyak 40 periode sepanjang 2026. Pengumuman terbaru mencakup delapan periode pertama dengan tiga tingkat ujian, yaitu Tingkat A, Tingkat B, dan Tingkat C.

Calon peserta dapat memilih tingkat ujian sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku tanpa harus mengikuti ujian secara berjenjang.

Berikut jadwal pelaksanaan UKP periode 1–8 tahun 2026:

Tanggal| Periode dan tingkat| Waktu

26 Oktober 2026| Periode 1 — Tingkat A| 08.00–11.30 WIB

26 Oktober 2026| Periode 2 — Tingkat A| 13.00–16.30 WIB

27 Oktober 2026| Periode 3 — Tingkat B| 08.00–11.30 WIB

27 Oktober 2026| Periode 4 — Tingkat B| 13.00–16.30 WIB

28 Oktober 2026| Periode 5 — Tingkat C| 08.00–11.30 WIB

28 Oktober 2026| Periode 6 — Tingkat C| 13.00–16.30 WIB

29 Oktober 2026| Periode 7 — Tingkat B| 08.00–11.30 WIB

29 Oktober 2026| Periode 8 — Tingkat B| 13.00–16.30 WIB

Ujian diselenggarakan secara daring menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). Peserta perlu memastikan perangkat dan aplikasi ujian telah siap sebelum hari pelaksanaan.

Persyaratan peserta dan proses pendaftaran

Berdasarkan pengumuman BPPK, peserta UKP harus memenuhi persyaratan umum berupa warga negara Indonesia dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah diaktivasi sebagai NPWP dalam administrasi perpajakan.

Calon peserta juga harus melengkapi profil pada sistem pendaftaran dan memastikan data yang disampaikan benar serta dapat diverifikasi.

Tahapan pendaftaran meliputi:

1. Mengakses portal sertifikasi Kemenkeu Learning Center.

2. Melengkapi profil dan mengajukan verifikasi data apabila diperlukan.

3. Memilih agenda UKP sesuai tingkat dan periode yang tersedia.

4. Memeriksa kembali data sebelum menyelesaikan pendaftaran.

5. Mengikuti uji coba kesiapan perangkat ujian sesuai petunjuk penyelenggara.

6. Memantau akun pendaftaran untuk mengetahui hasil verifikasi dan informasi teknis pelaksanaan ujian.

Peserta diwajibkan menggunakan Safe Exam Browser (SEB) versi 1.0.2 serta mengikuti uji coba kesiapan perangkat dengan file konfigurasi yang disediakan pada laman resmi.

Uji coba perangkat dijadwalkan pada 16–20 Oktober 2026. Karena itu, calon peserta yang belum menyelesaikan tahapan teknis perlu memperhatikan batas waktu dan petunjuk yang ditetapkan BPPK.

Pendaftaran UKP tidak dipungut biaya

BPPK menegaskan bahwa pendaftaran dan pelaksanaan UKP tidak dipungut biaya. Peserta disarankan menggunakan kanal resmi pemerintah untuk memperoleh informasi, mengunduh aplikasi, dan menyelesaikan proses pendaftaran.

Pengumuman kelulusan UKP periode 1–8 dijadwalkan pada 12 November 2026. Peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh Surat Keterangan Kompetensi (SKK) sesuai tingkat ujian yang diikuti. SKK tersebut berlaku selama tiga tahun sejak tanggal penerbitan, yang dijadwalkan pada 19 November 2026.

Informasi mengenai cakupan materi, panduan pendaftaran, aplikasi, serta mekanisme ujian dapat dipelajari melalui laman resmi BPPK.

Penguatan kompetensi tenaga perpajakan

Penyelenggaraan UKP menjadi bagian dari upaya pengembangan kompetensi di bidang perpajakan, terutama bagi pihak yang ingin meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan.

Dengan batas pendaftaran yang berakhir pada 20 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB, calon peserta perlu segera memastikan persyaratan administrasi, verifikasi profil, dan kesiapan perangkat sebelum menyelesaikan pendaftaran.

Berita lainnya di Headlines