TRENDING
Pemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 Triliun
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Cara Mengurus STNK Mati di Samsat

Redaksi PajakOnline · 4 Jan 2024, 05.35 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah salah satu dokumen penting bagi pemilik kendaraan karena menunjukkan kepemilikan sah motor atau mobil. Jika STNK mati, maka Anda harus segera mengurusnya di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat.

STNK menjadi dokumen penting yang menunjukkan kepemilikan sah sebuah kendaraan yang diterbitkan oleh Samsat. Adapun Samsat merupakan kantor yang terdiri dari tiga instansi, yaitu Polri, Dinas Pendapatan Provisi, dan PT Jasa Raharja (Persero).

STNK berisi dari beberapa kolom, di antaranya seperti identitas kepemilikan pelat nomor polisi, nama, alamat pemilik kendaraan, hingga identitas kendaraan tersebut. Identitas kendaraan tersebut mencakup merek/tipe, model/jenis kendaraan, tahun pembuatan, tahun perakitan, warna, isi silinder, nomor rangka, nomor BPKB, nomor mesin, bahan bakar, warna, kode lokasi, dan lainnya.

Nomor polisi yang terdapat di STNK harus sama dengan pelat nomor polisi di kendaraan. Ada pula tercantum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam STNK, yaitu biaya yang dikenakan saat kepemilikan kendaraan berpindah dari satu pemilik ke pemilik lainnya.

STNK memiliki batas waktu berlaku selama lima tahun. Jadi, setiap lima tahun sekali, pengguna kendaraan harus melakukan perpanjangan STNK.

Syarat mengurus STNK yang mati


  •  STNK asli dan fotokopi;

  • BPKB asli dan fotokopi;

  •  Identitas diri; dan

  •  Kendaraan yang bersangkutan.


Cara mengurus STNK yang mati

1. Mendatangi samsat dan pastikan membawa kendaraan sesuai STNK yang ingin diaktifkan kembali

Mendatangi Samsat dan pastikan membawa kendaraan sesuai STNK yang ingin diaktifkan kembali. Karena petugas Samsat akan melakukan pengecekan fisik motor/mobil untuk memastikan data pada dokumen, baik STNK maupun BPKB sama dengan yang terdapat di kendaraan.

2. Kunjungi loket pengurusan STNK untuk melakukan pendaftaran pada kendaraan.

Kunjungi loket pengurusan STNK untuk melakukan pendaftaran pada kendaraan. Jika mengalami kesulitan, Anda bisa berkonsultasi dengan petugas ke loket informasi yang tersedia di Samsat.

3. Melakukan proses cek fisik kendaraan, meliputi nomor rangka dan mesin.

Melakukan proses cek fisik kendaraan, meliputi nomor rangka dan mesin. Pengecekan ini untuk memastikan sesuai di STNK dan BPKB. Jika lulus cek fisik, pemilik kendaraan akan mendapatkan dokumen yang selanjutnya diserahkan kembali ke loket.

4. Mengisi formulir pajak dan surat keterangan yang menyatakan jika kendaraan tidak mengalami perubahan identitas.

Mengisi formulir pajak dan surat keterangan yang menyatakan jika kendaraan tidak mengalami perubahan identitas, baik identitas pada kendaraan ataupun pada pemilik kendaraan.

5. Menyerahkan kembali formulir pajak dan surat keterangan tersebut ke loket.

Menyerahkan kembali formulir pajak dan surat keterangan tersebut ke loket. Lengkapi juga dengan persyaratan yang diperlukan, seperti BPKB, STNK, KTP, baik yang asli maupun fotokopi. Sertakan pula bukti cek fisik kendaraan yang sudah dilakukan sebelumnya.

6. Lakukan pembayaran di loket yang sudah disediakan.

Lakukan pembayaran di loket yang sudah disediakan. Anda akan diminta untuk melunasi pajak kendaraan yang belum terbayar beserta dendanya. Apabila pemerintah daerah menggelar program pemutihan atau penghapusan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan, silakan manfaatkan fasilitas itu. (Wiasti Meurani)