PajakOnline.com—Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung menjelaskan ketentuan yang harus diperhatikan wajib pajak ketika ingin memanfaatkan skema PPh final PP 23/2018 atau biasa disebut dengan PPh final UMKM.
Petugas dari KPP Pratama Temanggung Isnaini Merdekawati Hidayah mengatakan wajib pajak PP 23 yang bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak harus mengajukan surat keterangan atau suket PP 23.
“Untuk surat keterangan PP 23, dapat diajukan secara online,” katanya dikutip dari laman DJP, hari ini.
Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 55/2022. Merujuk pada Pasal 63 ayat (2), dirjen pajak menerbitkan surat keterangan bahwa wajib pajak bersangkutan dikenai PPh bersifat final berdasarkan PP tersebut. Pengajuan suket PP 23 dapat dilakukan secara mandiri pada laman djponline.pajak.go.id.
Setelah itu, pilih menu Layanan dan klik Info KSWP. Pada bagian profil pemenuhan kewajiban, wajib pajak dapat memilih surat keterangan PP 23.
Setelah itu, sistem DJP akan otomatis mengeluarkan penerbitan surat keterangan PP 23. Dalam pengajuan surat keterangan PP 23, wajib pajak harus sudah melaporkan SPT Tahunan yang menjadi kewajibannya.
“Atas transaksi yang dilakukan wajib pajak yang telah mempunyai suket PP 23, tidak akan dilakukan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23 sebesar 2% oleh lawan transaksi. Cukup dengan menyerahkan surat keterangan ke lawan transaksi,” tutur Isnaini.
Namun, apabila lawan transaksi belum memotong atau memungut 0,5% maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyetor PPh finalnya secara mandiri sebesar 0,5% paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Wajib pajak yang dapat memanfaatkan PPh final PP 23 harus memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Tarif PPh final yang dikenakan sebesar 0,5% dikalikan dengan jumlah peredaran bruto setiap bulan.
