TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Deadline Penting Kalender Pajak April, Berikut Ini Perlu Diperhatikan

·

Deadline Penting Kalender Pajak April, Berikut Ini Perlu Diperhatikan

Jakarta, PajakOnline — Wajib pajak diingatkan untuk tidak melewatkan sejumlah tenggat penting pada April 2026 ini. Keterlambatan dalam setor maupun lapor pajak berpotensi menimbulkan sanksi administrasi berupa denda hingga bunga.

Seiring meningkatnya pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan terhadap kalender pajak menjadi semakin krusial, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan usaha.

Berikut jadwal penting yang perlu dicatat:

Besok atau 15 April 2026 adalah Batas Setor PPh

Wajib pajak harus melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) untuk masa pajak sebelumnya paling lambat tanggal ini.

Jenis pajak yang termasuk:
PPh Pasal 21 (karyawan),
PPh Pasal 23 (jasa/dividen),
PPh Pasal 25 (angsuran bulanan).

Keterlambatan setor akan dikenakan sanksi bunga sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pada 20 April 2026 adalah Batas Lapor SPT Masa

Setelah melakukan penyetoran, wajib pajak diwajibkan melaporkan SPT Masa.

Pelaporan dilakukan melalui sistem elektronik DJP meliputi;
PPh yang telah disetor dan rincian transaksi perpajakan dalam satu masa pajak.

Perlu diingat, lapor tanpa setor tetap dianggap tidak patuh.

Pada 30 April 2026 adalah Batas Lapor SPT Tahunan Badan.

Tanggal tersebut menjadi salah satu deadline paling penting bagi pelaku usaha. Kewajiban yang harus dipenuhi; SPT Tahunan Badan untuk tahun pajak sebelumnya, SPT Masa PPN untuk masa pajak Maret 2026.
.

Tips Agar Tidak Terlewat

Untuk menghindari sanksi, wajib pajak disarankan membuat pengingat (reminder) sebelum jatuh tempo. Menyelesaikan perhitungan pajak lebih awal, memanfaatkan layanan digital DJP untuk setor dan lapor. Disiplin terhadap kalender pajak bukan hanya menghindari sanksi, tetapi juga mencerminkan kepatuhan yang semakin penting di era pengawasan pajak yang makin ketat.

Berita lainnya di Headlines