TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Hentikan Sementara Layanan Coretax 5–8 Juni 2026 untuk Pemeliharaan Sistem

·

DJP Hentikan Sementara Layanan Coretax 5–8 Juni 2026 untuk Pemeliharaan Sistem

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menghentikan sementara seluruh layanan yang terintegrasi dengan Coretax Administration System mulai Jumat, 5 Juni 2026 pukul 18.00 WIB hingga Senin, 8 Juni 2026 pukul 05.59 WIB.

Penghentian sementara tersebut dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kapasitas sistem guna mendukung kualitas layanan perpajakan yang lebih optimal.

Kebijakan tersebut diumumkan melalui Pengumuman Nomor PENG-35/PJ.09/2026 yang diterbitkan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP.

Selama periode pemeliharaan berlangsung, wajib pajak tidak dapat mengakses aplikasi Coretax maupun seluruh layanan perpajakan yang terhubung dengan sistem tersebut.

DJP menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan berkelanjutan terhadap sistem administrasi perpajakan nasional.

Peningkatan kapasitas sistem diharapkan dapat memperkuat stabilitas layanan, meningkatkan kinerja aplikasi, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Selama masa downtime, berbagai layanan yang biasanya tersedia melalui Coretax tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki kebutuhan administrasi perpajakan, seperti pelaporan, pembayaran, atau pengajuan layanan tertentu, diimbau untuk menyelesaikan keperluannya sebelum jadwal penghentian sistem dimulai.

DJP juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat penghentian sementara layanan tersebut. Otoritas pajak berharap masyarakat dapat memahami bahwa pemeliharaan sistem ini dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan perpajakan di masa mendatang.

Dengan semakin luasnya penggunaan Coretax sebagai tulang punggung administrasi perpajakan nasional, keandalan sistem menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi digital perpajakan. Karena itu, pemeliharaan berkala dinilai perlu dilakukan guna menjaga keamanan, stabilitas, dan kapasitas layanan bagi jutaan wajib pajak di seluruh Indonesia.

Berita lainnya di Headlines