TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo Sigit

·

DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo Sigit

Jakarta, PajakOnline — Komisi III DPR RI menyetujui Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Persetujuan tersebut diambil secara aklamasi dalam rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini Kamis, (1/10/2026), setelah Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta persetujuan anggota terhadap pencalonan Suyudi. Para peserta rapat kemudian menyatakan setuju secara aklamasi.

Diusulkan Presiden Prabowo

Suyudi menjadi calon tunggal Kapolri setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pimpinan DPR menerima Surpres tertanggal 30 September 2026 tersebut. Surat itu menjadi dasar DPR menindaklanjuti proses pergantian Kapolri melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Sebelumnya, pada Agustus 2026, Komisi III DPR sempat menegaskan belum menerima Surpres mengenai pergantian Kapolri. Perkembangan pada 30 September 2026 kemudian mengubah status tersebut setelah surat resmi dari Presiden diterima pimpinan DPR.

Suyudi Bawa Doktrin "Polisi Bersama Masyarakat"

Dalam fit and proper test, Suyudi menyampaikan visi kepemimpinannya dengan mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat" sebagai doktrin kepemimpinan sekaligus arah transformasi Polri.

Dalam pemaparannya, ia menempatkan masyarakat sebagai salah satu pusat orientasi pelaksanaan tugas kepolisian.

Pencalonan tersebut juga menjadi kelanjutan dari perjalanan panjang Suyudi di institusi Polri. Perwira tinggi kelahiran Jakarta, 14 Juli 1973, itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 dan memiliki pengalaman di bidang reserse serta sejumlah jabatan kewilayahan.

Suyudi pernah menjabat Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolresta Bogor Kota, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Wakapolda Metro Jaya, hingga Kapolda Banten. Pada 2025, ia dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri sebelum kemudian dipercaya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Belum Resmi Dilantik sebagai Kapolri

Meskipun telah mendapatkan persetujuan Komisi III DPR, Suyudi belum dapat disebut sebagai Kapolri definitif.

Proses selanjutnya adalah membawa hasil persetujuan Komisi III ke rapat paripurna DPR. Setelah seluruh tahapan di parlemen selesai, pengangkatan Kapolri baru akan ditetapkan melalui keputusan Presiden dan dilanjutkan dengan pelantikan.

Berita lainnya di Headlines